Labirin | News & Update

;

Kebijakan

( 1338 )

ICH Resmi Terdaftar sebagai Lembaga Kliring

KT1 16 Jun 2025 Investor Daily (H)

Indonesia Clearing House (ICH) resmi terdaftar sebagai Lembaga Kliring Berjangka Pasar Uang dan Valuta Aisng (PUVA) dari Bank Indonesia. Hal ini tertuang dalam surat BI No 27/301/DPPK/Str/B kepada Indonesia Clearing House (ICH). "Surat keputusan dari yang kami terima dari BI ini tentunya merupakan kepercayaan besar dari pemerintah khususnya Bank Indonesia sebagai regulator perdagangan deviratif Pasar Uang dan Valuta Asing (PUVA). Sebagai Lembaga Kliring kami siap untuk mendukung berbagai agenda dari BI untuk pengembangan deviratif pasar uang dan valuta asing," kata Direktur Megain Widjaya. Megain menegaskan, pihaknya berkomitmen untuk terus melakukan inovasi dan menjadikan devaratif PUVA sebagai pasar yang modern dan efiisen, Sebagai lembaga kliring PUVA, ICH berkomitmen penuh untuk mengedapankan integritas, akuntabilitas, dan inovasi, sehingga mampu menjadi tulang punggung dalam pembangunan pasar keuangan yang dalam, inklusif, dan berdaya saing global. "Dalam posisi sebagai lembaga kliring PUVA, kami tentunya akan mendapatkan peran yang penting dan krusial dalam mendukung infrastruktur pasar keuangan berintegritas. Untuk itu, kami akan memastsikan bahwa pasar tetap berfungsi secara adil, efisien dan teratur bahkan dalam kondisi volatil," tegas dia. (Yetede)

Politik dan Birokrasi

Risiko Moral Hazard Mengulangi Tax Amnesty

KT1 16 Jun 2025 Investor Daily

Dalam satu dekade terakhir pemerintah sudah dua kali melakukan program pengampunan pajak (tax amnesty), tetapi kepatuhan wajib pajak (WP) belum menunjukkan perbaikan signifikan. Oleh karena itu, pemerintah masih memiliki pekerjaan besar untuk mendongkrak kepatuhan wajib pajak. Peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet, mengatakan rencana amnesti pajak yang dijalankan dalam waktu dekat berpotensi menimbulkan risiko moral hazard dari wajib pajak. "Memberikan pengampunan berulang kali, justru memberi sinyal buruk bahwa ketidakpatuhan bisa dinegosiasikan. Ini merusak keadilan sistem perpajakan dan melemahkan semangat wajib pajak yang selama ini patuh," kata dia kepada Investor Daily. Program amnesti pajak adalah penghapusanm pajak yang seharusnya dibayar dengan mengunkapkan harta dan membayar uang tebusan Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016. Bila pemerintah akan menjalankan program tersebut, ini akan menjadi tax amnesty jilid III setelah dilakukan pada 2016 dan dijalankan dengan nama program pengungkapan sukarela tahun 2022. (Yetede)

Ekonomi

Suku Bunga Digital Masih Jadi Beban Kreditur

HR1 16 Jun 2025 Kontan

Meski Bank Indonesia (BI) telah menurunkan suku bunga acuan (BI rate) dalam setahun terakhir, suku bunga dasar kredit (SBDK) yang ditawarkan bank-bank digital justru masih bertahan di level tinggi, bahkan ada yang meningkat. Ini terutama terjadi di segmen kredit konsumsi non-KPR dan UMKM, yang dianggap memiliki risiko lebih tinggi.

Sebagai contoh, Bank Amar Indonesia (AMAR) menetapkan SBDK hingga 24,04% per April 2025, dengan biaya overhead tinggi mencapai 16,21%. Menurut David Wirawan, SVP Finance Amar Bank, bunga tinggi ini disebabkan oleh profil risiko tinggi nasabah UMKM dan individu yang belum terlayani perbankan konvensional. Ia menegaskan bahwa penetapan bunga tidak serta-merta mengikuti BI rate, melainkan memperhitungkan risk-based pricing dan daya serap pasar.

Krom Bank (BBSI) juga menaikkan SBDK dari 8,13% menjadi 9,45%, dengan alasan peningkatan margin keuntungan. Direktur Utama Anton Hermawan menyatakan bahwa penyaluran kredit dilakukan secara selektif berdasarkan profil risiko, agar kualitas portofolio tetap terjaga.

