Utang pemerintah terus menumpuk. Per akhir Juni 2024, posisi utang pemerintah mencapai Rp 8.444,87 triliun. Berdasarkan dokumen anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), level utang pemerintah itu bertambah Rp 91,85 triliun atau tumbuh 1,09% dibandingkan posisi akhir Mei 2024 yang sebesar Rp 8.353,02 triliun. Adapun rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 39,13%. Angka ini juga meningkat dari rasio utang terhadap PDB bulan sebelumnya yang sebesar 38,71%. Angka ini juga nyaris mendekati level 40%, seperti saat pandemi Covid-19 di mana rasio utang terhadap PDB per Desember 2021 di level 40,74%. Memang, rasio utang per akhir Juni 2024 yang sebesar 39,13% terhadap PDB diklaim tetap terjaga di bawah batas aman 60% PDB sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Namun kondisi ini tetap perlu menjadi perhatian agar pemerintah berhati-hati dalam mengelola utang. Lampu kuning pengelolaan utang juga disoroti sejumlah ekonom. Direktur Riset Bidang Makroekonomi dan Kebijakan Fiskal Moneter Core Indonesia, Akhmad Akbar Susanto menilai, jika menggunakan indikator rasio utang pemerintah terhadap PDB memang masih aman.

Bukan hanya itu, angka ini juga melebihi batas yang ditetetapkan International Debt Relief yang rentang 92%-167%. "Jadi kalau kita melihat indikator-indikator di situ, [utang] kita sudah enggak aman," ujar Akbar, belum lama ini. Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Anggawira, juga ikut menyoroti posisi utang pemerintah. Meski rasio utang saat ini disebut-sebut masih aman, menurut dia, pemerintah harus melihat dari indikator lain seperti yang ditetapkan IMF. "Utang jangan dilihat secara parsial. mungkin dalam ukuran-ukuran tertentu masih dianggap aman. Tetapi ada ukuran lain yang dianggap (utang) kita sudah masuk lampu kuning," ujar dia, kemarin. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai rasio utang pemerintah masih di batas aman, yang mengindikasikan pengelolaan utang masih prudent. Namun arah rasio utang terhadap PDB tergantung proyeksi defisit fiskal ke depan. "Apabila defisit fiskal masih terjaga di bawah 3% terhadap PDB, kami melihat untuk rasio utang terhadap PDB masih tetap stabil," kata dia, kemarin. Hanya saja, Josua melihat, beban pembayaran utang masih cukup tinggi pada 2025 hingga 2026. Namun setelah itu, beban pembayaran utang pemerintah cenderung rendah. Kendati begitu, dia mengingatkan bahwa kenaikan utang seharusnya diikuti dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia, mengingat akan menjadi salah satu hal yang dilihat lembaga rating internasional. 

Utang negara dan defisit anggaran beberapa waktu terakhir menjadi bahan perbincangan karena dikaitkan dengan kebijakan keuangan pemerintahan baru di bawah Prabowo-Gibran. Presiden Jokowi perlu menambah jumlah wakil menkeu dengan menunjuk Thomas Djiwandono, bendahara Partai Gerindra, menduduki posisi itu untuk melancarkan proses transisi. Kebijakan fiskal pemerintahan presiden terpilih menarik perhatian mengingat janji-janji kampanye berdampak pada APBN. Salah satu sorotan adalah pemberian makan bergizi gratis untuk anak sekolah, ibu hamil, dan anak balita.

Direncanakan, pada akhir lima tahun pemerintahan mencakup 80 juta anak sekolah dengan perkiraan biaya lebih dari Rp 400 triliun setahun. Untuk tahap pertama, alokasi anggaran dalam RAPBN 2025 disepakati Rp 71 triliun. Untuk mencapai target pertumbuhan 8 % diperlukan anggaran yang besar. Namun, pembiayaan pembangunan berkaitan dengan kewajiban membayar utang. Rasio utang menurun dari 40,7 % PDB pada 2021 dan menjadi 38,75 % di akhir Januari 2024. Rasio pembayaran utang (bunga dan pokok) terhadap transaksi berjalan yang ditentukan penerimaan ekspor (DSR) juga menurun, pada 2020 sebesar 47,3 % menjadi 28,4 % pada April 2023.

