DPRD DKI Jakarta menolak usul Tim Anggaran Pemerintah Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tentang pengajuan pinjaman Rp 1 triliun ke PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero). Pinjaman itu akan digunakan untuk membangun tempat pengolahan sampah terpadu menjadi bahan bakar atau refuse derived fuel (RDF). ”Permohonan pinjaman yang diusulkan Pemprov DKI Jakarta dikhawatirkan akan menambah beban keuangan daerah dengan kemungkinan terburuk mengorbankan kepentingan masyarakat Jakarta,” kata Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi, Senin (21/8/2023), terkait alasan penolakan usul tersebut. (Yoga)

Setumpuk utang oleh BUMN Karya berdampak pada nasib mitra kerja atau subkontraktor perusahaan-perusahaan pelat merah. Bahkan, tak sedikit dari para mitra itu yang memilih menempuh jalur pengadilan untuk meminta kepastian hukum. Seiring dengan masifnya proyek infrastruktur yang diikuti dengan alokasi belanja negara dalam porsi yang besar, mestinya keberadaan proyek-proyek itu tidak hanya berdampak pada terbangunnya konektivitas, tetapi turut berdampak pada pelaku ekonomi di daerah. Pemerintah melalui Kementerian BUMN perlu menempuh solusi jitu agar perusahaan pelat merah sektor konstruksi mampu kembali memeperbaiki performa keuangannya.

Bagi perusahaan, pendanaan yang bersumber dari utang merupakan hal yang lumrah saja. Ia menjadi salah satu alternatif dalam menopang operasional maupun mengakselerasi bisnis. Utang bakal menjadi masalah, manakala perusahaan mulai kepayahan dalam melunasinya. Amat disayangkan, gelagat itu muncul dari kalangan korporasi pelat merah alias badan usaha milik negara (BUMN), khususnya sektor konstruksi. Teranyar, PT Waskita Karya (Persero) Tbk. menjadi sorotan lantaran tak dapat membayar bunga dan pokok obligasi berkelanjutan IV senilai Rp135,5 miliar yang jatuh tempo pada 6 Agustus 2023. Perseroan pun kini melakukan reviu master restructuring agreement (MRA) sebagai salah satu upaya menangani persoalan tersebut. Selaras dengan hal itu, manajemen Waskita Karya juga menjamin tetap berusaha untuk memastikan penyelesaian proyek-proyek yang berjalan tidak terganggu walaupun pembayaran obligasi tertunda. (Bisnis, 16/8). Sejumlah perusahaan pelat merah pun akan turut membantu meringankan masalah yang menimpa Waskita Karya baik secara langsung maupun tidak langsung. Bank-bank BUMN pemberi kredit akan terlibat dalam upaya restrukturisasi. Ada pula rencana Kementerian BUMN untuk melakukan inbreng atau pengalihan saham pemerintah dari Waskita Karya ke PT Hutama Karya yang ditarget rampung awal 2024. Persoalan utang BUMN memang telah menjadi perhatian berbagai kalangan sejak lama. Malah dalam pidato di Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I tahun Sidang 2023—2024 pekan lalu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani kembali menguak adanya persoalan tersebut. Jika ditelusuri, utang obligasi dari tiga BUMN Karya yakni PT Waskita Karya (Persero) Tbk.; PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.; dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk.; yang akan jatuh tempo pada 2023, tembus Rp1,56 triliun. Menteri BUMN Erick Thohir bahkan mengeklaim sejatinya rasio utang BUMN terhadap ekuitas saat ini masih berada pada posisi sehat. Menurutnya, total utang BUMN saat ini mencapai Rp1.600 triliun, dengan total ekuitas Rp3.200.

