Sekitar 300 karyawan Perum Damri menagih gaji yang menjadi hak mereka yang belum dibayar penuh menyusul pukulan pandemi Covid-19 sejak sekitar setahun lalu. Karyawan BUMN ini hanya menerima setengah gaji saja.

Bahkan, ada beberapa bulan yang menerima gaji Rp 750,000 sementara sebagian besar bulan-bulan hingga April 2021, rata-rata menerima gaji Rp 1.7 juta. Saat normal, paling sedikit Rp 3,2 juta perbulan, meningkat sesuai golongan dan masa kerja.

Penerimaan gaji tidak penuh itu dialami karyawan sejak Mei 2020. Mereka masih bisa bersabar tapi kesabaran karyawan diuji saat akhir Ramadan 2021 ini.

General Manager Damri Cabang Surabaya Jarnawi mengakui, sekitar 300 karjawan memang tidak gajian penuh. Dampak pandemi Covid-19 benar-benar menghantam lasanan moda tranaportasi darat.

Situasi sulit saat pendemi berdampak serius pada keuangan Damri. Jarnawi tetap berharap, situasi sulit ini tidak sampai menggangu operasional bus karena harus melayani masyarakat.

Rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto atau PDB mencapai 41,64 persen pada akhir Maret 2021. Rasio utang cenderung naik sejalan dengan meningkatnya defisit anggaran. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, secara nominal, posisi utang pemerintah hingga akhir Maret 2021 sebesar Rp 6.445,07 triliun atau 41,64 persen PDB. Rasio utang ini lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi per akhir Februari 2021 yang sebesar 41,1 persen.

Pada 2021, pemerintah juga akan memanfaatkan dana sisa lebih pembiayaan anggaran 2020 sebesar Rp 80 triliun-Rp 100 triliun untuk mengurangi pengadaan utang dan memperlebar ruang fiskal guna menangani pandemi.

Sementara itu, ekonom Center of Reform on Economics(CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai, jumlah utang pemerintah sebesar 41,64 persen PDB masih dalam level aman karena jauh dari batas atas rasio utang terhadap PDB yang mencapai 60 persen.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat jumlah utang pemerintah mencapai Rp 6.445,07 triliun per Maret 2021. Angka tersebut naik Rp 84,07 triliun dibandingkan bulan sebelumnya yang berjumlah Rp 6.361 triliun.

Berdasarkan data APBN KiTa edisi April 2021 yang dikutip, Selasa (27/4/2021), jumlah utang pemerintah yang mencapai Rp 6.445,07 triliun ini setara dengan 41,64% terhadap produk domestik bruto (PDB).

"Secara nominal, posisi utang pemerintah pusat mengalami peningkatan dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, hal ini disebabkan kondisi ekonomi Indonesia yang masih berada dalam fase pemulihan akibat penurunan ekonomi yang terjadi di masa pandemi COVID-19," tulis laporan APBN KiTa.

Total utang pemerintah yang mencapai Rp 6.445,07 triliun ini terdiri dari pinjaman sebesar Rp 861,91 triliun dan surat berharga negara (SBN) sebesar Rp 5.583,16 triliun atau pinjaman sebesar 13,37% dan SBN sebesar 86,63% dari total utang pemerintah.

Utang luar negeri Indonesia pada Maret 2021 naik 4% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. 

Bank Indonesia melaporkan, utang luar negeri Indonesia pada Februari 2021 sebesar US$ 422,6 miliar atau setara Rp 6.013,17 triliun dengan asumsi kurs Jisdor akhir periode yang sama. Posisi ULN Ini tumbuh 4% dibandingkan Februari 2020 didorong oleh utang pemerintah dan swasta. Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengatakan, ULN pemerintah tumbuh 4,6% secara tahunan menjadi US$ 209,2 miliar, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada Januari 2021 sebesar 2,8%. Meski demikian, menurut dia, ULN pemerintah tetap terkendali dan dikelola secara terukur. 