Kabar baik lain, keseimbangan primer, yaitu selisih total pendapatan negara dikurangi belanja negara di luar pembayaran bunga utang sampai akhir April, Rp 237,1 triliun, yang memberi keleluasaan membayar utang. APBN akhir April 2024 surplus Rp 75,7 triliun atau 0,33 % terhadap PDB. Membaiknya indikator makro itu terkait dengan tingginya harga komoditas yang menjadi andalan ekspor Indonesia. Tantangan bagi pemerintahan baru adalah menaikkan kualitas peringkat utang negara yang diukur lembaga pemeringkat dunia. Pemeringkatan menjadi pegangan para investor global. Meskipun masuk dalam kisaran layak investasi dengan prediksi stabil, peringkat yang diberikan Fitch pada Maret 2024 adalah BBB.

Peringkat tertinggi adalah AAA. Pendapatan negara dinilai masih bermasalah, terutama dibanding negara-negara pada kelompok peringkat sama. Dengan peringkat tersebut, pemerintah harus memberikan bunga pinjaman relatif tinggi yang berpengaruh pada APBN.Pemerintah baru dituntut meningkatkan ekspor untuk meningkatkan pendapatan pajak, mendorong investasi sektor riil dan jasa yang memberi lapangan kerja untuk angkatan kerja pada periode bonus demografi, serta menutup kebocoran karena ketidakefisienan, terutama korupsi. (Yoga)

Utang luar negeri BI pada Mei 2024 meningkat hingga 102 % secara tahunan. Hal ini tak lepas dari upaya bank sentral menjaga stabilitas dengan menarik aliran modal asing melalui penerbitan surat utang bertenor pendek atau Sekuritas Rupiah BI. Berdasar data Statistik Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia Mei 2024, ULN BI meningkat 102,8 % secara tahunan, dari 9,26 miliar USD menjadi 18,78 miliar USD. Dilihat dari jangka waktunya, 54,68 % dari total utang BI tersebut merupakan utang jangka pendek yang kurang dari setahun. Kepala Ekonom BCA David Sumual mengatakan, ULN BI tersebut terkait dengan kepemilikan investor portofolio asing dalam instrumen pendalaman pasar keuangan, yang meliputi Sekuritas Rupiah BI (SRBI), Sekuritas Valas BI (SVBI) dan Sukuk Valas BI (SUVBI).

”Bank-bank dan juga investor asing saat ini lebih tertarik pada instrumen SRBI, bukannya SBN (Surat Berharga Negara). Mereka lebih suka tenor jangka pendek karena suku bunganya lebih tinggi dan mengingat kondisi global sekarang yang masih belum menentu. Jadi, kalau mereka mau beli SRBI kecenderungannya akan melepas SBN,” kata David saat dihubungi dari Jakarta, Selasa (16/7). SRBI merupakan surat berharga dalam bentuk mata uang rupiah sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek dengan menggunakan underlying aset berupa SBN milik BI. Artinya, BI berperan layaknya sekuritas dengan mengelola kembali SBN miliknya untuk kemudian diperdagangkan di pasar uang. Kepemilikan investor asing di SRBI pada Juni 2024, tercatat Rp 192 triliun atau 27 % dari total SRBI yang diterbitkan, naik signifikan dibanding posisi April 2024 yang masih Rp 75 triliun atau 18 %. (Yoga)

Pemerintah Indonesia dan AS telah menandatangani perjanjian untuk mengalihkan kewajiban pembayaran cicilan pokok dan bunga utang senilai 35 juta USD atau Rp 569 miliar dengan pelaksanaan proyek konservasi terumbu karang di wilayah laut Indonesia. Perjanjian bertajuk debt for nature swap and coral reef conservation atau pertukaran utang untuk alam dan konservasi terumbu karang tersebut diteken pada 3 Juli 2024. Lewat kesepakatan itu, pelaksanaan konservasi terumbu karang menjadi kewajiban yang harus dijalankan Pemerintah RI tahun ini. Secara global, skema ini mendapat sorotan. Beberapa negara yang sudah menjalani kontrak, seperti Barbados, Belize, Ekuador, dan Gabon, terdapat banyak kendala yang membuat program sulit berjalan optimal, di antaranya biaya transaksi mahal serta isu transparansi dan inklusivitas.