Pembayaran utang pemerintah atas selisih antara harga beli dan harga jual atau rafaksi minyak goreng kepada para pengusaha ritel masih menuai polemik. Hal ini mengakibatkan para pengusaha ritel akan menempuh berbagai cara, termasuk jalur hukum, agar utang rafaksi tersebut segera dibayarkan. Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) RoyNMandey, Jumat (18/8/2023), mengatakan, para pengusaha masih belum diberikan kejelasan mengenai pembayaran utang rafaksi minyak goreng oleh pemerintah. Padahal, sejumlah upaya telah ditempuh agar pemerintah membayar. (Yoga) 

JAKARTA — Penarikan utang baru oleh pemerintah yang terus meningkat dari waktu ke waktu dinilai kian membebani keuangan negara. Hal ini, menurut Direktur Eksekutif Indonesia Development and Islamic Studies Yusuf Wibisono, terlihat dari besaran bunga dan cicilan pokok utang yang harus dibayar pemerintah saban tahun terus berlipat. Yusuf mengambil contoh beban utang dari surat berharga negara (SBN). Pada 2015, beban bunga utang tersebut sekitar Rp 300 triliun. Empat tahun kemudian, angkanya melonjak hingga menembus Rp 700 triliun. Pada tahun ini, jumlah SBN jatuh tempo dan beban bunga diproyeksikan naik hingga mendekati Rp 1.000 triliun, dan kembali bisa menembus Rp 1.100 triliun pada tahun depan. "Kita sudah masuk dalam jebakan utang, berutang untuk bayar utang,” ujarnya kepada Tempo, kemarin, 18 Agustus 2023.

Akar masalah dari situasi tersebut, menurut Yusuf, adalah strategi pengelolaan utang yang terfokus pada refinancing atau pembiayaan untuk memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang jatuh tempo. Walhasil, pemerintah harus menarik utang baru untuk menutup kewajiban utang lama, sehingga stok utang tidak pernah menurun. “Pengelolaan portofolio utang sekadar debt switching dan buy back, dengan pemanis term and conditions yang lebih baik ” Di sisi lain, ia menilai, tidak ada reformasi anggaran mendasar yang dilakukan pemerintah, seperti meningkatkan rasio perpajakan atau menurunkan beban pengeluaran. Ketika reformasi perpajakan gagal meningkatkan rasio perpajakan, reformasi birokrasi pun gagal menurunkan belanja pegawai, belanja barang, dan transfer ke daerah. Defisit anggaran akibat belanja negara yang lebih tinggi ketimbang pendapatan tersebut diatasi dengan cara kembali berutang. (Yetede)

JAKARTA – Pemerintah berencana kembali menarik utang baru sebesar Rp 648,1 triliun. Hal itu tercantum dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024 yang diumumkan sehari sebelum Hari Kemerdekaan RI. Penarikan utang ini kian membubungkan tumpukan utang, di mana per Juli lalu total utang pemerintah telah mencapai Rp 7.855,53 triliun.

Kebijakan menambah utang baru itu dibutuhkan untuk membiayai defisit anggaran pemerintah. Pada tahun ini, defisit APBN mencapai 2,84 persen dari produk domestik bruto (PDB) sehingga pemerintah butuh mengutang Rp 696,3 triliun. Sedangkan untuk tahun depan, pemerintah membutuhkan utang sekitar Rp 522,85 triliun guna menutupi anggaran yang diproyeksikan defisit 2,29 persen terhadap PDB.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Suminto, mengatakan utang baru juga diperlukan untuk membiayai pengeluaran lainnya, seperti pembiayaan investasi, pemberian pinjaman, dan pembayaran kewajiban utang. "Utang adalah salah satu instrumen dalam membiayai APBN untuk mencapai tujuan pembangunan," ujar dia kepada Tempo, kemarin, 18 Agustus 2023. Utang juga dilakukan untuk membiayai prioritas pembangunan yang tidak bisa ditunda, menjaga momentum pertumbuhan, serta menghindari hilangnya kesempatan dalam mendorong kinerja perekonomian. (Yetede)

JAKARTA - Risiko pembengkakan utang kembali mengintai dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024. Pemerintah merencanakan defisit anggaran tahun depan sebesar 2,29 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) atau sebesar Rp 522,85 triliun. Defisit itu bersumber dari alokasi belanja negara sebesar Rp 3.304,13 triliun dengan target pendapatan negara sebesar Rp 2.781,3 triliun.

Untuk menutup defisit tersebut, pemerintah masih merencanakan pembiayaan lewat utang dengan target sebesar Rp 648,1 triliun. Selain untuk menutup defisit APBN, pembiayaan utang digunakan untuk membiayai pengeluaran pembiayaan lainnya, seperti pembiayaan investasi, pemberian pinjaman, dan kewajiban penjaminan. Merujuk pada Buku II Nota Keuangan RAPBN Tahun 2024, utang yang bersumber dari penerbitan surat berharga negara (SBN) akan mendominasi, yaitu mencapai Rp 666,4 triliun.