Sementara itu, Allo Bank Indonesia (BBHI) bahkan mematok SBDK hingga 26,75% untuk kredit konsumsi non-KPR. Menurut Indra Utoyo, Direktur Umum Allo Bank, skema bunga yang tinggi merupakan bentuk kompensasi atas risiko gagal bayar, terutama pada produk kredit tanpa agunan. Ia juga menambahkan bahwa bunga bukan satu-satunya pertimbangan nasabah dalam mengajukan pinjaman—faktor seperti kemudahan proses, fleksibilitas tenor, dan limit kredit juga berperan penting.

Meskipun suku bunga acuan menurun, tingkat suku bunga kredit bank digital masih tinggi karena risiko nasabah, tingginya biaya overhead, dan strategi bisnis yang berbasis kehati-hatian. Para tokoh seperti David Wirawan, Anton Hermawan, dan Indra Utoyo sepakat bahwa pendekatan bunga harus mempertimbangkan risiko individual debitur, bukan hanya kondisi makro seperti BI rate.

Ekonomi

Kecurangan Jadi Ancaman Serius Bagi Asuransi Kesehatan

HR1 14 Jun 2025 Kontan

Ekosistem asuransi kesehatan di Indonesia menghadapi tantangan serius akibat fraud yang diperkirakan mencapai 5% dari total klaim, atau setara Rp 1,5 triliun dari klaim Rp 28,6 triliun pada tahun 2024. Kepala Eksekutif Pengawas OJK, Ogi Prastomiyono, menyebut bahwa praktik kecurangan ini dilakukan melalui penyalahgunaan tindakan medis atau penggunaan dokumen palsu.

Sebagai langkah penanggulangan, OJK telah merilis Surat Edaran OJK No. 7 Tahun 2025, yang mewajibkan perusahaan asuransi kesehatan meningkatkan kapabilitas medis, termasuk mempekerjakan dokter dan membentuk Dewan Penasihat Medis, serta memperkuat akses digital untuk mendeteksi indikasi fraud lebih dini.

Direktur Eksekutif AAJI, Togar Pasaribu, menyarankan agar seleksi risiko dilakukan lebih ketat, misalnya melalui medical check-up yang lebih menyeluruh dan pemanfaatan teknologi digital saat proses verifikasi klaim. Hal ini sejalan dengan pandangan Wayan Pariama dari AAUI, yang mendorong penggunaan jasa pihak ketiga untuk membantu identifikasi klaim mencurigakan.

Namun demikian, pengamat asuransi Irvan Rahardjo menilai pendekatan OJK belum cukup menyeluruh. Ia mengingatkan bahwa fraud sering kali merupakan kolaborasi antara banyak pihak dalam ekosistem, bukan hanya nasabah. Ia meminta OJK dan industri asuransi tidak hanya menyasar nasabah, melainkan juga memperketat pengawasan internal perusahaan asuransi.

Irvan juga menyoroti bahwa narasi inflasi medis yang mendorong kenaikan premi seharusnya tidak sepenuhnya dibebankan ke nasabah, apalagi jika sebagian disebabkan oleh praktik di internal perusahaan asuransi itu sendiri.

Efektivitas kebijakan penanggulangan fraud ini sangat bergantung pada pendekatan holistik, yang tidak hanya membebankan tanggung jawab pada nasabah, tetapi juga mengoreksi tata kelola internal perusahaan dan peran regulator secara menyeluruh.

Ekonomi

Di Tengah Ketidakpastian, Analisis Manual Kembali Dilirik

HR1 14 Jun 2025 Kontan

Kinerja hedge fund sepanjang tahun 2025 menunjukkan kontras tajam antara strategi berbasis algoritma dan strategi makro berbasis penilaian manusia. Hedge fund algoritmik dan trend-following mengalami tekanan signifikan akibat gejolak pasar yang tidak menentu, terutama disebabkan kebijakan ekonomi agresif Presiden AS Donald Trump, termasuk kebijakan tarif yang mendadak.

