Bank Indonesia (BI) melaporkan, posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia pada April 2024 sebesar US$ 398,3 miliar, turun dibandingkan dengan posisi Maret mencapai US$ 404,8 miliar. Secara tahunan, posisi ULN ini juga terkontraksi 1,5% year on year (yoy), setelah tumbuh sebesar 0,2% yoy pada Maret 2024 lalu. "Penurunan tersebut bersumber dari ULN sektor publik dan swasta," kata Asisten Gubernur BI Erwin Haryono dalam keterangan tertulis, Jumat (14/6). Adapun kondisi ULN pemerintah, juga menunjukan tren penurunan. Pada April 2024, ULN pemerintah tercatat sebesar US$ 189,1 miliar, turun dibandingkan dengan posisi Maret 2024 mencapai US$ 192,2 miliar. Secara tahunan, ULN pemerintah terkontraksi 2,6% yoy, lebih dalam dibanding kontraksi 0,9% yoy pada bulan sebelumnya. Penurunan posisi ULN pemerintah terutama dipengaruhi oleh penyesuaian penempatan dana investor nonresiden pada surat berharga negara (SBN) domestik ke instrumen investasi lain. Ini seiring dengan peningkatan ketidakpastian pasar keuangan global.

Pemerintah Indonesia menginginkan rasio perpajakan alias tax ratio Indonesia terus meningkat. Tingginya tax ratio berarti penerimaan pajak yang diperoleh pemerintah akan lebih besar. Alhasil, pemerintah bakal memiliki kapasitas fiskal yang lebih besar untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berharap Indonesia dapat segera mencapai peringkat kredit di level single A. Saat ini, peringkat utang yang disematkan beberapa lembaga internasional untuk Indonesia masih berada di level BBB. Namun menurut Menkeu, level tersebut masih relatif positif dan stabil meskipun ekonomi domestik sempat terhantam pandemi Covid-19, harga komoditas naik dan turun, hingga meningkatnya kebutuhan belanja untuk membangun infrastruktur. "Indonesia dengan triple B stable ini merupakan suatu capaian yang baik," kata Sri Mulyani. Sejumlah lembaga pemeringkat mengafirmasi peringkat utang Indonesia di tahun ini. Pertama, Moody's di level Baa2 dengan outlook stabil pada 16 April lalu. Kedua, Japan Credit Rating (JCR) Agency mengafirmasi peringkat utang RI di level BBB+ dengan outlook stabil pada 22 Maret. Ketiga, Fitch di level BBB dengan outlook stabil pada 15 Maret lalu.

Staf Bidang Ekonomi, Industri dan Global Markets Bank Maybank Indonesia Myrdal Gunarto mengatakan bahwa Indonesia membutuhkan tax ratio pada kisaran 13% dari produk domestik bruto (PDB) agar peringkat kredit Indonesia meningkat menjadi single A. Namun yang menjadi masalahnya, selama ini posisi tax ratio Indonesia masih sulit untuk beranjak lebih tinggi. Berdasarkan catatan KONTAN, tax ratio Indonesia masih kalah dengan negara-negara anggota ASEAN, G20 serta The Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD). Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede juga menilai, rasio pajak saat ini masih rendah. Padahal belanja pemerintah berpotensi meningkat ke depan. Kondisi ini akan mempengaruhi kesinambungan fiskal. Ekonom Center of  Reform on Economic (Core) Indonesia Yusuf Rendy juga mengingatkan pemerintah agar bisa memastikan pengelolaan fiskal memenuhi syarat-syarat keberlanjutan fiskal. Salah satunya, memastikan perkembangan belanja yang ingin diakomodasikan dalam APBN, bisa terpenuhi melalui pembiayaan utama, baik dari pajak maupun penerimaan non pajak.

Pemerintah memastikan pengelolaan utang dilalui secara prudent dan terukur agar komposisi utang tidak memberatkan kinerja fiskal. Saat ini, mayoritas utang berada dalam instrumen Surat Berharga Negara (SBN) yang didominasi dalam bentuk nominal rupiah, akan menjadi bantalan saat terjadi turbulensi perekonomian dunia. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, jumlah utang pemerintah pusat hingga akhir April 2024 sebesar Rp8.338,43 triliun.

