Masyarakat tak hanya menggunakan produk dan layanan jasa keuangan untuk bertransaksi dan berinvestasi, tetapi juga sebagai alternatif mendapatkan pembiayaan. Layanan fintech peer to peer (P2P) lending atau pinjaman daring dan buy now pay later menjadi dua produk pembiayaan atau pinjaman yang naik daun belakangan ini. OJK mencatat, baki debet kredit buy now pay later (BNPL) berdasarkan data di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) per April 2025, tumbuh 26,59 % secara tahunan menjadi Rp 21,35 triliun. Jumlah rekening mencapai 24,36 juta rekening. Sementara, pembiayaan BNPL oleh perusahaan pembiayaan pada April 2025 meningkat 47,11 % secara tahunan menjadi Rp 8,24 triliun. Nonperformance finance (NPF) kotornya adalah 3,78 %. Pada industri pinjaman daring (pindar) saldo pembiayaan di April 2025 tumbuh 29,01 % secara tahunan menjadi Rp 80,94 triliun. Tingkat risiko kredit macet secara agregat (TWP90) adalah 2,93 %.

Ini menunjukkan, terjadi peningkatan pembiayaan dua produk itu ke masyarakat. Masyarakat yang mendapat pembiayaan perlu memahami dan menyadari bahwa dana tersebut bersifat utang yang wajib dikembalikan sesuai perjanjian yang disepakati. Pengelolaan utang harus dilakukan secara bijak dan bertanggung jawab dimana total cicilan utang yang dimiliki tidak melebihi 30-35 % dari penghasilan bulanan. Agar utang yang diambil dapat dikategorikan sebagai utang sehat, masyarakat dapat menerapkan prinsip 4P (purpose, plan, proportion, dan preparedness). Purpose berarti tujuan utang harus jelas dan produktif. Rencana pelunasan utang dilakukan secara terstruktur (plan). Jika harus berutang, proporsi utang sesuai kemampuan finansial (proportion). Perlu rencana yang matang dan persiapan untuk menghadapi kondisi risiko gagal bayar di kemudian hari (preparedness) dengan mencadangkan tambahan dana darurat sebagai back up gagal bayar cicilan utang di masa mendatang. (Yoga)

Pemerintah Indonesia akan menghadapi lonjakan kewajiban utang jatuh tempo, khususnya Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 178,9 triliun pada Juni 2025, yang merupakan angka tertinggi sepanjang tahun ini. Sebagai perbandingan, jumlah utang jatuh tempo pada Mei dan Juli masing-masing hanya Rp 42,4 triliun dan Rp 34,7 triliun.

OJK meminta lembaga jasa keuangan terus mencermati kemampuan bayar debitor sembari tetap melakukan asesmen atas berbagai risiko ke depan. Ini mempertimbangkan kondisi ketidakpastian yang dipicu dinamika perdagangan global, geopolitik dan suku bunga tinggi. Demikian disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) Mei 2025, secara virtual, Senin (2/6). Ia mengingatkan berbagai risiko yang muncul akibat perlambatan ekonomi, tingginya suku bunga, dan dinamika global lainnya, seperti perundingan dagang AS. ”Maka, perlu terus dicermati dampak hal tersebut kepada kinerja debitor dan sektor jasa keuangan Indonesia. Lembaga Jasa Keuangan diminta untuk terus melakukan asesmen komprehensif agar kedepan mampu mengambil langkah mitigasi yang diperlukan,” katanya.

Merujuk data Statistik Utang Luar Negeri Indonesia, posisi utang luar negeri Indonesia pada triwulan I-2025 sebesar 430,4 miliar USD atau Rp 7.015 triliun setara kurs Rp 16.300 per USD, tumbuh 6,4 % secara tahunan, lebih tinggi dibanding triwulan IV-2024 yang tumbuh 4,3 %. Hampir separuhnya berasal dari utang pemerintah yang tercatat sebesar 206,9 miliar USD atau Rp 3.372 triliun. Posisi utang pemerintah pada triwulan I-2025 meningkat 7,6 % secara tahunan, lebih tinggi dibanding triwulan IV-2024 yang tumbuh 3,3 %. Sementara, total utang pemerintah yang jatuh tempo pada 2025 mencapai Rp 800,33 triliun. Puncak pembayaran utang atau pembayaran tertinggi selama tahun ini diperkirakan terjadi pada Juni dengan total Rp 178,9 triliun. Di sisi lain, posisi utang luar negeri swasta pada triwulan I-2025 tercatat sebesar 195,5 miliar USD atau Rp 3.186 triliun, terkontraksi 1,2 % secara tahunan.

Hal ini malah lebih rendah dibanding kontraksi pada triwulan sebelumnya, di 1,6 %. Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede menyampaikan, utang luar negeri pemerintah masih didominasi oleh Surat Berharga Negara (SBN) yang cenderung dimiliki investor asing, sehingga rentan terjadi tren pembalikan arus keluar seketika apabila terjadi perubahan sentimen pasar global. ”Ketika sentimen risk-off meningkat akibat eskalasi perang dagang atau geopolitik, investor asing dapat menarik dana dari pasar SBN Indonesia, memicu pelemahan rupiah dan tekanan terhadap APBN melalui beban pembayaran utang yang meningkat,” katanya. Risiko lebih tinggi justru mengancam sektor swasta, terutama perusahaan non lembaga keuangan yang masih mengandalkan pasar domestik dan memiliki pendapatan dalam rupiah, tapi memiliki utang dalam bentuk dollar. (Yoga)

Nilai utang pemerintah Indonesia terus meningkat dan telah menembus rekor baru, diperkirakan mencapai Rp 9.105,09 triliun per April 2025. Meskipun rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 37,4% masih di bawah ambang batas aman 60% sesuai Undang-Undang Keuangan Negara, tren kenaikannya menimbulkan kekhawatiran fiskal ke depan.

