Pemerintah telah mengucurkan stimulus senilai Rp 24,4 triliun untuk mendorong pertumbuhan ekonomi domestik. Namun, menurut sejumlah ekonom, daya dorong stimulus ini terhadap konsumsi rumah tangga dan pertumbuhan ekonomi akan sangat terbatas.

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) mengingatkan pemerintah desa, bahwa Dana Desa bersifat fleksibel, sehingga dapat digunakan pula untuk program-program ketahanan pangan. "Dana Desa ini sangat fleksibel, dapat digunakan untuk program-progran ketahanan  pangan dan memitigasi lingkungan yang terkait dengan iklim," kata Kepala Pusat Pengembangan Daya Saing dan Informasi Desa dan Daerah Tertinggal Kemendes PDT Luthfy  Latief saat memberikan sambutan, sekaligus membuka kegiatan berbagi pengetahuan Desa Berketahanan Pangan dan Iklim, seperti yang diikuti secara daring di Jakarta. Ketentuan itu, lanjut dia, telah diatur dalam Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Desa Tahun 2025. Diketahui, Pasal 7 ayat (4) Permendes Nomor 2 Tahun 2024 itu mengamantkan agar alokasi Dana Desa sebesar minimal 20% dialokasikan untuk mendukung agenda ketahanan pangan. Selain untuk ketahanan pangan, Kemendes juga mengatur sejumlah hal lainnya yang termasuk dalam prioritas penggunaan desa, (Yetede)

Lima paket stimulus yang digulirkan pemerintah dinilai baik, namun belum akar persoalan ekonomi nasional dan tidak menyentuh kelompok kelas menengah melainkan hanya kelompok masyarakat kelas bawah saja. Padahal keduanya tengah menghadapi kesulitan dalam daya beli maupun konsumsi. Karenanya dampak stimulus tersebut dinilai kurang  signifikan dalam menjaga daya beli masyarakat secara keseluruhan dan mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Pemerintah sepertinya makin serius untuk mengembangkan industri perbankan syariah dari rencana PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRSI) atau BSI yang akan dipisah (spin off) dari induknya, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI), untuk kemudian ditempatkan di bawah kendali Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (PBI Danantara). Langkah tersebut dinilai sangat strategis dan berpeluang membawa BSI sebagai national sharila investment  vehicle yang bisa mengelola proyek strategis nasional berbasis syariah seperti infrastruktur hijau, sukuk pembangunan, wakaf produktif, hingga proyek hilirisasi halal. Selanjutnya, BSI akan naik kelas dari sekedar bank ritel syariah menjadi aktos kunci dalam transformasi ekonomi berkeadilan berbasis nilai. (Yetede)

Kebijakan pemerintah memberikan potongan harga tiket pesawat untuk penerbangan domestik kelas ekonomi sebesar 14% pada momen libur Lebaran kemarin belum mampu mendongkrak jumlah penumpang angkutan udara dalam negeri. Bada Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penumpang angkutan udara domestik pada April 2025 mencapai 5,45 juta orang atau mengalami penurunan sebesar 7,12% dibandingkan periode yang sama tahun 2024 sebesar 5,86 juta orang. Padahal pada periode 24 Maret hingga 7 April 2025 kemarin, pemerintah memberikan insentif berupa diskon harga tiket pesawat untuk penerbangan dometik kelas ekonomi sebesar 14%. Sebagai catatan, cuti bersama Lebaran 2024 berlangsung dari tanggal 8-15 April 2024. Sedangkan tahun ini, diterapkan mulai dari tanggal 28 Maret hingga 3 April 2025. Untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah kembali menerbitkan lima pekat stimulus ekonomi. Salah satunya diskon berupa tiket pesawat kelas ekonomi PPN ditanggung pemerintah sebesar 60% pada periode Juni-Juli 2025. Anggaran untuk diskon tiket pesawat mencapai Rp 430 miliar. (Yetede)

Sektor manufaktur Indonesia masih mengalami kontraksi pada Mei 2025, dengan PMI berada di angka 47,4, naik dari 46,7 pada April, namun masih berada di bawah ambang batas ekspansi (50,0). Kontraksi ini didorong oleh penurunan tajam permintaan baru, terutama dari pasar global seperti Amerika Serikat, serta kondisi pasar domestik yang lesu.

Pemerintah meluncurkan paket stimulus ekonomi senilai Rp 24,44 triliun untuk mendorong daya beli masyarakat dan menjaga pertumbuhan ekonomi nasional di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Insentif ini disalurkan pada Juni–Juli 2025 dan mencakup subsidi upah (BSU), bantuan pangan, serta diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Namun, rencana diskon tarif listrik dibatalkan karena keterbatasan penganggaran, dan diganti dengan BSU.

Eskalasi perang dagang akibat manuver tarif impor oleh Amerika Serikat berdampak besar terhadap kinerja perdagangan global, termasuk Indonesia. Hal ini tercermin dari penurunan tajam surplus neraca perdagangan Indonesia pada April 2025 menjadi hanya US$0,16 miliar, turun drastis 96,3% dari bulan sebelumnya. Deputi Statistik BPS, Pudji Ismartini, mengungkapkan bahwa ini adalah surplus terendah dalam lima tahun terakhir, disebabkan oleh penurunan ekspor sebesar 10,77%.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan bahwa dampak perlambatan perdagangan global akibat kebijakan proteksionis AS terasa sejak April dan Mei 2025. Untuk merespons kondisi ini, pemerintah telah menyiapkan paket stimulus ekonomi yang akan diterapkan mulai Juni atau Juli guna menopang perekonomian nasional dan menjaga daya saing ekspor.

