Utang menjadi momok yang menghantui prospek sejumlah perusahaan, termasuk emiten yang berstatus Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Jika dicermati, mayoritas emiten BUMN karya memiliki liabilitas yang lebih besar ketimbang perusahaan pelat merah dari sektor lainnya. Bahkan, satu per satu BUMN karya mulai tersangkut kasus gagal bayar. Salah satunya, PT Waskita Karya Tbk (WSKT). Fitch Ratings melaporkan total gagal bayar obligasi korporasi di Indonesia mencapai Rp 5,6 triliun per November 2023 dan mayoritas berasal dari WSKT. PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) juga mengalami nasib serupa. Pada Desember 2023, WIKA telah gagal membayar pokok sukuk Rp 184 miliar dan dan memperpanjang jatuh tempo obligasi korporasi senilai Rp 331 miliar. Menilik laporan keuangan per September 2023, total liabilitas WSKT mencapai Rp 84,11 triliun, naik 0,14% dibanding per 31 Desember 2023 yang senilai  Rp 83,99 triliun. Sementara jumlah liabilitas WIKA Rp 55,68 triliun, atau turun 3,29%. Beban liabilitas tinggi juga harus dipanggul oleh PT Adhi Karya Tbk (ADHI) sebesar Rp 30,44 triliun. Angkanya sedikit menurun, yakni -2,33% dibanding posisi per 31 Desember 2022 yang mencapai Rp 31,16 triliun. Lonjakan liabilitas juga terjadi pada PT PP Tbk (PTPP). Per 31 Desember 2023, total liabilitas PTPP mencapai Rp 42,79 triliun dan meningkat menjadi Rp 44,22 triliun per September 2023. Ratna Lim, Vice President Research and Corporate Finance Waterfront Sekuritas menjelaskan membengkaknya utang BUMN Karya disebabkan beberapa faktor. Pertama, proyek infrastruktur yang besar yang tidak menguntungkan tetapi diperlukan dalam pembangunan. Kedua, modal belanja yang terbatas, tetapi proyek harus terus berlangsung. Miftahul Khaer, Equity Research Analyst Kiwoom Sekuritas menambahkan masifnya kontrak yang diperoleh emiten konstruksi membuat investasi yang digelontorkan juga semakin besar. Pengamat Pasar Modal dan Direktur Avere Investama Teguh Hidayat bilang tak semua BUMN bermasalah. Misalnya, perusahaan perbankan dan pertambangan yang kinerja mentereng dengan posisi utang yang terjaga. Miftahul menjelaskan selain indikator DER, investor juga harus mencermati jenis utang baik secara jangka waktu jatuh tempo maupun secara struktur atau tingkat risiko utang tersebut. Dia memproyeksikan saham-saham BUMN yang tergabung di dalam Indeks BUMN20 masih akan melaju positif  tahun ini. Lantaran  ada beberapa sentimen positif yang bakal memengaruhi kinerja emiten penghuni indeks ini. 

Pemerintah diharapkan dapat menjalankan kebijakan penarikan utang selama tahun 2024 dengan memperhatikan dinamika perekonomian dunia. Kebijakan tahun ini, perlu dilaksanakan dengan mempertimbangkan tingkat suku bunga global yang masih berada pada tren relatif masih tinggi, karena akan berdampak terhadap harga surat utang (obligasi) yang lebih rendah dan imbal hasil yang lebih tinggi. Adapun alokasi pembiayaan utang dalam APBN 2024 sebesar Rp648,1 triliun, terbagi dalam Surat Utang Negara (SBN) sebesar Rp666,4 triliun dan alokasi pinjaman sebesar negatif Rp18,4 triliun. Sementara itu, realisasi pembiayaan anggaran tahun 2023 mencapai Rp359,5 triliun (60,1% dari target APBN 2023 atau 74,9% dari target Perpres 75/2023). Pembiayaan utang tahun 2023 mencapai Rp407,0 triliun (58,4% dari target APBN 2023 atau 96,6% dari Perpres 75/2023). (Yetede)

Pemerintah akan melakukan penarikan utang sebesar Rp648,1 triliun dalam alokasi APBN 2024. Upaya memenuhi target pembiayaan dalam APBN 2024 akan dilakukan dengan  memperlihatkan fleksibilitas dan opotunistik yang ada di pasar keuangan, serta menggunakan saldo anggaran lebih (SAL)  dari tahun sebelumnya. Mengutip data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), alokasi pembiayaan utang dalam ABPN 2024 sebesar Rp648,1 triliun terbagi dalam Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp666,4 triliun dan alokasi pinjaman negatif Rp18,4 triliun. "Dari sisi strategi pembiayaan kami selalu memiliki fleksibilitas dan oppotunistic approach dengan melihat perkembangan dinamika pasar, kebutuhan APBN dan posisi kas dari pemerintah," kata Direktur jendeal Pengelola Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Suminto.