Menurut laporan Societe Generale yang dilansir Reuters, hedge fund seperti Systematica, Transtrend, dan Aspect Capital, yang mengandalkan algoritma dan strategi mengikuti tren pasar, mengalami kerugian besar hingga akhir Mei 2025, masing-masing turun sekitar 18,5%, 16,3%, dan 15%. Gwyn Roberts, Head of Manager Relations di PivotalPath, menjelaskan bahwa volatilitas ekstrem membuat algoritma gagal mengikuti tren pasar yang cepat berubah, sehingga tidak dapat mengambil posisi yang tepat waktu.

Sebaliknya, hedge fund dengan strategi makro diskresioner (discretionary macro)—yang mengandalkan analisis manusia—justru mencatat kinerja positif. Rokos Capital Management menghasilkan return 9,5%, EDL Capital mencatatkan keuntungan impresif sebesar 24%, dan Alpha Strategies milik Brevan Howard naik 4,32% di tengah kondisi pasar yang fluktuatif.

Rata-rata, hedge fund makro berbasis manusia membukukan keuntungan tahunan sebesar 9,6% sejak 2001, lebih tinggi dibandingkan fund berbasis tren. Hal ini menggarisbawahi pentingnya fleksibilitas dan penilaian manusia dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi dan kebijakan yang dinamis.

Dengan demikian, peran tokoh seperti Donald Trump menjadi katalis utama pergerakan pasar yang sulit ditebak, di mana hedge fund yang adaptif dan berbasis manusia berhasil merespons dengan lebih baik dibandingkan sistem algoritmik yang rigid.

Ekonomi

Lemahnya Daya Beli Ancam Sektor Retail

HR1 14 Jun 2025 Kontan

Kinerja penjualan eceran Indonesia pada April 2025 mengalami kontraksi sebesar 5,1% secara tahunan, meski Bank Indonesia (BI) memproyeksikan akan tumbuh 2,6% pada Mei 2025, didorong oleh momentum libur panjang dan peningkatan penjualan di sektor makanan, rekreasi, serta perlengkapan rumah tangga.

Namun demikian, penurunan optimisme konsumen menjadi sinyal peringatan. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) turun dari 121,7 di April menjadi 117,5 di Mei, mencerminkan kekhawatiran masyarakat, khususnya kelompok usia di atas 30 tahun dan kelas menengah bawah, terhadap kondisi ekonomi dan ketersediaan lapangan kerja.

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengungkapkan bahwa tren konsumsi masyarakat menunjukkan kehati-hatian, tercermin dari rasio konsumsi terhadap pendapatan yang menurun menjadi 74,3%, menandakan meningkatnya preferensi menabung. Ia memprediksi perbaikan penjualan eceran akan terjadi pada semester II 2025 karena adanya faktor musiman seperti libur sekolah dan strategi diskon ritel, namun tetap bersifat moderat dan hati-hati.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, M. Rizal Taufikurahman, menekankan bahwa pemulihan ini belum agresif dan harus dibaca secara hati-hati karena kontraksi April juga dipengaruhi oleh anomali statistik dari basis perbandingan tinggi tahun lalu (karena Idulfitri jatuh di April 2024). Rizal juga mengingatkan bahwa penurunan IKK adalah sinyal kehati-hatian masyarakat dalam membelanjakan uangnya karena risiko ekonomi yang meningkat.

Rizal menyarankan agar pemerintah memberi perhatian khusus kepada kelompok menengah bawah melalui stimulus konsumsi yang terarah, insentif fiskal berbasis kebutuhan, serta program bantuan sosial langsung. Selain itu, pelaku ritel diminta untuk mengadaptasi strategi dengan fokus pada produk kebutuhan pokok yang relevan dengan kondisi ekonomi konsumen.

Ekonomi

Lemahnya Daya Beli Ancam Sektor Retail

HR1 14 Jun 2025 Kontan

Ekonomi

Pemerintah Buka Selebar-lebarnya Keran Investasi Sektor Transportasi

KT1 14 Jun 2025 Investor Daily

Pemerintah membuka selebar-lebarnya keran investasi di sektor transportasi mengingat besarnya kebutuhan sektor tersebut dalam jangka panjang. Meski demikian pelibatan pihak swasta harus bisa menjamin keberlangsungan proyek hingga selesai beroperasi. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Republik Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Ernita Titis Dewi mengatakan melalui ajang Internatioal Conference on Infrastructure (ICI) bisa menjadi wadah bersama sekaligus acuan kolaborasi membangun sektor infrastruktur transportasi berkelanjutan. "Kemenhub menyambut baik ajang ICI ini, selain berdiskusi dan dialog dengan stakeholder, forum ini juga menjadi ajang bagi Kemenhub untuk bertemu dengan para calon investor yang tertarik untuk berinvestasi pada sektor transportasi Indonesia," ungkap Titis.

