Asian Development Bank (ADB) menyetujui utang senilai US$ 1,5 miliar untuk mendukung upaya pemerintah Indonesia dalam menanggulangi dampak pandemi Covid-19 yang menyasar sektor kesehatan masyarakat, sosial, dan perekonomian. Dalam keterangannya, Kamis (23/4) Presiden ADB Masatsugu Asakawa mengatakan, dukungan anggaran dari ADB diharapkan bisa membantu membantu pemerintah mengatasi tantangan Covid-19 dengan berfokus kepada kelompok miskin dan rentan miskin, termasuk kaum perempuan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawari mengatakan, pemerintah sangat menghargai cepatnya respons ADB dan eratnya komunikasi dengan pemerintah untuk membantu kebutuhan mendesak di Indonesia. Menurutnya, dukungan dari ADB akan sangat membantu pemerintah dalam melaksanakan langkah-langkah menyeluruh untuk memitigasi dampak pandemi ini.

Pemerintah menyiapkan penerbitan instrumen surat utang baru bernama pandemic bonds dalam waktu dekat. Dana yang diperoleh dari penerbitan surat utang ini untuk membiayai penguatan dan pemulihan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terkena dampak pandemi Covid-19. Langkah ini merupakan bagian dari stimulus dan relaksasi pemerintah yang diharapkan meningkatkan daya tahan UMKM dari risiko kebangkrutan..Pemerintah memperkirakan dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian RI akan mencapai titik kritis pada triwulan II-2020. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu menuturkan Perekonomian global dan nasional dipastikan melambat signifikan dan mengalami ketidakpastian dalam diskusi ”Indonesia Macroeconomic Update 2020” yang diselenggarakan secara virtual, Senin (20/4/2020), di Jakarta. Ia menambahkan bahwa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) akan menggerus konsumsi rumah tangga, yang berkontribusi 54-55 persen terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kegiatan dunia usaha juga akan menurun sehingga berpotensi meningkatkan kasus pemutusan hubungan kerja dan pengurangan jam kerja.

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, ada 64 juta UMKM yang menyerap hampir 117 juta tenaga kerja di RI pada 2018. Menurut ekonom Bank Central Asia, David Samual, stimulus bagi UMKM mesti diprioritaskan, Covid-19 terhadap UMKM dinilai juga berpotensi meningkatkan rasio kredit macet sehingga perlu relaksasi atau restrukturisasi kredit.  Dalam laporan terbarunya, Jake Avayou, Moody’s Vice President and Senior Covenant Officer menyebutkan, risiko kebocoran uang (cash leakage) di negara-negara berkembang meningkat ketika pandemic Covid-19. Sebelumnya, Menteri Perdagangan Kabinet Indonesia Bersatu II Gita Wirjawan menyampaikan, Indonesia memerlukan setidaknya Rp 1.600 triliun untuk menjaga stabilitas social dan kesehatan.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo meyakini, koreksi atas outlook utang Indonesia oleh Standard and Poor’s (S&P) dari sebelumnya stabil menjadi negatif bukan cerminan dari permasalahan ekonomi yang bersifat fundamental. Hal itu lebih dipicu oleh kekhawatiran S&P terhadap risiko pemburukan kondisi eksternal dan fiskal akibat pandemi Covid-19 yang bersifat temporer. S&P menyatakan bahwa peringkat Indonesia dipertahankan pada BBB karena tatanan kelembagaan yang stabil, prospek  ertumbuhan ekonomi yang kuat, dan kebijakan fiskal yang secara historis cukup prudent. Perry meyakini, bahwa berbagai langkah kebijakan fiskal, moneter, dan keuangan yang telah diambil Indonesia tersebut akan dapat mengembalikkan trajectory ekonomi Indonesia, baik dari sisi pertumbuhan, eksternal, maupun fiskal, ke arah yang lebih sustainable dalam waktu yang tidak terlalu lama. S&P memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan melambat menjadi 1,8% pada tahun ini sebagai dampak dari pandemi Covid-19 sebelum membaik secara kuat pada satu atau dua tahun ke depan. 

