Eksekusi kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari yang saat ini berlaku sebesar 11% menjadi 12% akan diputuskan oleh rezim atau pemerintahan baru yang akan berkuasa pada periode mendatang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa kenaikan tarif PPN telah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).Adapun, keputusan berkaitan dengan kenaikan tarif PPN menjadi sebesar 12% itu nantinya akan disesuaikan dengan program yang akan disusun oleh pemerintahan baru periode 2024—2029. “Mengenai apa yang diputuskan pemerintah, nanti pemerintah akan memasukkan itu ke dalam UU APBN, jadi kita lihat saja UU APBN itu bisa membuat kebijakan terkait dengan angka PPN,” jelas Airlangga.Berdasarkan UU HPP, ditetapkan bahwa kenaikan PPN menjadi 12% mulai berlaku paling lambat pada 1 Januari 2025. Tarif PPN tersebut dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15%. Sejauh ini paslon capres-cawapres 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka ditetapkan sebagai pemenang Pilpres 2024. Akan tetapi, proses pemilu masih dalam tahap gugatan sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK) sehingga penetapan presiden terpilih baru akan diumumkan usai putusan sengketa hasil pemilu oleh MK. Pada kesempatan berbeda, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga menyampaikan bahwa kenaikan PPN menjadi 12% akan ditetapkan oleh pemerintahan baru. Dari kebijakan tersebut, ekonom melihat implementasi PPN sebesar 12% memang memberikan dampak terhadap penerimaan negara, tetapi ada ancaman yang yang mengintai daya saing industri di dalam negeri. 

Peneliti Indef Bidang Industri, Perdagangan, dan Investasi Ahmad Heri Firdaus menyampaikan industri harus menghadapi lonjakan harga bahan baku seiring dengan meningkatnya PPN menjadi 12%. “Kenaikan PPN ini akan menyebabkan semakin menurunnya daya saing, biaya produksi semakin meningkat,” ujarnya, Rabu (20/3). Pada perkembangan lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan orang pribadi yang telah melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) mengalami kenaikan. Pelaporan pajak tercatat mencapai 9.601.041 orang hingga Kamis (21/3) malam, atau meningkat 7,7% dari tahun sebelumnya yaitu 8.914.061 orang. Lebih lanjut, Sri Mulyani memerinci untuk orang pribadi yang melakukan pelaporan secara manual mencapai 224.313 orang. Dengan demikian, terdapat 9,6 juta orang sudah menyampaikan SPT sampai dengan Kamis (21/3) pukuk 23.00 WIB.Dia menekankan bahwa berdasarkan aturan perundang-undangan disebutkan hari akhir atau batas akhir untuk penyampaian surat SPT untuk tahun 2023 adalah pada 31 Maret 2024. Di sisi lain, dalam kesempatan itu, Sri Mulyani juga menyinggung pengembangan pembaruan Sistem Inti Administrative Perpajakan (SIAP) atau core tax administration system. Sistem itu diyakini dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan.Dia menyampaikan bahwa Kemenkeu akan terus menyampaikan kepada masyarakat mengenai langkah perbaikan, mengingat DJP merupakan institusi yang bertanggung jawab atas penerimaan Negara. Dia melanjutkan bahwa Kementerian juga terus mendorong kerja sama dengan seluruh masyarakat untuk ikut andil dalam mengawasi dan dapatkan umpan balik (feedback).

