Labirin | News & Update

;

Kebijakan

( 1333 )

Pemerintah Bahas Pajak Kekayaan untuk Keadilan Fiskal

HR1 28 May 2025 Kontan

Penerapan pajak kekayaan (wealth tax) di Indonesia semakin mendapat sorotan sebagai upaya mewujudkan keadilan fiskal dan meningkatkan penerimaan negara. Yon Arsal, Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak di Kementerian Keuangan, menyatakan bahwa pemerintah memiliki arah menuju implementasi pajak kekayaan, namun menekankan bahwa prosesnya tidak mudah dan memerlukan kajian komprehensif, mulai dari riset, konsultasi publik, hingga persetujuan DPR karena menyangkut regulasi baru berbasis undang-undang.

Dorongan kuat datang dari tokoh masyarakat sipil seperti Yenti Nurhidayat dari Forum Pajak Berkeadilan Indonesia (FPBI), yang menilai bahwa para orang super kaya di Indonesia seharusnya dikenakan pajak kekayaan karena selama ini mereka telah mendapatkan berbagai privilege dan kemudahan akses terhadap sumber daya negara.

Menurut laporan FPBI dan PRAKARSA, pajak kekayaan diusulkan untuk dikenakan kepada individu dengan kekayaan bersih lebih dari US$ 10 juta (sekitar Rp 155 miliar), dengan tarif progresif 1%–2% atas berbagai bentuk aset. Potensi penerimaan dari pajak ini diperkirakan bisa mencapai Rp 54 triliun hingga Rp 155 triliun.

Yon menambahkan bahwa pemerintah saat ini juga memperkuat pengawasan terhadap wajib pajak kaya, terutama melalui reformasi data dan pertukaran informasi otomatis (AEoI). Jika ditemukan ketidaksesuaian laporan penghasilan, pemerintah siap melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Hingga Agustus 2024, tercatat ada 11.268 orang kaya yang telah menyetorkan PPh sebesar Rp 18,5 triliun, menunjukkan potensi besar dari kelompok ini untuk menyumbang lebih banyak melalui skema pajak baru.

Ekonomi

Bunga Acuan Bank Besar Jadi Barometer Pasar

HR1 28 May 2025 Kontan

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menurunkan tingkat bunga penjaminan sebesar 25 basis poin (bps)—menjadi 4% untuk bank umum dan 6,5% untuk BPR—dengan harapan perbankan akan segera mengikuti penyesuaian ini, sejalan dengan penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) menjadi 5,5%. Langkah ini bertujuan agar biaya dana bank menyusut dan menciptakan ruang penurunan bunga kredit, yang penting untuk mendorong pertumbuhan kredit tahun ini.

Namun, kenyataannya bunga simpanan justru masih naik per April 2025, terutama pada tenor satu dan tiga bulan. Ketua Dewan Komisioner LPS, Purbaya Yudhi Sadewa, menyatakan bahwa perbankan masih saling menunggu langkah, khususnya dari bank-bank besar. Menurutnya, LPS telah memberi sinyal dengan menurunkan bunga penjaminan agar pasar mulai bergerak.

Presiden Direktur CIMB Niaga, Lani Darmawan, menegaskan bahwa pihaknya masih memantau kebijakan bank besar sebelum menyesuaikan bunga simpanan. Ia mengakui bahwa meskipun BI rate turun, tingginya kebutuhan likuiditas akibat penyaluran kredit membuat biaya dana sulit turun cepat.

Sementara itu, Direktur Kepatuhan OK Bank, Efdinal Alamsyah, menyebut bahwa penyesuaian bunga simpanan akan dilakukan secara bertahap dalam enam bulan ke depan, tergantung pada strategi dan kondisi likuiditas bank masing-masing.

Meski ada dorongan kuat dari BI dan LPS untuk menurunkan bunga simpanan, realisasinya masih tertahan oleh dinamika pasar dan strategi likuiditas perbankan, dengan bank besar menjadi penentu arah kebijakan industri.