Di sisi lain, ULN swasta juga tetap didominasi oleh utang jangka panjang. Pertumbuhan ULN swasta tercatat 3,4% secara tahunan menjadi US$ 210,5 miliar, meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya 2,5%. "Didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 78% terhadap total ULN swasta," ujar dia. Perkembangan ini didorong oleh pertumbuhan ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (PBLK) sebesar 5,9%, lebih tinggi dari pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 5,1%. Peningkatan antara lain didorong oleh penerbitan surat utang global korporasi di sektor pertambangan. Adapun ULN lembaga keuangan terkontraksi 4,9%, lebih rendah dari kontraksi pada bulan sebelumnya sebesar 6,1%. Berdasarkan sektornya, ULN swasta terbesar dengan pangsa mencapai 77,3% dari total ULN swasta bersumber dari sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin, sektor pertambangan dan penggalian, serta sektor industri pengolahan.

(Oleh - HR1)

BI mencatat total aliran modal asing keluar dari pasar keuangan Indonesia pada pekan ini mencapai Rp 710 miliar. Masih ada modal masuk di pasar saham.  Bank Indonesia mencatat, terdapat aliran modal asing keluar dari pasar domestik sebesar Rp 710 miliar pada pekan ini. Dana asing keluar dari pasar Surat Utang Negara mencapai Rp 1,3 triliun, tetapi masuk di pasar saham Rp 590 miliar. Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengatakan bahwa perkembangan tersebut berdasarkan data transaksi 12-15 April 2021. "Berdasarkan data setelmen selama 2021, nonresiden mencatatkan jual neto Rp 12,85 triliun," kata Erwin dalam keterangan resminya, Jakarta, Jumat (16/4).

BI juga mencatat imbal hasil atau yield SBN 10 tahun RI turun tipis ke level 6,5% pada pagi ini dari 6,55% pada akhir hari Kamis (15/4). Yield surat utang Amerika Serikat tenor 10 tahun juga menurun ke level 1,576%. Di sisi lain, premi risiko investasi RI alias credit default swap (CDS) berada di level 81,67 basis poin pada 15 April 2021. Angka tersebut menurun dari 83,64 bps per 9 April 2021.

Pada hari ini, Direktur PT TRFX Garuda Berjangka Ibrahim menyebutkan bahwa penguatan rupiah ditopang oleh kebangkitan ekonomi Tiongkok. "Perekonomian Negeri Panda tumbuh hingga 18,3% pada kuartal I 2021 di saat hantaman Covid-19 belum usai dan akan berdampak langsung kepada pertumbuhan ekonomi RI," kata Ibrahim dalam hasil kajiannya, Jumat (16/4).

Ibrahim mengkalkulasikan, setiap pertumbuhan ekonomi Tiongkok sebesar 1% akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia sebanyak 0,05%. Dengan demikian, dampak pertumbuhan ekonomi negeri tersebut akan terasa pada kuartal kedua dan ketiga tahun ini.

(Oleh - HR1)

Selasa (6/4) pekan lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 6/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI (Satgas BLBI).

Anggota Satgas BLBI tak main-main. Tiga Menteri Koordinator (Menko), Menteri Keuangan, Jaksa Agung dan Kepala Polri (Kapolri) masuk dalam tim pengarah Satgas BLBI. Sementara tim pelaksana Satgas BLBI diketuai oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan.

Menko Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyatakan, melalui Satgas BLBI, pemerintah akan menagih dan memburu aset-aset pengutang BLBI. Hasil tagihan itu selanjutnya diproses menjadi aset negara. “Jumlahnya lebih dari Rp 108 triliun, “ ungkap Mahfud, melalui akun Twitter, Jumat (9/4).

Ada sejumlah poin penting dalam Kepres No 6/2021. Misalnya, Satgas BLBI akan memburu aset pengutang BLBI dengan berbagai cara, termasuk melalui jalur hukum. Selain menagih langsung ke para debitur dan obligor BLBI, anak cucu maupun ahli waris lain, serta kolega terkait juga akan dikanar, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

ADB menyetujui pinjaman senilai 450 juta dollar AS bagi Indonesia untuk membantu PT Bio Farma (Persero) memperoleh dan menyalurkan vaksin Covid-19. ADB juga akan membantu meningkatkan manajemen logistik vaksin.

JAKARTA, KOMPAS — Bank Pembangunan Asia (ADB) menyetujui pinjaman senilai 450 juta dollar AS bagi Indonesia. Pinjaman akan digunakan untuk membantu PT Bio Farma (Persero) memperoleh dan menyalurkan vaksin Covid-19.

Responsive Covid-19 Vaccines for Recovery (Recover) akan mendanai pembelian sekitar 65 juta dosis vaksin Covid-19 itu. Recover merupakan kelanjutan dari serangkaian bantuan ADB pada Indonesia untuk mengatasi tantangan pandemi.