Bila dilihat berdasarkan kurs jumlah ini terbagi dalam bentuk nilai tukar rupiah Rp1.713,26 triliun dalam bentuk yen Jepang; Rp 388,45 triliun dalam bentuk euro; Rp30,92 triliun dalam bentuk mata uang lainnya. Dari total keseluruhan maka utang berdasarakan mata uang dalam bentuk rupiah masih merupakan jumlah yang paling mayoritas dari total profit utang pemerintah. (Yetede)

Eskalasi konflik di Timur Tengah pada 13 April lalu menjadi game changer bagi arah kebijakan moneter dunia. The Fed, bank sentral AS, yang diperkirakan mulai memangkas suku bunga acuannya pada Juli 2024, mulai mengindikasikan penundaan penurunan suku bunga. Hal ini membuat mata uang negara berkembang, termasuk rupiah, mengalami pelemahan. Pelemahan rupiah akhir April 2024 tercatat sebesar 5,3 % dari level akhir 2023, membuat rupiah menembus level Rp 16.000/dollar AS. Secara persentase, rupiah lebih melemah terhadap dollar AS dibandingkan dengan mata uang India, China, Malaysia, Filipina, dan Vietnam. Sebagai langkah pre-emptive untuk mencegah tekanan lebih lanjut terhadap rupiah, BI meningkatkan suku bunga acuan ke 6,25 % setelah menahan bunga acuan 6,00 % sejak Oktober 2023.

Suku bunga memengaruhi kinerja keuangan pemerintah (fiskal). Semakin tinggi bunga yang dibayarkan, semakin kecil dampak belanja pemerintah terhadap perekonomian dan semakin kecil ruang fiskal untuk melakukan belanja produktif. Dilihat dari proporsinya terhadap belanja negara, pembayaran bunga utang meningkat dari 11,9 % pada 2019 menjadi 14 % pada 2023, sejalan dengan naiknya level utang pemerintah terkait dengan kebutuhan stimulus pandemi dan tren peningkatan bunga acuan sejak 2022. Dengan perkembangan kondisi global dan domestik saat ini, pembayaran bunga utang tahun ini berpotensi lebih tinggi Rp 10 triliun dari yang dianggarkan pemerintah, mencapai Rp 507 triliun atau 15,3 % belanja negara.

Dengan tantangan fiskal yang muncul di tengah era suku bunga tinggi, pemerintahan baru harus tanggap dalam mengelola keuangan negara. Periode pemerintahan baru biasanya diikuti dengan program-program inovatif yang membutuhkan anggaran lebih dari periode sebelumnya. Contohnya, program makan dan minum gratis untuk ibu hamil dan anak-anak dalam rangka meningkatkan kualitas SDM ke depan yang diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp 400 triliun. Sumber pembiayaan dari program ini tentu harus dipertimbangkan matang-matang. Realokasi anggaran bansos mungkin bisa menjadi opsi sehingga pelebaran defisit yang signifikan dapat dihindari. Dengan data dari program bansos yang sudah ada, alokasi anggaran juga dapat lebih tepat sasaran. Ke depan, transformasi perpajakan yang mendorong rasio pajak sangat diperlukan untuk mengurangi sumber pembiayaan APBN yang berasal dari utang. (Yoga)

Bank Indonesia (BI) menegaskan struktur utang luar negeri (ULN)  Indonesia tetap sehat dan didukung oleh penerapan prinsip  kehati-hatian. Adapun utang luar negeri pada kuartal I-2024 mencapai US$ 403,9 miliar atau menurun dari posisi kuartal IV-2023 yang mencapai US$ 408,5 miliar. Dengan perkembangan tersebut, utang luar negeri Indonesia secara tahunan mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,02% secara year on year (yoy) pada kuartal sebelumnya. "ULN Indonesia pada kuartal I-2024 menurun. Penurunan posisi utang luar negeri sektor publik maupun swasta," tutur Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono. Erwin mengungkapkan, struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini tercermnin dari rasio ULN Indonesia terhadap PDB yang turun menjadi 29,3% dari 29,8% pada kuartal sebelumnya, serta didominasi oleh ULN  jangka panjang dengan pangsa mencapai 86,8% dari total ULN. "Peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan, dengan meminimalisasi resiko yang dapat mempengaruhi stabilitas perekonomian," ungkap Erwin. (Yetede)

Utang luar negeri (ULN) Indonesia kembali menurun. Bank Indonesia (BI) mencatat, ULN per akhir kuartal I-2024 sebesar US$ 403,9 miliar, turun dibandingkan posisi kuartal IV-2023 yang sebesar US$ 408,5 miliar. "Penurunan utang luar negeri pemerintah terutama dipengaruhi oleh perpindahan penempatan dana investor nonresiden pada surat berharga negara (SBN) domestik ke instrumen investasi lain seiring dengan peningkatan ketidakpastian pasar keuangan global," kata Asisten Gubernur BI Erwin Haryono, kemarin.