Pemerintah Indonesia tengah mempercepat penerbitan surat utang negara (SUN) dalam denominasi valuta asing (valas) dengan mengusulkan diversifikasi instrumen pembiayaan APBN melalui penerbitan global bond dalam bentuk dimsum bond (dalam yuan) dan kangaroo bond (dolar Australia). Wakil Menteri Keuangan, Thomas Djiwandono, menyatakan bahwa langkah ini bertujuan memperluas basis investor dan mengelola portofolio utang dengan risiko terkendali di tengah dinamika pasar keuangan global, khususnya volatilitas dolar AS. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Suminto, menambahkan bahwa diversifikasi mata uang ini relevan untuk menekan biaya pembiayaan.

Keputusan Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan menjadi 5,5% memberikan dampak positif bagi pasar surat utang. Kebijakan ini berhasil mendorong kenaikan harga surat utang di pasar sekunder serta menurunkan biaya penerbitan obligasi (cost of fund), yang diharapkan mendorong penerbitan obligasi baru, terutama oleh sektor swasta.

Pemerintah menyerap dana lebih tinggi dari target yang ditetaokan pada lelang Surat Berhara Negara (SUN) pada Selasa (20/5/2025), imbas  tingginya penawaran. Pemerintah menyerap dana sebesat Rp 28 triliun dari target awal Rp26 triliun. Berdasarkan keterangan pers Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (DJPPR Kemenkeu), Rabu (21/5/2025), total penawaran yang masuk mencapai Rp 108,33 triliun, lebih tinggi dari lelang SUN sebelumnya sebesar Rp 80,85 triliun. Penawaran masuk tertinggi tercatat untuk seri FR0104 (pembukaan kembali) yang mencapai Rp46,74 triliun. Pemerintah memenangkan nominal sebesar Rp8,3 triliun untuk seri yang jatuh tempo pada 15 Juli 2030 ini, dengan imbal hasil (yield) rata-rata tertimbang yang dimenangkan 6,47995%. Selanjutnya, penawaran yang tinggi juga tercatat untuk seri FR0103 (pembukaan kembali), meski nilainya  lebih rendah yakni Ro39,26 triliun. Namun, pemerintah dari seri ini, senilai Rp8,75 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan 6,85632% dengan jatuh tempo 15 Juli 2023. Di luar dua seri itu, SUN lainnya mencatatkan penawaran masuk di bawah Rp 10 triliun. (Yetede)

Kepala Badan kebijakan Fiskal Kementrian Keuangan (BKF Kemenkeu) Febri Kacaribu mengatakan, minat investor terhadap Surat Berharga Negara (SBN) makin tinggi di tengah gejolak perekonomian global. Hal itu mencerminkan investor makin percaya terhadap fiskal dan perekonomian Indonesia secara keseluruhan. "Dibandingkan awal tahun, imbal hasil (yield) SBN 10 tahun kita masih rendah. Ini banyak terjadi khususnya dalam satu bulan terakhir," kata Febrio. Adapun Yield SBN 10 tahun turun 2 basis poin (bps) menjadi 7,00% secara tahun berjalan  (year-to-year/ytd) pada kuartal 1-2025. Meski sempat naik setelah pengumuman tarif resiprokal AS, yield kembali turun sebesar 4,5 bps ke level 6,98% pada 22 April 2025. Mengingat hubungan terbaik antara harga SUN dan yield, maka penurunan yield menunjukkan minat investor yang tetap tinggi terhadap obligasi Pemerintah Indonesia. Febrio optimistis kepercayaan investor terhadap intrusmen utang pemerintah Indonesia didorong oleh perbaikan kinerja fiskal dan ekonomi. Dari segi fiskal, pendapatan negara menunjukkan pemulihan utamanya melalui penerimaan pajak, pendapatan negara menunjukkan pemuliha  utamanya melalui penerangan pajak. (Yetede)

Bagaikan unta masuk ke lubang jarum, pemerintah tengah mengadapi tantangan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% dalam  jangka panjang. Dari sisi kebijakan fiskal, kinerja rasio pajak yang masih rendah  dan utang akan menjadi penghambat untuk mencapai target ekonomi yang  sudah ditetapkan. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, posisi utang hingga akhir Januari 2025 sebesar Rp8.909,13 triliun. Dengan angka tersebut maka rasio utang Indonesia sebesar 39,6% dari PDB. Realisasi utang yang tinggi akan menjadi beban terhadap kondisi fiskal dan menambahkan ketergantungan terhadap pembiayaan dari luar negeri. "Rasio utang di angka yang masih tinggi, sehingga banyak hal yang harus dianalist terkait sumber pembiayaan dan belanja negara," kata pakar ekonomi dari fakultas Ekonomi dan Bisnis Unversitas Airlangga Tika Widiastuti. Mengutip data BPS, pertumbuhan ekonomi pada kuartal 1-2025 sebesr 4,87%. Jika dibandingkan dengan kuartal sebelumya, pertumbuhan tersebut terjadi kontraksi 0,98%. Pada kuartal 1-2025 perekonomian Indonesia berdasarkan besaran PDB atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan mencapai Rp3.264,9. (Yetede)