PT pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) memproyeksikan penerbitan obligasi korporasi mencapai Rp 155 triliun tahun ini, tumbuh 19% dari tahun lalu Rp 130 triliun. Penerbitan obligasi korporasi bakal marak selepas pemilihan umum. Pemungutan suara Pemilu 2024 akan berlangsung pada 14 Februari 2024. Jika pemilihan presiden (pilpres) berlangsung dua putaran, pemcoblosan akan dilakukan Juni 2024. Kapal Divisi Riset Ekonomi Pefindo Suhindarto menjelaskan, angka Rp155,46 triliun merupakan best case scenario atau titik tengah dari proyeksi Pefindo berkisar Rp 148,15-169,05 triliun. Ada banyak faktor yang membuat proyeksi penerbitan obligasi korporasi tahun ini bertumbuh. Dari sisi domestik, Suhindar melihat, jumlah obligasi jatuh tempo tahun 2024 lebih banyak ketimbang tahun sebelumnya. "Kemudian pertumbuhan ekonomi diprediksi masih 5%, ditopang pemilu yang akan terus menjaga konsumsi masyarakat di level solid," ujar Suhindarto. (Yetede)

Biaya pendidikan yang kian mahal menjadi keprihatinan masyarakat, selain harga barang kebutuhan pokok. Warga mencemaskan masa depan anak mereka. Di level pendidikan tinggi, keluhan kian tak terjangkaunya uang kuliah terus disuarakan mahasiswa dan orangtua setiap tahun. Dukungan pemerintah yang mengecil karena keterbatasan kemampuan APBN membuat perguruan tinggi dituntut mandiri. Hal ini menuntun pada komersialisasi yang membuat biaya pendidikan kian melambung dan sulit dijangkau kelompok menengah ke bawah. Kondisi ini memperlebar ketimpangan, membatasi mobilitas vertikal sosial-ekonomi masyarakat bawah. Dengan rasio penduduk berpendidikan S-2 dan S-3 terhadap populasi produktif 0,45 %, sulit bagi kita bicara transformasi menuju Indonesia Emas.

Upaya mengatasi ketertinggalan terus dilakukan, termasuk memperbanyak program beasiswa dan hibah serta pengiriman mahasiswa belajar di dalam dan luar negeri. Namun, jumlahnya masih jauh dari mencukupi. Tahun 2018, Presiden Jokowi mendorong perbankan lebih banyak lagi menyalurkan kredit pendidikan, termasuk menjajaki skema student loan, seperti diterapkan di AS, namun tak jelas perkembangannya. Yang muncul justru solusi pragmatis kerja sama perguruan tinggi dengan lembaga pinjaman daring, yang kemudian memicu polemik dan aksi protes mahasiswa karena memberatkan dan tak etis atau berpotensi memunculkan problem baru.

Penyaluran pinjaman pendidikan sebenarnya sudah dilakukan segelintir bank besar, tetapi masih terbatas. Selain karena belumada payunghukum, keengganan terhadap skema student loan juga karena ada kekhawatiran apa yang berlangsung di AS akan terjadi di Indonesia, yaitu tingginya gagal bayar atau kredit macet yang bisa mengancam perekonomian. Pemerintah pun dipaksa melakukan penghapusan, penangguhan, atau keringanan utang pendidikan bermasalah ratusan miliar dollar AS. Pinjaman pendidikan bisa dikatakan tak memberatkan jika skemanya sederhana, syaratnya mudah, bunga rendah, dan tenor panjang. Swedia, Jerman, Finlandia, Norwegia, Denmark, dan Perancis adalah contoh negara yang mengenakan bunga rendah, bahkan 0 %, untuk utang pendidikan. (Yoga)

