Labirin | News & Update

;

Utang

( 373 )

Utang Pemerintah Terus Merangkak Naik

HR1 29 Nov 2023 Kontan

Pemerintah terus memupuk utang. Posisi utang pemerintah pada Oktober tahun ini mencapai Rp 7.950,52 triliun, atau tumbuh dari posisi September 2023 yang senilai Rp 7.891,61 triliun. Mengutip Buku APBN KITA Edisi November 2023, rasio utang pemerintah saat ini terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 37,68%. Rasio utang tersebut menurun dibandingkan akhir 2022 dan berada di bawah batas aman 60% PDB sesuai UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara. "Rasio ini juga masih lebih baik dari yang telah ditetapkan pada kisaran 40% dalam Strategi Pengelolaan Utang Jangka Menengah 2023-2026," tulis laporan buku tersebut dikutip, Selasa (28/11). Adapun posisi utang pada September didominasi utang dari surat berharga negara (SBN) yang nilainya mencapai Rp 7.048,9 triliun. SBN ini terdiri dari SBN domestik mencapai Rp 5.677,55 triliun dan SBN valuta asing (valas) mencapai Rp 1.371,35 triliun. Posisi utang pemerintah diperkirakan sulit kembali ke era sebelum pandemi Covid-19 yakni Rp 4.779,28 triliun. Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto bahkan meramal, posisi utang pemerintah akan melonjak pada akhir 2023. Hal senada dikemukakan Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet, yang memperkirakan, rasio utang pemerintah baru akan kembali sebelum pandemi yakni pada tahun 2027 mendatang. "Dengan mengikuti trend perkembangan penurunan rasio utang saat ini maka paling cepat waktu yang dibutuhkan agar rasio utang kembali ke era sebelum pandemi sekitar tiga sampai empat tahun," sebut Yusuf.

Ekonomi

Bola Salju Utang Waskita Karya

KT1 28 Nov 2023 Tempo

Gagal bayar Waskita bisa menjadi bola salju yang liar. Selama masa suspensi saham WSKT saja, para pemegang obligasi tak bisa bertransaksi. Akibatnya, pengelola dana pensiun bisa kurang bayar kepada para pensiunan, atau perusahaan asuransi tak bisa menebus premi yang dibayarkan para nasabahnya. Menurut data OJK, ada 734 ribu orang yang terdaftar sebagai nasabah dana pensiun. Problem keuangan Waskita sebetulnya sudah terendus lama. Total utang Waskita Karya Rp 84,31 triliun, terbesar di antara BUMN karya. Utang itu berasal dari beban biaya tiga proyek jalan tol: Kayu Agung-Palembang-Betung, Bekasi-Cawang-Kampung Melayu, dan Krian-Legundi-Bunder-Manyar di Surabaya-Mojokerto. Cawang-Kampung Melayu, dan Krian-Legundi-Bunder-Manyar di Surabaya-Mojokerto.

Dengan demikian, kewajiban Waskita Karya bukan hanya kepada pemegang obligasi, tapi juga kepada bank. “Untungnya”, bank-bank pemberi utang itu sebagian besar juga bank BUMN, sehingga Menteri BUMN bisa mengintervensi mereka agar menangguhkan pembayaran jatuh tempo 10 tahun. Masalahnya, penyakit tidak akan sembuh jika tak diobati. Pemerintah mencoba menyiapkan jalan keluar dengan berencana memindahkan 75 persen saham pemerintah di Waskita ke Hutama Karya, BUMN karya lain yang tak punya utang sebesar Waskita. Masalahnya, inbreng ini bisa sekadar memindahkan masalah jika tak dibarengi dengan restrukturisasi utang Waskita. Inbreng hanya bisa jalan jika urusan utang sudah beres.

