Labirin | News & Update

;

Utang

( 374 )

Rencana BI Borong SBN Masih Diragukan Pasar

HR1 03 Mar 2025 Kontan

Rencana pendanaan program 3 juta rumah melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) oleh pemerintah dan pembeliannya oleh Bank Indonesia (BI) menimbulkan perdebatan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati belum mengungkap jumlah pasti SBN yang akan diterbitkan, sementara Gubernur BI Perry Warjiyo telah menyatakan kesediaan BI untuk membelinya di pasar sekunder.

Namun, Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif Celios, menilai langkah ini mengancam independensi BI, yang seharusnya hanya membeli SBN untuk menstabilkan nilai tukar rupiah, bukan untuk mendanai program pemerintah. Bhima khawatir kebijakan ini akan menekan neraca keuangan BI, sebagaimana yang terjadi saat burden sharing pandemi Covid-19.

Myrdal Gunarto, Global Market Economist Maybank Indonesia, menyarankan pemerintah mencari pendanaan melalui mekanisme pasar, karena BI seharusnya menjadi the last resort dalam kebijakan moneter.

Sementara itu, Ronny P. Sasmita, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution, mempertanyakan urgensi program 3 juta rumah di tengah daya beli masyarakat yang melemah. Ia juga mengkhawatirkan potensi bubble property, seperti yang terjadi dalam krisis finansial global AS akibat subprime mortgage.

Dengan kondisi fiskal yang sudah ketat, penerbitan SBN untuk perumahan justru bisa memperburuk situasi ekonomi. Padahal, UU PPSK hanya mengizinkan BI membeli SBN di pasar primer untuk situasi yang benar-benar membahayakan perekonomian nasional.

Sosial, Budaya, dan Demografi

Ancaman Lonjakan Bunga Utang: Indonesia Harus Waspada

HR1 27 Feb 2025 Kontan

Pembayaran bunga utang Indonesia menjadi sorotan United Nations Development Programme (UNDP) dan para ekonom, karena porsinya terhadap pendapatan negara semakin besar. Menurut APBN 2025, Indonesia harus membayar bunga utang sebesar Rp 552,85 triliun, atau 18,40% dari total pendapatan negara sebesar Rp 3.004,55 triliun. Rasio ini meningkat drastis dibandingkan 10,43% pada 2015, dengan angka tertinggi terjadi pada 2020 sebesar 19,28%.

Ekonom Wijayanto Samirin dari Universitas Paramadina mengingatkan bahwa tingginya debt service ratio (DSR) Indonesia, yang diperkirakan mencapai 45% pada 2025-2026, jauh di atas angka aman 25%-30%. Jika tren ini berlanjut, investor bisa menganggap Indonesia sebagai negara berisiko tinggi, sehingga sulit mendapatkan pinjaman baru.

Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), menilai bahwa beban bunga utang yang tinggi dapat mempersempit ruang fiskal, sehingga APBN tidak optimal dalam menyediakan layanan publik seperti kesehatan dan perumahan. Ia juga memperingatkan risiko debt overhang, yaitu kondisi di mana utang tidak lagi mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi malah menjadi beban yang menghambat pencapaian target pertumbuhan 8%.

Di sisi lain, Myrdal Gunarto, Global Market Economist Maybank Indonesia, berpendapat bahwa porsi bunga utang dalam APBN 2025 masih dalam batas aman, tetapi pemerintah tetap harus menjaga stabilitas ekonomi. Jika tidak, defisit bisa meningkat dan mendorong utang yang lebih besar, yang pada akhirnya memperparah rasio pembayaran bunga utang.

Pembayaran bunga utang yang tinggi menjadi tantangan serius bagi Indonesia, terutama dalam menjaga keseimbangan fiskal dan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah perlu mengelola utang dengan lebih hati-hati, agar tidak membebani APBN dan tetap bisa memenuhi kebutuhan pembangunan nasional.