Ekonomi

LPS Pangkas Target DPK Perbankan

KT1 28 May 2025 Investor Daily

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tahun ini memangkas target pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) perbankan. Sebelumnya, simpanan perbankan diprediksi bisa tumbuh 7%, namun diturunkan menjadi 6% secara yoy. Revisi ke bawah target pertumbuhan DPK ini lantaran per April 2025 pertumbuhan simpanan hanya 4,55 (yoy), lebih lambat dari bulan sebelumnya. Di tengah likuiditas yang masih ketat, LPS pun ikut memangkas target penghimpunan DPK perbankan tahun ini. "DPK tahun ini awalnya 7%, mungkin dikoreksi karena kegedan tuh Kalau saya lihat kondisi seperti ini, 6% itu level yang normal, sudah cukup baik ya," ungkap Ketua Dewan Komisoner LPS Purbaya Yudhi Sadewa. Menurut Purbaya, revisi pertumbuhan DPK menjadi 6% tahun ini bukan karena melihat tren PHK dan pertumbuhan ekonomi domestik. Dia menilai bahwa nantinya akan banyak penciptaan lapangan kerja, yang pada akhirnya akan menambah DPK di perbankan karena ekonomi akan lebih efektif dan semakin banyak orang kaya menyimpan dana di bank. "Duit makin banyak, gaji makin banyak, iklan di media juga makin banyak harusnya nanti tabungan orang pun akan lain itu juga sertifikat rupiah BI (SRBI) turun dari 7,27% menjadi 6,47%, SBN juga susut dari 6,98% menjadi 6,81%. (Yetede)

Ekonomi

Pendapatan BUJT Gerus Diskon Tarif Tol

KT1 28 May 2025 Investor Daily

Stimulus ekonomi pemerintah berupa diskon tarif tol sebesar 20% pada libur Natal Tahun Baru (Nataru) dan Lebaran. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) akan mengumpulkan semua Badan Usaha Jalan Tol untuk membahas masalah pemberian diskon tarif tol pada Juni-Juli 2025 di beberapa ruas. Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan besaran diskon tarif tol yang direncanakan mulai berlaku pada 5 Juni 2025 tersebut kemungkinan sama seperti momen libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024/2025 dan juga Hari Raya Idul Fitri 2025. "Kita mulai diskusi dengan BUJT untuk memberikan diskon tarif tol yang kemungkinan minimum sama dengan yang kita berikan pada saat Lebaran," kata Dody. Sebagai catatan, pemerintah memberikan diskon tarif tol sebesar 20% pada periode Lebaran 2025. Diskon tarif tol berlaku di Pulau Jawa dan Sumatera untuk semua golongan kendaraan selama masa libur Lebaran 2025 guna memperlancar mobilitas masyarakat. Pada periode arus mudik berlaku pada 24-28 Maret 2025. Sedangkan untuk arus balik diterapkan pada 8-10 April 2025. Ada lima ruas tol di Pulai Sumatera yang mendapat potongan harga, yakni Terbanggi Besar-Kayu Agung - Indralaya - Prabumulih - Pekanbaru - Dumai - Indarpura- Kisaran dan Kuala Tanjung- Tebing Tinggi, Parapat. (Yetede)

Ekonomi

Pendapatan BUJT Gerus Diskon Tarif Tol

KT1 28 May 2025 Investor Daily

Politik dan Birokrasi

Pemerintah Hanya Berantas Premanisme

KT1 27 May 2025 Investor Daily (H)

