Tags
Kebijakan
( 1327 )
Investasi Koin Lama, Antara Peluang dan Risiko
HR1
14 Jun 2025 Kontan (H)
Viralnya klaim bahwa uang koin kelapa sawit Rp 1.000 keluaran tahun 1996 bernilai hingga Rp 75 juta karena mengandung emas dipastikan hoaks. Menurut Aryo, pedagang uang lama di Pasar Baru, Jakarta, nilai pasar koin tersebut hanya sekitar Rp 3.000–Rp 5.000 per keping. Nilai tambah biasanya berasal dari penggunaannya sebagai mahar atau benda koleksi, bukan karena kandungan emas.
Namun demikian, menurut Gregorius Gito Song, kolektor sekaligus pedagang koin kuno, tidak semua koin lama bernilai rendah. Nilai sebuah koin bisa melonjak tinggi apabila telah melewati proses grading oleh lembaga resmi seperti PCGS atau NGC. Koin dengan bahan emas atau perak dan yang dirilis dalam edisi terbatas atau langka, bisa dihargai hingga puluhan juta rupiah tergantung skor grading (maksimal 70).
Gito mencontohkan, koin perak murni nominal Rp 2.000 keluaran 1974 bertema Harimau Jawa dan Orangutan bisa dijual seharga Rp 1 juta tanpa grading, dan Rp 4 juta jika sudah di-grading. Tapi pasar koin kuno ini sangat subjektif dan tidak likuid, artinya tidak bisa dijual cepat seperti emas atau saham.
Menurut Melvin Mumpuni, perencana keuangan dan founder Finansialku, koin kuno lebih tepat dikategorikan sebagai aset alternatif, yang cocok bagi orang yang sudah kaya atau kolektor sejati. Ia menegaskan bahwa minat masyarakat saat ini lebih karena rasa penasaran ketimbang strategi investasi yang matang.
Melvin juga mengingatkan agar tidak FOMO terhadap aset seperti koin kuno. Riset CFA Institute bahkan menyarankan alokasi aset alternatif tidak melebihi 10% dari total portofolio.
Peran Politik dan Militer di BUMN Tambang Disorot
HR1
13 Jun 2025 Kontan (H)
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mulai melakukan perombakan besar-besaran di jajaran direksi dan komisaris BUMN sektor energi dan pertambangan, dengan memasukkan sejumlah figur dari latar belakang TNI/Polri dan politikus. Langkah ini dinilai kontroversial dan memicu kekhawatiran soal profesionalisme dan potensi konflik kepentingan dalam pengelolaan BUMN strategis.
Di tubuh Mind ID (BUMN holding tambang), Irjen Pol (Purn) Firman Santyabudi diangkat sebagai Direktur Manajemen Risiko, Legal dan HSSE, sementara Komjen Pol Muhammad Fadil Imran menjabat sebagai Komisaris menggantikan sesama eks polisi. Jabatan Direktur Utama Mind ID tetap dipegang Maroef Sjamsoeddin, yang juga berlatar belakang militer. Sementara itu, posisi Komisaris Utama masih diisi oleh Fuad Bawazier, politikus Gerindra dan tokoh penting dalam Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran.
Hal serupa terjadi di PT Aneka Tambang Tbk (ANTM). Pemerintah mengangkat Achmad Ardianto sebagai Direktur Utama menggantikan Nicolas D. Kanter, serta menunjuk Rudy Sufahriadi, pensiunan perwira Polri, sebagai Komisaris. Selain itu, Pius Lustrilanang, eks Anggota BPK dan politikus Partai Gerindra, diangkat sebagai Komisaris Independen.
Langkah ini menuai kritik dari berbagai pihak. Alfarhat Kasman dari Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) menilai keterlibatan jenderal TNI/Polri di sektor tambang berpotensi memperburuk penanganan konflik, menimbulkan konflik kepentingan, serta membuka peluang tebang pilih dalam kasus lingkungan. Sementara itu, Herry Gunawan, pengamat BUMN dari Datanesia Institute, menyebut penempatan figur non-profesional di BUMN tambang sebagai preseden buruk. Ia menilai harapan bahwa BUMN akan dikelola lebih profesional di bawah kendali entitas baru, Daya Anagata Danantara (Danantara), menjadi dipertanyakan.