Setelah itu, pemerintah akan menjual jalan-jalan tol jika kelak Waskita beres mengerjakannya. Lagi-lagi, solusi ini pun bisa boncos jika harganya rendah karena okupansi jalan-jalan tol itu belum teruji. Jamak kita tahu bahwa semua proyek infrastruktur besar di era Jokowi dilakukan tanpa kajian yang memadai, sehingga mencapai nilai keekonomian yang tak merugikan. (Yetede)

Ekonomi

Program Populis Pemutihan Utang UMKM

KT1 24 Nov 2023 Tempo

Pemerintah sedang menyiapkan aturan pelaksana kebijakan yang dipayungi Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) alias omnibus keuangan tersebut. Saat ini ada 421 ribu UMKM yang kreditnya bermasalah, dengan jumlah utang mencapai Rp 22,9 triliun. Lewat aturan pelaksana tersebut, pemerintah akan memutihkan utang sekitar 170 ribu UMKM yang terkena dampak gempa Yogyakarta pada 2006 serta pandemi Covid-19 senilai hampir Rp 11 triliun melalui bank dan lembaga keuangan nonbank.

Karena utangnya macet, UMKM tersebut tidak bisa lagi mengakses pembiayaan. Berdasarkan catatan pemerintah, banyak UMKM yang kemudian menghentikan usahanya. Jumlahnya menggelembung sejak masa pandemi Covid-19 sepanjang 2020-2022. Padahal UMKM merupakan salah satu tulang punggung perekonomian nasional.

Tujuan pemutihan utang bagi UMKM sebetulnya baik. Seperti tertulis dalam Pasal 250 Undang-Undang PPSK, pemutihan tersebut bertujuan mendukung kelancaran pembiayaan UMKM. Khusus untuk bank atau lembaga nonbank milik negara, mereka bisa memutihkan utang UMKM jika telah direstrukturisasi, ditagih secara optimal, tapi tetap saja macet alias kolektabilitas 5. Pada Pasal 251 aturan yang sama, badan usaha milik negara bisa memutihkan tagihan UMKM, asalkan terbukti tidak merugikan negara. Pemutihan tersebut pun didasarkan pada iktikad baik, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan prinsip tata kelola yang baik. (Yetede)

Ekonomi

Krakatau Steel Dapat Restu Restrukturisasi Utang Rp 23 Triliun

KT1 23 Nov 2023 Investor Daily

JAKARTA,ID-PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) mengklaim telah meraih restu dari 10 bank nasional selaku kreditur untuk merestrukturisasi utang senilai US$ 1,4 miliar setara dengan Rp23,3 triliun. Usulan restrukturisasi tersebut diajukan perseroan sehubungan dengan insiden kebakaran yang menimpa pabrik Hot Strip Mil (HSM) I di Cilegon pada Mei 2023. Direktur keuangan dan manajemen Risiko KRAS Tardi dalam paparan publik perseroan secara daring, Selasa (22/11/2023) menyampaikan bahwa musibah kebakaran yang terjadi di salah satu fasilitas produksi per-seroan tersebut, berdampak terhadap kinerja-kinerja operasional maupun keuangan perseroan. Buntutnya, performa keuangan perseroan pada kahir tahun ini akan lebih tertekan dibandingkan posisi keuangan di 2022. (Yetede)

Ekonomi

Kuartal III, Utang Luar Negeri Turun Jadi US$ 393,7 Miliar

KT1 16 Nov 2023 Investor Daily

JAKARTA,ID-Bank Indonesia (BI) mencatat posisi utang luar negeri Indonesia pada akhir kuartal III-2023 sebesar US$ 393,7 miliar, lebih rendah dari posisi pada Januari kuartal II-2023 yang mencapai US$ 396,5 miliar. Penurunan nilai utang posisi utang luar negeri tersebut bersumber dari utang luar negeri sektor publik. "Dengan perkembangan tersebut, utang luar negeri Indonesia secara tahunan mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,1% (yoy), melanjutkan kontraksi pada kuartal sebelumnya sebesar 1,2% (yoy)," jelas Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono dalam keterangan resmi, Rabu (15/11/2023). Dia menjelaskan bahwa utang luar negeri pada akhir kuartal III-2023 sebesar US$ 188,3 miliar, turun dibandingkan dengan posisi kuartal sebelumnya sebesar US$ 192,5 miliar, atau setara tahunan tumbuh sebesar 3,3% (yoy). Penurunan posisi utang luar negeri pemerintah dipengaruhi oleh perpindahan penempatan data investor nonresiden pada pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik ke intrusmen lain, seiring dengan volatilitas di pasar keuangan global yang meningkat. (Yetede)