Politik dan Birokrasi

Utang Pemerintah Naik, Waspada Risiko Fiskal

HR1 21 Feb 2025 Kontan

Rasio utang pemerintah Indonesia kembali meningkat pada 2024 mencapai 39,36% dari PDB, mendekati level awal pandemi Covid-19 pada 2020. Staf Ahli Menteri Keuangan Parjiono menegaskan pentingnya pengelolaan utang yang hati-hati dan prudent untuk menjaga stabilitas fiskal.

Meskipun masih di bawah batas aman 60% dari PDB menurut UU No. 17 Tahun 2023, terdapat kekhawatiran terkait menurunnya rasio pendapatan negara terhadap PDB menjadi 12,84%. Ahmad Nawardi, Ketua Komite IV DPD RI, menyatakan bahwa penerimaan negara sebesar Rp 3.005,1 triliun di APBN 2025 sulit tercapai karena beberapa kebijakan, seperti pengelolaan dividen BUMN oleh Danantara, gagalnya implementasi Coretax DJP, dan batalnya kenaikan PPN 12%.

Di sisi lain, belanja negara tetap tinggi di Rp 3.621,3 triliun, sehingga defisit anggaran berisiko melebar dari target Rp 616,2 triliun (2,53% PDB). Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan rasio utang Indonesia akan terus berada di kisaran 40% dari PDB hingga 2028.

Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, memprediksi pertumbuhan ekonomi 2025 bisa turun di bawah 5%, lebih rendah dari target 5,2% di APBN. Jika defisit semakin lebar, rasio utang terhadap PDB dapat mencapai 40%, melebihi target APBN sebesar 38,7%.

Ia menyarankan agar Pemerintahan Prabowo Subianto meninjau ulang kebijakan fiskalnya, seperti memoderasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), memangkas setoran dividen ke Danantara, merancang efisiensi APBN yang lebih realistis, serta menunda megaproyek IKN untuk mengurangi tekanan fiskal.

Politik dan Birokrasi

Penerimaan Negara Turun, Defisit Anggaran di Luar Perkiraan

HR1 19 Feb 2025 Kontan

Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 berisiko melebar, akibat beberapa kebijakan pemerintah yang berpotensi mengganggu penerimaan negara. Ahmad Nawardi, anggota Komite IV DPD RI, menyampaikan peringatan mengenai potensi penerimaan negara yang sulit mencapai target Rp 3.005,1 triliun. Hal ini dipicu oleh kebijakan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) yang menyebabkan dividen dari 65 BUMN tidak masuk ke kas negara, serta masalah dalam implementasi sistem administrasi pajak baru (Coretax) yang mengakibatkan penurunan penerimaan pajak yang signifikan.

Selain itu, pembatalan kenaikan tarif PPN juga mempengaruhi penerimaan pajak. Di sisi belanja, realokasi anggaran yang mencapai Rp 306,70 triliun dikhawatirkan akan mengganggu pelaksanaan program-program kementerian dan lembaga.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui adanya risiko melebarinya defisit, yang diperkirakan bisa mencapai Rp 616,19 triliun atau 2,53% dari PDB. Namun, ia tidak memberikan komentar lebih lanjut mengenai hal tersebut.

Badiul Hadi, peneliti FITRA, memperkirakan defisit anggaran bisa melonjak hingga 2,7%-3% dari PDB, yang akan memaksa pemerintah untuk meningkatkan utang demi menutupi kebutuhan belanja. Sementara itu, Bhima Yudhistira dari Celios juga memprediksi defisit akan melampaui target dan memperburuk beban utang pemerintah, terutama dengan meningkatnya imbal hasil surat utang.

Politik dan Birokrasi

Pemangkasan Anggaran Belum Matang, Risiko Besar?