Eksekusi kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari yang saat ini berlaku sebesar 11% menjadi 12% akan diputuskan oleh rezim atau pemerintahan baru yang akan berkuasa pada periode mendatang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa kenaikan tarif PPN telah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).Adapun, keputusan berkaitan dengan kenaikan tarif PPN menjadi sebesar 12% itu nantinya akan disesuaikan dengan program yang akan disusun oleh pemerintahan baru periode 2024—2029. “Mengenai apa yang diputuskan pemerintah, nanti pemerintah akan memasukkan itu ke dalam UU APBN, jadi kita lihat saja UU APBN itu bisa membuat kebijakan terkait dengan angka PPN,” jelas Airlangga.Berdasarkan UU HPP, ditetapkan bahwa kenaikan PPN menjadi 12% mulai berlaku paling lambat pada 1 Januari 2025. Tarif PPN tersebut dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15%. Sejauh ini paslon capres-cawapres 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka ditetapkan sebagai pemenang Pilpres 2024. Akan tetapi, proses pemilu masih dalam tahap gugatan sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK) sehingga penetapan presiden terpilih baru akan diumumkan usai putusan sengketa hasil pemilu oleh MK. Pada kesempatan berbeda, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga menyampaikan bahwa kenaikan PPN menjadi 12% akan ditetapkan oleh pemerintahan baru. Dari kebijakan tersebut, ekonom melihat implementasi PPN sebesar 12% memang memberikan dampak terhadap penerimaan negara, tetapi ada ancaman yang yang mengintai daya saing industri di dalam negeri. 

Peneliti Indef Bidang Industri, Perdagangan, dan Investasi Ahmad Heri Firdaus menyampaikan industri harus menghadapi lonjakan harga bahan baku seiring dengan meningkatnya PPN menjadi 12%. “Kenaikan PPN ini akan menyebabkan semakin menurunnya daya saing, biaya produksi semakin meningkat,” ujarnya, Rabu (20/3). Pada perkembangan lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan orang pribadi yang telah melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) mengalami kenaikan. Pelaporan pajak tercatat mencapai 9.601.041 orang hingga Kamis (21/3) malam, atau meningkat 7,7% dari tahun sebelumnya yaitu 8.914.061 orang. Lebih lanjut, Sri Mulyani memerinci untuk orang pribadi yang melakukan pelaporan secara manual mencapai 224.313 orang. Dengan demikian, terdapat 9,6 juta orang sudah menyampaikan SPT sampai dengan Kamis (21/3) pukuk 23.00 WIB.Dia menekankan bahwa berdasarkan aturan perundang-undangan disebutkan hari akhir atau batas akhir untuk penyampaian surat SPT untuk tahun 2023 adalah pada 31 Maret 2024. Di sisi lain, dalam kesempatan itu, Sri Mulyani juga menyinggung pengembangan pembaruan Sistem Inti Administrative Perpajakan (SIAP) atau core tax administration system. Sistem itu diyakini dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan.Dia menyampaikan bahwa Kemenkeu akan terus menyampaikan kepada masyarakat mengenai langkah perbaikan, mengingat DJP merupakan institusi yang bertanggung jawab atas penerimaan Negara. Dia melanjutkan bahwa Kementerian juga terus mendorong kerja sama dengan seluruh masyarakat untuk ikut andil dalam mengawasi dan dapatkan umpan balik (feedback).

Program makan siang gratis pa­­­­­­­­­­­­­­­sangan ca­­­­lon presiden Prabowo-Gibran bisa berkontribusi bagi peningkatan ketahanan pangan nasional dan pemerataan ekonomi. Salah satu syarat mendasarnya adalah mengutamakan lokalitas. Lokalitaas disini artinya kebijakan yang ada harus bersifat bottom up, melibatkan masyarakat sekitar dan tidak tersentralisasi di pusat. Ujungnya, pengetahuan akan keragaman pangan lokal akan terjaga serta efek pengganda ekonomi setempat, terutama petani dan pelaku UMKM akan bergeliat. Program makan siang gratis bisa memenuhi empat pilar ketahanan pangan, setidaknya bagi siswa. Sebagaimana diketahui, ketahanan pangan memiliki empat pilar yakni ketersediaan pangan, akses pangan, pemanfaatan pangan dan pemenuhan terhadap tiga pilar di awal (World Food Summit, 1996). Makan siang gratis dipastikan akan menjadikan ketersediaan pangan terpenuhi dengan sendirinya. Hal ini akan menjadi sesuatu yang given bagi siswa karena disediakan oleh pemerintah. Pilar kedua akses pangan. Program makan siang gratis memberikan kemutlakan bagi siswa penerima manfaat akan akses pangan. Bagaimanapun kondisi ekonominya, apabila bersekolah di sekolah yang menjadi sasaran penerima program makan siang gratis, siswa akan mendapatkan akses pangan di sekolahnya, setidaknya satu kali makan pada hari sekolah. Ketersediaan dan akses pangan tidak lengkap tanpa pilar ketiga, pemanfaatan pangan. Pilar ketiga ini belum tentu terwujud dalam program makan siang gratis. Kondisi ini bisa terjadi apabila makanan yang disajikan untuk penerima program tidak bernutrisi. Setidaknya diperlukan pengawasan ketat akan sajian makanan yang akan dihidangkan kepada para siswa. Pelibatan ahli gizi mutlak dilaksanakan agar ketercukupan standar gizi bisa dipenuhi. Merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Permenkes) No. 28/2019 Tentang Angka Kecukupan Gizi Yang Dianjurkan Untuk Masyarakat Indonesia, kebutuhan makanan bagi usia sekolah SD (7—12 tahun) berada pada rentang 1.650 kalori per hari sampai 2.000 kalori per hari. 

