Terobosan baru digulirkan oleh pemerintah untuk memoles daya tarik kawasan industri yang diharapkan menjadi pusat pertumbuhan manufaktur di Tanah Air. Teranyar, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 20/2024 tentang Wilayah Industri yang mendesain ulang klasterisasi industri dan skema insentif untuk kawasan industri. Dalam beleid yang diundangkan 7 Mei 2024 itu, pemerintah mengatur insentif fiskal dan nonfiskal yang difokuskan untuk wilayah yang menjadi pusat pertumbuhan industri. Dari sisi fiskal, fasilitas yang disediakan pemangku kebijakan relatif sama dengan kebijakan sebelumnya yakni menyangkut pemangkasan pajak serta kemudahan di sektor pabean.  Adapun, insentif nonfiskal berbentuk penyediaan lahan atau lokasi, pelatihan, sertifikasi kompetensi, pelimpahan hak produksi atas suatu teknologi yang lisensi patennya dimiliki pemerintah, serta fasilitas lain yang bisa diberikan oleh menteri teknis. Aneka kemudahan itu ditujukan khusus untuk perusahaan kawasan industri yang berlokasi di dalam Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI). 

Dunia usaha pun merespons positif beleid baru ini dan optimistis mampu menopang kinerja industri yang siap melanjutkan ekspansi setelah berakhirnya musim wait and see akibat hiruk pikuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI) Sanny Iskandar, mengatakan ketentuan baru ini berbeda dibandingkan dengan regulasi sebelumnya yakni PP No. 142/2015 tentang Kawasan Industri karena dalam PP No. 20/2024 mengatur pemberian insentif bagi kawasan industri dan perusahaan industri dengan berdasar pada pengelompokan Wilayah Pengembangan Industri (WPI) dan/atau status pengembangan WPPI. Menurutnya, insentif pemda berupa pengurangan atau pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB) hingga pengurangan atau pembebasan pajak penerangan untuk jalan lingkungan cukup menarik. Namun di sisi lain, obral stimulus itu dirasa belum cukup memuaskan pelaku usaha. 

Pelaku industri masih membutuhkan jenis insentif lainnya untuk mendorong investasi, inovasi, dan pertumbuhan bisnis. Sementara itu dari lantai bursa, emiten yang bergerak di sektor kawasan industri juga menyambut baik PP No. 20/2024 dan diyakini membantu upaya perusahaan untuk merealisasikan target pada tahun ini. Presiden Direktur PT AKR Corporindo Tbk. (AKRA) Haryanto Adikoesoemo, mengatakan target penjualan lahan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE) mencapai 130 hektare. Keyakinan serupa disampaikan PT Surya Semesta Internusa Tbk. (SSIA) yang menaikkan target penjualan pemasaran lahan industri Suryacipta City of Industry Karawang dan Subang Smartpolitan pada 2024 dari 65 hektare menjadi 184 hektare. 

Erlin Budiman, VP Head of Investor Relations Surya Semesta Internusa, memaparkan revisi ke atas target marketing sales itu sejalan dengan besarnya minat terhadap lahan industri perseroan. Manajemen SSIA memaparkan target penjualan pemasaran lahan industri seluas 184 hektare tersebut setara dengan Rp2,2 triliun. Dalam kesempatan terpisah, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, mengatakan pemerintah memang tengah gencar untuk memperluas pembangunan dalam rangka pemerataan pusat industri di Tanah Air. Sementara itu, kalangan ekonom memandang strategi pemerintah dengan menerapkan zonasi spesialisasi industri cukup positif lantaran disesuaikan dengan karakteristik dan kapasitas masing-masing wilayah. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal, mengatakan klasterisasi kawasan industri harus diimbangi dengan klasterisasi dari sisi insentif baik dari sisi fiskal maupun nonfiskal.

Tak ada angin dan tidak ada hujan, tiba-tiba legislatif dan eksekutif bersepakat bakal melarang penayangan hasil karya jurnalistik investigasi yang bersifat eksklusif. Rencana itu tertuang dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyiaran. Hal tersebut terungkap dalam bahan rapat Badan Legislasi (Baleg) 27 Maret 2024 draf RUU Penyiaran. Dalam draf RUU Penyiaran itu, dijelaskan bahwa di antara Pasal 50 dan Pasal 51 disisipkan enam pasal tambahan. Beleid tambahan itu masuk dalam Pasal 50A, Pasal 50B, Pasal 50C, Pasal 50D, Pasal 50E, dan Pasal 50F. Larangan penayangan eksklusif jurnalistik investigasi tercantum dalam Pasal 50B ayat (2) huruf c. Selain mengatur panduan kelayakan isi siaran dan konten siaran, yakni Standar Isi Siaran (SIS), beleid tersebut memuat larangan mengenai penayangan eksklusif jurnalistik investigasi.

Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) menyayangkan draf revisi UU No. 32/2002 tentang Penyiaran yang terkesan disusun secara tidak cermat dan berpotensi mengancam kemerdekaan pers. Menurut IJTI, Pasal 50 B ayat 2 huruf c yang melarang penayangan eksklusif karya jurnalistik investigasi, menimbulkan banyak tafsir dan membingungkan. Padahal, selama karya memegang teguh kode etik jurnalistik, tidak boleh ada yang melarang karya tersebut disiarkan di televisi. Selain itu, Pasal 50 B ayat 2 huruf k mengenai penayangan Isi Siaran dan Konten Siaran yang mengandung berita bohong, fitnah, penghinaan, dan pencemaran nama baik dinilai sangat multitafsir. Terlebih, perihal penghinaan dan pencemaran nama baik.

Pers memiliki tanggung jawab sosial agar proses bernegara berjalan transparan, akuntabel dan sepenuhnya memenuhi hak-hak publik. Beleid ajaib lainnya, menurut IJTI, Pasal 8A huruf q dan Pasal 42 ayat 2 yang menyebutkan penyelesaian sengketa terkait dengan kegiatan jurnalistik penyiaran dilakukan oleh KPI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kalangan akademisi dan pengamat pun menuding larangan siaran eksklusif jurnalisme investigasi tidak mencerminkan pokok dari UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Padahal masyarakat sangat terbantu dengan adanya jurnalisme investigasi yang dapat membongkar hal-hal yang merugikan publik.

Sebaiknya, DPR mengkaji kembali draf revisi RUU Penyiaran dengan melibatkan semua pihak, termasuk organisasi jurnalis, akademisi dan publik. Tentu kita semua tidak ingin revisi RUU Penyiaran menjadi alat untuk membungkam kemerdekaan pers serta kreativitas individu di berbagai platform. Kesempatan bagi Presiden Joko Widodo untuk meninggalkan legasi positif bagi demokrasi dengan mendorong pencabutan pasal kontroversi itu. Pun dengan presiden terpilih, Prabowo Subianto, waktunya membuktikan bahwa demokrasi kita berantakan karena korupsi, bukan soal kemerdekaan pers.

Sejumlah pasal dalam Rancangan Undang-Undang Penyiaran mendapat kritik dari kalangan pegiat jurnalistik dan peneliti media. Sebab, beberapa pasal dalam revisi kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 itu dinilai berpotensi memberangus kebebasan pers. Salah satu yang mendapat kritik tajam adalah soal larangan menyiarkan konten eksklusif jurnalisme investigasi. Larangan dalam rancangan itu sejatinya tak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Adapun Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan tidak punya niat untuk memberangus kebebasan pers dengan pasal larangan menayangkan konten eksklusif jurnalisme investigasi itu. Dewan berdalih bahwa pelarangan tersebut untuk mencegah opini publik terpengaruh perihal penyelidikan dan penyidikan oleh aparat. Bukankah jurnalisme investigasi justru membantu aparat karena sama-sama menekankan pada pengungkapan fakta tersembunyi yang belum diketahui publik?.(Yetede)

Upaya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mendorong bank umum memisahkan unit usaha syariah (UUS) alias spin off, dinilai tidak akan bisa berjalan cepat. Pasalnya, hingga saat ini, masih ada beberapa bank yang enggan melepas UUS-nya jadi bank umum syariah (BUS). Konsultan Ekonomi Syariah Adiwarman Azwar Karim berpendapat, aturan OJK terkait spin off UUS yang baru terbit tahun lalu tersebut bisa berdampak adanya perlambatan pertumbuhan aset industri perbankan syariah. Ada beberapa kondisi yang bisa membuat aset UUS turun agar terhindar dari kewajiban spin off. Misalnya, melalui aset tresuri. Sejumlah UUS memiliki aset tresuri hingga 50% dari total asetnya.

Pro dan kontra rencana penambahan nomenklatur kementerian oleh Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka semakin santer. Wacana merevisi Undang-Undang (UU) Kementerian Negara pun menjadi sorotan publik. Hamdan Zoelva, pakar hukum tata negara, menilai, penambahan nomenklatur kementerian perlu dilihat secara mendalam. Dan, urgensi penambahan ini harus benar-benar dalam rangka efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. "Apakah jumlah kementerian yang ada tidak cukup mengakomodasi keperluan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan.

Saya melihat, 34 kementerian cukup memberi ruang bagi Presiden untuk melaksanakan programnya," katanya kepada KONTAN, Jumat (10/5). Menurut Hamdan yang pernah menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), bila terdapat program kerja baru, Presiden cukup memerlukan focusing pada kementerian yang ada untuk menambah direktorat jenderal atau badan tertentu guna melaksanakan janji politik saat kampanye. Trubus Rahadiansyah, pengamat kebijakan publik, men, bilang, penambahan nomenklatur kementerian merupakan hak prerogatif Presiden terpilih. Sehingga, tak perlu merevisi undang-undang.