Efek ketidakpastian pasar global merembet ke dalam negeri dan ikut mengusik anggaran negara di awal tahun ini. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengatur cermat dana yang keluar-masuk kas negara, termasuk mempertimbangkan masak-masak rencana mengeduk utang baru di tengah tren bunga tinggi. Pada kuartal I-2024, penerimaan negara hanya terkumpul Rp 620,01 triliun atau turun 4,1% year on year (yoy). Sebaliknya, realisasi belanja negara tumbuh 18% yoy menjadi Rp 661,9 triliun. Kondisi ini memunculkan konsekuensi, pemerintah harus menambah utang untuk membiayai kebutuhan belanja ke depan. Kementerian Keuangan mencatat, posisi utang pemerintah hingga 31 Maret 2024 mencapai Rp 8.262,1 triliun. Angka itu lebih tinggi dari posisi 2023 senilai Rp 8.144,69 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memang mulai mewaspadai kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) atau BI Rate ke level 6,25% yang bisa mempengaruhi kinerja fiskal, khususnya terkait dengan imbal hasil (yield) utang yang harus dibayarkan pemerintah. 

Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu Riko Amir menegaskan, pemerintah akan menghitung cermat rencana utang baru, termasuk pengelolaan bunga utang lama.  Kepala Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Wahyu Utomo juga menjelaskan, meski pendapatan negara turun dan belanja naik di kuartal I-2024, APBN masih surplus tipis yakni Rp 8,1 triliun setara 0,04% PDB. Chief Economist The Indonesia Economic Intelligence (IEI) Sunarsip menilai, surplus APBN yang lebih tipis di awal tahun ini imbas dari koreksi harga komoditas. Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan sebenarnya pemerintah sudah memproyeksikan penerimaan pajak tahun ini melambat dibandingkan tahun lalu lantaran penurunan harga komoditas serta perlambatan ekonomi global.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan jumlah utang pemerintah hingga 31 Maret 2024 mencapai Rp8.261,1 triliun dengan rasio utang 38,79% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). "Pemerintah mengelola utang secara cermat dan terukur untuk mencapai portfolio utang yang optimal  dan mendukung pengembangan pasar keuangan domestik," dikutip dari dokumen APBN Kita Edisi April 2024. Kebijakan umum pembiayaan utang untuk mengoptimalkan sumber pembiayaan dalam negeri sebagai pelengkap, mayoritas utang pemerintah berasal dari dalam negeri dengan proporsi utang pemerintah sebagian besar berupa SBN yang mencapai 88,05%. 

Berdasarkan instrumen, komposisi utang pemerintah sebagian besar berupa Surat Berharga Negara (SBN) yang mencapai Rp7.274,95 triliun (88,05%) dan pinjaman sebesar Rp987,15 triliun (11,95%). Komposisi SBN terbagi dalam SBN domestik sebesar Rp5.947,95 (71,09%) dan valuta asing (valas) sebesar Rp1.388,92 triliun (16,97%). SBN domestik meliputi  surat utang negara sebesar Rp5.947,95 triliun (16,97%). SBN meliputi surat utang negara sebesar Rp 4.794,16 triliun dan surat berharga syariah negara senilai Rp1.1501,79 triliun. SBN walas terbagi dalam surat utang negara sebesar Rp1.044,37 triliun dan surat berharga syariah negara sebesar Rp344,55 triliun. (Yetede)

Bank Indonesia (BI) kembali menyebar insentif Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM) untuk perbankan di Tanah Air. Terbaru, BI memperluas cakupan sektor usaha yang bisa mendapatkan insentif KLM. Insentif KLM ini akan mulai diberlakukan pada 1 Juni 2024. Kebijakan tersebut merupakan pembaruan dari insentif KLM yang telah digulirkan BI pada Oktober 2023. Kala itu, BI menaikkan besaran insentif pelonggaran giro wajib minimum (GWM) dari 2,8% jadi 4% dari dana pihak ketiga (DPK). Kebijakan ini dilanjutkan BI pada KLM terbaru. Besaran insentif ditetapkan tetap paling tinggi 4%. Insentif penyaluran kredit ditetapkan paling tinggi 2,2%, insentif bagi bank penyalur kredit atau pembiayaan inklusif jadi paling tinggi 1,3%, dan insentif terhadap penyaluran kredit pembiayaan hijau 0,5%. 