Gaji Hakim Naik Hingga 380% untuk Tingkat Junior
KT1
13 Jun 2025 Investor Daily (H)
Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan gaji hakim hingga yang tertinggi mencapai 280 persen dari gaji saat ini yang ditujukan untuk golongan yang paling junior. Presiden menilai keputusan menaikkan gaji para hakim untuk meningkatkan kesejahteraan pejabat yang berwenang untuk mengadili dan memutuskan perkara itu. "Saya Prabowo Subianto Presiden RI ke-8 hari ini mengumumkan bahwa gaji-gaji hakim akan dinaikkan demi kesejahteraan para hakim," kata Prabowo saat memberi sambutan pada acara pengukuhan 1.451 hakim mahkamah Agung, Jakarta, Kamis (12/6/2025). Dalam sambutannya, Prabowo menyebutkan kenaikan gaji hakim tersebut bervariasi, namun yang tertinggi mencapai 280% untuk golongan yang paling juniro. Usai mengumumkan kenaikan gaji hakim itu, Prabowo pun disambut tepuk tangan meriah oleh para hakim yang baru saja dikukuhkan. Di sisi lain, Kepala Negara menyatakan akan mengawasi kenaikan gaji untuk hakim itu. Sementara untuk pegawai lain, Prabowo meminta untuk bersabar setelah menetahui kemampuan keuangan negara yang mampu menikkan gaji pegawai MA. Presiden Prabowo menilai bahwa Negara membutuhkan hakim yang objektif, tidak goyah, dan tidak bisa dibeli oleh uang dari para koruptor yang ingin bebas dari hukuman. (Yetede)
Sekoah Rakyat Direncanakan Dimulai pada 14 Juli 2025 di 100 Titik Lokasi
KT1
13 Jun 2025 Investor Daily
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengatakan kegiatan pembelajaran Sekoah Rakyat direncanakan dimulai pada 14 Juli 2025 di 100 titik lokasi. "Direncanakan pembelajaran mulai tanggal 14 Juli 2025 di 100 titik lokasi. "Direncanakan pembelajaran mulai tanggal 14 Juli 2025 di 100 titik dengan jumlah murid hampir 10 ribu pada jenjang SD, SMP, SMA," kata Mensos Saifullah. Lebih lanjut, ia menjelaskan saat ini pihaknya tengah melakukan sosialisasi terkait pembukaan seleksi formasi guru untuk Sekolah Rakyat yang direncanakan registrasi secara daringnya dibuka melalui aplikasi kemensos mulai tanggal 16 hingga 17 Juni 2025. Tahapan tersebut, kata dia, akan dilanjutkan dengan pengumuman jadwal sekelsi kompetensi tambahan yang dilakukan pada tanggal 18 Juni 2025. Kemudian, pihaknya akan melaksanakan seleksi kompetensi tambahan bagi calon guru mulai tanggal 19 hingga 23 Juni 2025.Mensos mengatakan pihaknya menjadwalan pengumuman Jabatan Fungsional (JF) Guru Sekolah Rakyat pada tanggal 30 Juni 2025. Sementara pelatihan untuk para guru, kata Mensos, akan dijadwalkan mulai awal bukan Juli 2025 dan tidak menutup kemungkinan akan bersamaan dengan pelatihan tahap kedua bagi 47 orang yang lulus seleksi formasi kepala sekolah. (Yetede)
Pemerintah Harus Kaji Ulang Perhitungan Penduduk Miskin
KT1
13 Jun 2025 Investor Daily (H)