Pemerintah Indonesia boleh jadi beruntung. Sebelum lembaga pemeringkat utang global, Standard &Poor's (S&P) menurunkan outlook Indonesia dari stabil menjadi negatif, Indonesia merilis obligasi global (global bond) jumbo senilai US$ 4,3 miliar pada awal April 2020. Beruntungnya peringkat utang Indonesia masih di level BBB. Sebelumnya, Moody's juga telah mewanti-wanti tekanan di sektor perbankan. Awal April 2020, Moody's memangkas outlook perbankan Indonesia dari stabil ke negatif.

Kepada KONTAN, Minggu (19/4), Head of Economics Research Pefindo Fikri C Permana memperkirakan, penanganan pemerintah terhadap Covid-19 yang berdampak pada kondisi fiskal, juga akan mempengaruhi prospek peringkat maupun outlook peringkat Indonesia dari lembaga lainnya. Ia menambahkan, perubahan outlook ini diperkirakan membuat imbal hasil (yield) maupun harga obligasi pemerintah bergerak volatil dalam jangka pendek namun tidak banyak mengubah di jangka menengah panjang.

Beban keuangan negara tahun ini makin berat lantaran ada tambahan biaya untuk aneka subsidi baru, serta naiknya risiko utang negara. Sejumlah risiko itu antara lain dipicu oleh lonjakan defisit anggaran negara tahun ini dari 1,76% terhadap produk domestik bruto (PDB) menjadi 5,07% dari PDB. Tambahan defisit ini memperbesar beban bunga utang tahun ini. Pembayaran bunga utang 2020, diperkirakan naik Rp 40 triliun menjadi Rp 335,2 triliun dari proyeksi awal senilai Rp 295,2 triliun.

Utang luar negeri Indonesia per Februari 2020 tumbuh sebesar 5,4 persen atau senilai 407,5 miliar dollar AS terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral 203,3 miliar dollar AS serta utang sektor swasta 204,2 miliar dollar AS. Dikutip dari Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Onny Widjanarko di laman BI, pada Kamis (16/4). Per Februari 2020, rasio utang luar negeri lebih rendah yaitu sebesar 5.4% dibandingkan dengan Januari yang sebesar 7,6 persen secara tahunan. Dan, rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia sebesar 35,9 persen

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR yang diselenggarakan secara teleconference di Jakarta, Senin (6/4) menyampaikan bahwa beban pembayaran bunga utang negara tahun ini diproyeksi naik Rp 40 triliun menjadi Rp 335,2 triliun. “Harga saham kita mengalami penurunan dan nilai tukar alami tekanan. Terjadi arus modal keluar sangat tinggi terutama di pasar SBN hingga Rp 126,8 triliun. Ini bisa dibayangkan, BI sudah melakukan intervensi lewat pembelian SBN untuk menstabilkan harga yang mengalami kejatuhan atau yield dari SBN naik akibat adanya ketakutan, dan capital outflow,” jelas dia.

Kenaikan bunga utang ini antara lain disebabkan oleh:

1. Peningkatan kebutuhan utang, di antaranya penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dalam bentuk pandemic bond serta pinjaman program
2. Lonjakan imbal hasil (yield) SBN tenor 10 tahun, dipicu oleh ketakutan investor di pasar keuangan terkait penyebaran Covid-19. Note: Yield SUN tenor 10 tahun per Senin (6/4) mencapai 8,18%. Semenjak Februari hingga akhir Maret 2020, yield SBN sudah mengalami kenaikan 130 bps.
3. Penawaran yang masuk dalam lelang SBN mengalami tren yang menurun, sebagai contoh, penawaran masuk dalam lelang Surat Utang Negara (SUN) pad a 31 Maret lalu tercatat hanya sebanyak Rp 33,52 triliun dengan Rp 22 triliun diambil atau dimenangkan oleh pemerintah
4. Kondisi nilai tukar rupiah mengalami depresiasi cukup besar menjadi Rp 16 ribu per dolar AS
5. Yield US Treasury (UST) Note 10 tahun Amerika Serikat (AS) turun menjadi di bawah 1% (Termasuk yang terendah dalam sejarah ekonomi AS)

Dengan situasi keuangan dan gejolak ekonomi global seperti saat ini, Sri Mulyani mengakui, perekonomian Indonesia tidak imun meski memiliki fundamental makroekonomi yang cukup kuat dan mempunyai kinerja ekonomi yang cukup baik.

