Profesor keuangan di Universitas Peking, Michael Pettis, memperingatkan utang besar yang membebani perekonomian Tiongkok. Pemerintah China harus cepat melakukan reformasi ekonomi domestik karena masalah utang ini sangat serius, seperti bom waktu. Kendati memberi lampu kuning, ia yakin China bisa meredam krisis ini.

Utang luar negeri (ULN) Indonesia terus menanjak. BI mencatat posisi ULN pada akhir April 2019 naik 8,7% yoy, lebih tinggi daripada bulan sebelumnya yang naik 7,9%. Menurut laporan BI, tingginya ULN disebabkan oleh transaksi penarikan neto ULN, dan pengaruh penguatan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS, sehingga utang dalam rupiah tercatat lebih tinggi dalam denominasi dollar AS.

Peneliti Indef menilai, tingginya ULN BUMN lantaran BUMN membutuhkan refinancing untuk membiayai pembayaran bunga dan cicilan pokok utang, terutama BUMN yang membutuhkan utang baru sebagai konsekuensi pembayaran kewajiban utang lama.

Di tengah peningkatan pembayaran utang pemerintah dalam 5 tahun terakhir, kemampuan pemrintah untuk membayar bunga utang justru cenderung mengalami penurunan. Berdasarkan data Kemenkeu, pembayaran bunga utang secara nominal dalam periode 2014-2019 rata-rata mengalami kenaikan sebesar 15,7%. Kenaikan ini juga terjadi secara presentase terhadap PDB dari 1,26% pada 2014 menjadi 1,7% pada 2019. Namun, kondisi itu berbanding terbalik dengan kemampuan pemerintah dalam membayar utang yang ditujunjukkan dengan meningkatnya rasio bunga utang terhadap pendapatan negara pada 2014-2019. Pada 2014, rasio tersebut sebesqr 8,6%, 2018 13,3% dan 2019 sedikit turun di angka 12,7%. Rasio tersebut mengindikasikan bahwa kemampuan pendapatan negara untuk menopang pembayaran bunga utang mengalami kemorosotan. Otoritas fiskal berdalih porsi pembayaran bunga utang tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal. Pertama, peningkatan stok utang seiring dengan upaya mendukung kebijakan pemerintah yang ekspansif. Kedua, dinamika likuiditas yang makin ketat sehinga mendorong peningkatan yield.

Rasio utang terhadap PDB per Maret 2019 sudah mencapai 30,12%. Meski masih di level sehat, angka itu adalah rasio terbesar dalam lima tahun terakhir. Kemkeu mencatat total nilai (outstanding) utang pemerintah pusat hingga Maret 2019 Rp 4.567,31 triliun. Angka ini naik 10,4% dibandingkan dengan posisi Maret 2018. Kenaikan itu berasal dari pinjaman dan penerbitan surat berharga negara (SBN). Kemkeu mengklaim sudah mengerem laju utang, terutama pinjaman luar negeri.

Ahmad Mikail, Ekonom Samuel Sekuritas Indonesia, menganalisis. perlambatan utang pemerintah hanya sementara. Pasalnya, penerimaan pajak kuartal I tahun ini hanya tumbuh 1,8% yoy. Ahmad menegaskan, pengeraman utang tidak hanya atas utang pemerintah, tetapi juga meliputi utang BUMN. Peningkatan utang bisa memengaruhi rating utang Indonesia.

Utang luar negeri swasta awal tahun ini tercatat mengalami pertumbuhan cukup tinggi. BI mencatat pertumbuhan utang luar negeri swasta ini bersumber dari empat sektor. Pertama, sektor pengadaan listrik, gas, uap atau panas air (LGA) naik 26,8% yoy. Kedua, sektor pertambangan dan penggalian naik 26,8% yoy. Ketiga, sektor jasa keuangan dan asuransi naik 9,34% yoy. Keempat, sektor industri pengolahan naik 0,5% yoy. Dari sisi penggunaan, mayoritas utang luar negeri swasta untuk refinancing atau membayar utang jatuh tempo. Ekonom Core menilai kenaikan ULN swasta seiring dengan aktivitas produksi dan ekspansi tahun ini. Selain itu, likuiditas dalam negeri minim. Pemerintah perlu mewaspadai pertumbuhan ULN swasta karena dua hal. Pertama, meningkatnya utang swasta bisa menjadi preseden buruk bagi penilaian lembaga rating kredit. Kedua, saat ULN swasta naik, kebutuhan dolar juga akan naik, terutama saat jatuh tempo.

