Labirin | News & Update

;

Kebijakan

( 1333 )

Pemerintah Harus Kaji Ulang Perhitungan Penduduk Miskin

KT1 13 Jun 2025 Investor Daily (H)

Pemerintah harus mengkaji ulang perhitungan jumlah penduduk miskin di Indonesia. Pembenahan ini dijalankan agar perhitungan data kemiskinan bisa mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Pasalnya kurangnya akurasi data tingkat kemiskinan berimbas pada tingkat efektivitas program pemerintah. Diketahui, Bang Dunia mengubah standar garis kemiskinan global dengan memperbaharui paritas daya beli (Purchasing Power Parity/PPP) dari yang sebelumnya PPP 2017 menjadi PPP 2021. Dalam laporan terbaru Bank Dunia yang bertajuk June 2025 Update to the Poverty and Inequality Platform, disebutkan bahwa dengan adanya PPP 2021 maka terjadi revisi terhadap garis kemiskinan global. Tiga garis kemiskinan global telah direvisi yaitu untuk garis kemiskinan global yaitu untuk garis kemiskinan ekstrem dari US$ 2,15 per kapita per hari. Garis kemiskinan penduduk negara berpendapatan menengah bawah (lower Middle Income Country/LMIC) dari US$ 3,615 per kapita per hari dan untuk negara menengah atas (upper Middle Income Country/UPMC) dari US$ 6,85 per kapita per hari menjadi US$ 8,3 per kapita per hari. Dengan standar baru ini maka persentase jumlah penduduk miskin Indonesia menjadi 68,25% di tahun 2024. Dengan jumlah penduduk yang mencapai 284,4 juta orang maka jumlah penduduk miskin Indonesia tercatat 194 juta jiwa. (Yetede)

Ekonomi

Kredit Macet Naik, Konsumen Tertekan Biaya Hidup

HR1 13 Jun 2025 Kontan

Kondisi ekonomi masyarakat Indonesia, terutama kalangan bawah, sedang mengalami tekanan yang signifikan. Dua indikator utama mencerminkan hal ini: meningkatnya kredit bermasalah (NPL) rumah tangga dan menyusutnya rata-rata simpanan per rekening bank.

Bank Indonesia (BI) mencatat bahwa NPL sektor rumah tangga pada April 2025 naik ke level 2,33%, tertinggi sepanjang tahun ini. Kredit pemilikan rumah (KPR) mencatatkan NPL tertinggi sebesar 3,07%, diikuti kredit kendaraan bermotor sebesar 2,35%. Di sisi lain, dana pihak ketiga (DPK) per rekening rumah tangga menurun menjadi Rp 6,34 juta, dari Rp 6,88 juta pada April tahun lalu.

Seto Wardono, Direktur Group Riset Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), menilai bahwa pelemahan indeks menabung konsumen (IMK) menjadi sinyal melemahnya intensitas menabung masyarakat. Pengeluaran tinggi untuk pendidikan serta pembayaran cicilan utang disebut sebagai penyebab utama penurunan tabungan.

Lani Darmawan, Presiden Direktur CIMB Niaga, mengonfirmasi bahwa NPL rumah tangga naik secara industri dan menilai lemahnya pertumbuhan simpanan membuat masyarakat semakin rentan terhadap tunggakan kredit. Ia menjelaskan bahwa dana masyarakat bawah kini habis untuk kebutuhan harian, sementara masyarakat kelas atas cenderung mengalihkan dana ke investasi lain, termasuk ke luar negeri.

Evi Dempowati, SVP Retail Deposit Product and Solution Bank Mandiri, menambahkan bahwa perubahan perilaku nasabah turut mempercepat penyusutan saldo tabungan, namun di Bank Mandiri, pertumbuhan DPK ritel tetap positif sebesar 8,5% per Mei 2025—didorong oleh nasabah individu dan kalangan kaya.

Tren ini menunjukkan tekanan daya beli masyarakat yang serius dan berpotensi mengganggu stabilitas sektor keuangan jika tidak segera ditangani dengan kebijakan yang adaptif dan perlindungan sosial yang lebih kuat.