Utang pemerintah membengkak selama Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Sayang, lonjakan utang tak sebanding dengan pertumbuhan penerimaan negara dan rasio pajak (tax ratio). Wakil Rektor Universitas Paradamina Handi Risza mengatakan, saban tahun, tren pertumbuhan utang pemerintah lebih tinggi dibanding tax ratio. Bahkan, dalam 10 tahun terakhir, kinerja tax ratio tak naik signifikan dan ada kecenderungan menurun, sekalipun pemerintah melaksanakan program pengampunan pajak alias tax amnesty. Dari catatan Handi, posisi utang pemerintah saat transisi Pemerintahan Jokowi dan Susilo Bambang Yudhooyono (SBY) pada 2014 lalu sebesar Rp 2.608 triliun, setara 24,68% dari produk domestik bruto (PDB). Namun, di 2023, posisi utang Pemerintahan Jokowi melompat empat kali lipat menjadi Rp 8.041 triliun. Alhasil, rasio utang pemerintah per akhir 2023 sebesar 38,11% dari PDB. Posisi ini memang menurun setelah mencapai puncak tertinggi di 2021 lalu mencapai 41%. Sebaliknya, tax ratio RI saat transisi pemerintahan tahun 2014 mencapai 13,1% dari PDB. Sedangkan di akhir 2023, posisi tax ratio turun jadi 9,61% dari PDB. Handi bilang, ketidakseimbangan antara pergerakan rasio utang dan rasio pajak akan berdampak terhadap beban utang yang harus pemerintah bayar. Di sisi lain, indikator pengelolaan utang pemerintah juga telah melampaui batas yang direkomendasikan. 

Dalam dua dekade ini, biaya kuliah naik lebih dari dua kali lipat. Terkait kondisi itu, pemerintah dan pengelola perguruan tinggi menawarkan utang sebagai cara membayar uang kuliah. Namun, di sebagian negara, utang itu membelit selama puluhan tahun. Dalam risalah edisi Rabu (7/2) Federal Reserve mencatat, total utang uang kuliah AS mencapai 1,7 triliun USD. Bank sentral AS itu juga mencatat, total kredit kendaraan bernilai 1,5 triliun USD. Sebagai pembanding, PDB Indonesia 1,18 triliun USD. Sementara di Inggris, total utang biaya kuliah mencapai 206 miliar pound sterling. Menurut Education Data Initiative, rata-rata kenaikan biaya kuliah AS dalam dua dekade terakhir mencapai 179,2 %. Pada beberapa perguruan tinggi, kenaikannya bisa lebih tinggi. Debitor di sejumlah negara bolak-balik mengeluhkan jumlah cicilan yang mereka bayar.

Alumni West Chester University di Pennsylvania, Broke Samuelian, mengaku telah mencicil rutin selama sepuluh tahun. Meski demikian, nilai utang biaya kuliahnya tetap 25.000 USD. ”Saya cemas utang ini akan terus jadi beban keuangan saya,” kata perempuan yang belajar forensik dan toksikologi itu. Ia salah satu dari 43 juta warga AS yang menanggung utang biaya kuliah. Seperti Sa-muelian, 94 % debitor utang itu mengaku terbebani. Bahkan, 64 % debitor mengaku akan berhenti membayar. Sementara 9 % debitor malah sudah benar-benar berhenti membayar karena tidak mampu lagi mencicil. Jika tidak membayar, utang semakin besar karena ada bunga. AS menetapkan bunga 5,5 % per tahun untuk pinjaman bersubsidi. Untuk utang yang tidak disubsidi, bunganya 7,5 %. Pinjaman yang diajukan atas nama orangtua mahasiswa dikenai bunga 8,05 %. Tingkat bunga berubah sesuai kondisi pasar. Bunga itu berlaku untuk pinjaman yang disediakan pemerintah.

Sementara untuk kredit dari bank atau lembaga swasta, bunganya lebih tinggi lagi. AS memberi peluang perpanjangan tenor hingga 25 tahun. Ahli pendidikan berpendapat sistem pembayaran pinjaman mahasiswa yang terbaik adalah sistem yang sederhana berdasarkan pendapatan mahasiswa. Adapun tenor ditetapkan berjangka panjang dan penagihan secara otomatis. ”Jangka waktu yang lebih pendek berarti lulusan berpenghasilan rendah akan selalu kesulitan dan berisiko gagal bayar,” kata Lorraine Dearden, Profesor Statistik Ekonomi dan Sosial University College London, di The New York Times. Sistem pinjaman pendidikan tak bisa melupakan tujuannya untuk meningkatkan harkat peminjam. Sistem yang abai pada sisi manusiawi peminjam justru akan menuai masalah di kemudian hari. Apalagi, jika utang pendidikan dibiarkan menjadi ajang mencari cuan bagi pinjaman daring. (Yoga)