Sedangkan asupan protein berada pada rentang 40 gram sampai 55 gram per hari. Kebijakan makan gratis akan menjadi alat pemerataan ekonomi apabila memenuhi unsur lokalitas. Hal ini sangat bisa diimplementasikan di era otonomi daerah yang berlaku di Indonesia saat ini. Pemerintah pusat sebagai pengarah sedangkan pemerintah daerah dan bahkan sekolah sebagai eksekutor. Bisa dibayangkan apabila penyuplai bahan baku program makan siang gratis adalah petani ataupun kelompok tani setempat. Sebagai contoh, di desa tempat saya lahir terdapat empat SD negeri. Masing-masing SD ada sekitar 100 siswa (kelas 1 sampai 6). Berdasarkan jumlah siswa tersebut, ada perputaran uang 6 juta per hari untuk total empat SD negeri. Setali tiga uang dengan kebijakan lokalitas tersebut di atas, keragaman pangan lokal bisa dirawat. Ujungnya, keragaman pangan lokal bisa mengurangi resiko pasokan pangan akibat guncangan global dan atau masalah iklim. Salah satu contohnya adalah asupan karbohidrat dalam menu uji coba makan siang gratis di Tangerang. Dari empat menu yang ada, tiga menu asupan karbohidrat berasal dari beras (dua nasi dan satu lontong). Sedangkan satu lainnya berbasis kentang. Aplikasi di daerah lain harus disesuaikan dengan dengan keragaman pangan lokal. Apabila sebuah daerah menjadi penghasil singkong, asupan karbo bisa bersumber dari bahan dasar singkong semisal oyek atau tiwul. Keragaman ini bisa mengurangi gejolak harga beras, terutama pada masa-masa tidak ada panen raya bagi daerah non penghasil beras. Aplikasi keragaman pangan pada menu makan siang gratis sekolah akan merawat keragaman pangan baik di level off farm (produsen) dan juga on farm (konsumen). Dampak positifnya, pengetahuan akan keragaman pangan lokal akan terjaga.

