Labirin | News & Update

;

Kebijakan

( 1333 )

Pemerintah Diminta Segera Bentuk Satgas PHK

KT1 07 Jun 2025 Investor Daily (H)

Pemerintah diminta untuk segera merealisasikan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) PHK, mengingat ancaman gelombang PHK terus bergulir di depan mata yang menimpa berbagai sektor. Salah satunya adalah sektor pariwisata yang tengah mengalami tekanan akibat kebijakan efisiensi dan kondisi global. Satgas PHK dibentuk pemerintah, atas usulan para buruh yang berggabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Untuk merespon cepat ancaman PHK di berbagai sektor. Satgas PHK dirancang sebagai forum tripartit yang mencakup perwakilan pemerintah, buruh, pengusaha, hingga BPJS ketenagakerjaan dan kalangan akademisi. Fokus utama satgas adalah mencegah PHK, menjaga stabilitas ketenagakerjaan, dan memastikan hak-hak pekerja tetap terlindungi sesuai aturan. Satgas ini juga akan memastikan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) berjalan efektif, serta menjamin pembayaran pesangon sesuai peraturan. Adapun satgas ini diharapkan mampu memetakan peluang kerja baru dan menginisiasi pelatihan ulang (reskiliing) bagi pekerja terdampak. (Yetede)

Ekonomi

Nasabah Dihantui Biaya Tambahan Bayar Klaim Asuransi

HR1 05 Jun 2025 Kontan (H)

Mulai 1 Januari 2026, nasabah asuransi kesehatan di Indonesia akan mulai ikut menanggung sebagian klaim melalui skema co-payment, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran OJK No. 7 Tahun 2025. Dalam aturan ini, konsumen harus membayar 10% dari total klaim dengan batas maksimal Rp 300.000 untuk rawat jalan dan Rp 3 juta untuk rawat inap.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut skema ini ditujukan untuk mengurangi moral hazard dan penggunaan layanan medis berlebihan, sekaligus merespons tantangan industri seperti tingginya inflasi medis di Indonesia yang menjadi salah satu tertinggi di Asia Pasifik.

Namun, kebijakan ini menuai kritik dari berbagai pihak. Rio Priambodo, Sekretaris Eksekutif YLKI, menilai aturan co-payment justru membebani konsumen dan melanggar prinsip bahwa risiko medis sepenuhnya adalah tanggung jawab perusahaan asuransi. Ia menegaskan bahwa risiko inflasi medis dan moral hazard harusnya sudah diperhitungkan dalam bisnis asuransi sejak awal.

Di sisi lain, Irvan Rahardjo, pengamat asuransi, mendukung kebijakan ini karena dinilai dapat menjaga keberlanjutan industri, menekan loss ratio, dan meningkatkan kesadaran konsumen terhadap biaya medis. Meski demikian, ia menekankan bahwa perusahaan harus meningkatkan efisiensi layanan agar nasabah tidak semakin terbebani.

Budi Tampubolon, Ketua AAJI, juga mendukung co-payment, dengan alasan bahwa skema ini bisa menekan premi asuransi karena risiko ditanggung bersama. Ia melihat ini sebagai langkah positif untuk menjaga keseimbangan industri dan kepentingan nasabah.

Sementara itu, Karin Zulkarnaen, Chief Customer and Marketing Officer Prudential Indonesia, menyatakan bahwa perusahaan akan menyesuaikan produk asuransi kesehatan mereka untuk memenuhi aturan baru tersebut, meskipun dibutuhkan sejumlah adaptasi operasional.

Kebijakan co-payment dari OJK menjadi langkah kontroversial yang dianggap penting untuk menyelamatkan industri asuransi kesehatan, namun sekaligus memunculkan beban baru bagi konsumen. Pandangan para tokoh menunjukkan adanya perdebatan antara perlindungan konsumen dan keberlanjutan bisnis, yang akan terus menjadi perhatian saat aturan mulai berlaku tahun depan.