Politik dan Birokrasi

Jalan Ekonomi Prabowo Tak Selalu Mulus

HR1 12 Jun 2025 Kontan

Ambisi ekonomi dan target kesejahteraan Presiden Prabowo Subianto menghadapi tantangan besar di tengah tekanan ekonomi global dan perubahan standar kemiskinan internasional. Target ambisius seperti pertumbuhan ekonomi sebesar 8% dan kemiskinan ekstrem 0% pada 2026, serta kemiskinan nasional di bawah 5% pada 2029, dinilai sulit tercapai dalam kondisi saat ini.

Lembaga internasional seperti World Bank, IMF, dan OECD telah menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi hanya 4,7% untuk tahun ini, jauh dari target pemerintah dalam APBN 2025 yang sebesar 5,2%. Meskipun demikian, pemerintah masih optimistis ekonomi dapat tumbuh 5% dan belum berencana merevisi target tersebut.

Di sisi kesejahteraan, tantangan datang dari pembaruan metode penghitungan garis kemiskinan oleh Bank Dunia. Perubahan dari standar PPP 2017 ke PPP 2021 menaikkan ambang kemiskinan dari US$ 6,85 ke US$ 8,30 per orang per hari. Akibatnya, jumlah penduduk miskin Indonesia melonjak menjadi 194,4 juta jiwa atau 68,91% dari populasi. Ini kontras dengan data versi BPS, yang mencatat hanya 8,57% penduduk miskin pada September 2024, dengan garis kemiskinan nasional Rp 595.243 per orang per bulan.

Arief Anshory Yusuf, anggota Dewan Ekonomi Nasional, menekankan bahwa perubahan garis kemiskinan tidak otomatis membuat angka kemiskinan naik, karena distribusi bansos seperti PKH dan BNPT tetap menyasar kelompok termiskin, bukan seluruh penduduk miskin.

Namun, Nailul Huda, ekonom dari Center of Economics and Law Studies, meragukan efektivitas kebijakan pemerintah ke depan. Ia menyebut bahwa meskipun ada upaya akselerasi pembangunan sumber daya manusia, dampaknya baru akan terasa dalam jangka panjang. Dengan kebijakan yang hampir serupa dengan pemerintahan sebelumnya, menurut Huda, pertumbuhan ekonomi sulit melampaui capaian era Presiden Jokowi.

Politik dan Birokrasi

Gagasan Pembentukan Badan Penerimaan Negara Kembali Mengemuka

HR1 12 Jun 2025 Kontan (H)

Wacana pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) atau Badan Otorita Penerimaan Negara (BOPN) kembali mencuat di era Presiden Prabowo Subianto, yang kabarnya telah menyusun struktur organisasi lembaga tersebut. Menurut mantan Dewan Pakar TKN, Edi Slamet Irianto, BPN akan langsung berada di bawah Presiden dan dipimpin oleh seorang Menteri/Kepala BPN, dengan dua wakil kepala dan beberapa deputi operasional.

Edi menekankan bahwa pemisahan fungsi penerimaan dan pengeluaran negara adalah langkah krusial dalam membangun tata kelola keuangan yang bersih. Ia juga menyebut pembentukan BPN penting untuk mengurangi ketergantungan pada utang, terutama dalam membiayai program ambisius seperti makan siang gratis dan penguatan ketahanan pangan.

Dukungan politik terhadap BPN cukup kuat. Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menyatakan pihaknya akan mendukung penuh apapun keputusan Presiden terkait lembaga ini, meskipun belum ada kejelasan waktu pelaksanaannya.

Namun, pembentukan BPN juga menuai sejumlah catatan kritis. Pino Siddharta, Ketua Departemen Kajian Fiskal IKPI, memperingatkan bahwa perubahan struktural ini tidak otomatis meningkatkan penerimaan negara jika persoalan mendasar, baik eksternal maupun internal di Ditjen Pajak dan Bea Cukai, tidak diselesaikan. Ia menyebut BPN bisa jadi hanya “ganti baju” tanpa perubahan substansi.