IMF memperkirakan pelemahan ekonomi dunia lebih dalam dari perkiraan awal. Saat ini, tingkat utang pemerintah dan korporasi global terus meningkat. Menurut IMF, kerentanan sistem keuangan dan perekonomian meningkat, baik di negara maju maupun negara berkembang. Negara emerging market sebaiknya membatasi ketergantungan utang luar negeri jangka pendek, dan memastikan cadangan mata uang asing dan buffer fiskal memadai.

Ekonom Indef mengingatkan pemerintah Indonesia akan adanya beban utang di dalam negeri yang semakin besar. Meski rasio utang terhadap PDB masih dalam batas aman, kemampuan APBN untuk membayar utang dalam jangka panjang semakin berat. Terlebih, utang jatuh tempo di bawah satu tahun semakin banyak.

Utang Luar Negeri (ULN) swasta Indonesia masih bertambah. BI mencatat, per Januari 2019 ULN swasta tumbuh 10,8% secara year-on-year dengan total US$ 193,1 miliar. Angka ini yang terbesar dibandingkan ULN pemerintah yang naik 3,85% dan BI yang turun 2,59%. Namun, sejauh ini penggunaan ULN oleh swasta masih berkualitas. Pertumbuhan terbesar terjadi pada BUMN. Meski utang naik, risiko kian membaik. Salah satu indikasinya adalah ULN swasta didominasi utang jangka panjang. Pertumbuhan utang sejalan dengan kebutuhan pembiayaan BUMN dalam proyek prioritas pemerintah. Selain itu bunga pinjaman dari luar negeri yang relatif murah dibanding dengan di dalam negeri juga menjadi pemicu perusahaan swasta berutang ke luar negeri. Kenaikan utang luar negeri swasta juga dipicu sikap perbankan domestik yang konservatif dalam menyalurkan kredit di tengah masih tingginya ketidakpastian.

Kementerian Keuangan siap menyelesaikan utang subsidi pupuk dan energi kepada BUMN yang mencapai Rp 20 triliun. Pemerintah sudah mengalokasikan pagu dalam APBN 2019. Pembayaran utang itu akan menguntungkan perusahaan pelat merah yang pada akhirnya akan menjadi penerimaan negara bukan pajak.

Pemerintah dan sektor swasta harus mengerem utang luar negeri (ULN). Total ULN per akhir 2018 mencapai US$376,84 miliar, naik 6,91% dibandingkan dengan tahun 2017. Peningkatan ULN memperbesar rasio utang terhadap PDB menjadi 36,18% tertinggi setidaknya dalam satu dekade. Catatan BI, utang pemerintah naik 3,31%, utang swasta naik 10,92%, dan utang BI turun 8,49% year on year.
Meski naik, BI meyakini ULN masih sehat. Alasannya, persentase rasio utang terhadap PDB masih berada di kisaran rata-rata negara lain selevel., misal Thailand, Malaysia. Ekonom Universitas Indonesia mengalisis, meski indokator utang masih di level sehat, tapi harus dikendalikan. Perlu diperhatikan, bukan semata nilai nominalnya, tapi momentum kapan mengeluarkan utang. Pemerintah juga harus melihat indikator lain, misal rasio utang terhadap ekspor yang mencapai 163,80% menandakan ekspor tidak mampu membayar utang.

Kendati level utang luar negeri Indonesia terbilang aman, risiko peningkatan rasio utang terhadap pendapatan atau debt to services harus menjadi perhatian. Efek perang dagang dan rebalancing di China serta penurunan harga merupakan kendala utamabagi ekspor tahun ini. Untuk menghadapi kondisi ini, pendalaman pasar surat utang di dalam negeri tetap harus berjalan. Hal ini dilakukan untuk mengurangi pinjaman luar negeri pemerintah dan swasta dengan beralih memanfaatkan utang domestik.
Baik swasta maupun pemerintah bisa melakukan refinancing atau pembiayaan ulang utang. Cara lain adalah debt swap atau menukar utang luar negeri pemerintah. Tukar utang bisa dijalankan melalui program lingkungan dan rekonstruksi bencana. Ke depan, tren kenaikan utang luar negeri masih akan terus berlanjut. Pasalnya, investor dan kreditur global memiliki preferensi untuk masuk ke pasar negara berkembang. Terbukti, penerbitan surat utang swasta dan pemerintah sampai akhir tahun lalu masih penuh peminat asing.