Ekonomi

Utang Jatuh Tempo Membayangi Neraca Keuangan Negara

HR1 05 Jun 2025 Kontan

Pemerintah Indonesia akan menghadapi lonjakan kewajiban utang jatuh tempo, khususnya Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 178,9 triliun pada Juni 2025, yang merupakan angka tertinggi sepanjang tahun ini. Sebagai perbandingan, jumlah utang jatuh tempo pada Mei dan Juli masing-masing hanya Rp 42,4 triliun dan Rp 34,7 triliun.

Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu, Suminto, belum memberikan pernyataan terkait strategi pemerintah untuk memenuhi kewajiban tersebut. Namun, sejumlah ekonom menilai bahwa kondisi ini masih terkendali, dengan catatan pengelolaan yang hati-hati.

Menurut Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, pemerintah sebenarnya telah mengantisipasi lonjakan utang ini sejak awal tahun melalui strategi front loading atau penerbitan utang besar di awal tahun. Hingga April 2025, realisasi penerbitan utang sudah mencapai Rp 304 triliun atau 47,3% dari target APBN.

David Sumual, Kepala Ekonom BCA, mengingatkan agar pemerintah tetap melakukan langkah antisipatif (precautionary) terhadap risiko eksternal meskipun tekanan pasar keuangan global saat ini mereda, antara lain karena penundaan tarif resiprokal oleh Presiden AS Donald Trump.

Sementara itu, Josua Pardede, Kepala Ekonom Bank Permata, menyoroti bahwa utang jatuh tempo bulan ini didominasi oleh obligasi rupiah, terutama seri FR0081 senilai Rp 142,2 triliun yang jatuh tempo pada 15 Juni 2025. Ia menilai pemerintah memiliki berbagai opsi pelunasan, termasuk penerbitan obligasi baru, pemanfaatan kas negara, saldo anggaran lebih (SAL), dan pinjaman luar negeri.

Meskipun ada potensi tekanan terhadap nilai tukar rupiah, terutama jika investor asing menarik dana mereka (repatriasi), Josua yakin risiko ini dapat dikendalikan dengan bauran kebijakan fiskal dan moneter yang responsif.

Meski menghadapi beban besar utang jatuh tempo pada Juni 2025, para tokoh seperti Wijayanto Samirin, David Sumual, dan Josua Pardede menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan langkah mitigasi, dan dengan manajemen kas yang baik serta kebijakan yang tepat, situasi ini masih dalam kendali.

Ekonomi

Suku Bunga Naik, Margin Perbankan Diprediksi Menguat

HR1 05 Jun 2025 Kontan

Penurunan suku bunga acuan oleh Bank Indonesia (BI) membuka peluang bagi perbankan untuk memperbaiki margin bunga bersih (net interest margin/NIM) yang terus menyusut sejak akhir 2023. Data OJK mencatat, NIM industri perbankan per April 2025 turun ke 4,45%, dari 4,51% pada bulan sebelumnya, melanjutkan tren penurunan dari 4,81% di 2023.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menilai penurunan NIM ini mencerminkan kompetisi dana yang ketat, baik antarbank maupun dengan instrumen investasi lain. Namun, dengan turunnya BI rate, menurut Dian, ada ruang bagi bank untuk menekan cost of fund dan memperbaiki margin, asalkan bank mampu cepat menyesuaikan suku bunga simpanan dan kredit. Ia memproyeksikan NIM akan berada pada level stabil dan moderat, asal transmisi suku bunga efektif dan kredit tumbuh.

Hera F. Haryn, EVP BCA, mengonfirmasi bahwa NIM BCA turun ke 5,56% per April 2025, dari 5,89% bulan sebelumnya. Ia menyebut bahwa kinerja bank sangat bergantung pada permintaan kredit dan kondisi ekonomi, namun BCA tetap solid karena kekuatan dana murah dari layanan transaksi.

Lani Darmawan, Presiden Direktur CIMB Niaga, menyatakan NIM CIMB Niaga juga menurun secara tahunan ke kisaran 3,9%–4%, dibanding 4,4% tahun lalu. Meski BI rate turun, ia menilai dampaknya terbatas karena likuiditas masih ketat. Lani menekankan strategi bank adalah mengandalkan dana murah sebagai sumber pendanaan yang lebih efisien.