Pemerintah harus mengkaji ulang perhitungan jumlah penduduk miskin di Indonesia. Pembenahan ini dijalankan agar perhitungan data kemiskinan bisa mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Pasalnya kurangnya akurasi data tingkat kemiskinan berimbas pada tingkat efektivitas program pemerintah. Diketahui, Bang Dunia mengubah standar garis kemiskinan global dengan memperbaharui paritas daya beli (Purchasing Power Parity/PPP) dari yang sebelumnya PPP 2017 menjadi PPP 2021. Dalam laporan terbaru Bank Dunia yang bertajuk June 2025 Update to the Poverty and Inequality Platform, disebutkan bahwa dengan adanya PPP 2021 maka terjadi revisi terhadap garis kemiskinan global. Tiga garis kemiskinan global telah direvisi yaitu untuk garis kemiskinan global yaitu untuk garis kemiskinan ekstrem dari US$ 2,15 per kapita per hari. Garis kemiskinan penduduk negara berpendapatan menengah bawah (lower Middle Income Country/LMIC) dari US$ 3,615 per kapita per hari dan untuk negara menengah atas (upper Middle Income Country/UPMC) dari US$ 6,85 per kapita per hari menjadi US$ 8,3 per kapita per hari. Dengan standar baru ini maka persentase jumlah penduduk miskin Indonesia menjadi 68,25% di tahun 2024. Dengan jumlah penduduk yang mencapai 284,4 juta orang maka jumlah penduduk miskin Indonesia tercatat 194 juta jiwa. (Yetede)
Penerimaan Pajak Sulit Tumbuh di Tengah Lesunya Ekonomi
HR1
13 Jun 2025 Kontan
Pemerintah menghadapi tantangan berat dalam mengumpulkan penerimaan pajak pada tahun 2025, dengan kontraksi yang lebih dalam dibanding tahun sebelumnya. Hingga April 2025, realisasi penerimaan pajak hanya mencapai Rp 557,1 triliun, turun 10,8% secara tahunan, dibanding Rp 624,19 triliun pada periode yang sama tahun 2024.
Wahyu Nuryanto, Direktur Eksekutif MUC Tax Research, menyoroti bahwa tekanan ekonomi domestik dan eksternal, seperti perang dagang AS-China serta pelemahan harga komoditas, berdampak langsung terhadap kinerja perusahaan dan, pada akhirnya, setoran pajak mereka. Ia menilai pemerintah harus bekerja ekstra keras, terutama melalui perbaikan layanan berbasis sistem pajak baru seperti coretax, agar penerimaan negara bisa tetap terjaga.
Prianto Budi Saptono, Direktur Eksekutif Pratama-Kreston TRI, mengakui bahwa perbaikan penerimaan pajak mungkin terjadi, namun lebih bersifat musiman dan teknis. Ia mencontohkan dorongan dari PPh badan yang meningkat karena perpanjangan waktu pelaporan SPT, serta setoran dari bonus dan dividen yang dibayarkan pada kuartal kedua. Selain itu, PPN juga berpotensi naik berkat konsumsi setelah Idulfitri dan aktivitas e-commerce.
Namun demikian, Fajry Akbar dari CITA menyatakan bahwa peluang penerimaan pajak semester I-2025 untuk mengalami kontraksi maupun pertumbuhan sama besarnya. Ia memperkirakan, hingga akhir tahun, realisasi penerimaan pajak hanya akan mencapai 90–95% dari target APBN 2025 sebesar Rp 2.189,3 triliun.
Meskipun ada faktor musiman yang bisa meningkatkan setoran pajak dalam jangka pendek, tekanan ekonomi struktural tetap menjadi hambatan utama dalam mencapai target penerimaan pajak nasional. Pemerintah perlu memperkuat strategi jangka panjang untuk menjaga keberlanjutan fiskal.
Kredit Macet Naik, Konsumen Tertekan Biaya Hidup
HR1
13 Jun 2025 Kontan
Kondisi ekonomi masyarakat Indonesia, terutama kalangan bawah, sedang mengalami tekanan yang signifikan. Dua indikator utama mencerminkan hal ini: meningkatnya kredit bermasalah (NPL) rumah tangga dan menyusutnya rata-rata simpanan per rekening bank.