Politik dan Birokrasi

Jaminan APBN dan Jebakan Utang Kereta Cepat

KT1 13 Nov 2023 Tempo

Kementerian Keuangan akhirnya memberikan penjaminan untuk mengatasi pembengkakan biaya (cost overrun) proyek kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Jaminan tersebut diberikan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Penjaminan Pemerintah untuk Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung. Aturan yang dirilis pada 11 September 2023 itu mengatur soal penyediaan jaminan pemerintah bagi pencarian dana untuk menutup kenaikan atau perubahan biaya proyek kereta cepat ini. Penjaminan utang kereta cepat itu nantinya diberikan terhadap seluruh kewajiban keuangan PT Kereta Api Indonesia (KAI), penyelenggara proyek, yang timbul akibat pembengkakan biaya proyek tersebut, baik pokok pinjaman, bunga, maupun biaya lain.

Kenaikan biaya proyek KCJB mencapai US$ 1,2 miliar atau sekitar Rp 18 triliun. Pada awalnya, Cina mengajukan biaya proyek itu senilai US$ 5,5 miliar atau sekitar Rp 83,6 triliun. Dalam perjalanannya, biaya proyek membengkak menjadi US$ 7,5 miliar atau Rp 114,1 triliun per November 2022. Kendati demikian, untuk mendapatkan jaminan pemerintah tentu tidak semudah membalik telapak tangan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan beberapa persyaratan khusus, seperti dukungan Komite Kereta Cepat Antara Jakarta-Bandung dan Menteri Perhubungan, nilai pinjaman, calon kreditor, rencana peruntukan pendanaan, proyeksi keuangan proyek, rencana mitigasi risiko gagal bayar, serta berbagai dokumen lain. Berbeda dari awal perencanaan dan permulaan proyek, Presiden Jokowi saat itu menyatakan bahwa proyek tersebut akan dibangun tanpa menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, tapi diserahkan kepada badan usaha milik negara. (Yetede)

Ekonomi

Adu Cepat Restrukturisasi Utang Wijaya Karya dan Waskita

KT1 07 Nov 2023 Investor Daily (H)

JAKARTA,ID-PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) dan PT Waskita Karya Tbk (WSKT) tengah berupaya untuk melakukan restrukturisasi utang serta memperkuat struktur permodalan perusahaan. Langkah restrtukturisasi kedua BUMN konstruksi tersebut untuk mendapatkan sokongan penyertaan modal negara (PMN) pada anggaran (TA) 2024, yakni Rp 6 triliun untuk WIKA dan Rp12,5 triliun untuk Waskita melalui PT Hutama Karya. Tim Analis PT Pemeringkat Kredit Indonesia (PKRI) Bilawal Zandra Faris dan Stefanus Yuniardhi Thio memperkirakan, proses restrukturisasi yang kini ditempuh Wika dan Waskita akan menghadapi situasi yang berbeda. Mengingat pada semester I-2023, Ebitda Waskita negatif sehingga akan memperburuk net leverage. Sebaliknya, Wika mencatatkan Ebitda positif pada paruh pertama 2023 dengan leverage dan interest coverage yang relatif lebih baik. "Karena itu, kami memandang proses restrukturisasi Wika akan lebih cepat selesai ketimbang restrukturisasi WSKT," kata Bilawal dan Stefanus dalam risetnya yang dikutip Investor Daily, Senin (6/11/2023). (Yetede)

