PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) kelar berhasil meyakinkan 10 kreditur utamanya untuk menyepakati restrukturisasi utang jumbo senilai US$ 2 miliar. Ada dua poin kelonggaran yang diperoleh Krakatau melalui restrukturisasi kredit ini, yakni kelonggaran jangka waktu pembayaran serta pembayaran bunga. Bagi bank yang menjadi kreditur, restrukturisasi itu berarti waktu pelunasan utang, baik bunga maupun pokok molor."Perhitungan restrukturisasi sudah disesuaikan dengan perkembangan perusahaan ke depan. Kami masih optimistis dapat menunaikan restrukturisasi," kata Silmy Karim, Direktur Utama Krakatau Steel, Rabu (29/1). Di antara bank yang menjadi kreditur Krakatau, bank plat merah bersedia meneken perjanjian restrukturisasi dengan alasan sinergi antara perusahaan negara. Meski, eksposur kredit ke Krakatau membuat kredit beresiko alias loan at risk di bank-bank BUMN membengkak.

Direktur Manajemen Resiko Bank Mandiri Ahmad Siddik Badruddin dalam pertemuan dengan analis, Jumat (24/1), mengatakan, kredit ke Krakatau Steel merupakan penyebab naiknya kredit dalam perhatian khusus alias kolektibilitas 2 di segmen wholesale banking. "Utamanya dari utang Krakatau Steel yang telah kami restrukturisasi kuartal II-2019 dan kuartal III-2019. Jika mengenyampingkan eksposur KRAS, kredit dalam perhatian khusus segmen wholesale banking bisa turun dari 5% menjadi sekitar 3,8%," ujar Siddik dalam transkrip yang dipublikasikan Thomson Reuters Streetevents, Selasa (28/1). Kepada KONTAN, Siddik pernah menyatakan, Bank Mandiri bakal membentuk pencadangan hingga 30% di akhir 2019 untuk kredit Krakatau Steel. Nilai pencadangan akan dinaikkan hingga 55% di tahun ini. Sementara Bank BNI mencatat peningkatan risiko kredit di segmen korporasi dari 3,9% pada 2018 menjadi 4,5% di 2019. Fasilitas kredit BNI ke Grup Krakatau Steel mencapai Rp 6,4 triliun. "Saat ini, kredit di kol 2 atau dalam perhatian khusus," ujar Direktur Hubungan Kelembagaan BNI Adi Sulistyowati, Selasa (28/1). BNI telah mengantisipasi dengan pencadangan Rp 2,4 triliun, setara 41% dari eksposur kredit BNI. "Tahun ini target pencadangan yang bisa dibentuk hingga Rp 5,8 triliun, kata dia.Bank BRI juga mencatat kan kenaikan kredit kolektibilitas 2 signifikan di segmen korporasi BUMN dari 0,86% dari total kredit pada 2018 menjadi 4,29% di akhir 2019.Direktur Hubungan Kelembagaan BRI Agus Noorsanto menyatakan, eksposur BRI ke Krakatau Steel Group mencapai Rp 2,8 triliun. Saat ini BRI sudah membentuk pencadangan hingga 50% dari total eksposur kredit tersebut.

Kementerian Keuangan bersiap menerapkan berbagai skema pembiayaan, termasuk menambah utang untuk menutupi  defisit anggaran. Dirjen PPR Kemenkeu Luky Alfirman mengatakan opsi penambahan utang antara lain dengan menerbitkan enam produk surat utang negara SBN retail tahun ini.

Menurut Luky, meski terus bertambah, rasio utang negara masih di ambang batas aman. Dia mencatat, rasio utang negara hingga Desember 2019 mencapai 29,8 persen dari produk domestik bruto (PDB) senilai Rp 4.778 triliun. Rasio utang tersebut, kata dia, sudah membaik dari 2018 yang mencapai 29,98 persen. Menurut Undang-Undang Keuangan Negara, utang negara tak boleh melebihi 30 persen dari PDB. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan sinyal menambah utang tahun ini kian kuat. Menurut dia, realsiasi keseimbangan primer yang menjadi acuan kebutuhan utang baru dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2019 melonjak dari minus Rp 20,1 triliun menjadi Rp 77,5 triliun. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan belanja negara yang ditetapkan pada 2020 bisa diserap optimal sesuai dengan alokasinya. Menurut dia, meski ada faktor perlambatan ekonomi dunia yang berujung pada kekuranagn penerimaan pajak, pemerintah masih memiliki banyak instrumen untuk menambal kebutuhan belanja. Askolani mengatakan belanja mendadak seperti penanggulangan bencana banjir dipastikan terus cair. Dana untuk Badan Nasional Penanggulanagn Bencana yang sudah dialokasikan Rp 500 miliar tahun ini, menurut dia, masih bisa ditambah jika kondisi mendesak. Demikian pula dengan kebutuhan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk membangun infrastruktur. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi memerintahkan seluruh menteri dan pimpinan lembaga agar segera merealisasi belanja modal di awal tahun. Ia mengatakan lambatnya belanja modal yang sudah menjadi kebiasaan harus diubah.