Pogram tersebut juga didukung Fasilitas Akses Vaksin Asia Pasifik (Asia Pacific Vaccine Access Facility/APVAX) senilai 9 miliar dollar AS. APVAX yang diluncurkan pada Desember 2020 ini bertujuan mendukung ketersediaan vaksin secara cepat dan adil bagi negara-negara berkembang anggota ADB.

Presiden ADB Masatsugu Asakawa, Rabu (31/3/2021), mengatakan, program ini akan membantu vaksinasi jutaan warga yang rentan, baik secara sosial maupun ekonomi, dan memiliki risiko tertular yang tinggi serta bagi para pelayan masyarakat yang menyediakan layanan penting.

ADB mencatat, Pemerintah Indonesia menargetkan memvaksin 181,5 juta orang. Jumlah ini merupakah salah satu kegiatan vaksinasi terbesar di dunia. Sebelumnya, ADB telah menyediakan hibah Asia Pacific Disaster Response Fund senilai 3 juta dollar AS yang disetujui pada April 2020. Dana ini digunakan Kementerian Kesehatan RI untuk menyalurkan peralatan dan pasokan medis penting.

Selain itu, ADB juga memberikan pinjaman Program Covid-19 Active Response and Expenditure (Cares) senilai 1,5 miliar dollar AS sebagai dukungan anggaran bantuan kesehatan masyarakat, sosial, dan ekonomi yang mendesak. Program Cares ini dibiayai bersama Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia, Japan International Cooperation Agency, kerja sama pembangunan Jerman melalui KfW, dan Asian Infrastructure Investment Bank.

Pandemi Covid-19 membuat utang luar negeri (ULN) Indonesia makin menggunung. Bank Indonesia (Bl) mencatat, ULN pada akhir kuartal IV-2020 sebesar USS 417,5 miliar atau tumbuh 3,5% (yoy).

Laporan Bl menyebut, pertumbuhan utang dipicu oleh kenaikan ULN pemerintah sebesar 3,3% yoy menjadi USS 206 miliar. Bahkan pertumbuhannya lebih tinggi dibandingkan dengan kuartal III-2020 yang hanya 1,6% yoy.

Di sisi lain, pertumbuhan ULN swasta mengalami pertumbuhan melambat sebesar 3,8% yoy menjadi USS 208,28 miliar dari kuartal III-2020. Pada kuartal sebelumnya, ULN swasta tercatat tumbuh 6,2% yoy. Dengan demikian, rasio ULN terhadap produk domestik bruto (PDB) pada akhir kuartal IV-2020 sebesar 39,4% dari PDB, kata Direktur Eksekutif, Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono Senin (15/2).

Per November 2020, utang luar negeri Indonesia 416,587 miliar dollar AS atau sekitar Rp 5.860 triliun. Jumlah itu terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral 206,526 miliar dollar AS dan utang swasta 210,061 miliar dollar AS.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono menyampaikan, utang luar negeri Indonesia tumbuh 3,9 persen secara tahunan. Menurut data BI, dari jumlah itu, sebesar 349,777 miliar dollar AS di antaranya berupa utang jangka panjang atau periodenya lebih dari setahun.

Total kebutuhan pembiayaan utang tahun 2021 diperkirakan mencapai Rp 1.654,92 triliun. Risiko ketidakpastian dan volatilitas masih menyelimuti sehingga utang masih diperlukan untuk kebutuhan pembiayaan.

Kebutuhan itu terdiri dari pembiayaan defisit APBN Rp 1.006,38 triliun, utang jatuh tempo Rp 477,57 triliun, dan non-utang Rp 170,97 triliun. Kebutuhan pembiayaan akan dipenuhi dari utang domestik sebesar 83,27 persen dan utang berdenominasi valuta asing 18,54 persen.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman, saat dihubungi, Kamis (7/1/2021), menuturkan, paling tidak, ada empat strategi untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan tahun 2021.

Luky menambahkan, upaya memenuhi kebutuhan pembiayaan akan dibarengi pengelolaan utang terhadap produk domestik bruto (PDB). Rasio utang terhadap PDB dijaga dalam batas aman di bawah 60 persen PDB. Rasio utang tahun 2021 diproyeksikan 41,1 persen PDB, lebih tinggi dari rasio utang tahun lalu 38,68 persen.