Aksi agresif pemerintah memacu penghiliran bauksit agar bisa diolah hingga menjadi aluminium berimpak positif terhadap sejumlah emiten yang memiliki portofolio pertambangan dan proyek penghiliran komoditas tersebut. PT Adaro Energy Indonesia Tbk. (ADRO) melalui anak usahanya PT Adaro Minerals Indonesia Tbk. (ADMR), menargetkan pengoperasian smelter aluminium secara bertahap mulai 2025. ADMR juga melihat peluang ekspansi sektor logam/mineral lainnya. Direktur Adaro Minerals Indonesia Wito Krisnahadi menyampaikan, ADMR memiliki dua aset terbesar, yakni di Adaro Met Coal yang memproduksi coking coal atau batu bara metalurgi, dan proyek smelter aluminium yang digarap PT Kalimantan Aluminium Industry (KAI). Saat ini, konstruksi proyek smelter aluminium dengan kapasitas produksi tahap I sebesar 500.000 ton ingot atau batangan aluminium terus berjalan. Diharapkan smelter itu bisa beroperasi bertahap secara komersial mulai kuartal III/2025. Pemerintah memang menyampaikan besarnya kebutuhan aluminium di dalam negeri yang selama ini dipenuhi dari produk hasil importasi membuka peluang bagi industri bauksit dan turunannya. Penambahan kapasitas terpasang smelter pun menjadi urgen untuk mengoptimalkan nilai tambah bauksit. Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Kementerian perindustrian Taufiek Bawazier mengatakan bahwa industri aluminium sangat menjanjikan untuk dikembangkan di dalam negeri. Industri tersebut pun bakal memberikan nilai tambah yang cukup tinggi dari proses pengolahan bauksit. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, hingga saat ini hanya terdapat dua smelter aluminium yang berdiri sendiri (stand alone) di Indonesia dengan kapasitas input sebanyak 1 juta ton per tahun, dan output 500.000 ton per tahun. Sementara itu, Kemenperin menargetkan 1,5 juta—2 juta ton produksi aluminium pada 2025. Sepanjang tahun ini, Antam juga menargetkan penjualan bijih bauksit sebanyak 3,05 juta WMT, naik 103% dibandingkan dengan tahun lalu yang sebanyak 1,5 juta WMT. Selain memenuhi kebutuhan fasilitas chemical grade alumina Tayan, Antam juga berencana bakal memasok bauksit untuk kebutuhan smelter grade alumina refi nery (SGAR) Mempawah. Di fasilitas itu, Antam dan pemilik izin usaha pertambangan bauksit di Kalimantan Barat akan memasok sekitar 6,6 juta ton bijih bauksit ke SGAR Mempawah untuk menjadi 2 juta ton alumina. Sementara itu, Hasan Barakwan, analis BRI Danareksa, merekomendasikan beli untuk ANTM dengan target price Rp2.100. Hanya saja, dia mengingatkan risiko harga nikel yang lebih rendah saat ini bisa memengaruhi kinerja perusahaan.

Kementerian Perdagangan bakal menggelar rapat evaluasi pengetatan barang impor termasuk melalui jasa titip barang bawaan dari luar negeri yang berlaku sejak 10 Maret 2024. Direktur Impor Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Arif Sulistiyo mengatakan rapat itu merespons beberapa pihak yang keberatan terhadap Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 36/2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Menurutnya, Kemendag siap menampung seluruh keluhan maupun usulan atas aturan pengetatan impor termasuk terbuka merevisi Permendag itu. “Menindaklanjuti masukan dari asosiasi, pelaku usaha dan masyarakat, minggu ini kita akan mengundang kementerian dan lembaga terkait untuk melakukan rapat teknis membahas beberapa masukan,” katanya kepada Bisnis, Selasa (19/3). Dia membeberkan alasan pemerintah melakukan pengetatan masuknya barang impor termasuk jasa titip (jastip) barang bawaan dari luar negeri guna melindungi produk dalam negeri dari serbuan produk impor. Kepala Kantor Bea dan Cukai Soekarno-Hatta Cengkareng Tangerang Gatot Sugeng Wibowo telah meminta para importir memerhatikan aturan baru dan membuat perencanaan yang baik dalam melakukan kegiatan impor. Selain itu, masyarakat yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri diimbau memerhatikan aturan ini, mengingat beleid ini membatasi jumlah barang untuk beberapa komoditas yang diperbolehkan dibawa masuk ke dalam negeri tanpa izin impor dari Kementerian Perdagangan.

Sementara itu, pengusaha ritel meminta warga Indonesia memprioritaskan belanja di dalam negeri daripada membeli barang impor melalui jastip. Ketua Umum Himpunan Peritel & Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budihardjo Iduansjah mengatakan kegiatan jastip barang impor telah merugikan negara dan usaha para peritel. Alasannya, barang impor yang dibeli melalui jastip tidak membayar pajak masuk ke Indonesia. Di sisi lain, aturan itu diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat lokal maupun turis asing untuk lebih memilih belanja di dalam negeri. Dia telah berkoordinasi dengan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) dan pemerintah untuk mendongkrak daya saing wisata belanja di Indonesia. Para pengusaha itu tengah merancang sebuah gerakan ‘Belanja di Indonesia Aja’ untuk mempromosikan produk lokal maupun global di Indonesia. Sebaliknya, impor legal yang dipersulit justru dianggap bakal membuat para turis asing dan masyarakat lebih memilih belanja di luar negeri. Di sisi lain, para pengusaha juga berharap pemerintah bisa lebih tegas dalam menerapkan aturan terhadap pemberantasan impor ilegal yang selama ini masih marak terjadi. Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta juga mengatakan Permendag No. 36/2023 dapat menciptakan keadilan dalam berusaha. Alhasil, kinerja pertumbuhan industri tekstil dan pakaian jadi terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) terus menyusut. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sepanjang 2023 industri tekstil terkoreksi 1,98% (year-on-year/YoY). Padahal pertumbuhan industri TPT pada 2022 masih berada di angka 9,34% YoY. Hal ini juga tercerminkan dari utilisasi kapasitas produksi yang anjlok menjadi 45% hingga saat ini.