Meskipun BI telah menurunkan suku bunga acuan, pemulihan NIM perbankan tidak otomatis terjadi dan sangat bergantung pada strategi penyesuaian bank terhadap suku bunga, pertumbuhan kredit, serta efisiensi biaya dana. Tokoh-tokoh seperti Dian Ediana Rae, Hera F. Haryn, dan Lani Darmawan menggarisbawahi pentingnya efisiensi, likuiditas, dan strategi dana murah sebagai kunci menjaga margin dan profitabilitas sektor perbankan.

Politik dan Birokrasi

Waspadai Ketimpangan Daya Beli Masyarakat

KT1 05 Jun 2025 Investor Daily

Tekanan perekonomian domestik kian hari kian terasa pada kondisi daya beli masyarakat. Pemerintah harus mewaspadai terjadinya ketimpangan konsumsi di mana sebagian kelompok masyarakat tetap mampu berbelanja, sementara sebagian besar lainnya mulai menahan diri. Selama Januari hingga Mei 2025 deflasi sudah terjadi hingga tiga kali yaitu pada Januari, Februari dan Mei. Kondisi ini harus dipandang sebagai gejala kompleks yang memerlukan respons kebijakan yang hati-hati, antara menjaga stabilitas harga dan memastikan permintaan domestik tetap terjaga. Berdasarkan data Mandiri Spending Index pada Mei 2025, belanja masyarakat pada sampai dengan pekan ke-5 setelah Idulfitri 2025 mengalami normalisasi yang lebih dalam bila dibandingkan dengan tahun 2024. Meski ditopang belanja libur, level belanja saat ini dibandingkan pra-Ramadan (+8,9%). Pada pertengahan Mei 2025, tingkat tabungan kelompok bawah mengalami sedikit membaik (79,6 indeks poin), setelah menyentuh level terendah di April 2025. Sementara tingkat tabungan kelompok menengah dan atas mengalami penurunan. (Yetede)

Ekonomi

Demi Lindungi Petani Distribusi Bantuan Beras Diatur

KT1 05 Jun 2025 Investor Daily

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan perlunya pengaturan penyaluran bantuan pangan beras (BPB) 10 kg agar petani tetap nyaman dan konsumen bahagia tanpa menimbulkan dampak negatif terhadap harga gabah di tingkat petani. Pemerintah segera menyalurkan PBB selama dua bulan, Juni-Juli, dengan total 360 ribu ton dan distribusinya diatur sesuai kondisi daerah, termasuk prioritas bagi wilayah nonpengghasil serta daerah yang harganya tinggi. "Ada rencana dua bulan, itu 180 ribu ton per bulan, dua bulan tootal 360 ribu ton. Itu bagus, tetapi cara penyelurannya dijaga. Terima kasih buat Ibu Menteri Keuangan (Sri Mulyani), itu diserahkan kami atur," kata Mentan. Untuk wilayah perkotaan, distribusi PBB dilakukan awal guna menstabilkan harga. "Daerah dengan harga sudah di atas HPP (Harga pembelian pemerintah), jauh diatas HPP, itu kita kucurkan per satu bulan. Lalu perkotaan, kita kucurkan lebih awal," kata Mentan. Daerah dengan harga di bawahHPP tidak boleh menerima BPB lebih cepat agar petani tidak kian merugi. "Jangan kucurkan bantuan itu lebih awal di tempat yang harga di bawah HPP. Itu tambah hancur petaninya. Jadi, kami harus hati-hati, bijak melihat itu," jelas Mentan. (Yetede)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Senilai 1,9 Juta KPM Bansos Menjadi Tidak Tepat Sasaran

