Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menegaskan bahwa bukan organisasi masyarakat (ormas) yang ingin  diberantas oleh pemerintah, melainkan oknum-oknum yang melakukan aksi premanisme. Pernyataan ini disampaikan Hasan sebagai respons atas maraknya aksi premanisme  yang dilakukan oleh oknum yang mengaku sebagai anggota ormas. "Yang mau diatasi oleh premanisme itu adalah premanisme. Tindakan-tindakan premanisme," ucap Hasan. Hasan menekankan, masyarakat tidak boleh menyamaratakan aksi premanisme sebagai ciri dari semua ormas. Menurutnya, tindakan premanisme juga bisa dilakukan oleh individu atau kelompok yang tidak terafiliasi dengan organisasi resmi. Ia menjelaskan, ormas memiliki dasar hukum dan legalitas yang sah. Banyak organisasi resmi dan berkontribusi  positif yang termasuk dalam katagori ormas, seperti Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Nahdlatul Ulama (NU), dan Muhammadiyah. Atas dasar itu, Hasan mengimbau  masyarakat untuk tidak memukul rata bahwa ormas terafiliasi dengan aksi premanisme. Yang ditindak adalah oknum pelaku premanisme, bukan organisasi. Hasan juga mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan  instruksi tegas kepada kementerian terkait dan aparat penegak hukum memberantas premanisme hungga ke akar-akarnya. (Yetede)

Pemerintah Indonesia akan menggulirkan enam insentif fiskal mulai bulan depan, seperti diskon tarif tol dan listrik, bantuan sosial (bansos), subsidi upah (BSU), dan potongan iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Tujuannya adalah untuk mendorong daya beli masyarakat serta menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.

Meskipun secara nasional rasio kredit bermasalah (NPL) industri perbankan Indonesia masih tergolong rendah — yakni 2,17% per Maret 2025 menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) — terdapat sejumlah bank yang mencatat NPL gross tinggi, bahkan melampaui ambang batas sehat 5%. Kondisi ini menyoroti pentingnya kewaspadaan terhadap kualitas aset perbankan, terutama di tengah pemulihan ekonomi pasca-pandemi.

Kebijakan pemerintah untuk memberikan program Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada pekerja berpenghasilan di bawah Rp 3,5 juta atau Upah Minimum Provinsi (UMP) serta guru honorer, diperkirakan tidak  berdampak optimal terhadap peningkatan konsumsi masyarakat kelas menengah. Oleh karena itu pemerintah perlu menjaga keseimbangan  antara keberpihakan terhadap kelompok miskin dan keberlanjutan konsumsi kelompok produktif menengah, untuk menjaga fondasi pertumbuhan jangka menengah. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan, BSU berperan sebagai jaring pengaman sosial sekaligus menstimulus konsumsi jangka pendek. Namun, karena batas  gaji maksimal  penerima berada berada pada Rp3,5 juta, maka kelompok yang masuk dalam segmen jelas menengah bawah hingga kelas menengah rentan  yang menghasilkan sedikit di atas ambang tersebut berisiko di atas ambang tersebut berisiko merasa tertinggak dan tidak terlindungi. Imbasnya, ini justru menciptakan ketimpangan kebijakan dalam kelas menengah itu sendiri. "Artinya, meskipun BSU bisa memperkuat konsumsi di segmen terbawah, pengaruhnya terhadap total konsumsi nasional akan akan terbatas jika segmen terbesar dari kelas menengah yakni pengeluran Rp 3 juta ke atas tidak ikut terdorong," kata Josua kepada Investor Daily. (Yetede)

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadahlia mengumumkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2025-2034 sejalan dengan Kebijakan Energi Nasional (KEN) dan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN). RUPTL PLN 2025-2034 juga menjadi fondasi penting dalam upaya Indonesia mencapai  target Net Zero Emission (NZE) pada 2060. "Komitmen Paris Agreement terkait transisi  energi tidak lagi menjadi komitmen bersama dan beberapa  negara keluar dari komitmen awal, namun kita konsisten untuk menjalankan ini dengan memperhatikan kemampuan kita dan tingkat ketersediaan energi dan keekonomian," ujar Bahlil. Secara keseluruhan, pemerintah menargetkan penambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 gigawatt (GW) hingga 2034. Dari total ini, sekitar 76% kapasitas akan berasal dari Energi Baru Terbarukan (EBT) dan sistem penyimpanan energi seperti baterai dan pumped storage. Pada lima tahun pertama akan dibangun pembangkit sebesar 27,9 GW berbasis gas, 12,2 GQ dari EBT,3 GW untuk sistem penyimpanan, dan 3,5 GW pembangkit batubara yang sudah dalam tahap penyelesaian konstruksi. (Yetede)