Teka-teki perihal masa depan Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia masih tak pasti. Perpanjangan yang diharapkan pun belum mendapat lampu hijau dari Kepala Negara, meski urgensi untuk menambah napas kinerja petugas sangatlah tinggi. Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI (Satgas BLBI) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 6 Tahun 2021 jo. Keputusan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2021, dan berakhir pada 31 Desember 2023.Berdasarkan informasi yang diperoleh Bisnis, di tingkat kementerian teknis yang mencakup Kementerian Keuangan dan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM telah mencapai kata sepakat untuk memperpanjang masa tugas Satgas BLBI.Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang menjadi mitra kerja dari satgas pun memberikan dukungan penuh agar masa bakti tim khusus tersebut diperpanjang. Apalagi, kinerja Satgas BLBI sejauh ini masih terbilang biasa-biasa saja. Dari total hak tagih negara yang harus dikejar senilai Rp110 triliun, satgas baru berhasil mengeksekusi senilai Rp34 triliun atau sektar 30%.Inilah kemudian yang mendasari tingginya urgensi dari perpanjangan masa tugas tersebut. Terlebih, pemanggilan yang dilakukan terhadap obligor/debitur tak sepenuhnya berjalan mulus. Banyak pula yang mangkir atau tidak diketahui keberadaannya.

Sejatinya, sejumlah pejabat Satgas BLBI telah aktif bergerilya meminta dukungan perpanjangan. Ketua Satgas BLBI sekaligus Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rionald Silaban, misalnya, telah mengusulkan hal itu ke Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.Pun dengan Mahfud Md, Menkopolhukam sekaligus Ketua Dewan Pengarah Satgas BLBI, beberapa waktu lalu langsung berkomunikasi dengan Presiden Joko Widodo untuk meminta perpanjangan. Hanya saja, hingga detik ini masih belum ada legalitas hitam di atas putih perihal permintaan tersebut.  Sementara itu, masa kerja Satgas BLBI hanya menyisakan 3 hari. Rasanya mustahil dalam 3x24 jam satgas mampu mengeksekusi kekurangan hak tagih negara senilai Rp76 triliun.Kalangan ekonom pun meminta kepada pemangku kebijakan untuk bertindak cepat dan taktis dalam rangka memulihkan hak tagih negara tersebut. Perpanjangan pun menjadi satu-satunya solusi cermat. Direktur Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira menilai perpanjangan masa kerja Satgas BLBI memang mendesak sehingga tidak ada pekerjaan rumah ketika terjadi suksesi kepemimpinan. Di sisi lain, Bhima tidak menampik bahwa upaya untuk mengambil alih Rp110 triliun cukup sulit apabila tidak diimbangi dengan optimalisasi instrumen lain. Di sisi lain, perpanjangan masa tugas itu juga patut diimbangi dengan gerak lincah satgas agar pengambilalihan hak negara bisa akseleratif.

Tahun lalu, pemangku kebijakan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 28/2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Pengurusan Piutang Negara (PUPN), yang bisa menjadi pisau untuk senjata perampas aset BLBI.Dalam regulasi itu, pemerin-tah secara sah dapat mengalienasi hak serta keberadaan debitur apabila tidak kooperatif. Tindakan keperdataan meliputi tidak memperoleh hak atau pelayanan dari lembaga jasa keuangan. Berdasarkan catatan Bisnis, ada delapan obligor BLBI yang menetap di negara tersebut. Persoalannya, tidak semua obligor kooperatif dengan Pemerintah Indonesia.Instrumen regulasi lain adalah Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset yang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tak kunjung dibahas meski telah menerima Surat Presiden (Surpres) Joko Widodo.Faktanya, rancangan RUU itu menjadi senjata tambahan yang bisa mempermudah fungsi Satgas BLBI. Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Mukhamad Misbakhun, mendorong pemerintah untuk melakukan penelusuran aset guna mengoptimalisasi hasil kerja satgas.

Kementerian Keuangan mengungkapkan utang pemerintah per 30 November 2023 berjumlah Rp 8.041 triliun. Angka ini meningkat dibanding jumlah utang pada bulan sebelumnya yang sebesar Rp 7.950,52 triliun. Ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan beban untuk pembayaran utang pemerintah berpotensi mempersempit ruang fiskal. “Ketika belanja untuk pembayaran bunga utang bertambah, proporsi dari belanja pemerintah pusat untuk belanja produktif semakin berkurang,” kata Yusuf kepada Tempo, kemarin. Dia menambahkan, belanja bunga utang merupakan konsekuensi dari penarikan utang dalam jumlah besar.

