Pembayaran bunga utang Indonesia menjadi sorotan United Nations Development Programme (UNDP) dan para ekonom, karena porsinya terhadap pendapatan negara semakin besar. Menurut APBN 2025, Indonesia harus membayar bunga utang sebesar Rp 552,85 triliun, atau 18,40% dari total pendapatan negara sebesar Rp 3.004,55 triliun. Rasio ini meningkat drastis dibandingkan 10,43% pada 2015, dengan angka tertinggi terjadi pada 2020 sebesar 19,28%.

Rasio utang pemerintah Indonesia kembali meningkat pada 2024 mencapai 39,36% dari PDB, mendekati level awal pandemi Covid-19 pada 2020. Staf Ahli Menteri Keuangan Parjiono menegaskan pentingnya pengelolaan utang yang hati-hati dan prudent untuk menjaga stabilitas fiskal.

Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 berisiko melebar, akibat beberapa kebijakan pemerintah yang berpotensi mengganggu penerimaan negara. Ahmad Nawardi, anggota Komite IV DPD RI, menyampaikan peringatan mengenai potensi penerimaan negara yang sulit mencapai target Rp 3.005,1 triliun. Hal ini dipicu oleh kebijakan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) yang menyebabkan dividen dari 65 BUMN tidak masuk ke kas negara, serta masalah dalam implementasi sistem administrasi pajak baru (Coretax) yang mengakibatkan penurunan penerimaan pajak yang signifikan.

Arah kebijakan ekonomi Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto masih dinilai belum jelas, terutama terkait rencana efisiensi anggaran sebesar US$ 44 miliar (Rp 750 triliun). Dari jumlah tersebut, US$ 24 miliar akan dialokasikan untuk program makan bergizi gratis, sementara US$ 20 miliar akan diserahkan ke BPI Danantara.

Langkah perbankan nasional dalam mencari sumber dana semakin seragam. Di tengah kondisi likuiditas yang ketat, surat utang menjadi salah satu pilihan perbankan  untuk memenuhi kebutuhan dana dalam ekspansi kredit. Sepanjang 2024, sumber dana non dana pihak ketiga (DPK) industri perbankan mencapai Rp662,25 triliun, meningkat 12,38% secara tahunan (year on year/yoy). Pertumbuhan tersebut sejalan dengan strategi  bank dalam memenuhi pendanaan ketika pengetatatn likuiditas masih menjaid tantangan. Tahun ini pun diperkirakan masih akan ramai perbankan yang akan mencari sumber dana non DPK, seperti penerbitan surat utang atau sumber lainnya. Hal itu dilakukan untuk diversifikasi sumber pendanaan perbankan selain simpanan masyarakat.

Berdasarkan data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), komposisi sumber dana non DPK dikontribusikan oleh pinjaman diterima sebesar Rp411,34 triliun atau 62,11% dari total Kemudian, surat berharga yang diterbitkan perbankan senilai Rp148,19 triliun pada 2024 dengan komposisi 22,38%, serta kewajiban bank lain senilai Rp102,73 triliun atau berkontribusi 15,51%. Hingga akhir 2024, porsi pendanaan non DPK sebesar 7,49% terhadap total DPK yang senilai Rp8,837,24 triliun. Sumber dana non DPL menjadi alternatif bagi perbankan  dalam medukung penyaluran kredit. Pemanfaatan pendanaan nn DPK masih didominasi oleh kelompok bank skala besar dan menegah sebagai bagian dari diversifikasi. (Yetede)