Bank Indonesia (BI) mencatat, nilai posisi cadangan devisa (cadev)  pada Januari 2024 sebesar US$ 145,1 miliar. Penurunan posisi cadangan devisa  tersebut antara lain dipengaruhi jatuh tempo pembayaran  utang luar negeri pemerintah. "Posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 6,6 bulan impor atau 6,4 bulan impor dan pembayaran  utang luar negeri pemerintah, serta  berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor," jelas kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono. Dia mengatakan, dengan kondisi tersebut, BI menilai cadangan  devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal  serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Kedepan, BI memandang cadangan devisa akan tetap memadai, didukung oleh stabilitas dan prospek ekonomi yang terjaga. "Hal ini seiring dengan sinergi respon bauran  kebijakan yang ditempuh BI dan pemerintah, dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan  untuk mendukung ekonomi yang berkelanjutan," jelas Erwin. (Yetede)

Pembayaran bunga utang pemerintah masih akan menjadi beban anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2024. Pasalnya, pembayaran bunga utang tahun ini meningkat, meski realisasi di sepanjang 2023 lebih rendah dari target. Dokumen APBN Kita yang diterbitkan Kementerian Keuangan (Kemkeu) pertengahan Januari 2024 memperlihatkan, realisasi pembayaran bunga utang pemerintah 2023 mencapai Rp 439,88 triliun. Angka ini setara 99,66% dari target APBN 2023 dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2023. Sementara dalam Perpres 76/2023 tentang APBN 2024, pemerintah mengalokasikan pembayaran bunga utang sebesar Rp 497,3 triliun, naik 11,55% dari realisasi tahun lalu. Jumlah tersebut meliputi pembayaran bunga utang dalam negeri Rp 456,8 triliun dan bunga utang luar negeri sebesar Rp 40,4 triliun. Namun dibandingkan total belanja negara tahun ini, alokasi pembayaran bunga utang itu setara 14,96%. Rasionya tertinggi dibandingkan lima tahun terakhir. Berdasarkan perhitungan KONTAN, rasio pembayaran bunga utang terhadap belanja negara tahun 2019 mencapai 11,93%, 2020 (12,1%), 2021 (12,32%), 2022 (12,48%), dan 2023 (14,09%). Sebelumnya, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemkeu, Suminto mengatakan, pembayaran bunga utang akan dilakukan sesuai jadwal yang ditentukan. Adapun pembayaran bunga utang mengalami tren peningkatan seiring penambahan outstanding utang pemerintah. Selain itu, pembayaran bunga utang juga didasarkan pada nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, tingkat bunga surat berharga negara (SBN) tenor 10 tahun, referensi suku bunga pinjaman serta asumsi spread-nya, diskon penerbitan SBN, serta perkiraan biaya pengadaan utang baru. Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menilai, bunga utang pemerintah cukup membebani ruang fiskal yang semakin terbatas.

Bank Indonesia (BI) mencatat Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada November 2023 sebesar US$ 400,9 miliar, atau tumbuh 2,0% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya yang sebesar 0,7% (yoy). Perkembangan ULN terutama disebabkan oleh transaksi ULN sektor publik. Kepala Departeman Komunikasi BI Erwin Haryono mengatakan, posisi ULN pada November 2023 juga dipengaruhi oleh faktor pelemahan mata uang dolar AS terhadap mayoritas mata uang global yang berdampak pada  meningkatnya angka statistik ULN Indonesia valuta lainnya dalam satuan dolar AS.  Posisi ULN pemerintah di bulan November 2023 sebesar US$ 192,6 miliar atau tumbuh 6,0% (yoy), meningkat dari pertumbuhan bulan sebelumnya 3,0% (yoy). ULN pemerintah tetap terkendali dan terkelola secara terukur dan akuntabel. Perkembangan ULN terutama disebabkan peningkatan penempatan  investasi portfolio di pasar Surat Berharga Negara  (SBN) domestik dan internasional, dalam bentuk sukuk global, seiring sentimen positif kepercayaan  pelaku pasar sejalan dengan mulai meredanya ketidakpastian pasar keuangan global. (Yetede)