Asisten Menkeu bidang Perdagangan dan Pembangunan Internasional AS Alexia Latortue di Kedubes AS, Jakarta, Jumat (12/7) mengatakan, lewat kesepakatan debt-for-nature swap and coral reef conservation, Pertama, mengurangi beban pembayaran utang Indonesia kepada AS. Kedua, alih-alih membayar kewajiban utang ke AS, uang itu bisa tetap berada di Indonesia untuk konservasi terumbu karang. Jadi, kesepakatan ini memenuhi dua tu juan penting, yaitu mengurangi pembayaran utang dan mendukung konservasi untuk melindungi terumbu karang. Ini penting karena Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang luar biasa dengan salah satu area terumbu karang terluas di dunia. Masyarakatnya pun mendapat banyak manfaat dari terumbu karang.

Program pertukaran utang untuk alam telah dijalankan AS selama 25 tahun terakhir. Kesepakatan yang ditandatangani dengan Pemerintah Indonesia pada 3 Juli 2024 menjadi perjanjian ke-23 yang sudah dilakukan di 14 negara. Khusus di Indonesia, ini sebenarnya kesepakatan yang keempat setelah tahun 2009, 2011, dan 2014. Bedanya, tiga kesepakatan sebelumnya berfokus pada konservasi hutan tropis. Ini adalah kegiatan kolaboratif yang dibangun berdasarkan kesamaan nilai antara AS dan Indonesia, yaitu mendukung konservasi dan praktik lingkungan yang baik. Indonesia memiliki luas area terumbu karang terbesar kedua di dunia setelah Australia. Keanekaragaman hayati laut juga luar biasa. Ada 1.700 spesies laut yang berbeda,

Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (Kehati), yang memiliki rekam jejak baik selama dua dekade dipilih menjadi administrator dana untuk mengelola dana konservasi yang kemudian disalurkan sebagai hibah untuk lembaga-lembaga lokal. Dalam waktu dekat, dana hibah pertama sudah bisa disalurkan. Isu transparansi menjadi salah satu pelajaran utama yang dipetik selama 25 tahun menjalankan program pertukaran utang. Semua pihak yang terlibat harus memahami bagaimana dana dikelola dan disalurkan. Prinsipnya adalah menjaga biaya seminimal mungkin. Bermitra dengan LSM seperti The Nature Conservancy dan Conservation International, serta Yayasan Konservasi Alam Nusantara dan Yayasan Konservasi Cakrawala Indonesia, penting untuk menjaga agar tidak timbul beban biaya tambahan dari pelaksanaan program. Dana hasil pengalihan utang pun akan digunakan sebagai hibah bagi organisasi lokal. Dengan demikian, masyarakat yang bergantung pada terumbu karang benar-benar mendapat manfaat dari kegiatan konservasi ini. (Yoga)

Lingkar dalam Prabowo Subianto memberi sinyal berbeda tentang arah kebijakan fiskal pemerintahan Prabowo. Dalam wawancara dengan Financial Times di London, Inggris, adik kandung Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, menyatakan akan menambah rasio utang pemerintah terhadap PDB. ”Gagasannya adalah meningkatkan pendapatan dan meningkatkan level utang. Saya sudah bicara dengan Bank Dunia. Mereka berpendapat bahwa 50 % (rasio utang terhadap PDB) adalah bijak. Kami tak ingin meningkatkan level utang tanpa peningkatan penerimaan,” kata Hashim, dikutip dari artikel Financial Times yang terbit Kamis (11/7). Saat ini level rasio utang Indonesia berkisar 38-39 % terhadap PDB. Batas maksimal rasio utang adalah 60 % terhadap PDB, yang diatur UU Keuangan Negara.

Peningkatan penerimaan pemerintah yang dimaksud merujuk pada pajak, cukai, royalti pertambangan, dan bea masuk. Menanggapi pernyataan Hashim kepada Financial Times, Ketua Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan, pemerintahan Prabowo-Gibran akan tetap teguh pada komitmen mengelola fiscal yang berkelanjutan dan hati-hati. Ia mengatakan, rez im baru ke depan tetap melanjutkan disiplin fiskal yang telah ditetapkan semasa pemerintahan Jokowi. ”Pemerintah akan tetap menaati praktik kehati-hatian dengan membatasi defisit 3 % terhadap PDB dan mempertahankan rasio utang terhadap PDB dalam status quo,” ucap Dasco.