OJK menjelaskan bahwa bank-bank  pelat merah sudah mulai mengimplmentasikan penghapustagihan piutang macet dari UMKM. Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan, saat ini implementasi dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang penghapusan utang macet UMKM  sedang berlangsung dan memang sudah terlaksana dalam jumlah tertentu pada tahap awal ini. Namun, sebagian asesmen dari bank-bank kepada portfolio yang terkait kredit macet UMKM. Seperti yang disampaikan OJK, DIrektur Bisnis Mikro PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI Supari juga mengatakan telah melakukan penghapusan tagihanpiutang macet UMKM tersebut. Meskipun, ia enggan menyebutkan jumlah nasabah yang telah menerima program tersebut. "Terhadap nasabah yang eligible dengan PP 47 sudah diimplementasikan. Untuk yang ini (jumlah nasabahnya dan nilai kreditnya) belum bisa dikomunikasikan," ujar Supari. Lebih lanjut dalam hal tersebut, Mahendra menjelaskan dampak positif akan terjadi bagi kedua belah pihak, yakni pihak bank sebagai pemberi pinjaman, dan dari sisi nasabahnya karena catatannya menjadi bersih kembali. (Yetede)

Tahun 2025 menjadi tantangan besar bagi pemerintah dan Bank Indonesia (BI) dengan tingginya utang jatuh tempo. Kepala Ekonom BCA, David Sumual, mencatat bahwa Surat Rupiah Bank Indonesia (SRBI) yang jatuh tempo tahun ini mencapai Rp 922,4 triliun, dengan puncaknya pada kuartal II dan III 2025. Sementara itu, utang pemerintah yang jatuh tempo mencapai Rp 800,33 triliun, terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) Rp 705,5 triliun dan pinjaman Rp 94,83 triliun.

Kondisi fiskal Indonesia pada 2025 menghadapi tantangan serius akibat target penerimaan negara 2024 yang meleset dan penundaan kenaikan tarif PPN menjadi 12%. Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan, mengakui penerimaan negara pada 2024 tetap tumbuh meskipun tidak mencapai target, sementara pemerintah menghadapi kekurangan potensi penerimaan sebesar Rp 75 triliun akibat kebijakan PPN.

Utang luar negeri Indonesia per akhir Oktober 2024 sebesar 423,4 miliar dollarAS, meningkat 7,7 persen dibandingkan dengan periode sama tahun sebelumnya. Peningkatan utang luar negeri pada bank sentral terjadi seiring dengan upaya untuk stabilisasi nilai tukar rupiah. Secara keseluruhan, struktur utang luar negeri (ULN) Indonesia terdiri dari utang pemerintah, bank sentral, dan swasta. Per Oktober 2024, posisi ULN pemerintah tercatat 201,1 miliar dollar AS atau setara Rp 3.217,6 triliun. Kendati turun 1,5 persen secara bulanan, ULN pemerintah tersebut tumbuh 8,6 persen secara tahunan. Di sisi lain, posisi ULN swasta tercatat 195,1 miliar dollar AS atau setara Rp 3.121,6 triliun. Selain turun 0,8 persen dibandingkan dengan September 2024 yang sebesar 196,7 miliar dollar AS atau setara Rp 3.147,2 triliun, ULN swasta juga terkontraksi 1,4 persen secara tahunan.

Ekonom senior dan Associate Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia,Ryan Kiryanto, Selasa (17/12/2024), berpendapat, penurunan ULN tersebut, antara lain, dipengaruhi oleh faktor musiman menjelang tutup tahun. Sebab, perilaku ULN cenderung sejalan dengan proyek-proyek, baik yang melibatkan perusahaan swasta maupun pemerintah. ”Ini sudah mau tutup buku. Biasanya, kan, proyek-proyek sudah mulai berkurang sehingga biasanya penarikan ULN juga berkurang,” katanya. Sebaliknya, Ryan melanjutkan, kebutuhan pinjaman luar negeri akan kembali meningkat pada awal tahun sejalan dengan berjalannya kembali proyek-proyek pembangunan. Dengan demikian, penurunan ULN tersebut kemungkinan hanya bersifat sementara. Berdasarkan data BI, penurunan posisi ULN secara bulanan bersumber dari turunnya posisi pinjaman dan utang. Pemanfaatan ULN pemerintah diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor prioritas, antara lain jasa kesehatan dan kegiatan sosial, 21 persen dari total ULN pemerintah. Selain itu, pinjaman luar negeri juga diarahkan ke sektor administrasi pendidikan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib dengan porsi 19,1 persen, jasa pendidikan 16,8 persen, dan konstruksi 13,5 persen. Adapun posisi ULN pemerintah memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa 99,9 persen dari total ULN pemerintah. Menurut Ryan, pemanfaatan pinjaman luar negeri seharusnya untuk mendukung proyek-proyek strategis pemerintah berjangka waktu panjang, terutama yang tidak mampu dibiayai sepenuhnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebaliknya, kebutuhan jaminan dan bantuan sosial dapat dipenuhi melalui penerimaan domestik. (Yoga)