HR1 18 Feb 2025 Kontan (H)

Arah kebijakan ekonomi Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto masih dinilai belum jelas, terutama terkait rencana efisiensi anggaran sebesar US$ 44 miliar (Rp 750 triliun). Dari jumlah tersebut, US$ 24 miliar akan dialokasikan untuk program makan bergizi gratis, sementara US$ 20 miliar akan diserahkan ke BPI Danantara.

Namun, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara belum memberikan klarifikasi terkait sumber efisiensi anggaran ini, mengingat APBN selalu mengalami defisit dan pemerintah masih bergantung pada penarikan utang.

Ketidakjelasan ini memicu kekhawatiran investor dan pebisnis. Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menyatakan bahwa angka penghematan yang diumumkan muncul secara tiba-tiba dan sulit terwujud, terutama target dividen BUMN Rp 300 triliun. Menurutnya, target Rp 110 triliun saja sudah cukup optimistis mengingat kondisi ekonomi yang masih menantang.

Sementara itu, Direktur Eksekutif CORE, Mohammad Faisal, menyoroti alokasi dana untuk Danantara, yang meskipun bertujuan mengurangi ketergantungan pada asing, masih memiliki banyak pertanyaan soal tata kelolanya. Jika tidak dikelola dengan baik, Faisal memperingatkan potensi kebocoran anggaran, korupsi, dan dampak negatif terhadap perekonomian.

Ketidakpastian ini memperbesar risiko bagi perekonomian. Oleh karena itu, diperlukan komunikasi yang lebih jelas dan transparan agar kebijakan penghematan ini benar-benar memberikan manfaat bagi negara.

Ekonomi

Langkah Perbankan Naasional Dalam Mencari Sumber Dana Semakin Seragam

KT1 17 Feb 2025 Investor Daily (H)

Langkah perbankan nasional dalam mencari sumber dana semakin seragam. Di tengah kondisi likuiditas yang ketat, surat utang menjadi salah satu pilihan perbankan untuk memenuhi kebutuhan dana dalam ekspansi kredit. Sepanjang 2024, sumber dana non dana pihak ketiga (DPK) industri perbankan mencapai Rp662,25 triliun, meningkat 12,38% secara tahunan (year on year/yoy). Pertumbuhan tersebut sejalan dengan strategi bank dalam memenuhi pendanaan ketika pengetatatn likuiditas masih menjaid tantangan. Tahun ini pun diperkirakan masih akan ramai perbankan yang akan mencari sumber dana non DPK, seperti penerbitan surat utang atau sumber lainnya. Hal itu dilakukan untuk diversifikasi sumber pendanaan perbankan selain simpanan masyarakat.

Berdasarkan data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), komposisi sumber dana non DPK dikontribusikan oleh pinjaman diterima sebesar Rp411,34 triliun atau 62,11% dari total Kemudian, surat berharga yang diterbitkan perbankan senilai Rp148,19 triliun pada 2024 dengan komposisi 22,38%, serta kewajiban bank lain senilai Rp102,73 triliun atau berkontribusi 15,51%. Hingga akhir 2024, porsi pendanaan non DPK sebesar 7,49% terhadap total DPK yang senilai Rp8,837,24 triliun. Sumber dana non DPL menjadi alternatif bagi perbankan dalam medukung penyaluran kredit. Pemanfaatan pendanaan nn DPK masih didominasi oleh kelompok bank skala besar dan menegah sebagai bagian dari diversifikasi. (Yetede)

