Pemerintah meluncurkan paket stimulus ekonomi senilai Rp 24,44 triliun untuk mendorong daya beli masyarakat dan menjaga pertumbuhan ekonomi nasional di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Insentif ini disalurkan pada Juni–Juli 2025 dan mencakup subsidi upah (BSU), bantuan pangan, serta diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Namun, rencana diskon tarif listrik dibatalkan karena keterbatasan penganggaran, dan diganti dengan BSU.

Eskalasi perang dagang akibat manuver tarif impor oleh Amerika Serikat berdampak besar terhadap kinerja perdagangan global, termasuk Indonesia. Hal ini tercermin dari penurunan tajam surplus neraca perdagangan Indonesia pada April 2025 menjadi hanya US$0,16 miliar, turun drastis 96,3% dari bulan sebelumnya. Deputi Statistik BPS, Pudji Ismartini, mengungkapkan bahwa ini adalah surplus terendah dalam lima tahun terakhir, disebabkan oleh penurunan ekspor sebesar 10,77%.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan bahwa dampak perlambatan perdagangan global akibat kebijakan proteksionis AS terasa sejak April dan Mei 2025. Untuk merespons kondisi ini, pemerintah telah menyiapkan paket stimulus ekonomi yang akan diterapkan mulai Juni atau Juli guna menopang perekonomian nasional dan menjaga daya saing ekspor.

Sementara itu, Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani menilai penyempitan surplus perdagangan bukanlah kejutan karena struktur ekspor Indonesia yang masih bergantung pada komoditas, serta belum adanya perlindungan perdagangan domestik yang kuat. Ia mendorong pemerintah agar memperluas pasar ekspor melalui relaksasi pembiayaan, subsidi standar pasar, serta percepatan perjanjian dagang internasional seperti IEU-CEPA dan FTA lainnya.

Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Mohammad Faisal, juga menambahkan bahwa tekanan eksternal diprediksi akan terus berlanjut, terutama hingga Juli 2025 saat tarif balasan AS berlaku penuh. Oleh karena itu, sinergi kebijakan domestik dan strategi ekspor baru menjadi kunci mempertahankan stabilitas neraca perdagangan di tengah ketidakpastian global yang dipicu kebijakan proteksionis Presiden AS.

Rencana pemerintah untuk membentuk Badan Penerimaan Negara (BPN) tidak otomatis menjadi solusi mujarab untuk meningkatkan rasio perpajakan (tax ratio) Indonesia. Oleh karena itu, reformasi kelembagaan harus diselaraskan dengan perbaikan mendasar dalam sistem administrasi perpajakan, penguatan sumber daya manusia, serta peningkatan keadilan data tranparansi fiskal. Pakar Kebijakan Fiskal Universitas Indonesia Ning Rahayu mengatakan, Indonesia masih menjadi negara dengan rasio perpajakan  terendah di Asean, meski penerimaan negara mengalami  tren kenaikan sejak 2021. "Tax rasio mencerminkan kepatuhan wajib pajak dan efektivitas sistem perpajakan. Meski penerimaan naik, kalau tax ratio tetap rendah, artinya ada yang belum beres," ungkap Ning. Ning mengungkapkan bahwa banyak reformasi perpajakan dunia gagal karena tidak diikuti restrukturisasi administrasi ajak yang permanen dan manajeman SDM yang mumpuni. Dia menekankan bahwa sistem yang efektif jutrsu menjadi kunci utama dalam mempersempit compliance gap dan meningkatkan tax ratio. (Yetede)

Pemerintah melalui regulator transportasi Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bakal menyiapkan bus cadangan ketika melakukan pemeriksaan kendaraan bus atau rampchek. Direktur Sarana dan Keselamatan Angkutan Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) Kemenhub, Yusuf Nugroho mengatakan, rampchek kendaraan bus akan diantisipasii dengan cadangan angkutan dari Ditjen Hubdat ketika terdapat angkutan bus yang tidak terpenuhi persyaratan. "Jadi kami siapkan bus cadangan yang tidak memenuhi persyaratan kelaikan rampchek," ujarnya. Pemeriksaan rampchek akan berkala dilakukan dan intens  di lapangan menjelang hari libur. Langkah tersebut diambil untuk memastikan setiap angkutan orang yang beroperasi selama libur panjang memenuhi persyaratan teknis laik jalan. "Setiap angkutan orang, setiap bus yang beroperasi wajib memenuhi standar keselamatan dan kelaikan demi melindungi penumpang dan pengguna jalan lainnya," ungkap Yusuf. Pada kegiatan rampchek yang dilakukan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat di Kabupaten Bogor di rest area Tol Jagorawi KM 45 selama dua hari menjelang libur 30 Mei 2025, Ditjen Hubdat telah menyiapkan tiga bus pengganti untuk bus yang dinyatakan tidak laik saat pemeriksaan. (Yetede)

Industri baja nasional memerlukan ketegasan regulasi dan perlindungan pasar baja dalan negeri guna memperkuat daya saing industri. Presiden Direktur PT Gunung Raja Paksi Tbk (GRP) Fedaus menyatakan, saat ini industri baja nasional telah bertransformasi mulai dari meningkatkan digitalisasi sistem, dan mengadopsi praktik ramah lingkungan. "Namun, bila baja impor terus masuk tanpa kontrol yang memadai, dan produk-produk non-standar yang tidak dilengkapi dengan SNI maupun TKDN yang sesuai regulasi masih bisa bebas beredar di pasar, ini adalah persaingan yang tidak adil" ujar dia. Fedaus menegaskan, pelaku industri tidak menolak perdagangan terbuka, namun yang dibutuhkan adalah keadilan dan keberpihakan serta pentingnya ketegasan regulasi dan perlindungan pasar baja dalam negeri. Industri baja merupakan tulang punggung dari pembangunan nasional, dan tanpa dukungan nyata, cita-cita Indonesia menjadi negara industri maju akan sulit tercapai. "Kita tidak bisa hilirisasi atau industrialisasi 2045 jika fondasi industrinya, yakni baja, tidak bediri kuat di negeri sendiri. Inilah saatnya keberpihakan itu diwujudkan bukan sekedar diwacanakan," ucap dia. (Yetede)