Milenial mendominasi pembelian sukuk tabungan ST005 sepanjang 2019. Direktur Pembiayaan Syariah Direktorat Pengelolaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Dwi Irianti Hadiningdyah, mengatakan milenial menempati porsi 54 persen dalam kue pembeli. Dwi menyebutkan, milenial banyak berkontribusi dalam pembelian sukuk setelah Kementerian mulai memperdagangkan SBN secara daring. Adapun SBN daring pertama dipasarkan pada semester II 2018, yaitu ST002.

Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan, keterlibatan milenial melonjak mencapai 45 persen pada tahun itu. Padahal, pada 2016, saat sukuk ST001 masih dijual secara offline, Kementerian hanya berhasil menjaring milenial sebanyak 13 persen. Adapun secara keseluruhan-sejak 2008 hingga saat ini-Kementerian Keuangan mencatat telah menerbitkan senilai 1.221 triliun. Dwi mengatakan, saat ini Kementerian terus mencari cara untuk menjaring penanam modal yang lebih luas. Misalnya dengan merilis Green Sukuk ST 006 atau sukuk yang diterbitkan untuk mendanai proyek-proyek lingkungan hijau. Adapun Dirjen PPR, Luky Alfirman, menepis anggapan bahwa likuiditas perbankan saat ini sedang mengetat akibat pemerintah gencar menawarkan SBN. Menurut dia, dana pihak ketiga (DPK) dari masyarakat yang dihimpun perbankan saat ini mencapai Rp 5.500 triliun. Sedangkan pada 2019 Kementerian hanya menerbitkan SBN senilai Rp 50 triliun, dan tahun ini juga jatuh tempo sekitar Rp 55 triliun.

Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) enam entitas Duniatex telah rampung melakukan verifikasi tagihan dari para krediturnya. Dari catatan pengurus, total tagihan kepada Duniatex Group mencapai Rp 22,36 triliun yang berasal dari 144 kreditur.

Pengurus PKPU Duniatex Group merinci nilai tagihan tersebut berasal dari 58 kreditur separatis (dengan jaminan) dengan nilai tagihan Rp 21,72 triliun, dan kreditur konkuren (tanpa jaminan) Rp 641,06 miliar.“Hari ini Kamis (14/11) Majelis Hakim Pengadilan Niaga Semarang juga telah memutuskan memberikan perpanjangan PKPU selama 90 hari mendatang,” katanya saat dihubungi Kontan.co.id. Dia menambahkan, Duniatex Group sejatinya meminta perpanjangan waktu PKPU selama 120 hari, namun dalam rapat kreditur pekan lalu dan diterima kreditur secara aklamasi. Meskipun mengenai jangka waktu tak semua kreditur sepakat memberikan perpanjangan 120 hari. Hingga akhirnya diputuskan Majelis Hakim sebanyak 90 hari.

Mulai mengemban tugas sebagai Menteri BUMN baru, Erick Tohir langsung menyoroti soal utang BUMN. Selama ini utang yang tinggi menjadi momok bagi emiten BUMN. Saham sejumlah emiten BUMN sulit naik karena sentiment utang ini. Melihat kinerja keuangan semester satu 2019, total utang BUMN , termasuk anak usaha, mencapai sekitar Rp 3.239 Triliun.

Perusahaan konstruksi dan properti memiliki jumlah utang paling besar. PT Waskita Karya Tbk (WSKT), misalnya memiliki total kewajiban Rp 103, 72 Triliun. Analis Jasa Utama Capital Sekuritas berpendapat, meski nilai utang jumbo , jumlah utang tersebut masih wajar, sesuai nilai proyek yang digarap.  Perusahaan konstruksi masih menunggu pembayaran proyek yang telah selesai. WSKT misalnya, menunggu sisa pembayaran Rp 25 Triliun dari total Rp 40 Triliun. Sebanyak Rp 26 Triliun dari total pembayaran itu berasal dari penerimaan proyek turnkey.

Direktur Riset dan Investasi Pilarmas Investindo Sekuritas menilai, pengguna utang harus diukur lewat produktivitas perusahaan. Utang akan baik bila digunakan untuk mendanai ekspansi. Rencana sejumlah emiten menambah utang tidak membahayakan.  Dia mencontohkan PTPP per Semester I 2019 tercatat utang emiten ini sebesar Rp 37,1 Triliun. Disaat yang sama ekuitas PTPP hanya sebesar Rp 16,4 Triliun. Alhasil Debt to Equity Ratio (DER) PTPP mencapai 226% atau 2.26 kali, hal ini terbilang aman tegasnya.

Tetapi, memang ada BUMN yang utangnya mengkhawatirkan. Analis Jasa Utama Capital Sekuritas mencontohkan, GIIA dan KRAS . Jumlah utang kedua emiten ini bisa membebani tingkat kinerja. Apalagi, perusahaan masih merugi. KRAS masih berupaya memberesi utang demi membenahi keuangan. Program yang akan dilakukan antara lain relaksasi bunga, perpanjangan tenor, sehingga memiliki cash flow sehat. Dari segi saham , dia merekomendasikan untuk membeli saham WIKA, WEGE, PT Bukit Asam TBK (PTBA) dan PT Indonesia Kendaraan Terminal TBK (IPCC). WEGE Merekomendasikan karena memiliki proyek yang cukup baik. Selain itu pembayaran proyek dilakukan diawal, sehingga mengurangi keharisan WEGE berutang dan tidak membebani arus kas.