Ekonomi

Himbara Mulai Hapus Tagih Utang Macet UMKM

KT1 28 Jan 2025 Investor Daily H

OJK menjelaskan bahwa bank-bank pelat merah sudah mulai mengimplmentasikan penghapustagihan piutang macet dari UMKM. Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan, saat ini implementasi dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang penghapusan utang macet UMKM sedang berlangsung dan memang sudah terlaksana dalam jumlah tertentu pada tahap awal ini. Namun, sebagian asesmen dari bank-bank kepada portfolio yang terkait kredit macet UMKM. Seperti yang disampaikan OJK, DIrektur Bisnis Mikro PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI Supari juga mengatakan telah melakukan penghapusan tagihanpiutang macet UMKM tersebut. Meskipun, ia enggan menyebutkan jumlah nasabah yang telah menerima program tersebut. "Terhadap nasabah yang eligible dengan PP 47 sudah diimplementasikan. Untuk yang ini (jumlah nasabahnya dan nilai kreditnya) belum bisa dikomunikasikan," ujar Supari. Lebih lanjut dalam hal tersebut, Mahendra menjelaskan dampak positif akan terjadi bagi kedua belah pihak, yakni pihak bank sebagai pemberi pinjaman, dan dari sisi nasabahnya karena catatannya menjadi bersih kembali. (Yetede)

Ekonomi

Utang Jumbo Jatuh Tempo Jadi Alarm Bahaya

HR1 13 Jan 2025 Kontan (H)

Tahun 2025 menjadi tantangan besar bagi pemerintah dan Bank Indonesia (BI) dengan tingginya utang jatuh tempo. Kepala Ekonom BCA, David Sumual, mencatat bahwa Surat Rupiah Bank Indonesia (SRBI) yang jatuh tempo tahun ini mencapai Rp 922,4 triliun, dengan puncaknya pada kuartal II dan III 2025. Sementara itu, utang pemerintah yang jatuh tempo mencapai Rp 800,33 triliun, terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) Rp 705,5 triliun dan pinjaman Rp 94,83 triliun.

David memperingatkan risiko crowding out, yakni perebutan likuiditas antara pasar SBN dan SRBI, yang dapat memperketat likuiditas domestik. Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, menyoroti penurunan kepemilikan asing pada SRBI menjadi 24,27%, yang dapat memicu pelemahan nilai tukar rupiah jika terjadi arus keluar modal. Ia juga memperkirakan kenaikan imbal hasil SRBI dan SBN, dengan yield SBN tenor 10 tahun diproyeksikan naik menjadi 7,3% pada kuartal II 2025.

Ketidakpastian global, termasuk kebijakan perdagangan Presiden terpilih AS, Donald Trump, turut memperburuk situasi, sehingga biaya berutang menjadi mahal. Josua juga menyoroti tantangan menarik investor asing akibat penguatan dolar AS dan premi risiko yang tinggi.

Meski demikian, Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Suminto, menegaskan bahwa pemerintah menerapkan pengelolaan utang yang berhati-hati dengan menjaga risiko nilai tukar, suku bunga, dan refinancing tetap terkendali. Pemerintah juga berkomitmen menjaga stabilitas pasar keuangan, termasuk pasar SBN, untuk menghadapi kondisi global yang dinamis.

Diharapkan, katalis positif seperti investasi dan kenaikan harga komoditas (CPO, cokelat, kopi) dapat membantu mendukung stabilitas ekonomi di tengah tekanan berat tersebut.

Politik dan Birokrasi

Penerimaan Pajak Melemah, Utang Jadi Jalan Keluar

HR1 04 Jan 2025 Kontan

Kondisi fiskal Indonesia pada 2025 menghadapi tantangan serius akibat target penerimaan negara 2024 yang meleset dan penundaan kenaikan tarif PPN menjadi 12%. Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan, mengakui penerimaan negara pada 2024 tetap tumbuh meskipun tidak mencapai target, sementara pemerintah menghadapi kekurangan potensi penerimaan sebesar Rp 75 triliun akibat kebijakan PPN.

Untuk menutup defisit anggaran, Suryo Utomo, Dirjen Pajak, menegaskan akan memprioritaskan strategi ekstensifikasi dan intensifikasi guna memperluas basis pajak. Target penerimaan negara tahun 2025 dipatok pada rekor Rp 3.005,13 triliun, namun pemerintah harus berpacu dengan waktu untuk mencapainya.