Tawaran menggiurkan dari pinjaman daring—sering disebut pinjaman online atau pinjol—sering kali menjadi jebakan bagi para peminjam. Tak jarang, korban pinjol merasa tertekan hingga memilih jalan pintas untuk mengakhiri hidup.

Pada Selasa (17/12/2024) siang, suasana sepi menyelimuti sebuah rumah sederhana di Dusun Sumberejo, Desa Manggis, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Rumah berbahan batako yang terletak di pinggir jalan itu tampak tertutup rapat. Di terasnya, garis polisi terikat dari satu tiang ke tiang lainnya. Sebuah poster yang bertuliskan “Keluarga Ini Kurang Mampu Penerima Bansos: PKH (Program Keluarga Harapan) dan BPNT (Bantuan Pangan Nontunai)” terpasang di kaca jendela.

Bangunan kecil berukuran sekitar 6 meter x 3 meter itu adalah rumah D (31) dan istrinya, A (29). Beberapa hari sebelumnya, keluarga ini mencoba mengakhiri hidup bersama dua anak mereka.

D, A, dan putra sulung mereka, MNP (8), yang masih duduk di kelas II sekolah dasar, berhasil diselamatkan. Namun, anak bungsu mereka, MRS (2), meninggal dunia dan telah dimakamkan setelah menjalani proses autopsi pada Jumat (13/12) malam.

Ketika Kompas mencoba menemui kerabat korban di rumah orangtua mereka, suasana duka masih terasa. Bunga tabur yang sudah layu terlihat berserakan di halaman. Seorang kerabat yang sempat menyambut menyatakan enggan diwawancarai.

Berita mengenai tindakan nekat keluarga kecil ini telah menyebar luas. Meski demikian, tidak ada informasi pasti apakah tekanan dari pinjaman online menjadi penyebab tindakan tersebut. Beberapa tetangga mengaku mendengar kabar terkait pinjol, tetapi tidak mengetahui masalah detailnya.

”Kabarnya sih karena pinjol, tetapi saya tidak tahu pasti. Mereka tidak pernah bercerita kalau punya masalah,” ujar salah satu tetangga yang enggan disebut namanya.

Menurut tetangga, D dan A menghidupi keluarga mereka dengan membuka warung kelontong. D juga bekerja sebagai buruh tani, sebagaimana sebagian besar warga Dusun Sumberejo yang bermata pencaharian sebagai petani tebu dan nanas.

Kepala Desa Manggis, Katiran, membenarkan bahwa keluarga D menerima bantuan sosial dari pemerintah. Ia menjelaskan bahwa D berasal dari Mojoroto, Kota Kediri, dan bekerja sebagai buruh tani, sementara A adalah penduduk asli desa tersebut yang membuka usaha warung kelontong.

Namun, Katiran belum mengetahui secara pasti motif keluarga ini mencoba mengakhiri hidup. Setelah ditemukan dalam kondisi lemas, mereka segera dilarikan ke rumah sakit dan hingga kini masih menjalani perawatan.

”Korban katanya meminjam uang sebesar Rp 5 juta, tetapi hanya menerima Rp 3 juta,” ungkap Katiran.

Kasus ini menjadi pengingat betapa pentingnya kesadaran terhadap risiko pinjaman online, yang sering kali memberikan tekanan besar bagi keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas.

(Yoga)