Menteri Sugiono menyampaikan bahwa kementeriannya menyiapkan rencana  evakuasi terhadap warga negara Indonesia di Iran melalui jaur darat, menyusun konflik antara Iran dan Israel yang semakin meningkat dalam dua hari terakhir. Saat ini, terdapat sekitar 380 orang WNI yang berada di wilayah Iran, terutama di Taheran. "Pemerintah Indonesia menilai situasi semakin tidak kondusif seiring meningkatnya intensitas serangan, yang tidak hanya menyasar target militer, tetapi juga sasaran sipil. Pesawat tidak bisa kesana. Satu-satunya jalur darat," kata Sugiono di Dt, Petersburg. Sebagai langkah antisipasi Kementerian Luar Negeri telah memerintahkan Keduataan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Teheran untuk melakukan asesment terhadap rencana evakuasi  dan menjalankan langkah-langkah kongtingensi. Status kesiagaan di Kedutaan Besar RI di Teheran juga telah ditingkatkan dari siaga 2 menjadi siaga 1. Sugiono mengatakan bahwa komunikasi dengan negara-negara tetangga Iran sudah dilakukan untuk  memastikan kemudahan akses lintas perbatasan apabila evakuasi WNI harus dilakukan. "Kami juga sudah melakukan komunikasi dengan negara tetangga Iran memohon supaya warga ngara kita diberi kemudahan melewati perbatasannya karena situasinya juga yang semakin tidak menguntungkan," katanya. (Yetede)

Industri perbankan Indonesia pada Mei 2025 berupaya memperbaiki profitabilitas di tengah tantangan biaya dana tinggi dan likuiditas ketat dengan menaikkan bunga kredit. Bank Indonesia (BI) mencatat margin keuntungan naik tipis 3 bps ke 2,04% pada April, sementara suku bunga dasar kredit (SBDK) juga naik ke 9,27%.

Aturan baru tentang kewajiban membawa pulang devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA) memang sudah berlaku sejak 1 Maret 2025, tapi dampaknya dinilai belum signifikan. Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyebut setoran valuta asing dari DHE SDA ke rekening khusus selama Maret–April 2025 memang naik menjadi US$ 22,9 miliar. Ia mengklaim peningkatan ini sebagai hasil implementasi Peraturan Pemerintah (PP) No. 8/2025 yang mewajibkan 100% DHE SDA disimpan di dalam negeri minimal 12 bulan.

Rumah subsidi dengan luas tanah 25 meter persegi (m2) dan bangunan 18 m2 hanya dibangun di kawasan perkotaan. Alasannya, harga tanah di kota besar mahal, sehingga susah membuat rumah subsidi dengan harga terjangkau. Seiring dengan itu, pemerintah terus menyosialisasikan rumah mini, terutama ke generasi muda selaku target pasar utama. Pada Kamis (19/6/2025), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengajak beberapa komunitas pemuda untuk melihat mock up rumah subsidi mini milik Lippo Group di Jakarta. Sejauh ini, anggota komunitas antusias dengan rumah minimalis yang menyasar perkotaan tersebut. "Bagi mereka, memiliki rumah lebih baik dibandingkan dengan kos, karena rumah adalah aset," ujar Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati. Lewat acara itu, Kementerian PKP, kata dia, juga ingin mendapat tanggapan dan masukan dari generasi muda sambil menyosialisasikan program 3 juta rumah yang sudah berjalan. Dia menyebut langkah itu disambut baik oleh para komunitass. Bahkan, sebagian anggota langsung menanyakan ini dimana tempatnya. (Yetede)