Ekonomi

Perbankan Paling Banyak Terbitkan Surat Utang

KT3 26 Oct 2023 Kompas

Hingga akhir September 2023, PT Pemeringkat Efek Indonesia atau Pefindo menerima mandat pemeringkatan surat utang senilai Rp 49,54 triliun. ”Mandat terbesar berasal dari sektor perbankan dengan nilai rencana penerbitan sebesar Rp 12,9 triliun yang berasal dari empat perusahaan, perbankan” kata Kepala Divisi Pemeringkatan Nonjasa Keuangan I Pefindo Niken Indriarsih di Jakarta, Rabu (25/10/2023). (Yoga)

Ekonomi

Utang Luar Negeri Perlu Kewaspadaan

KT3 17 Oct 2023 Kompas

Utang luar negeri Indonesia pada akhir Agustus 2023 menurun 0,8 % secara tahunan menjadi 395,1 miliar USD. Utang tersebut dinilai tetap sehat dilihat dari posisi jangka waktu utang yang mayoritas berjangka panjang dan rasio utang dengan pertumbuhan ekonomi yang masih di bawah ambang batas. Namun, pengelolaan utang perlu kewaspadaan terhadap pelemahan nilai tukar rupiah dan suku bunga The Fed. Berdasarkan data BI, utang luar negeri (ULN) Indonesia hingga akhir Agustus 2023 tersebut terdiri atas utang pemerintah dan bank sentral (utang publik) sebesar 200,8 miliar USD atau 50,82 % dari total ULN. Selebihnya berasal dari utang swasta sebesar 194,3 miliar USD atau 49,28 % dari total ULN. Secara keseluruhan, posisi ULN Indonesia didominasi oleh ULN jangka panjang dengan porsi 87,4 % dari total ULN.

Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono, dalam keterangan resminya, Senin (16/10) menjelaskan, ULN pemerintah pada Agustus 2023 tumbuh melambat 3,6 %. Posisi ULN pemerintah tersebut turun dari 193,2 miliar USD pada Juli 2023 menjadi 191,6 miliar USD pada Agustus 2023. ”Perkembangan ULN tersebut utamanya dipengaruhi oleh perpindahan penempatan dana investor nonresident (asing) dalam pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestic seiring dengan volatilitas di pasar keuangan global yang tinggi,” ujarnya. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad berpendapat, pemerintah tetap perlu mewaspadai adanya potensi risiko dari ULN tersebut. Risiko tersebut meliputi pelemahan nilai tukar rupiah dan kebijakan suku bunga tinggi untuk waktu yang lama (higher for longer) oleh The Fed, bank sentral AS. (Yoga)

Ekonomi

Usahawan Kian Enggan Berutang

KT1 09 Oct 2023 Investor Daily (H)

JAKARTA,ID-Kalangan pelaku usaha swasta nasional mulai menunjukkan kecenderungan untuk mengurangi utang luar negeri (ULN) mereka lebih dari dua tahun silam. Selain bisnis yang selain akibat permintaan yang terkontraksi menyusul pandemi Covid-19, hal itu juga dipicu oleh biaya dan resiko ULN yang kian besar ditengah ketidakpastian dan fluktuasi perekonomian global. Untuk menghindari resiko utang yang harus mereka tanggung di kemudian hari, sejumlah pelaku usaha bahkan rela membiayai sebagian dari usaha mereka dengan menyisihkan diantara setoran rutin tabungan ke bank. Sementara belum banyak pelaku usaha yang kurang percaya diri menggunakan pasar modal sebagai sumber pendanaan usaha mereka. "(Ini) bukan single faktor. Kami menyinyalir interaksi dari kedua faktor, internal dan eksternal, terhadap supply-demand utang luar negeri, menciptakan tingkat utang luar negeri yang lebih rendah," ujar Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaya kepada Investor Daily, baru-baru-ini. (Yetede)