KT1 05 Jun 2025 Investor Daily

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menyatakan pihaknya menemukan 1,9 juta dari 6,9 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang ternyata keluarga mampu. Temuan itu merupakan hasil pengecekan langsung para penerima bantuan sosial (bansos) ke lapangan untuk memastikan bantuan uang diberikan pemerintah itu tepat sasaran. "Kami lakukan ground check dan ada 1,9 juta (data mereka) yang seharusnya tidak layak mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah,"kata Kepala BPS Amalia. Amalia melanjutkan, data-data KPM itu masuk dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang ini telah dikoreksi oleh BPS. Sebanyak 1,9 juta KPM, yang semula masuk dalam kategori berhak menerima bantuan sosial dari pemerintah. Dengan demikian, kepada BPS pun yakin penyaluran bansos pada Triwulan BPS pun yakin penyaluran bansos pada Triwulan II-2025 dapat tpat sasaran, karena mengacu kepada DTSEN, yang terus diperbaruai dan dicek Validitasnya secara berkala. "Dengan menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi nasional ini tentunya bansos yang nanti digulirkan pada Triwulan II, sebagai salah satu program stimulus ekonomi, akan menjadi lebih tepat sasaran," kata Kepala BPS Amalia.

Ekonomi

Peningkatan Ekpor Bisa Didorong Melalui UMKM Indonesia.

KT1 05 Jun 2025 Investor Daily

Surplus neraca perdagangan Indonesia pada April 2025 mengalami penyusutan terendah dalam 60 bulan terakhir. Diperlukan langkah antisipatif dengan meningkatkan kemitraan atau kerja sama dengan berbagai pihak. Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menjelaskan, peningkatan ekpor bisa didorong melalui UMKM Indonesia. Dalam rangka membangun ekosistem ekspor untuk UMKM, Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah mempunyai program business matching. Dia mengungkapkan, Kemendag mempunyai perwakilan perdagangan di luar negeri di 33 negara dan dapat membantu business matching pelaku usaha yang ingin go internasional. "Bapak Ibu tinggal presentasi didampingi oleh perwakilan kita (Kemendag), sebuah presentasi nanti atasenya perdagangan kita yang akan mencarikan buyer. Setelah dapat buyer nanti ketemu lagi dengan Bapak Ibu cukup online," jelas Mendag. Dari Januari sampai dengan Mei 2025 tercatat sudah ada sekitar 466 UMKM yang ikut program business matching. "Jadi boleh perbankan, boleh asosiasi, boleh perorangan agregator juga boleh, yang penting mereka membantu kami untuk mengakurasi UMKM yang mau ekspor," kata dia. (Yetede)

Ekonomi

Peningkatan Ekpor Bisa Didorong Melalui UMKM Indonesia.

KT1 05 Jun 2025 Investor Daily

Ekonomi

Funding Gap Infrastruktur Mencapai Rp753 Triliun Atau 39,5% dari Total Kebutuhan Dana

KT1 05 Jun 2025 Investor Daily (H)

Kesenjangan pendanaan (funding gap) infrastruktur selama 2025-2029 mencapai Rp753 triliun atau 39,5% dari total kebutuhan dana. Sebagai solusi, pemerintah harus memberikan kepastian regulasi agar swasta kembali masuk proyek infrastruktur, sehingga menutup celah tersebut. Selama ini, pebisnis swasta kapok terlibat proyek infrastruktur pemerintah, menyusul ketidakjelasan peraturan. Swasta juga harus melindungi dari oknum preman dan ormas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hangodo mengatakan, berdasarkan pada rencana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, proyeksi kebutuhan dana untuk pembangunan infrastruktur mencapai Rp 1.905,3 triliun. Dari jumlah itu, APBN hanya mampu membiayai sebesar Rp678,91 triliun atau 35,63% dari total kebutuhan dana. Sementara itu, APBD bisa menyokong sebesar Rp473,28 triliun atau 24,87% dari total kebutuhan dana. "Dengan keterbatasan fiskal pada hari ini, baik APBN maupun APBD, diperkirakan masih terdapat funding gap (kesenjangan pendanaan) sebesar Rp 753 triliun," ungkap Dody. Dia menegaskan, dana pembangunan infrastruktur periode 2025-2029 tersebut akan digunakan untuk pembangunan sumber daya air, dengan target 25 unit bendungan yang direhabilitasi, 63,54 m3/kapita kapasitas tampungan air, pembangunan irigasi 180 ribu hektare (ha), rehabilitasi irigasi 1,2 juta ha, serta kapasitas prasarana air baku yang dikelola 93,79 m3/detik. (Yetede)