Program makan siang gratis pa­­­­­­­­­­­­­­­sangan ca­­­­lon presiden Prabowo-Gibran bisa berkontribusi bagi peningkatan ketahanan pangan nasional dan pemerataan ekonomi. Salah satu syarat mendasarnya adalah mengutamakan lokalitas. Lokalitaas disini artinya kebijakan yang ada harus bersifat bottom up, melibatkan masyarakat sekitar dan tidak tersentralisasi di pusat. Ujungnya, pengetahuan akan keragaman pangan lokal akan terjaga serta efek pengganda ekonomi setempat, terutama petani dan pelaku UMKM akan bergeliat. Program makan siang gratis bisa memenuhi empat pilar ketahanan pangan, setidaknya bagi siswa. Sebagaimana diketahui, ketahanan pangan memiliki empat pilar yakni ketersediaan pangan, akses pangan, pemanfaatan pangan dan pemenuhan terhadap tiga pilar di awal (World Food Summit, 1996). Makan siang gratis dipastikan akan menjadikan ketersediaan pangan terpenuhi dengan sendirinya. Hal ini akan menjadi sesuatu yang given bagi siswa karena disediakan oleh pemerintah. Pilar kedua akses pangan. Program makan siang gratis memberikan kemutlakan bagi siswa penerima manfaat akan akses pangan. Bagaimanapun kondisi ekonominya, apabila bersekolah di sekolah yang menjadi sasaran penerima program makan siang gratis, siswa akan mendapatkan akses pangan di sekolahnya, setidaknya satu kali makan pada hari sekolah. Ketersediaan dan akses pangan tidak lengkap tanpa pilar ketiga, pemanfaatan pangan. Pilar ketiga ini belum tentu terwujud dalam program makan siang gratis. Kondisi ini bisa terjadi apabila makanan yang disajikan untuk penerima program tidak bernutrisi. Setidaknya diperlukan pengawasan ketat akan sajian makanan yang akan dihidangkan kepada para siswa. Pelibatan ahli gizi mutlak dilaksanakan agar ketercukupan standar gizi bisa dipenuhi. Merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Permenkes) No. 28/2019 Tentang Angka Kecukupan Gizi Yang Dianjurkan Untuk Masyarakat Indonesia, kebutuhan makanan bagi usia sekolah SD (7—12 tahun) berada pada rentang 1.650 kalori per hari sampai 2.000 kalori per hari. 

Sedangkan asupan protein berada pada rentang 40 gram sampai 55 gram per hari. Kebijakan makan gratis akan menjadi alat pemerataan ekonomi apabila memenuhi unsur lokalitas. Hal ini sangat bisa diimplementasikan di era otonomi daerah yang berlaku di Indonesia saat ini. Pemerintah pusat sebagai pengarah sedangkan pemerintah daerah dan bahkan sekolah sebagai eksekutor. Bisa dibayangkan apabila penyuplai bahan baku program makan siang gratis adalah petani ataupun kelompok tani setempat. Sebagai contoh, di desa tempat saya lahir terdapat empat SD negeri. Masing-masing SD ada sekitar 100 siswa (kelas 1 sampai 6). Berdasarkan jumlah siswa tersebut, ada perputaran uang 6 juta per hari untuk total empat SD negeri. Setali tiga uang dengan kebijakan lokalitas tersebut di atas, keragaman pangan lokal bisa dirawat. Ujungnya, keragaman pangan lokal bisa mengurangi resiko pasokan pangan akibat guncangan global dan atau masalah iklim. Salah satu contohnya adalah asupan karbohidrat dalam menu uji coba makan siang gratis di Tangerang. Dari empat menu yang ada, tiga menu asupan karbohidrat berasal dari beras (dua nasi dan satu lontong). Sedangkan satu lainnya berbasis kentang. Aplikasi di daerah lain harus disesuaikan dengan dengan keragaman pangan lokal. Apabila sebuah daerah menjadi penghasil singkong, asupan karbo bisa bersumber dari bahan dasar singkong semisal oyek atau tiwul. Keragaman ini bisa mengurangi gejolak harga beras, terutama pada masa-masa tidak ada panen raya bagi daerah non penghasil beras. Aplikasi keragaman pangan pada menu makan siang gratis sekolah akan merawat keragaman pangan baik di level off farm (produsen) dan juga on farm (konsumen). Dampak positifnya, pengetahuan akan keragaman pangan lokal akan terjaga.