Status quo yang dimaksud ialah kondisi rasio utang saat ini yang selama lima tahun terakhir berada di kisaran 38-39 % terhadap PDB. Rasio utang hanya sempat melonjak ke 40,7 % terhadap PDB pada 2021 ketika pemerintah berutang lebih banyak untuk mengatasi pandemi Covid-19. Dasco mengatakan, pemerintahan Prabowo menyadari peran penting investasi di sektor swasta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Karna itu, pihaknya akan sangat menjaga kepercayaan pasar dan menumbuhkan lingkungan kebijakan yang sehat dan pro-bisnis. Salah satunya, dengan tetap menjaga disiplin fiskal dan level utang negara di batas aman. (Yoga) 

Pemerintah mengklaim suntikan penyertaan modal negara atau PMN ke perusahaan negara sudah tak lagi berbasis pada utang. Hal inil berlandaskan nilai total dividen pemerintah atas laba BUMN yang dalam lima tahun terakhir lebih besar dibanding total PMN. Dalam rapat dengar pendapat KomisiVI DPR di Jakarta, Rabu (10/7) malam, Menteri BUMN Erick Thohir menyebut surplus lebih dari Rp 68 triliun antara jumlah dividen yang disetor ke kas negara dan PMN dalam lima tahun terakhir menunjukkan PMN sudah tak lagi bersumber dari utang negara.

Pengamat BUMN dari Datanesia Institute, Herry Gunawan, menilai, klaim yang menyebut PMN tak lagi mengandalkan utang negara tidak tepat mengingat dividen laba BUMN yang menjadi bagian pemerintah masuk dalam kas negara dan bergabung dengan penerimaan lain. ”Tentu kita tidak bisa pastikan asal dananya. Penerimaan negara dari laba BUMN, dalam hal ini dividen, masuk dalam akun atau kantong penerimaan negara bersama dengan pajak dan penerimaan lain. Setelah itu, baru diredistribusi oleh Mentkeu,” ujarnya, Kamis (11/7).

Berdasar data yang dihimpun dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang sudah diaudit BPK dan Nota Keuangan APBN, periode 2019-2023, total dividen yang disetor BUMN untuk kas negara mencapai Rp 300 triliun. Adapun nilai total PMN yang disuntik dari kas negara kepada BUMN dalam periode yang sama mencapai Rp 225,3 triliun. Herry mengatakan, kendati dalam lima tahun terakhir total setoran dividen lebih besar dari suntikan PMN, di periode dua tahun pandemi Covid-19, yakni tahun 2021 dan 2022, injeksi modal dari kas negara untuk BUMN lebih besar dari dividen yang diterima pemerintah.

Dalam rapat dengar pendapat, Rabu malam, Komisi VI DPR menyetujui usulan PMN kepada 16 BUMN dengan total Rp 44,2 triliun untuk tahun anggaran 2025. Dana tersebut mayoritas digunakan untuk menjalankan penugasan pemerintah dengan komposisi 69 % atau Rp 30,5 triliun. Untuk pengembangan usaha mencapai 27 % (Rp 11,94 triliun), sedang restrukturisasi sebesar 4 % (Rp 1,76 triliun). Total terdapat 16 BUMN yang diusulkan meraih PMN pada 2025. Injeksi terbesar diarahkan ke PT Hutama Karya (Persero) dengan nilai Rp 13,86 triliun, yang akan digunakan untuk melanjutkan pembangunan Jalan Tol Trans-Sumatera (JTTS) fase 2 dan 3. (Yoga) 

Pemerintah Indonesia dan AS menandatangani perjanjian konversi utang senilai 35 juta USD atau Rp 568,9 miliar. Lewat perjanjian tersebut, AS menghapus utang Pemerintah Indonesia dan menukar kewajiban itu dengan proyek konservasi terumbu karang yang harus dijalankan Indonesia per akhir tahun ini. Perjanjian bertajuk ”Debt-for-Nature Swap and Coral Reef Conservation” itu ditandatangani 3 Juli 2024 di bawah payung hukum UU Konservasi Hutan Tropis dan Terumbu Karang AS (TFCCA). Selain Pemerintah Indonesia dan AS, ada empat organisasi nirlaba yang ikut terlibat, yaitu Conservation International, The Nature Conservancy, Yayasan Konservasi Alam Nusantara, dan Yayasan Konservasi Cakrawala Indonesia. Perjanjian debt swap atau pengalihan utang sudah beberapa kali dilakukan Indonesia dengan negara-negara peminjam.