Saat ini, utang pemerintah terdiri atas Surat Berharga Negara (SBN) dan pinjaman. Penerbitan SBN didominasi oleh SBN domestik sebesar Rp 5.725,25 triliun dan SBN valuta asing senilai Rp 1.372,7 triliun. Sementara itu, pinjaman didominasi dari luar negeri sebesar Rp 886 triliun dan dalam negeri senilai Rp 29,97 triliun. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan utang pemerintah masih dapat dikendalikan. Pasalnya, rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) masih 38,11 persen. "Rasio utang tetap di bawah 40 persen, terendah dibanding negara maju. Bahkan negara berkembang lainnya ada yang di atas 100 persen,” kata Airlangga di sela acara Seminar Nasional Perekonomian Outlook Indonesia, kemarin. Angka ini juga lebih kecil dibanding batasan yang ditetapkan. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, batas maksimal rasio utang pemerintah terhadap PDB sebesar 60 persen. Menurut Airlangga, sejauh ini utang telah digunakan dengan baik, khususnya untuk pembangunan infrastruktur. (Yetede)

Kinerja emiten BUMN karya masih diselimuti awan kelabu. Inilah yang mendorong sejumlah emiten BUMN karya melakukan restrukturisasi utang untuk memperbaiki kinerja mereka. Terbaru, PT Waskita Karya Tbk (WSKT) mengklaim sudah mengantongi persetujuan 81% kreditur terkait skema restrukturisasi utang. Artinya, sudah 17 kreditur dari 21 kreditur yang memberikan persetujuan. "Masih ada empat bank dalam  proses konsolidasi internal," kata Direktur Keuangan WSKT Wiwi Suprihatno di paparan publik, Kamis (21/12). Utang WSKT saat ini bersumber dari proyek-proyek yang diteken hingga 2021. Sejak 2022, kontrak baru yang diambil sudah disesuaikan dengan transformasi yang dilakukan WSKT. Tak jauh berbeda, PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) menerapkan strategi serupa. Salah satu emiten BUMN karya ini minta penangguhan pembayaran pokok surat utang. Lantas memilih proyek yang memberikan uang muka dan pembayaran secara bulanan. Alhasil, WIKA telah mendapatkan restu dari 12 kreditur perbankan dari total 15 kreditur perbankan untuk melakukan restrukturisasi utang. PT PP Tbk (PTPP) juga tengah menyusun strategi untuk menurunkan tingkat utang maksimal 3% di akhir 2023. PTPP tercatat memiliki liabilitas Rp 44,21 triliun per kuartal III 2023. Perusahaan pelat merah ini tengah menata utang berbunga dengan cara divestasi. Hingga akhir tahun 2023, setidaknya ada tujuh divestasi yang ditargetkan akan dilakukan oleh PTPP. Baik itu dari perusahaan induk maupun anak usaha. Research Analyst Infovesta Kapital Advisori Arjun Ajwani melihat, kinerja BUMN Karya masih negatif dalam waktu dekat. Untuk itu perusahaan konstruksi pelat merah ini perlu mengubah tata kelola perusahaan. Kementerian BUMN sendiri memproyeksi, proses restrukturisasi utang BUMN karya bisa memakan waktu dua sampai tiga tahun. Ini artinya, pemegang saham publik emiten BUMN karya harus sabar menunggu melihat hasil restrukturisasi itu. Menurut hitungan Budi ada sekitar 60.000 investor publik WIKA dan hampir 100.000 investor publik yang mendekap saham WSKT saat ini. 