Rinto Setiyawan, Ketua Umum IWPI, menilai BPN adalah langkah strategis dan mencerminkan komitmen Presiden terhadap reformasi fiskal. Namun, ia menegaskan bahwa pembentukan lembaga baru ini harus diiringi perombakan menyeluruh terhadap sistem perpajakan, termasuk regulasi, pelayanan, dan integritas aparat. Ia juga menyoroti krisis kredibilitas otoritas pajak akibat gangguan teknis seperti masalah aplikasi Coretax.

Politik dan Birokrasi

Mengapa Arab Saudi Belum Tetapkan Kuota Haji 2026

KT1 12 Jun 2025 Investor Daily

Pemerintah Arab Saudi belum menetapkan besaran kuota haji 2026 untuk jamaah Indonesia. Padahal, "Biasanya, angka kuota langsung diberikan setelah musim haji selesai," kata Kepala badan Penyelenggara haji (BP Haji) Mochammad Irfan di Jeddah. Ada apa? Meski belum pasti, ada beberapa hal penting mengemuka dalam pertemuan Gus Irfan dengan Deputi Menteri Haji Arab Saudi pada Selasa kemarin di Jeddah. Pertemuan itu, membahas evaluasi penyelenggara haji tahun 2025 dan kick-off persiapan musim haji 2026. Dalam pertemuan itu dibahas sejumlah isu strategis, termasuk ketidakpastian kuota haji Indonesia untuk tahun depan. Hingga kini, Kementerian Haji Arab Saudi belum menetapkan kuota resmi bagi Indonesia, menyusul beberapa situasi yang terjadi pada musim haji 2025.

"Bahkan, terdapat wacana pengurangan kuota hingga 50% oleh pihak Saudi. Saat ini, kami sedang melakukan negosiasi, karena majamen haji untuk tahun depan akan beralih ke Kementerian Agama ke BP Haji, dan akan ada sistem manajemen baru yang kami sampaikan," kata Gus Irfan. Gus Irfan menjelaskan, pemerintah Arab Saudi juga mendorong pembentukan tank force bersama Indonesia untuk mempersiapkan haji 2026. Kolaborasi ini ditujukan untuk memastikan akurasi data jamaah, terutama terkait aspek kelayakan kesehatan (istitha'ah), penerbangan, akomodasi, konsumsi, transportasi, hingga tenda di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. (Yetede)

Politik dan Birokrasi

Wamendagri: Kebijakan Rapat di Hotel untuk Dorong Pemulihan Eonomi Daerah

KT1 11 Jun 2025 Investor Daily (H)

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyampaikan bahwa kebijakan mengizinkan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan rapat atau pertemuan di hotel merupakan bentuk dukungan terhadap pemulihan perekonomian daerah, khususnya perhotelan dan pariwisata. Wamendagri meminta kepala daerah memahami dan menyesuaikan pelaksanaan relaksasi tersebut dengan kondisi serta data wilayah masing-masing. "Pak Menteri memberikan ruang bagi teman-teman kepala daerah atas dasar data-data yang kami miliki terkait dengan belanja daerah yang arus terus didorong, dimaksimalkan," kata Bima. Bima menegaskan relaksasi ini diberikan dengan beberapa catatan penting. Pertama, kegiatan rapat di hotel harus didasarkan pada urgensi dan substansi kegiatan. Ia meminta pemda memastikan setiap kegiatan tersebut benar-benar diperlukan dan tidak mengada-ada. "Kalau istilah Pak Menteri, kalau tidak perlu, engga udah dibuat perlu. kalau tidak ada urgensinya, enggak usah diprioritaskan," ujarnya. Kedua, ia menyampaikan agar kegiatan rapat tetap dibatasi dari sisi frekuensi. Tujuannya adalah menjaga efektivitas kegiatan dan mencegah pemborosan anggaran. (Yetede)

Politik dan Birokrasi

Program Sosial Pemerintah Berpotensi Alami Perubahan Besar

HR1 11 Jun 2025 Kontan (H)

Perubahan standar garis kemiskinan oleh Bank Dunia telah memberikan gambaran yang jauh lebih suram terkait kondisi kemiskinan di Indonesia. Jika sebelumnya, berdasarkan standar Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk miskin Indonesia pada September 2024 hanya sebesar 8,57%, kini dengan standar internasional baru, angka itu melonjak drastis. Kemiskinan ekstrem naik dari 1,26% menjadi 5,44%, dan kategori lower middle income mencapai 19,9%, menggambarkan bahwa dua dari tiga penduduk Indonesia berpotensi masuk kategori miskin.