Pada forum International Conference on Infrastructure 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan di Jakarta, 11-12 Juni 2025, Kemenhub menyampaikan sejumlah gagasan pembangunan infrastruktur transportasi masa depan. Adapun, Kemenhub mengusung tema 'Satu Bangsa Terubung: Mengintegrasikan infrastruktur di Darat, Laut, dan Udara'. Tema ini merefleksikan infrastruktur transportasi yang lebih dari sekedar sektor, tetapi merupakan tulang punggung persatuan, pemerataan ekonomi, dan pembangunan berkelanjutan. (Yetede)

Teknologi

Pemerintah Instruksikan Opsel Disediakan Akses Internet 100 Mbps Untuk Daerah Pelosok

KT1 14 Jun 2025 Investor Daily

Pemerintah menginstruktsikan operator seluler (opsel), yatu PT Telkomsel, anak usaha PT Telkom Indonesia Tbk, PT Indosat Tbk, dan XLSmart Telecom Sejahtera Tbk menyediakan akses internet tetap hingga 100 Mbps di wilayah tanpa jaringan serat optik, termasuk sekolah puskesmas, dan kantor desa. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan, kebijakan ini akan difasilitadi melalui alokasi spektrum baru dan skema jaringan terbuka (open acces) yang mendrong keterlibatan banyak pihak dan harga layanan terjangkau. Langkah ini merupkan bagian dari percepatan pemerataan digital nasional sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato pelantikannya. Konektivitas digital dinilai fondasi penting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi rakyat. "Sebagainmana kita ketahui bersama, dalam pidato pelantikannya, Presiden menyampaikan secara berulang pentingnya digitalisasi untuk meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat," kata Meutya. Upaya ini diharapkan akan membuka jalan bagi penyedia layanan internet tetap berkecepatan tinggi di area yang belum terjangkau jaringan serat optik, khususnya untuk fasilitas publik seperti sekolah, pusat layanan kesehatan, kantor desa, dan rumah tangga. (Yetede)

Ekonomi

Investasi Koin Lama, Antara Peluang dan Risiko

HR1 14 Jun 2025 Kontan (H)

Viralnya klaim bahwa uang koin kelapa sawit Rp 1.000 keluaran tahun 1996 bernilai hingga Rp 75 juta karena mengandung emas dipastikan hoaks. Menurut Aryo, pedagang uang lama di Pasar Baru, Jakarta, nilai pasar koin tersebut hanya sekitar Rp 3.000–Rp 5.000 per keping. Nilai tambah biasanya berasal dari penggunaannya sebagai mahar atau benda koleksi, bukan karena kandungan emas.

Namun demikian, menurut Gregorius Gito Song, kolektor sekaligus pedagang koin kuno, tidak semua koin lama bernilai rendah. Nilai sebuah koin bisa melonjak tinggi apabila telah melewati proses grading oleh lembaga resmi seperti PCGS atau NGC. Koin dengan bahan emas atau perak dan yang dirilis dalam edisi terbatas atau langka, bisa dihargai hingga puluhan juta rupiah tergantung skor grading (maksimal 70).

Gito mencontohkan, koin perak murni nominal Rp 2.000 keluaran 1974 bertema Harimau Jawa dan Orangutan bisa dijual seharga Rp 1 juta tanpa grading, dan Rp 4 juta jika sudah di-grading. Tapi pasar koin kuno ini sangat subjektif dan tidak likuid, artinya tidak bisa dijual cepat seperti emas atau saham.

Menurut Melvin Mumpuni, perencana keuangan dan founder Finansialku, koin kuno lebih tepat dikategorikan sebagai aset alternatif, yang cocok bagi orang yang sudah kaya atau kolektor sejati. Ia menegaskan bahwa minat masyarakat saat ini lebih karena rasa penasaran ketimbang strategi investasi yang matang.

Melvin juga mengingatkan agar tidak FOMO terhadap aset seperti koin kuno. Riset CFA Institute bahkan menyarankan alokasi aset alternatif tidak melebihi 10% dari total portofolio.