Raden Agus Suparman, Konsultan Pajak Botax Consulting, memprediksi pemerintah akan menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) sebagai opsi utama menutupi defisit. Namun, ia juga menyoroti potensi penerimaan dari sistem pajak baru Coretax, yang diperkirakan dapat meningkatkan penerimaan hingga Rp 48 triliun, serta dari pajak karbon yang memiliki potensi Rp 23 triliun, meskipun regulasi teknisnya masih belum rampung.

Sementara itu, Prianto Budi Saptono, Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute, menjelaskan bahwa pemerintah memiliki landasan hukum melalui Pasal 12 UU No. 17 Tahun 2003 untuk menutup defisit APBN hingga batas maksimal 3% dari PDB, dengan utang maksimal 60% dari PDB.

Dengan langkah ini, pemerintah berusaha menjaga stabilitas fiskal meskipun harus menghadapi berbagai risiko, termasuk melemahnya daya beli masyarakat dan tantangan ekonomi global.

Ekonomi

Naiknya Utang Luar Negeri Sebesar 7,7 Persen

KT3 18 Dec 2024 Kompas

Utang luar negeri Indonesia per akhir Oktober 2024 sebesar 423,4 miliar dollarAS, meningkat 7,7 persen dibandingkan dengan periode sama tahun sebelumnya. Peningkatan utang luar negeri pada bank sentral terjadi seiring dengan upaya untuk stabilisasi nilai tukar rupiah. Secara keseluruhan, struktur utang luar negeri (ULN) Indonesia terdiri dari utang pemerintah, bank sentral, dan swasta. Per Oktober 2024, posisi ULN pemerintah tercatat 201,1 miliar dollar AS atau setara Rp 3.217,6 triliun. Kendati turun 1,5 persen secara bulanan, ULN pemerintah tersebut tumbuh 8,6 persen secara tahunan. Di sisi lain, posisi ULN swasta tercatat 195,1 miliar dollar AS atau setara Rp 3.121,6 triliun. Selain turun 0,8 persen dibandingkan dengan September 2024 yang sebesar 196,7 miliar dollar AS atau setara Rp 3.147,2 triliun, ULN swasta juga terkontraksi 1,4 persen secara tahunan.

Ekonom senior dan Associate Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia,Ryan Kiryanto, Selasa (17/12/2024), berpendapat, penurunan ULN tersebut, antara lain, dipengaruhi oleh faktor musiman menjelang tutup tahun. Sebab, perilaku ULN cenderung sejalan dengan proyek-proyek, baik yang melibatkan perusahaan swasta maupun pemerintah. ”Ini sudah mau tutup buku. Biasanya, kan, proyek-proyek sudah mulai berkurang sehingga biasanya penarikan ULN juga berkurang,” katanya. Sebaliknya, Ryan melanjutkan, kebutuhan pinjaman luar negeri akan kembali meningkat pada awal tahun sejalan dengan berjalannya kembali proyek-proyek pembangunan. Dengan demikian, penurunan ULN tersebut kemungkinan hanya bersifat sementara. Berdasarkan data BI, penurunan posisi ULN secara bulanan bersumber dari turunnya posisi pinjaman dan utang. Pemanfaatan ULN pemerintah diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor prioritas, antara lain jasa kesehatan dan kegiatan sosial, 21 persen dari total ULN pemerintah. Selain itu, pinjaman luar negeri juga diarahkan ke sektor administrasi pendidikan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib dengan porsi 19,1 persen, jasa pendidikan 16,8 persen, dan konstruksi 13,5 persen. Adapun posisi ULN pemerintah memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa 99,9 persen dari total ULN pemerintah. Menurut Ryan, pemanfaatan pinjaman luar negeri seharusnya untuk mendukung proyek-proyek strategis pemerintah berjangka waktu panjang, terutama yang tidak mampu dibiayai sepenuhnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebaliknya, kebutuhan jaminan dan bantuan sosial dapat dipenuhi melalui penerimaan domestik. (Yoga)