Kali ini, AS berkomitmen memutihkan utang Pemerintah Indonesia senilai 35 juta dollar AS atau Rp 568,9 miliar dalam sembilan tahun ke depan. Sebagai gantinya, cicilan dan bunga pinjaman yang semestinya dibayarkan kepada Pemerintah AS itu akan disetorkan kepada lembaga dana konservasi yang sudah ditunjuk untuk membiayai pelaksanaan program konservasi ekosistem terumbu karang di sejumlah lokasi di Indonesia. Dana tersebut menurut rencana akan dikelola di bawah Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (Kehati), organisasi sipil lokal yang sudah 30 tahun berkiprah di bidang konservasi ekosistem kelautan dan kehutanan. Nantinya, dana kelolaan itu akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek LSM yang fokus pada konservasi terumbu karang serta pemberdayaan masyarakat yang penghidupannya bergantung pada ekosistem koral tersebut. (Yoga) 

Pegerakan nilai tukar rupiah yang melemah, berimbas terhadap beban bunga utang pemerintah. Kementerian Keuangan (Kemkeu) memperkirakan, pembayaran bunga utang tersebut bakal membengkak dengan nominalnya hampir mencapai Rp 500 triliun. Direktur Jenderal (Dirjen) Pengelolalaan Pembiayaan dan Risiko Kemkeu Suminto mengatakan, pembayaran bunga utang jatuh tempo meningkat sekitar Rp 1,5 triliun. Dengan demikian, pembayaran bunga utang tersebut pada tahun ini, akan mencapai Rp 498,8 triliun dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sebesar Rp 497,31 triliun. "Jadi sekitar Rp 1,5 triliun deviasi. Ya di antaranya (karena pelemahan) kurs. (Tetapi) nggak banyak berubah hanya sekitar Rp 1,5 triliun," kata Suminto, Selasa (9/7). Kendati mengalami peningkatan, Suminto bilang, biaya pembayaran bunga utang masih sesuai dengan prediksi pemerintah. Sebab itu, pemerintah juga berupaya mengurangi penerbitan surat berharga negara (SBN) untuk mengurangi beban bunga utang ke depan. Chief Economist PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) Banjaran Surya Indrastomo mengatakan, selain pelemahan nilai tukar, lebih besarnya pembayaran bunga utang pemerintah juga dipengaruhi perbedaan imbal hasil ( yield ) SBN. Dalam asumsi APBN 2024, tingkat bunga SBN ditetapkan 6,7%. Sementara outlook pemerintah, di kisaran 6,9% hingga 7,1%. Ia melihat, pembayaran bunga utang tahun depan akan tetap tinggi dan meningkat seiring dengan peningkatan outstanding utang negara dan ketidakpastian yang tinggi yang berpotensi menahan apresiasi nilai tukar. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede melihat, komposisi SBN yang didominasi domestik membantu menekan bunga utang tahun ini, di tengah pelemahan kurs. Ia juga melihat, bunga utang tahun depan berpeluang untuk turun seiring rendahnya penerbitan SBN tahun ini dan memuncaknya SBN jatuh tempo di tahun depan.

Sinergi tiga BUMN farmasi melalui pembentukan holding yang telah berjalan selama empat tahun ternyata gagal mendongkrak kinerja. Faktanya, ketiga BUMN yang meliputi PT Bio Farma (induk holding), PT Kimia Farma Tbk, dan PT Indofarma Tbk itu justru mencatatkan penurunan pendapatan hingga 28% pada 2023. Anggota Komisi VI DPR RI Amin Ak mengkritik keras kondisi tersebut. Menurut anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, keberadaan holding  seharusnya dapat meningkatkan effisiensi dan kinerja masing-masing BUMN dengan kerja sama dan sinergi yang dijalin. Namun, setelah holding BUMN farmasi resmi terbentuk awal 2020, yang terjadi justru sebaliknya. "Apakah enggak ada sinergi? Apa enggak tercipta chemistry? Bungkusnya saja holding, tetapi masih jalan sendiri-sendiri. Malah mungkin satu ngalor (ke utara), satu ngidul (ke selatan), satu ngetan ( ke timur), satu ngulon ( ke barat). Enggak ada sinergi didalamnya. Apakah seperti itu? Tentu harus kita kritik," ujar Amin. Bahkan, salah satu anggota holding, PT Indofarma Tbk, diduga mengalami fraud, salah satunya yang banyak disorot publik adalah terkait utang ke pinjalaman online atau fintech sebesar Rp 1,26 miliar. (Yetede)