Bank Indonesia (BI) mencatat bahwa NPL sektor rumah tangga pada April 2025 naik ke level 2,33%, tertinggi sepanjang tahun ini. Kredit pemilikan rumah (KPR) mencatatkan NPL tertinggi sebesar 3,07%, diikuti kredit kendaraan bermotor sebesar 2,35%. Di sisi lain, dana pihak ketiga (DPK) per rekening rumah tangga menurun menjadi Rp 6,34 juta, dari Rp 6,88 juta pada April tahun lalu.
Seto Wardono, Direktur Group Riset Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), menilai bahwa pelemahan indeks menabung konsumen (IMK) menjadi sinyal melemahnya intensitas menabung masyarakat. Pengeluaran tinggi untuk pendidikan serta pembayaran cicilan utang disebut sebagai penyebab utama penurunan tabungan.
Lani Darmawan, Presiden Direktur CIMB Niaga, mengonfirmasi bahwa NPL rumah tangga naik secara industri dan menilai lemahnya pertumbuhan simpanan membuat masyarakat semakin rentan terhadap tunggakan kredit. Ia menjelaskan bahwa dana masyarakat bawah kini habis untuk kebutuhan harian, sementara masyarakat kelas atas cenderung mengalihkan dana ke investasi lain, termasuk ke luar negeri.
Evi Dempowati, SVP Retail Deposit Product and Solution Bank Mandiri, menambahkan bahwa perubahan perilaku nasabah turut mempercepat penyusutan saldo tabungan, namun di Bank Mandiri, pertumbuhan DPK ritel tetap positif sebesar 8,5% per Mei 2025—didorong oleh nasabah individu dan kalangan kaya.
Tren ini menunjukkan tekanan daya beli masyarakat yang serius dan berpotensi mengganggu stabilitas sektor keuangan jika tidak segera ditangani dengan kebijakan yang adaptif dan perlindungan sosial yang lebih kuat.
Jalan Ekonomi Prabowo Tak Selalu Mulus
HR1
12 Jun 2025 Kontan
Ambisi ekonomi dan target kesejahteraan Presiden Prabowo Subianto menghadapi tantangan besar di tengah tekanan ekonomi global dan perubahan standar kemiskinan internasional. Target ambisius seperti pertumbuhan ekonomi sebesar 8% dan kemiskinan ekstrem 0% pada 2026, serta kemiskinan nasional di bawah 5% pada 2029, dinilai sulit tercapai dalam kondisi saat ini.
Lembaga internasional seperti World Bank, IMF, dan OECD telah menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi hanya 4,7% untuk tahun ini, jauh dari target pemerintah dalam APBN 2025 yang sebesar 5,2%. Meskipun demikian, pemerintah masih optimistis ekonomi dapat tumbuh 5% dan belum berencana merevisi target tersebut.
Di sisi kesejahteraan, tantangan datang dari pembaruan metode penghitungan garis kemiskinan oleh Bank Dunia. Perubahan dari standar PPP 2017 ke PPP 2021 menaikkan ambang kemiskinan dari US$ 6,85 ke US$ 8,30 per orang per hari. Akibatnya, jumlah penduduk miskin Indonesia melonjak menjadi 194,4 juta jiwa atau 68,91% dari populasi. Ini kontras dengan data versi BPS, yang mencatat hanya 8,57% penduduk miskin pada September 2024, dengan garis kemiskinan nasional Rp 595.243 per orang per bulan.
Arief Anshory Yusuf, anggota Dewan Ekonomi Nasional, menekankan bahwa perubahan garis kemiskinan tidak otomatis membuat angka kemiskinan naik, karena distribusi bansos seperti PKH dan BNPT tetap menyasar kelompok termiskin, bukan seluruh penduduk miskin.
Namun, Nailul Huda, ekonom dari Center of Economics and Law Studies, meragukan efektivitas kebijakan pemerintah ke depan. Ia menyebut bahwa meskipun ada upaya akselerasi pembangunan sumber daya manusia, dampaknya baru akan terasa dalam jangka panjang. Dengan kebijakan yang hampir serupa dengan pemerintahan sebelumnya, menurut Huda, pertumbuhan ekonomi sulit melampaui capaian era Presiden Jokowi.