Implemetasi program bantuan sosial (bansos) berperan vital dalam jumlah penduduk miskin, karena menjadi bantalan dalam menjaga daya beli pada masa krisis dan dan ketika harga bahan pokok naik. Meski demikin, efektivitas penyaluran program bansos kerapkali terhambat oleh ketersediaan data yang berkurang akurat. Berdasarkan hasil yang dilakukan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) peningkatan akurasi penyaluran bansos sebesar 10% berkontribusi menurunkan kemiskinan sebesar 0,53%. Oleh karena itu pemberian bansos harus didukung  oleh sistem pemantauan dan evaluasi yang efektif untuk memastikan bahwa bantuan tersebut benar-benar mencapai sasaran yang diharapkan. "Integritas dan konvergensi program lintas K/L (Kementerian/lembaga) dan pusat-daerah juga terus diperkuat untuk memitigasi tumpang tindih program, sehingga belanja negara dan belanja daerah lebih fokus pada dampak, bukan hanya kuantitas program," jelas Deputi Bidang Kependudukan Kementerian PPN/Bappenas Maliki kepada Investor Daily. Mengutip data BPS, jumlah penduduk miskin pada September 2024 sebesar 24,06 juta orang, menurun 1,16 juta orang terhadap Maret 2023. (Yetede)

Implemetasi program bantuan sosial (bansos) berperan vital dalam jumlah penduduk miskin, karena menjadi bantalan dalam menjaga daya beli pada masa krisis dan dan ketika harga bahan pokok naik. Meski demikin, efektivitas penyaluran program bansos kerapkali terhambat oleh ketersediaan data yang berkurang akurat. Berdasarkan hasil yang dilakukan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) peningkatan akurasi penyaluran bansos sebesar 10% berkontribusi menurunkan kemiskinan sebesar 0,53%. Oleh karena itu pemberian bansos harus didukung  oleh sistem pemantauan dan evaluasi yang efektif untuk memastikan bahwa bantuan tersebut benar-benar mencapai sasaran yang diharapkan. "Integritas dan konvergensi program lintas K/L (Kementerian/lembaga) dan pusat-daerah juga terus diperkuat untuk memitigasi tumpang tindih program, sehingga belanja negara dan belanja daerah lebih fokus pada dampak, bukan hanya kuantitas program," jelas Deputi Bidang Kependudukan Kementerian PPN/Bappenas Maliki kepada Investor Daily. Mengutip data BPS, jumlah penduduk miskin pada September 2024 sebesar 24,06 juta orang, menurun 1,16 juta orang terhadap Maret 2023. (Yetede)

Program stimulus ekonomi yang akan diberlakukan pemerintah mulai 5 Juni diharapkan  dapat meredam dampak  PHK yang belakangan  marak  terjadi. Dengan stimulus, daya beli  masyarakat dapat terjaga dan pada akhirnya bisa menjga pertumbuhan ekonomi nasional. Namun demikian, paket stimulus  ini perlu dirancang  sebagai bagian dari policy mix yang lebih komprehensif yakni kombinasi antara dorongan konsumsi, penguatan investasi dan ekspor, intensif sektor produksi, dan stabilitas kebijakan agar mampu  mendorong  pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan. Merujuk data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), angka PHK per 20 Mei 2024 lalu yang jumlahnya tak sampai 5.000 orang. PHK terbanyak terjadi di tiga provinsi yakni Jawa Tengah sebanyak 10.695 orang, Jakarta 6.279 orang dan Riau 3.570 orang, sisanya provinsi lain, PHK ini, paling banyak datang dari berbagai sektor, terutama perdagangan  hingga jasa. Gelombang PHK ini meningkatkan angka pengangguran di Indonesia. Tercatat tingkat pengangguran tertinggi di Indonesi terdapat pada usia 19-24 tahun. Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) mencatatkan jumlah pengangakatan tertinggi, disusul SMA, SD, Diploma, lalu perguruan tinggi. Per Februari saja jumlah pengangkutan di Indonesia mencapai 7,28 juta orang. (Yetede)

Nilai utang pemerintah Indonesia terus meningkat dan telah menembus rekor baru, diperkirakan mencapai Rp 9.105,09 triliun per April 2025. Meskipun rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 37,4% masih di bawah ambang batas aman 60% sesuai Undang-Undang Keuangan Negara, tren kenaikannya menimbulkan kekhawatiran fiskal ke depan.

Perang dagang yang dipicu oleh Presiden Donald Trump telah menimbulkan kerugian besar bagi perusahaan global, dengan total lebih dari US$ 34 miliar, menurut analisis Reuters terhadap laporan 56 perusahaan besar dari AS, Eropa, dan Jepang. Kebijakan tarif yang tidak menentu menyebabkan lonjakan biaya, penurunan penjualan, serta ketidakpastian bisnis yang mendorong perusahaan untuk memangkas atau mencabut proyeksi keuangan.