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menegaskan bahwa bukan organisasi masyarakat (ormas) yang ingin diberantas oleh pemerintah, melainkan oknum-oknum yang melakukan aksi premanisme. Pernyataan ini disampaikan Hasan sebagai respons atas maraknya aksi premanisme yang dilakukan oleh oknum yang mengaku sebagai anggota ormas. "Yang mau diatasi oleh premanisme itu adalah premanisme. Tindakan-tindakan premanisme," ucap Hasan. Hasan menekankan, masyarakat tidak boleh menyamaratakan aksi premanisme sebagai ciri dari semua ormas. Menurutnya, tindakan premanisme juga bisa dilakukan oleh individu atau kelompok yang tidak terafiliasi dengan organisasi resmi. Ia menjelaskan, ormas memiliki dasar hukum dan legalitas yang sah. Banyak organisasi resmi dan berkontribusi positif yang termasuk dalam katagori ormas, seperti Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Nahdlatul Ulama (NU), dan Muhammadiyah. Atas dasar itu, Hasan mengimbau masyarakat untuk tidak memukul rata bahwa ormas terafiliasi dengan aksi premanisme. Yang ditindak adalah oknum pelaku premanisme, bukan organisasi. Hasan juga mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan instruksi tegas kepada kementerian terkait dan aparat penegak hukum memberantas premanisme hungga ke akar-akarnya. (Yetede)

Politik dan Birokrasi

Insentif Dinanti untuk Dorong Daya Beli

HR1 27 May 2025 Kontan

Pemerintah Indonesia akan menggulirkan enam insentif fiskal mulai bulan depan, seperti diskon tarif tol dan listrik, bantuan sosial (bansos), subsidi upah (BSU), dan potongan iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Tujuannya adalah untuk mendorong daya beli masyarakat serta menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.

Menurut Myrdal Gunarto, Global Markets Economist dari Maybank Indonesia, kebijakan ini berpotensi menimbulkan deflasi teknis pada Juni dan Juli 2025, meski dalam skala lebih kecil dibanding periode Januari–Februari lalu. Ia memperkirakan deflasi Juni hanya sekitar 0,08% dan Juli 0,02%, karena harga komoditas saat ini lebih stabil.

Senada, Josua Pardede, Kepala Ekonom Bank Permata, menyatakan bahwa diskon tarif listrik 50% dapat menciptakan disinflasi, yakni perlambatan laju inflasi, dengan pengaruh hingga 0,3 poin persentase terhadap inflasi tahunan. Namun, ia mengingatkan bahwa deflasi yang disebabkan oleh permintaan lemah adalah sinyal negatif bagi ekonomi dan harus diwaspadai.

Sementara itu, M. Rizal Taufikurahman dari INDEF menegaskan bahwa insentif ini cenderung mendorong disinflasi, bukan deflasi murni. Ia menilai deflasi yang terjadi karena penurunan konsumsi justru mencerminkan pelemahan daya beli, bukan keberhasilan kebijakan.

Para ekonom sepakat bahwa meski insentif pemerintah bisa memberi efek positif dalam jangka pendek, keberlanjutan pertumbuhan ekonomi tetap memerlukan perbaikan struktural dan penguatan permintaan domestik. Stimulus harus diimbangi dengan strategi jangka panjang agar tidak menciptakan ilusi stabilitas ekonomi.

Ekonomi

Rasio NPL Jadi Ancaman Bank-Bank Kecil

HR1 27 May 2025 Kontan

Meskipun secara nasional rasio kredit bermasalah (NPL) industri perbankan Indonesia masih tergolong rendah — yakni 2,17% per Maret 2025 menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) — terdapat sejumlah bank yang mencatat NPL gross tinggi, bahkan melampaui ambang batas sehat 5%. Kondisi ini menyoroti pentingnya kewaspadaan terhadap kualitas aset perbankan, terutama di tengah pemulihan ekonomi pasca-pandemi.

Contohnya, Bank Amar Indonesia mencatatkan NPL gross sebesar 10,89%, tertinggi di industri. Namun, menurut David Wirawan, SVP Finance Bank Amar, rasio tersebut disebabkan oleh fokus penyaluran kredit ke segmen UMKM, yang memang memiliki risiko tinggi. Ia menegaskan bahwa dengan cadangan kerugian (provisi) yang memadai, NPL net Bank Amar tetap rendah di 1,48%, yang dianggap aman.

Bank KB Bukopin, Bank Banten, dan Bank of India Indonesia juga mencatat NPL gross di atas 7%, namun masing-masing mengklaim telah melakukan pencadangan risiko yang memadai. Bambang Widayatmoko, Direktur Bisnis Bank Banten, menyebutkan bahwa kredit bermasalah utamanya berasal dari segmen komersial, khususnya konstruksi dan pengadaan, dan pihaknya telah menempuh penyelesaian baik litigasi maupun non-litigasi.