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mendorong kolaborasi lintas sektor dan pemanfaatan teknologi sebagai  kunci dalam mewujudkan infrastruktur perkotaan yang adaptif, berkelanjutan, serta tangguh terhadap tantangan perubahan iklim dan bencana alam. Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti  mengatakan, dengan kolaborasi lintas sektor diharapkan tercipta keberlanjutan infrastruktur perkotaan yang inklusif. Ia menuturkan, bahwa pembangunan infrastruktur   perkotaan tidak cukup  dengan keandalan fisik, namun jua mampu beradaptasi. "Pembangunan infrastruktur perkotaan tidak cukup hanya kuat dan andal, tetapi juga harus mampu beradaptasi terhadap dinamika zaman, perubahan iklim, serta tantangan bencana. Semua itu harus dilakukan secara kolaboratif  dan inklusif dengan seluruh pemangku kepentingan dari berbagai sektor," kata Wamen Diana. Wamen Diana menegaskan komitmen Pemerintah Indonesia untuk menurunkan emisi karbon yang ditargetkan sebesar 31,89% dengan usaha sendiri dan 43,2% dengan bantuan internasional  pada tahun 2030. Untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, sektor konstruksi    dan bangunan yang menyumbang emisi sekitar CO2 global juga harus bertransformasi menunu pembangunan rendah karbon. (Yedete)                 

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengingatkan masyarakat dan pemerintah daerah untuk mewaspadai potensi banjir serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang dapat terjadi secara bersamaan di sejumlah wilayah Indonesia, dimulai dalam beberapa hari ke depan. Kepala Pusat Daya, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan, berdasarkan pemantauan prakiraan cuaca, beberapa daerah diprediksi mengalami cuaca ekstrem dengan hujan intensitas sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang. "Wilayah yang berisiko tinggi meliputi sebagian besar Sumatera bagian barat dan tengah, Jawa Bali, NTB, NTT, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, dan Papua bagian barat," kata Abdul Muhari. Menurut dia, kondisi tersebut meningkatkan potensi bencana hidrometerologi seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor serta angin kencang. Oleh karena itu, BNPB meminta pemerintah daerah meningkatkan kesiapsiagaan, termasuk kesiapan jalur evakuasi, logistik, dan sarana darurat. Di saat bersamaan, sejumlah wilayah  lain justeru mengalami cuaca kering dan suhu tinggi yang dapat meningkatkan risiko karthula khususnya di Riau, kalimantan Barat, dan sebagian Sumatera Selatan, pada dasarian ketiga Mei, dan puncaknya diperkirakan Juli-awal Agustus. (Yetede)

Rencana pemerintah memindahkan pelabuhan impor (entry point) untuk beberapa komoditas tertentu ke Indonesia  Timur disambut positif asosiasi pengusaha layaran. Meski demikian yang menjadi tantangan adalah masih terbatasnya infrastruktur khususnya pelabuhan internasional di luar Pulau Jawa. Ketua Umum DPP Indonesian National Shipowner Association (INSA) Carmelita Hartarto mengatakan pemindahan gateway (Pelabuhan) ekspor-impor utama ke wilayah Indonesia Timur merupakan wacana strategis yang berpotensi besar mengubah lanskap maritim nasional. Ia menyambut baik diskusi wacana ini, dan memandangnya sebagai peluang emas sekaligus tantangan yang perlu dikaji bersama oleh seluruh pemangku kepentingan. "Wacana pemindahan gateway baru yang sangat menarik. Ada potensi luar biasa untuk memperkuat industri domestik kita, sekaligus mendorong dengan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru yang dinamis di kawasan timur," kata Carmelita. Ia memaparkan berbagai dampak positif yang dapat diraih, seperti peningkatan signifikan aktivitas bongkar muat, terbuatnya ribuan lapangan kerja baru, potensi pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang inovatif, serta geliat positif bagi jasa logistik lokal dan industri pelayaran nasional, termasuk sektor perbaikan dok dan galangan kapal di wilayah timur. (Yetede)

Kunjungan resmi Perdana Menteri China Li Qiang ke Jakarta pada 25 Mei 2025 menghasilkan 12 kesepakatan kerja sama strategis antara Indonesia dan China di berbagai bidang, menandai peringatan 75 tahun hubungan diplomatik kedua negara. Dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, keduanya menegaskan komitmen untuk memperkuat kemitraan, tidak hanya dalam konteks bilateral tetapi juga demi stabilitas dan kemakmuran kawasan Asia.