Dikesempatan yang sama, Sri Mulyani memastikan akan berkoordinasi secara erat dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk menjaga stabilitas sistem keuangan untuk mengantisipasi perubahan minat (mood) investor dan gejolak yang sangat tinggi terkait penyebaran Covid-19 sangat cepat dan luas.

Melalui konfirmasi terpisah, Gubernur BI Perry Warjiyo menambahkan aliran modal asing keluar (capital outflow) dari Indonesia mencapai Rp 167,9 triliun, sebagian besar didominasi pelepasan surat berharga negara (SBN) yang mencapai Rp 153,4 triliun dan saham mencapai Rp 13,4 triliun.

Intervensi BI dan total injeksi ke pasar keuangan dan perbankan telah mencapai Rp 300 triliun, diantaranya:

1. Memutuskan menurunkan tingkat suku bunga acuan BI 7-Day Reverse Repo Rate menjadi 4,5% untuk memberikan keringanan kepada dunia usaha.
2. Membeli SBN senilai Rp 166 triliun di pasar sekunder
3. Menurunkan giro wajib minimum (GWM) untuk valas dari 8% menjadi 4% sehingga menambah likuiditas hingga mencapai sekitar US$ 3,2 miliar.
4. Menurunkan GWM rupiah 50 basis poin dengan tambahan likuiditas sekitar Rp 22 triliun dan ditambah awal tahun yang sudah dikendorkan 100 basis poin sehingga menambah likuiditas Rp 50 triliun.

Sekretaris Kementerian Koordinator Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, mengatakan pemerintah sudah menggelontorkan dana secara langsung ataupun tak langsung untuk dua stimulus kebijakan ekonomisenilai Rp 158,2 triliun. Meski begitu, dia memastikan anggaran untuk sembilan kebijakan lanjutan yang baru diumumkan pemerintah pada Selasa lalu itu tercukupi.

Selain mengotak-atik alokasi pos anggaran yang sudah ada, pemerintah masih bisa memainkan instrumen pelebaran defisit. Dia merujuk pada pelebaran defisit sebesar 0,8 persen dari produk domestik bruto senilai Rp125 triliun yang bakal dijadikan amunisi untuk menanggulangi bencana wabah corona. Selain itu, kata dia, masih ada rencana penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang perihal keuangan negara. Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolani, engatakan skema utama pemerintah dalam menanggulangi virus corona adalah merealokasi dan memfokuskan ulang pos belanja yang ada. Sebelumnya, Selasa lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan ada peluang untuk memperlebar defisit dan utang negara. Selain memutuskan ada pelebaran defisit mencapai batas 3 persen, Sri mengatakan pemerintah giat mencari pendanaan dari utang luar negeri. Akhir pekan lalu, Asian Development Bank mengumumkan menyetujui utang ringan untuk Indonesia sebesar US$ 300 juta atau sekitar Rp 4,8 triliun.

Utang luar negeri RI akan bertambah untuk penanganan Covid-19. Langkah ini tetap harus dibarengi kehati-hatian dalam menjaga defisit fiskal. Untuk tahap awal pemerintah telah mengantongi komitmen dari lembaga multilateral Bank Pembangunan Asia (ADB) dan Bank Dunia. Pinjaman multilateral diperlukan untuk antisipasi kekurangan dana penanganan Covid-19 yang telah dialokasikan dari APBN Rp 118,3 triliun - Rp 121,3 triliun. Dana itu bersumber dari realokasi belanja kementerian/lembaga Rp 62,3 triliun serta transfer ke daerah dan dana desa Rp 56 triliun-Rp 59 triliun. Dari dana tersebut Rp 38 triliun digunakan untuk pendidikan, jaring pengaman sosial dan kesehatan. Selain itu Rp 6,1 triliun untuk asuransi bagi tenaga medis yang menangani Covid-19. 