Sementara itu, Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani menilai penyempitan surplus perdagangan bukanlah kejutan karena struktur ekspor Indonesia yang masih bergantung pada komoditas, serta belum adanya perlindungan perdagangan domestik yang kuat. Ia mendorong pemerintah agar memperluas pasar ekspor melalui relaksasi pembiayaan, subsidi standar pasar, serta percepatan perjanjian dagang internasional seperti IEU-CEPA dan FTA lainnya.

Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Mohammad Faisal, juga menambahkan bahwa tekanan eksternal diprediksi akan terus berlanjut, terutama hingga Juli 2025 saat tarif balasan AS berlaku penuh. Oleh karena itu, sinergi kebijakan domestik dan strategi ekspor baru menjadi kunci mempertahankan stabilitas neraca perdagangan di tengah ketidakpastian global yang dipicu kebijakan proteksionis Presiden AS.

Rencana pemerintah untuk membentuk Badan Penerimaan Negara (BPN) tidak otomatis menjadi solusi mujarab untuk meningkatkan rasio perpajakan (tax ratio) Indonesia. Oleh karena itu, reformasi kelembagaan harus diselaraskan dengan perbaikan mendasar dalam sistem administrasi perpajakan, penguatan sumber daya manusia, serta peningkatan keadilan data tranparansi fiskal. Pakar Kebijakan Fiskal Universitas Indonesia Ning Rahayu mengatakan, Indonesia masih menjadi negara dengan rasio perpajakan  terendah di Asean, meski penerimaan negara mengalami  tren kenaikan sejak 2021. "Tax rasio mencerminkan kepatuhan wajib pajak dan efektivitas sistem perpajakan. Meski penerimaan naik, kalau tax ratio tetap rendah, artinya ada yang belum beres," ungkap Ning. Ning mengungkapkan bahwa banyak reformasi perpajakan dunia gagal karena tidak diikuti restrukturisasi administrasi ajak yang permanen dan manajeman SDM yang mumpuni. Dia menekankan bahwa sistem yang efektif jutrsu menjadi kunci utama dalam mempersempit compliance gap dan meningkatkan tax ratio. (Yetede)

Pemerintah melalui regulator transportasi Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bakal menyiapkan bus cadangan ketika melakukan pemeriksaan kendaraan bus atau rampchek. Direktur Sarana dan Keselamatan Angkutan Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) Kemenhub, Yusuf Nugroho mengatakan, rampchek kendaraan bus akan diantisipasii dengan cadangan angkutan dari Ditjen Hubdat ketika terdapat angkutan bus yang tidak terpenuhi persyaratan. "Jadi kami siapkan bus cadangan yang tidak memenuhi persyaratan kelaikan rampchek," ujarnya. Pemeriksaan rampchek akan berkala dilakukan dan intens  di lapangan menjelang hari libur. Langkah tersebut diambil untuk memastikan setiap angkutan orang yang beroperasi selama libur panjang memenuhi persyaratan teknis laik jalan. "Setiap angkutan orang, setiap bus yang beroperasi wajib memenuhi standar keselamatan dan kelaikan demi melindungi penumpang dan pengguna jalan lainnya," ungkap Yusuf. Pada kegiatan rampchek yang dilakukan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat di Kabupaten Bogor di rest area Tol Jagorawi KM 45 selama dua hari menjelang libur 30 Mei 2025, Ditjen Hubdat telah menyiapkan tiga bus pengganti untuk bus yang dinyatakan tidak laik saat pemeriksaan. (Yetede)

Industri baja nasional memerlukan ketegasan regulasi dan perlindungan pasar baja dalan negeri guna memperkuat daya saing industri. Presiden Direktur PT Gunung Raja Paksi Tbk (GRP) Fedaus menyatakan, saat ini industri baja nasional telah bertransformasi mulai dari meningkatkan digitalisasi sistem, dan mengadopsi praktik ramah lingkungan. "Namun, bila baja impor terus masuk tanpa kontrol yang memadai, dan produk-produk non-standar yang tidak dilengkapi dengan SNI maupun TKDN yang sesuai regulasi masih bisa bebas beredar di pasar, ini adalah persaingan yang tidak adil" ujar dia. Fedaus menegaskan, pelaku industri tidak menolak perdagangan terbuka, namun yang dibutuhkan adalah keadilan dan keberpihakan serta pentingnya ketegasan regulasi dan perlindungan pasar baja dalam negeri. Industri baja merupakan tulang punggung dari pembangunan nasional, dan tanpa dukungan nyata, cita-cita Indonesia menjadi negara industri maju akan sulit tercapai. "Kita tidak bisa hilirisasi atau industrialisasi 2045 jika fondasi industrinya, yakni baja, tidak bediri kuat di negeri sendiri. Inilah saatnya keberpihakan itu diwujudkan bukan sekedar diwacanakan," ucap dia. (Yetede)