Sementara itu, Trioksa Siahaan, Senior VP dari LPPI, menilai bahwa tingginya NPL di beberapa bank masih merupakan warisan dampak pandemi, ditambah dengan belum optimalnya penghapusan atau pencadangan kredit bermasalah, serta berakhirnya program restrukturisasi kredit. Ia menekankan pentingnya bank untuk fokus terlebih dahulu pada penurunan NPL dan penguatan likuiditas, sebelum melakukan ekspansi kredit besar-besaran.

Industri perbankan Indonesia secara umum masih stabil, tingginya NPL di beberapa bank memerlukan pengawasan dan strategi mitigasi yang kuat. Tokoh-tokoh seperti David Wirawan, Bambang Widayatmoko, dan Trioksa Siahaan menegaskan pentingnya pencadangan risiko yang proporsional, selektivitas dalam penyaluran kredit, serta pengelolaan portofolio yang hati-hati demi menjaga keberlanjutan pertumbuhan kredit.

Politik dan Birokrasi

Program Pemerintah Agar BSU Perlu Menyasar Kelas Menengah

KT1 27 May 2025 Investor Daily (H)

Kebijakan pemerintah untuk memberikan program Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada pekerja berpenghasilan di bawah Rp 3,5 juta atau Upah Minimum Provinsi (UMP) serta guru honorer, diperkirakan tidak berdampak optimal terhadap peningkatan konsumsi masyarakat kelas menengah. Oleh karena itu pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara keberpihakan terhadap kelompok miskin dan keberlanjutan konsumsi kelompok produktif menengah, untuk menjaga fondasi pertumbuhan jangka menengah. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan, BSU berperan sebagai jaring pengaman sosial sekaligus menstimulus konsumsi jangka pendek. Namun, karena batas gaji maksimal penerima berada berada pada Rp3,5 juta, maka kelompok yang masuk dalam segmen jelas menengah bawah hingga kelas menengah rentan yang menghasilkan sedikit di atas ambang tersebut berisiko di atas ambang tersebut berisiko merasa tertinggak dan tidak terlindungi. Imbasnya, ini justru menciptakan ketimpangan kebijakan dalam kelas menengah itu sendiri. "Artinya, meskipun BSU bisa memperkuat konsumsi di segmen terbawah, pengaruhnya terhadap total konsumsi nasional akan akan terbatas jika segmen terbesar dari kelas menengah yakni pengeluran Rp 3 juta ke atas tidak ikut terdorong," kata Josua kepada Investor Daily. (Yetede)

Lingkungan Hidup

Lima Tahun Pertama Akan Dibangun Pembangkit Sebesar 27,9 GW Berbasis Gas

KT1 27 May 2025 Investor Daily (H)

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadahlia mengumumkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2025-2034 sejalan dengan Kebijakan Energi Nasional (KEN) dan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN). RUPTL PLN 2025-2034 juga menjadi fondasi penting dalam upaya Indonesia mencapai target Net Zero Emission (NZE) pada 2060. "Komitmen Paris Agreement terkait transisi energi tidak lagi menjadi komitmen bersama dan beberapa negara keluar dari komitmen awal, namun kita konsisten untuk menjalankan ini dengan memperhatikan kemampuan kita dan tingkat ketersediaan energi dan keekonomian," ujar Bahlil. Secara keseluruhan, pemerintah menargetkan penambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 gigawatt (GW) hingga 2034. Dari total ini, sekitar 76% kapasitas akan berasal dari Energi Baru Terbarukan (EBT) dan sistem penyimpanan energi seperti baterai dan pumped storage. Pada lima tahun pertama akan dibangun pembangkit sebesar 27,9 GW berbasis gas, 12,2 GQ dari EBT,3 GW untuk sistem penyimpanan, dan 3,5 GW pembangkit batubara yang sudah dalam tahap penyelesaian konstruksi. (Yetede)