Deputi Gubernur BI Juda Agung mengatakan, penguatan dan perluasan insentif KLM sebagai upaya BI mempertahankan tren penyaluran kredit yang tumbuh tinggi pada Maret 2024, yakni mencapai 12,4%. Ekonom Universitas Bina Nusantara Doddy Ariefianto, menilai, kebijakan BI ini bisa membuka fasilitas pinjaman untuk mengamankan bank yang rentan likuiditas. Ia menilai, kebijakan ini terutama akan berdampak positif bagi bank yang tidak siap dengan kenaikan suku bunga BI. Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN), Nixon Napitupulu juga bilang, insentif KLM bisa membantu melonggarkan likuiditas yang dimiliki bank. Senada, Direktur Keuangan PT Bank Central Asia Tbk (BCA) Vera Eve Lim mengatakan, insentif KLM bisa mendorong pertumbuhan kredit bank. Di kuartal I-2024, total DPK BCA naik 7,9% secara tahunan jadi Rp 1.121 triliun. Direktur Utama Bank CIMB Niaga Lani Darmawan menimpali, pihaknya akan terus mengawasi perkembangan insentif KLM ke depan.

Kementerian Keuangan mencatat, realisasi pembiayaan utang hingga akhir Maret atau kuartal I 2024 mencapai Rp 104,7 triliun. Angka itu jauh lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu. "Nilainya turun drastis 53,6% dibandingkan tahun lalu yang mencapai Rp 225,4 triliun," tutur Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Jumat (26/4) pekan lalu. Pembiayaan utang meliputi penerbitan SBN dan pinjaman. Nilai penerbitan SBN hingga kuartal I 2024 sebesar Rp 104 triliun setara 15,6% dari target. Adapun pinjaman senilai Rp 600 miliar, turun 91,9% dari periode sama tahun lalu, dan baru 3,4% dari target. "Kami memahami situasi di pasar keuangan dan pasar surat berharga domestik maupun global saling mempengaruhi. 

Situasi global sangat dinamis," ungkap Sri Mulyani. Untuk itu, pemerintah akan tetap mengelola secara fleksibel terkait timing, tenor, currency dan instrumen, untuk mendapatkan pembiayaan yang paling efisien dan optimal. "Ini adalah waktu yang dinamis, karena ada perubahan nilai tukar, suku bunga, yield dan guncangan dari negara maju seperti Amerika, Jepang, Eropa dan Timur Tengah yang harus diperhatikan," jelas Menkeu. Staf Bidang Ekonomi, Industri dan Global Markets Bank Maybank Indonesia Myrdal Gunarto menilai, pemerintah bisa merilis SBN dengan memprioritaskan surat utang berdenominasi rupiah ketimbang valuta asing (valas). Kebijakan ini sebagai langkah antisipasi menghadapi ketidakpastian dan volatilitas pasar keuangan global yang saat ini memanas pasca konflik Iran dan Israel. 

 "Kalau kondisi global memanas, bisa ambil cara dengan optimalisasi obligasi domestik, jadi bisa ambil utang di dalam negeri. Kita bisa mendapatkan pembiayaan tingkat risiko eksternal yang relatif rendah, kalau suku bunga global lagi tinggi," tutur Myrdal, Minggu (28/4). "Kemudian, saat risiko eksternal meningkat, kita harus rem penerbitan SBN. Kedua, terkait dengan struktur pembiayaan yang tinggi kita mau tidak mau harus menahan penerbitan utang secara agresif," ungkap Myrdal. Belum lama ini, Direktur Jenderal (Dirjen) Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Suminto menyampaikan, pihaknya akan menekan porsi penerbitan SBN valas pada tahun ini. Ia memerinci, porsi utang valas pemerintah pernah mencapai 40,97% pada tahun 2019. Kemudian turun menjadi 33,57% pada tahun 2020, 30,05% pada tahun 2021, dan 29,61% pada tahun 2022.