Gagasan Pembentukan Badan Penerimaan Negara Kembali Mengemuka
HR1
12 Jun 2025 Kontan (H)
Wacana pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) atau Badan Otorita Penerimaan Negara (BOPN) kembali mencuat di era Presiden Prabowo Subianto, yang kabarnya telah menyusun struktur organisasi lembaga tersebut. Menurut mantan Dewan Pakar TKN, Edi Slamet Irianto, BPN akan langsung berada di bawah Presiden dan dipimpin oleh seorang Menteri/Kepala BPN, dengan dua wakil kepala dan beberapa deputi operasional.
Edi menekankan bahwa pemisahan fungsi penerimaan dan pengeluaran negara adalah langkah krusial dalam membangun tata kelola keuangan yang bersih. Ia juga menyebut pembentukan BPN penting untuk mengurangi ketergantungan pada utang, terutama dalam membiayai program ambisius seperti makan siang gratis dan penguatan ketahanan pangan.
Dukungan politik terhadap BPN cukup kuat. Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menyatakan pihaknya akan mendukung penuh apapun keputusan Presiden terkait lembaga ini, meskipun belum ada kejelasan waktu pelaksanaannya.
Namun, pembentukan BPN juga menuai sejumlah catatan kritis. Pino Siddharta, Ketua Departemen Kajian Fiskal IKPI, memperingatkan bahwa perubahan struktural ini tidak otomatis meningkatkan penerimaan negara jika persoalan mendasar, baik eksternal maupun internal di Ditjen Pajak dan Bea Cukai, tidak diselesaikan. Ia menyebut BPN bisa jadi hanya “ganti baju” tanpa perubahan substansi.
Rinto Setiyawan, Ketua Umum IWPI, menilai BPN adalah langkah strategis dan mencerminkan komitmen Presiden terhadap reformasi fiskal. Namun, ia menegaskan bahwa pembentukan lembaga baru ini harus diiringi perombakan menyeluruh terhadap sistem perpajakan, termasuk regulasi, pelayanan, dan integritas aparat. Ia juga menyoroti krisis kredibilitas otoritas pajak akibat gangguan teknis seperti masalah aplikasi Coretax.
Mengapa Arab Saudi Belum Tetapkan Kuota Haji 2026
KT1
12 Jun 2025 Investor Daily
Pemerintah Arab Saudi belum menetapkan besaran kuota haji 2026 untuk jamaah Indonesia. Padahal, "Biasanya, angka kuota langsung diberikan setelah musim haji selesai," kata Kepala badan Penyelenggara haji (BP Haji) Mochammad Irfan di Jeddah. Ada apa? Meski belum pasti, ada beberapa hal penting mengemuka dalam pertemuan Gus Irfan dengan Deputi Menteri Haji Arab Saudi pada Selasa kemarin di Jeddah. Pertemuan itu, membahas evaluasi penyelenggara haji tahun 2025 dan kick-off persiapan musim haji 2026. Dalam pertemuan itu dibahas sejumlah isu strategis, termasuk ketidakpastian kuota haji Indonesia untuk tahun depan. Hingga kini, Kementerian Haji Arab Saudi belum menetapkan kuota resmi bagi Indonesia, menyusul beberapa situasi yang terjadi pada musim haji 2025.
"Bahkan, terdapat wacana pengurangan kuota hingga 50% oleh pihak Saudi. Saat ini, kami sedang melakukan negosiasi, karena majamen haji untuk tahun depan akan beralih ke Kementerian Agama ke BP Haji, dan akan ada sistem manajemen baru yang kami sampaikan," kata Gus Irfan. Gus Irfan menjelaskan, pemerintah Arab Saudi juga mendorong pembentukan tank force bersama Indonesia untuk mempersiapkan haji 2026. Kolaborasi ini ditujukan untuk memastikan akurasi data jamaah, terutama terkait aspek kelayakan kesehatan (istitha'ah), penerbangan, akomodasi, konsumsi, transportasi, hingga tenda di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. (Yetede)
Pilihan Editor
-
-
Emiten Baja Terpapar Pembangunan IKN
24 Jan 2023 -
-
Cuaca Ekstrem Masih Berlanjut Sepekan Lagi
10 Oct 2022 -