Pemesanan instrumen obligasi negara Indonesia (ORI) seri ORI016 disebut perlu mendapatkan suntikan upaya tambahan karena sampai dengan separuh masa penawaran (berakhir 24 Oktober 2019) masih mencapai nilai Rp 2,6 triliun atau masih jauh dari target yang ditentukan yaitu Rp 9 triliun.

Analis Capital Asset Management, Desmon Silitonga mengatakan lesunya permintaan ORI016 telah diprediksi sebelumnya. Alasan utama yang dikeluhkan oleh investor adalah rendahnya kupon yang ditawarkan yaitu 6,8% dengan tenor 3 tahun. Dia menilai investor ritel secara umum memang sensitif terhadap kupon. Kepala Riset Infovesta Utama, Wawan Hendrayana menyatakan hal yang sama bahwa selama tahun ini investor telah mendapatkan penawaran SBN sebanyak 8 kali dan penawaran yang ke-9 ini merupakan penawaran dengan kupon terendah. Lebih lanjut diprediksi bahwa pemesanan ORI016 hingga masa akhir penawaran akan menyentuh nilai Rp 5 triliun hingga Rp 6 triliun.

Investor memeprtimbangkan tingkat kupon atau imbal hasil untuk berinvestasi pada surat berharga negara ritel. Tingkat kupon yang semakin rendah membuat investor berpikir ulang.

Menurut Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman  fokus pemerintah bukan meningkatkan nilai investasi generasi milenial pada SBN ritel melaikan membentuk kebiasaan berinvestasi. Daya tarik SBN ritel akan ditingkatkan melalui penambahan berbasis dalam jaringan.

Lebih lanjut menurut Luky, SBN ritel tetap diminati meski imbal hasilnya berangsur turun. SBN ritel memiliki keunggulan misalnya kemungkinan gagal bayar kecil karena dijamin undang-undang imbal hasil relatif lebih tinggi dibandingkan instrumen lainnya.

Korporasi diingatkan untuk lebih berhati-hati dalam menerbitkan surat utang di tengah kondisi perlambatan pertumbuhan ekonomi global dan regional. Saat ini, ada 3 sektor korporasi yang rasio kreditnya macet dikhawatirkan relatif tinggi yakni pertambangan, perdagangan dan industri. 

Laporan Moody's menyebutkan, peningkatan utang korporasi mesti diwaspadai karena risiko gagal bayar semakin tinggi. Pelemahan pertumbuhan ekonomi, eskalasi perang dagang AS-China dan peningkatan tekanan geopolitik berpotensi menurunkan pendapatan korporasi sehingga menurunkan kemampuan korporasi membayar utang. 

Dari 13 negara di kawasan Asia Pasifik, Indonesia dan India memiliki risiko gagal bayar utang tertinggi. Sekitar 53% utang korporasi di Indonesia memiliki rasio utang terhadap pendapatan perusahaan sebelum pajak, bunga, depresiasi dan amortisasi (EBITDA) diatas 4 yang artinya beban utang semakin berat.

Menurut ekonom PT Bank Permata Tbk Josua Pardede, risiko gagal bayar utang korporasi memang meningkat sebagaimana peringatan Moody's namun tingkat risiko relatif lebih rendah seiring bauran kebijakan fiskal dan moneter yang difokuskan menjaga pertumbuhan ekonomi tetap di atas 5%.

Utang luar negeri Indonesia per Juli 2019 mencapai 395.309 miliar dollar AS. Baik utang pemerintah maupun swasta bertambah dibandingkan Juni 2019. Jumlah itu terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral 197.522 miliar dollar AS serta utang swasta 197.787 miliar dollar AS.

Ekonom Indef Bhima Yudhistira Adhinegara mengingatkan korporasi swasta dan BUMN perihal risiko utang luar negeri yang meningkat seiring pertumbuhan utang yang semakin tinggi karena kebutuhan untuk refinancing (pembayaran utang jatuh tempo) dan bunga khususnya pada BUMN.

Kesulitan keuangan membuat salah satu entitas Duniatex Group, PT Delta Dunia Sandang Textile (DSST) gagal membayar bunga senilai US$ 11 juta dari sindikasi senilai US% 260 huta. Masalah menjadi pelik ketika kondisi ini menjadi efek domino ke entitas lainnya seperti perusahaan tekstil besar PT Delta Merlin Dunia Textile (DMDT) yang mengambil pasokan bahan baku dari DSST. Saat ini, para kreditur Duniatex tengah membicarakan skema restrukturisasi dengan AJ Capital sebagai pihak yang ditunjuk untuk membuat proposal restrukturisasi utang.