Program Prakerja yang didesain sebagai pelatihan pengembangan kompetensi bagi pekerja maupun calon pekerja, dilanjutkan pada tahun ini. Sejak digulirkan pada April 2020, program tersebut sudah menjangkau tak kurang dari 17 juta penerima manfaat. Hanya saja, dalam pelaksanaannya masih banyak celah dari program tersebut. Upaya untuk membangun kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang berdaya saing, belum sepenuhnya sejalan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Sejauh ini, pemerintah terkesan menjalankan Program Prakerja sebagai proyek menyerap anggaran. Tidak memiliki tolok ukur jelas mengenai kompetensi dan peningkatan daya saing SDM yang disesuaikan dengan kebutuhan untuk mencapai sasaran Indonesia menuju negara maju.

Pemerintah tengah mempersiapkan implementasi program makan siang dan susu gratis. Dari sisi fiskal, pemerintah sudah memasuki program ini kedalam Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025. Pemerintah juga sudah melakukan uji coba program tersebut di beberapa daerah. Program tersebut merupakan salah satu dari  8 program terbaik cepat dari pasangan presiden dan wakil presiden nomor ururt 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Menteri Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, simulasi program makan siang akan dilakukan di pedesaan, perkotaan, hingga daerah pesisir. Dengan demikian banyak uji coba  yang dilakukan maka pemerintah bisa memiliki banyak pilihan saat menjalankan program makan siang gratis. (Yetede)

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengusulkan kebijkan harga gas bumi tertentu (HGBT) yang akan berakhir tahun ini dilanjutkan. Keputusan final kebijakan gas murah akan ditentukan pada pekan ketiga Maret 2024. Hal ini akan dibahas oleh Kementerian ESDM. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Menteri Keuangan (Kemenkeu). Program harga gas US$ 6 per million british thermal units (MMBTU) berlaku untuk tujuk sektor  industri,  yakni perekonomian, pupuk, baja, oleokimia, keramik, kaca, dan sarung tangan karet. Kebijakan HGBT bergulir sejak pandemi Civid-19 dengan tujuan industri tetap  produktif dan berdaya saing. Namun, penyerapan gas murah  belum optimal. Sebagai gambaran realisasi  serapan HGBT tahun lalu hanya mencapai 74% dari alokasi  2.541 mmbtu. (Yetede)

Wakil Ketua komisi II DPR RI Yanuar  Prihatin mengatakan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 116/PUU-XXII/2023 terakit ketentuan ambang batas parlemen (parlimentary threshold) harus segera ditindaklanjuti  dengan revisi UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017. Pemberlakuan ambang batas untuk Pemilu 2029 harus merujuk pada UU Pemilu yang baru. Hal ini dikarenakan putusan MK tidak serta merta berlaku sebelum ada perubahan norma dalam undang-undang. "Saya kira revisi Undang-Undang Pemilu  tersebut tidak boleh lagi parsial, tetapi harus utuh dan menyeluruh. Jangan seperti sekarang, revisi maju mundur sesuai pesenan dan selera kepentingan sesaat," kata Yanuar.  Komisi II kata dia lagi, secara khusus belum membahas topik ini, tetapi pada waktunya akan menjadi catatan penting. Jika revisi UU Pemilu tidak bisa dilakukan pada periode DPR sekarang, minimal sudah ada bahan-bahan besar untuk pembahasan pada DPR periode berikutnya. (Yetede)