"Seringkali Presiden mengubah-ubah nomenklatur. Misalnya, dulu Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian dipisah, sekarang mau dijadikan satu. Boleh saja, enggak perlu merevisi undang-undang," ujarnya. Dari kaca mata hukum, Trubus menjelaskan, memang perlu revisi UU. Tapi, yang perlu diingat, undang-undang bersifat jangka panjang. Jadi, ketika melakukan pengurangan maupun penambahan, tidak lantas ada revisi. Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang mengatakan, wacana penambahan nomenklatur kementerian menjadi 40 harus merevisi UU Nomor 39 Tahun 2008.

"Sesuai UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, telah diatur mengenai jumlah bidang kementerian di Pasal 12,13, dan 14, paling banyak 34 kementerian, dengan perincian empat menteri koordinator dan 30 menteri bidang," katanya. Selain itu, menteri akan menerima berbagai fasilitas lain, antara lain jaminan kesehatan, mobil dinas, dan rumah dinas. Menteri juga mendapatkan fasilitas lain berupa dana operasional menteri yang melekat karena jabatannya. Alhasil, jika benar ada 40 menteri di kabinet mendatang, maka total gaji dan tunjangan menteri bisa mencapai Rp 745,92 juta per bulan.

Menag Yaqut Cholil Qoumas memastikan fasilitas bagi jemaah haji 2024 di Mekkah, Arab Saudi, mulai dari transportasi hingga hotel telah siap. Semua fasilitas diupayakan agar ramah bagi jemaah disabilitas dan lanjut usia. Kemenag telah menyiapkan 169 hotel untuk jemaah haji Indonesia saat tiba di Mekkah. Dalam kunjungannya, Selasa (7/5) Yaqut meninjau tiga hotel di Mekkah dan Terminal Syib Amir, Mekkah, untuk melihat kesiapan transportasi bus antar kota dan bus Shalawat jemaah. Tiga hotel yang akan dikunjunginya adalah Hotel Romance Elite dengan kapasitas 1.700 orang, Hotel Castle Ajyad di Rei Bakhsy kapasitas 1.900 orang, dan Hotel Wihdah di Jarwal kapasitas 5.000 orang. Semua akan digunakan oleh Jemaah haji Indonesia yang mulai berangkat ke Madinah pada 12 Mei 2024. Diperkirakan, Jemaah haji Indonesia sampai di Mekkah pada 21 Mei 2024.

”Ada beberapa catatan perbaikan. Masih cukup waktu untuk perbaikan agar pelayanan lebih baik, sebelum jemaah tiba di Mekkah,” ucap Yaqut dalam keterangan pers, Selasa (7/5). Yaqut memastikan semua hotel dan bus ramah bagi jemaah disabilitas dan lanjut usia. Pintu bus dilengkapi dek yang bisa dilewati kursi roda, fasilitas hotel pun sudah ramah jemaah disabilitas. Untuk bus kota, kapasitasnya untuk 70 anggota jemaah (duduk dan berdiri). Untuk bus disabilitas dan lansia, ada 18 kursi yang tersedia. Setiap bus dilengkapi dengan penyejuk ruangan, pemecah kaca, P3K, alat pemadam api ringan (APAR), GPS, ban cadangan,tombol pintu darurat, dan lainnya. Bus Shalawat akan melayani jemaah dari hotel ke Masjidil Haram selama 24 jam. Ada 22 rute yang disiapkan untuk antar jemput jemaah yang tinggal di lima wilayah, yaitu Syisyah, Raudhah, Misfalah, Jarwal, dan Rei Bakhsy.

Bus antarkota akan melayani rute Bandara Madinah ke hotel di Madinah dan sebaliknya, hotel Madinah ke hotel Mekkah dan sebaliknya, serta Bandara Jeddah ke hotel di Mekkah dan sebaliknya. ”Kami juga telah menyiapkan 76 halte dengan petugas transportasi yang berjaga 24 jam bergantian,” ujar Yaqut. Dapur-dapur penyedia katering jemaah haji Indonesia juga disiapkan. Total ada 57 dapur di Mekkah dan 21 dapur di Madinah yang akan menyediakan katering bagi jemaah haji Indonesia. Setiap dapur memiliki dua juru masak (chef) dan empat asisten chef asal Indonesia. Untuk bahan makanan, tahun ini ada lebih dari 70 ton bumbu yang didatangkan dari Indonesia. ”Bumbu ini kami melibatkan UMKM. Tahun lalu hanya 15 ton. Semoga tahun depan bisa dipenuhi sepenuhnya bumbu dari Indonesia sehingga cita rasa tidak jauh berbeda,” kata Yaqut. (Yoga)

Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Survei dan Poling Indonesia Igor Dirgantara mengatakan, wacana penambahan jumlah kementerian menjadi 40 kementerian cocok diterapkan karena Indonesia merupakan negara yang besar. Penambahan nomenklatur kementerian itu diharapkan bisa meningkatkan kinerja pada sektor-sektor tertentu dari pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang selama ini belum tersentuh oleh pemerintahan sebelumnya. "Indonesia kan negara yang besar, luas, penduduknya banyak pula, wajar jika kementeriannya ditambah sampai dengan 40 kementerian," kata Igor. Dia tak menampikkan bahwa penambahan jumlah kementeiran itu memunculkan istilah kabinet gemuk. Namun, kata gemuk diartikan negatif jika hanya merujuk pada seseorang. Akan tetapi, untuk sebuah negara, menurut Igor, kabinet gemuk harus dilihat dengan cara pandang yang berbeda  karena walaupun Prabowo mengusung keberlanjutan, perbaikanpun tetap diperlukan. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Gerindra Habiburokhman nomenklatur kementerian menjadi 40 pada pemerintahan mendatang sebagai suatu yang bagus. (Yetede)

GERAH atas kabar obral izin tambang untuk organisasi kemasyarakatan (ormas), Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia berembuk menentukan sikap. Rizal Kasli, yang memimpin institusi tersebut, berniat mengirim hasilnya kepada Presiden Joko Widodo sebagai masukan. Rizal berharap pemerintah tak salah langkah. Pasalnya, rencana memberikan prioritas buat ormas untuk mengelola tambang melanggar ketentuan. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batu Bara, penawaran wilayah tambang secara prioritas diberikan kepada badan usaha milik negara serta badan usaha milik daerah. Jika perusahaan pelat merah tak berminat, penawarannya baru diberikan kepada swasta. “Semuanya harus lewat lelang,” ujarnya, kemarin.

Proses lelang penting bukan hanya untuk memenuhi aturan hukum, tapi juga untuk transparansi dan prinsip keadilan. Selain itu, ada unsur pendapatan negara dalam prosedur tersebut. Badan usaha harus membayar biaya kompensasi data dan informasi ketika mengikuti lelang wilayah izin usaha pertambangan. “Kalau ini hilang, berarti negara dirugikan. Itu bisa masuk ranah tindak pidana korupsi karena ini merugikan negara,” kata Rizal.

Saat ini pemerintah sedang merancang strategi untuk memberikan prioritas kepada ormas. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara sedang direvisi untuk mengakomodasi rencana tersebut. Menurut sumber Tempo, dalam draf revisi aturan tersebut terdapat Pasal 75A yang mengatur pemberian wilayah izin usaha pertambangan khusus secara prioritas untuk badan usaha milik ormas. (Yetede)

Pemerintah menyiapkan pemberian relokasi maupun ganti rugi bagi masyarakat yang terdampak persoalan 2.086 hektare lahan di Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) Kalimantan Timur. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan penyiapan relokasi maupun ganti rugi tersebut merupakan upaya pemerintah agar masyarakat tidak dirugikan dalam proses pengerjaan proyek strategis IKN. Dalan kunjungannya ke IKN kali ini, dirinya berdiskusi dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PURP) Basuki Hadimuljono untuk segera menindaklanjuti penyelesaian lahan di IKN tersebut. "Pokoknya saya berharap semua harus selesai 27 Mei," kata Luhut. Lebih lanjut Menteri PURP Basuki menjelaskan pemberian relokasi maupun ganti rugi itu dilakukan melalui skema Penganan Sosial Dampak Masyarakat Plus. (Yetede)

Badan Pengaturan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengungkapkan Program Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga telah menjangkau sebanyak 523 lokasi hingga kuartal I 2024. Program yang bergulir sejak 2017 ini telah tersebar di 512 lokasi hingga 2023.  Pada tahun ini ditargetkan sebanyak 71 wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang menikmati BBM Satu Harga. Adapun sebesar 523 lokasi BBM Satu Harga  itu yakni sebesar 83 lokasi di Sumatera, 111 lokasi di Kalimantan, 179 lokasi Maluku dan Papua, 94 lokasi di Nusa Tenggara dan Maluku, 51 lokasi di Sulawesi, 2 lokasi di Bali, serta 3 lokasi di Jawa dan Madura. Anggota Komite BPH Migas Saleh Abdurrahman mengatakan pada tahun ini sebanyak 11 lokasi 3T telah menikmati program BBM Satu Harga. Artinya masih tersisa 60 lokasi lagi yang akan diselesaikan hingga akhir tahun ini sesuai dengan rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. "Kita fokus sesuai target RPJMN untuk 2024 ini 71 lokasi hingga total 583 lokasi selesai sejak 2017-2024," kata Saleh kepada Investor Daily. (Yetede)