Menurut Arief Anshory, anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN), lonjakan ini bukan disebabkan oleh memburuknya kondisi ekonomi, melainkan karena penyesuaian standar internasional. Ia menilai standar garis kemiskinan nasional sebesar Rp 590.000 per bulan sudah terlalu rendah dan nyaris setara dengan batas kemiskinan ekstrem internasional. Arief memperingatkan bahwa standar yang terlalu rendah dapat menyesatkan arah kebijakan pemerintah, sehingga menyarankan agar pemerintah menetapkan standar baru minimal Rp 750.000 dan menerapkan dua versi data kemiskinan selama masa transisi agar masyarakat tidak bingung.

Senada, Eko Sulistyo, ekonom dari Indef, menekankan perlunya intervensi langsung ke akar masalah. Ia menyarankan pemerintah mendorong konsumsi rumah tangga, menjalankan program padat karya, dan memperluas akses pembiayaan UMKM sebagai solusi konkret mengatasi kemiskinan yang lebih luas.

Sementara itu, Wijayanto Samirin, ekonom dari Universitas Paramadina, mengkritik program-program sosial pemerintah seperti bantuan sosial dan Kartu Prakerja, yang dinilainya tidak produktif dan terlalu bergantung pada APBN. Ia menilai pendekatan tersebut cenderung bersifat gimmick dan formalitas, dan tidak menyentuh persoalan struktural ekonomi.

Revisi standar garis kemiskinan oleh Bank Dunia mengungkap fakta baru bahwa kemiskinan di Indonesia jauh lebih tinggi dari yang selama ini tercatat secara resmi.

Ekonomi

Gejolak Global Ganggu Stabilisasi Devisa

HR1 11 Jun 2025 Kontan

Cadangan devisa Indonesia pada akhir Mei 2025 tercatat sebesar US$ 152,49 miliar, menunjukkan kondisi yang stagnan dibandingkan April 2025 (US$ 152,47 miliar), meskipun terdapat sejumlah upaya positif seperti penguatan rupiah dan penerbitan Samurai Bond oleh pemerintah.

Menurut Ramdan Denny Prakoso, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI), stagnansi ini disebabkan oleh kombinasi penerimaan pajak dan devisa migas, namun diimbangi oleh kebutuhan pembayaran utang luar negeri serta intervensi stabilisasi nilai tukar rupiah. Kendati demikian, cadangan tersebut dinilai masih sangat aman, setara dengan pembiayaan 6,4 bulan impor dan 6,2 bulan impor plus pembayaran utang luar negeri, jauh di atas standar internasional.

Josua Pardede, Kepala Ekonom Bank Permata, menambahkan bahwa musim pembayaran dividen dan bunga utang luar negeri juga turut menekan cadangan devisa. Namun demikian, arus modal asing senilai US$ 2,77 miliar selama Mei 2025—terutama ke obligasi pemerintah dan SRBI—telah membantu menopang posisi cadangan. Josua menyebut negosiasi dagang AS dan mitranya menjadi faktor pendorong positif, meskipun ia memperingatkan risiko dari kebijakan proteksionis Donald Trump dan stagnasi ekonomi China yang bisa memicu gejolak pasar ke depan.

Ke depan, Josua memperkirakan cadangan devisa akhir 2025 akan berada di kisaran US$ 153–157 miliar, dengan kurs rupiah bergerak di rentang Rp 16.100–16.400 per dolar AS.

Sementara itu, David Sumual dari Bank Central Asia menyoroti tambahan risiko dari jatuh tempo SRBI senilai Rp 350,4 triliun pada Juni–Agustus 2025 dan eskalasi perang dagang global. Ia menyarankan pemerintah untuk mengeksplorasi instrumen alternatif seperti dimsum bond dan kangaroo bond untuk memperkuat devisa, serta mendorong repatriasi devisa hasil ekspor (DHE) melalui pengetatan aturan.