Pemerintah membuka kemungkinan mengimpor gas dengan harga kompetitif untuk kebutuhan industri. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Wamen ESDM) Yulito Tanjung mengatakan , kebutuhan gas dilihat dari kondisi kontinuitas pasokan gas yang ada. "Jadi kalau ini secara kebijakan, ini akan dimungknkan untuk impor gas untuk kebutuhan industri," ucap dia. Yulio menjelaskan, kebutuhan industri adalah bagaimana kontinuitas terhadap pasokan. Sementara, kontinuitas berkaitan erat dengan ketersediaan gas, jaringan  dan kemampuan produksi gas, jaringan dan kemampuan produksi gas dalam negeri. "Kami mengharapkan untuk ke depan apa pun kebutuhan industri di dalam negeri itu akan bisa terpanuhi  jelas dia. Saat ditanya kapan impor gas  akan dilakukan, Yuliot menjawab sampai saat ini impor gas khusus untuk kebutuhanindustri dalam negeri. "Jadi dengan melihat kondisi yang sma, sepanjang untukk peningkatan kepasstian berusaha, dan juga dalam rangka operasional, ya kenapa ini tidak kita lakukan (impor gas),"

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemkeu) semakin serius memburu potensi penerimaan negara dari aktivitas ekonomi tersembunyi (shadow economy) yang selama ini luput dari pajak.

Data terbaru menunjukkan ekonomi Indonesia sedang mengalami tantangan serius. Pertumbuhan kredit bank pada Mei 2025 hanya mencapai 8,43% (terendah sejak 2021), sementara pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) juga melambat ke 4,29%, sinyal pelemahan likuiditas dan potensi tekanan pada aktivitas ekonomi.

Data terbaru menunjukkan ekonomi Indonesia sedang mengalami tantangan serius. Pertumbuhan kredit bank pada Mei 2025 hanya mencapai 8,43% (terendah sejak 2021), sementara pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) juga melambat ke 4,29%, sinyal pelemahan likuiditas dan potensi tekanan pada aktivitas ekonomi.

Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk memberikan insentif fiskal berupa pengurangan beban pajak ke sektor perhotelan serta makanan dan minuman (kuliner) dinilai sebagai langkah tepat untuk memulihkan industri pariwisata. Pasalnya, kebijakan ini bisa menjadi pemicu (trigger) bagi wisatawan untuk berbondong-bondong datang ke Jakarta. Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran menyambut baik dan mengapresiasi rencana Pemprov DKI Jakarta itu. "Ya tentu, itu menjadi satu yang menarik ya, dan kami apresiasi apa yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta," kata dia kepada Investor Daily. Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyatakan, pihaknya akan memberikan insentif fiskal bagi sektor perhotelan hingga kuliner. Bahkan, untuk perhotelan, insentif yang akan diberikan berupa pengurangan (diskon) pajak hingga 50% selama dua bulan pertama sejak kebijakan diterapkan. "Insentif fiskal pada sektor industri hotel berupa pengurangan beban pajak sebesar 50%, dilaksanakan pada dua bulan pertama. Kemudian dua bulan berikutnya sebesar 20%" jelas Pramono. (Yetede)

Bank Indonesia (BI) tetap mendorong kebijakan moneter ekspansif meski mempertahankan suku bunga acuan, guna terciptanya pertumbuhan ekonomi. Namun kebijakan ini harus diikuti dengan mendorong sisi permintaan kredit oleh pelaku usaha dan rumah tangga, dalam bentuk insentif dari jalur fiskal sebagai stimulus perekonomian. Diketahui bahwa dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI memutuskan tetap mempertahankan suku bunga acuan (BI Rate) di angka 5,5%, suku bunga Deposit Facility sebesar 4,75% dan suku bunga Lending Facility sebesar 6,25%. Keputusan ini sejalan dengan tetap terjaganya perkiraan inflasi 2025 dan 2026 dalam sasaran 2,5 plus minus 1 persen. Selain itu, keputusan ini juga sejalan dengan kestabilan nilai tukar rupiah sesuai dengan fundamental di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi. BI mengoptimalkan kebijakan makroprudensial dengan berbagai strategi untuk meningkatkan pertumbuhan kredit serta mendorong fleksibilitas pengelolaan likuiditas oleh perbankan. Pada saat yang sama, kebijakan sistem pembayaran diarahkan untuk turut mendorong pertumbuhan melalui ekspektasi digitalisasi sistem pembayaran, penguatan infrastruktur dan konsolidasi struktur industri sistem pembayaran. (Yetede)