Era pemerintahan Presiden Joko Widodo sangat masif menambah utang. Sayangnya, penambahan utang belum sebanding dengan nominal produk domestik bruto (PDB) Indonesia selama sembilan tahun terakhir. Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat, posisi utang pemerintah per akhir November 2023 mencapai Rp 8.041,01 triliun. Hitungan KONTAN, posisi utang tersebut melonjak 208,23% dibandingkan posisi utang pada akhir tahun 2014, saat Jokowi baru menjabat Presiden. Kala itu, utang pemerintah sebesar Rp 2.608,78 triliun. Per akhir November 2023, rasio utang pemerintah mencapai 38,11% terhadap PDB. Level tersebut juga melonjak 13,41% poin dari posisi akhir tahun 2014 yang sebesar 24,7% terhadap PDB. Namun, catatan juga bagi pemerintah bahwa lonjakan utang yang masif masih belum signifikan mendorong PDB. Berdasarkan data BPS, pada 2014, nominal PDB Indonesia atas dasar harga berlaku sebesar Rp 10.542,7 triliun. Sementara nominal PDB RI atas dasar harga berlaku pada Januari hingga September 2023 mencapai Rp 15.595,1 triliun. Artinya, nominal PDB hanya naik 47,92% dari akhir 2014. Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, utang pemerintah semakin tak berkorelasi dengan kenaikan pertumbuhan PDB. Kondisi ini juga mencerminkan bahwa utang tak lagi menjadi leverage, melainkan hambatan perekonomian. Penyebabnya, pertama, perebutan likuiditas perbankan dan sektor riil dengan penerbitan surat utang pemerintah yang masif. Kedua, besarnya porsi SBN membuat beban bunga utang meningkat dan menyebabkan ruang fiskal lebih sempit. Ketiga, tidak semua utang, digunakan untuk belanja produktif. Kepala Ekonom Bank permata Josua Pardede menilai, besarnya tambahan utang pemerintah saat ini untuk memperbaiki gap infrastruktur yang cenderung lebar.

JAKARTA,ID-Bank Indonesia (BI) menyatakan utang luar negeri (ULN) Indonesia pada Oktober 2023 sebesar US$ 392,2 miliar. Nilai ini turun dibandingkan  dengan posisi ULN sektor publik. Dengan perkembangan tersebut, maka ULN Indonesia secara tahunan tumbuh 0,6% secara year on year (yoy). Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengatakan, ULN pemerintah menurun dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Posisi ULN pemerintah menurun dibanding  dengan bulan sebelumnya sebesar US$ 185,1 miliar. Secara tahunan, ULN pemerintah tumbuh sebesar 3,0% (yoy), melambat dibandingkan dengan bulan lalu sebesar 3,3% (yoy). Penurunan posisi ULN pemerintah terutama dipengaruhi oleh perpindahan penempatan  dana investor nonresiden  pada pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik ke instrumen lain seiring dengan  volatilitas di pasar keuangan global yang meningkat. (Yetede)

Di saat ketidakpastian global masih tinggi, utang perusahaan pelat merah atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) patut dicermati mengingat nilainya yang sangat jumbo. Berdasar data terakhir Kementerian BUMN, utang seluruh perusahaan pelat merah mencapai Rp 1.659 triliun pada akhir 2022. Nilai itu meningkat 5% dari tahun sebelumnya. Sedangkan modal dari seluruh BUMN hanya Rp 1,225 triliun. Bank-bank BUMN, alias bank anggota Himbara, bakal paling terpapar risiko bila utang-utang BUMN itu menjadi bermasalah. Bank Himbara sudah mengalami ini kala berhadapan dengan kredit macet BUMN Karya. Porsi utang BUMN di bank pelat merah saat ini cukup besar. Bank Mandiri mencatat kredit ke pihak berelasi Rp 226,1 triliun per September 2023, atau 17,6% dari total kreditnya. Utang pihak berelasi di BNI sebesar Rp 119,7 triliun, 17,7% dari total kredit. Di BRI, utang BUMN mencapai sekitar Rp 78,16 triliun. Direktur Manajemen Risiko BRI Agus Sudiarto mengakui outstanding kredit BRI ke BUMN naik 23% secara tahunan per September 2023. Penyebabnya, BRI mendukung berbagai agenda pemerintah. "Pemerintah meningkatkan impor beras sebagai antisipasi inflasi akibat dampak El Nino," kata dia, Sabtu (9/12). Untuk mengantisipasi risiko, BRI melakukan pencadangan. Agus menyebut, coverage LAR mencapai 76%. Ia memprediksi LAR bakal turun tahun depan dan biaya kredit akan ada di level 2,4%. Sekretaris Perusahaan Bank Mandiri Ali Usman mengungkap, kualitas aset Bank Mandiri tercatat cukup baik. NPL per September ada di 1,36% dan LAR sudah turun ke level 9,87% dari 12,1% pada akhir 2022 lalu. Hanya saja, ia tidak merinci kualitas aset kredit ke BUMN secara khusus. Menurut Pengamat Perbankan dari Universitas Indonesia Budi Frensidy, posisi utang yang besar tidak menjadi persoalan asal perusahaan BUMN terkait memiliki arus kas baik dan sanggup membayar angsuran dan bunga kredit dengan lancar. Senior Vice President LPPI, Trioksa Siahaan, mengatakan utang jumbo tak ada masalah sepanjang BUMN terkait memiliki track record pembayaran utang yang baik dan kinerja keuangannya solid.