Ekonomi

Tingginya Spread Bank Digital Jadi Sorotan

HR1 11 Jun 2025 Kontan

Perbankan digital di Indonesia saat ini mencatat Net Interest Margin (NIM) yang sangat tinggi dibandingkan rata-rata industri, yang hanya sebesar 4,45%. Beberapa bank digital seperti Bank Amar (24,93%), SeaBank (19,28%), Bank Neo Commerce (15,84%), dan Allo Bank (9,88%) menunjukkan margin yang mencolok, terutama karena fokus pada segmen UMKM dan masyarakat unbanked yang memiliki risiko kredit tinggi.

Namun, sejumlah tokoh memperingatkan bahwa NIM yang terlalu tinggi bisa menjadi sinyal inefisiensi dalam sistem perbankan digital. Nailul Huda, Direktur Ekonomi Digital Celios, menyebut tingginya NIM bisa berasal dari lemahnya analisis risiko kredit dan bisa membebani nasabah dengan bunga tinggi. Ia mendorong bank digital untuk meningkatkan efisiensi dan memperketat credit scoring, agar bunga pinjaman tetap kompetitif dan mendorong pertumbuhan nasabah secara sehat.

Senada, Doddy Ariefianto, ekonom dari Universitas Bina Nusantara, menegaskan bahwa bank digital harus menekan NIM untuk tetap kompetitif, idealnya mendekati standar bank konvensional antara 4,5% hingga 7%. Ia juga menekankan pentingnya memilih debitur berkualitas agar rasio kredit bermasalah (NPL) bisa ditekan di bawah 5%.

Sementara itu, dari sisi pelaku industri, Indra Utoyo, Direktur Utama Allo Bank, menjelaskan bahwa pertumbuhan kredit ritel lewat paylater menjadi penyumbang utama NIM tinggi, dengan tetap menjaga efisiensi biaya. Rasio BOPO Allo Bank berhasil ditekan hingga 69,4%, lebih baik dari rata-rata industri, berkat efisiensi operasional dan produk tabungan biaya rendah.

Dari Bank Amar, David Wirawan menyatakan bahwa meski mereka fokus ke segmen UMKM lewat produk Tunaiku, risiko tetap dikelola menggunakan AI dan machine learning. Namun, NPL Bank Amar masih tinggi di 10,89%, menunjukkan perlunya pengetatan lebih lanjut dalam manajemen risiko.

Ekonomi

Kemenhub Jaring 13 Bus Melanggar KIR dan KPS

KT1 11 Jun 2025 Investor Daily

Kementerian perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) kembali menjaring sebanyak 13 bus angkutan orang pada kegiatan pengawasan dan penegakan hukum yang berlangsung selama dua hari (7-8 Juni) di Rest Area KM 45 Tol Jagorawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Direktur Lalu Lintas Jalan Ditjen Perhubungan darat Kemenhub, Rudi Irawan mengatakan, pelanggaran didominasi ketidalengkapan dokumen administrasi syarat keselamatan seperti dokumen uji kendaraan (KIR) dan dokumen kartu pengawas (KPS). "Jumlah kendaraan yang diperiksa total 34 bus, yang tidak melanggar ada 21 bus atau sekitar 62%, sedangkan yang melanggar ada 13 bus atau 38%. Dari 13 bus yang ditindak ini terdapat 16 pelanggaran," kata Rudi. Rudi menjelaskan, pelanggaran didominasi kendaraan yang tidak dilengkapi dengan kartu pengawas (KPS) dimana sebanyak tujuh pelanggaran atau sekitar 44%. "Ada sejumlah pelanggaran yang dilakukan diantaranya dua bus mempunyai kartu uji kendaran atau KIR tapi masa berlakunya habis, satu bus tidak punya KPS, dan satu bus menggunakan tidak punya KIR, dan dua kendaraan mempunyai KIR palsu. lalu tiga kendaraan mempunyai KPS sudah kadaluwarsa, tujuh kendaraan tidak punya KPS, dan satu bus menggunakan KPS palsu," jelas Rudi. (Yetede)