Direktur Eksekutif Indonesia Development and Islamic Studies, Yusuf Wibisono, mengatakan rencana penarikan utang baru dengan jumlah fantastis tersebut berpotensi membebani APBN dalam jangka panjang. Jika melihat posisi outstanding utang pemerintah hingga Juni lalu, total utang mencapai Rp 7.805,2 triliun. Rinciannya, SBN sebesar Rp 6.950,1 triliun, pinjaman luar negeri Rp 830,6 triliun, dan pinjaman dalam negeri Rp 24,5 triliun.

Direktur Eksekutif Indonesia Development and Islamic Studies, Yusuf Wibisono, mengatakan rencana penarikan utang baru dengan jumlah fantastis tersebut berpotensi membebani APBN dalam jangka panjang. Jika melihat posisi outstanding utang pemerintah hingga Juni lalu, total utang mencapai Rp 7.805,2 triliun. Rinciannya, SBN sebesar Rp 6.950,1 triliun, pinjaman luar negeri Rp 830,6 triliun, dan pinjaman dalam negeri Rp 24,5 triliun. (Yetede)

JAKARTA – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengambil langkah restrukturisasi total sebagai solusi penyelesaian tumpukan utang perusahaan konstruksi pelat merah. Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan negosiasi berupa penundaan pembayaran kewajiban, penyesuaian tenor atau jangka waktu pembayaran, hingga beban bunga dilakukan, khususnya kepada dua BUMN karya dengan eksposur pinjaman terbesar, yaitu PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

“Restrukturisasi harus terjadi dan kita punya pengalaman restrukturisasi yang bagus selama ini seperti yang dilakukan di Garuda Indonesia dan PTPN,” ujar Erick, kemarin. Total setidaknya ada lebih dari Rp 70 triliun utang BUMN konstruksi yang harus direstrukturisasi sebagai permulaan. Adapun dengan kompleksitas masalah yang dihadapi, upaya restrukturisasi diperkirakan memakan waktu setidaknya hingga tiga tahun ke depan.

Erick optimistis para kreditor akan menyetujui rencana restrukturisasi tersebut, baik kreditor perbankan maupun obligasi. Menurut dia, sejauh ini, perbankan khususnya, telah memberikan sinyal positif dalam pembicaraan restrukturisasi. Sementara itu, negosiasi dengan para pemegang obligasi menunjukkan adanya komitmen untuk mencapai solusi yang saling menguntungkan. (Yetede)

Fitch Ratings menurunkan peringkat utang Pemerintah Amerika Serikat dari AAA menjadi AA+, Selasa (1/8/2023). Alasannya, jumlah utang Pemerintah AS terus meningkat dan penanganannya memburuk serta pertumbuhan ekonomi AS akan menurun. Penurunan peringkat ini tidak menunjukkan kesulitan berarti tentang daya utang AS dalam waktu dekat. Meski demikian, Menteri Keuangan Janet Yellen memprotes putusan Fitch. (Yoga)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 serta tahun-tahun sebelumnya dinilai telah masuk ke dalam situasi 'gali lubang tutup lubang', yakni membayar beban utang dengan utang baru. Ini setidaknya ditandai  dengan kesimbangan primer yang defisit, rasio beban bunga utang penerimaan perpajakan yang jauh diatas level wajar, serta strategi pengelolaan utang yang terfokus pada refinancing. Kondisi tersebut akan makin berat mengingat mulai tahun  ini hingga empat tahun ke depan. APBN menghadapi periode puncak jatuh tempo utang pemerintah  pusat. Bila mengacu pada pola defisit anggaran tahun ini, sekitar 70% dari total utang  baru harus disetorkan kembali  ke kreditur untuk membayar cicilan pokok dan bunga pinjaman. Sementara rasio beban bunga utang terhadap penerimaan perpajakan mencapai 20,6% (outlook), jauh di atas batas aman 7-10%. Berdasarkan data profil utang jatuh tempo yang diterbitkan Kementerian Keuangan tahun lalu, utang jatuh tempo tahun lalu, utang jatuh tempo tahun ini melonjak  tajam menjadi Rp556 triliun dari 2022 yang hanya Rp 106 triliun. (Yetede)