Menurut Direktur Jenderal Pembiayaan dan Risiko Lucky Alfirman, jumlah dan skema pinjaman masih terus dirundingkan. Pinjaman yang dibidik baik dari bilateral maupun multilateral. Sabtu lalu ADB memberikan hibah 3 juta dolar AS untuk penanganan Covid-19 di Indonesia, Dana tersebut digunakan untuk membeli peralatan medis seperti ventilator, sarung tangan, apron dan masker  bagi tenaga medis. 

Kepala Kajian Makro LPEM UI Febrio Kacaribu mengatakan stimulus fiskal diperlukan untuk memerangi penyebaran virus korona jenis baru. Namun pemberian stimulus harus dibarengi kehati-hatian dalam menjaga defisit fiskal. Pemberian stimulus senilai 1,6 miliar dolar AS berpotensi memperlebar defisit anggaran kira-kira 2,7-2,8%. Pelebaran defisit dengan asumsi proyeksi penurunan pertumbuhan ekonomi menjadi 4,7%.

Kementerian Keuangan menyiapkan skema pembiayaan lanjutan untuk penanggulanganwabah virus corona (Covid-19). Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan masih ada pos anggaran yang bisa disiapkan jika skema tersebut masih ada kekurangan.

Beberapa pos anggaran tersebut, kata Askolani, di antaranya dialokasikan untuk penanganan bencana. Dalam APBN 2020, pemerintah mengalokasikan anggaran bencana sebesar Rp 5 triliun. Dari jumlah tersebut, dana sudah terpakai Rp 1,25 triliun untuk penanganan bencana banjir pada awal tahun. Selain itu menurut Askolani, ada alokasi cadangan beras pemerintah senilai Rp 20 triliun. Ada juga cadangan untuk penanganan stabilisasi harga yang dipersiapakan untuk menangani efek buruk corona yang berkepanjangan. Pemerintah diperkirakan bakal menggelontorkan dana Rp 27,7 triliun melalui dua paket stimulus yang sudah dicanangkan. Dirjen PPR Kementerian Keuangan, Luky Alfirman, mengatakan penerbitan surat utang bisa dijadikan opsi pembiayaan. Menurut Luky masih ada opsi pinjaman luar negeri dari lembaga multilateral. Asian Development Bank mengkonfirmasi ada paket bantuan tahap awal senilai US$ 6,5 miliar untuk mengatasi keperluan mendesak dari negara-negara aggotanya, termasuk Indonesia, dalam menghadapi pandemi virus corona.

Sejumlah badan usaha milik negara bidang konstruksi kian agresif mengejar pendapatan untuk mengurangi beban utang yang terus membubung, khususnya kewajiban jangka pendek. Selain melego konsesi sejumlah ruas jalan tol, perseroan memburu pembayaran proyek yang sudah rampung digarap (turnkey).

Senior Vice President Corporate Secretary PT Wakita Karya (Persero) Tbk, Shastia Hadiarti, mengatakan perseroan sedang menunggu pelunasan proyek dengan turnkey untuk menebalkan kas. Dana segar Waskita itu datang dari dua proyek turnkey atau yang dibayar setelah rampung, seperti jalan tol layang Jakarta-Cikampek senilai Rp 4,5 triliun dan konstruksi kereta rel ringan (light rail transit/LRT) Palembang sebesar Rp 2,7 triliun. Tidak hanya Waskita, perusahaan pelat merah lainnya, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, juga tak mau kalah dalam menumpuk utang. Berdasarkan catatan keuangan perseroan, utang jangka pendek naik dari Rp 18,9 triliun menjadi Rp 23 triliun pada 2019. Dalam laporan keuangan 2019 yang belum diaudit, tercatat total kewajiban Adhi Karya sebesar Rp 29,91 triliun dengan total ekuitas Rp 6,99 triliun. Direktur Utama PT Adhi Karya, Budi Harto, mengatakan sedang mengejar pemasukan Rp 2,5 triliun dari penawaran saham perdana anak usaha, PT Adhi Commuter Properti. Selain itu, perseroan bakal menerima pencairan turnkey ruas jalan tol Aceh-Sigli. Wakil Menteri BUMN, Budi Gunadi Sadikin, mendorong sekuritasasi aset untuk memangkas risiko keuangan.