Utang perusahaan konstruksi pelat merah di bank Badan Usaha Milik Usaha Negara (BUMN) tengah mendapat sorotan. Menyusul PT Waskita Karya Tbk mengajukan standstill alias penghentian sementara kewajiban finansial, PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) menyusul. Wika juga tengah mengajukan standstill atas pokok dan bunga ke perbankan untuk memperbaiki struktur keuangan jangka panjang akibat ada pinjaman yang belum memberikan imbal hasil. Utang BUMN konstruksi pelat merah seperti WSKT dan WIKA tersebar di berbagai bank, baik bank pelat merah maupun bank swasta. Bahkan, utang perusahaan konstruksi pemerintah ini juga terlacak ada di banyak bank pembangunan daerah hingga bank perkreditan rakyat (BPR). Nilai utang berbagai BUMN konstruksi cukup besar. Ambil contoh di Bank Mandiri, utang BUMN konstruksi mencapai Rp 19,60 triliun, baik utang jangka pendek maupun utang jangka panjang. Menilik laporan keuangan WIKA kuartal I-2023, perusahaan memiliki utang hampir jatuh tempo di beberapa bank Himbara yang perlu dibayarkan Mei-Juni ini. Antara lain di Bank Tabungan Negara (BTN) yang jatuh tempo 23 Mei ini. Lalu di Bank Mandiri dengan jatuh tempo 10 Juni, dan ke Bank Syariah Indonesia (BSI) yang jatuh tempo pada 24 Juni. Besarnya utang perusahaan konstruksi pelat merah ini menimbulkan kekhawatiran kualitas kredit bank bisa merosot. Direktur Risk Management and Transformation BTN Setiyo Wibowo menyebut, saat ini ada beberapa kredit BUMN Karya di bank yang memiliki risiko tinggi. Bahkan, sudah ada permintaan restrukturisasi di beberapa portofolio. Sekretaris Perusahaan Bank Mandiri Rudi As Aturridha menyebut, Bank Mandiri ini telah menerapkan mitigasi dan diversifikasi risiko untuk menjaga kualitas aset. Bank Mandiri juga telah menetapkan batasan eksposur sektoral melalui industry limit, yang dimonitor secara berkala sebagai mitigasi risiko sektoral.

WASHINGTON, ID – Menteri Keuangan Amerika Serikat (Menkeu AS) Janet Yellen mengeluarkan peringatan keras bahwa kegagalan Kongres dalam mengambil tindakan atas plafon utang dapat memicu krisis konstitusional. Kegagalan itu juga dapat menuai pertanyaan soal kelayakan kredit pemerintah federal AS. Dalam peringatan tanda bahaya itu, Yellen menyebutkan kemungkinan konsekuensi pasar keuangan jika pagu utang tidak dinaikkan pada awal Juni 2023. Ia juga menambahkan, pemerintah federal dapat kekurangan uang tunai untuk membayar tagihan-tagihannya. “Negosiasi mengenai masalah ini tidak boleh dilakukan ‘dengan menodongkan pistol ke kepala rakyat Amerika’,” ujar Yellen saat diwawancarai ABC, yang dikutip Reuters pada Minggu (07/05/2023).
Di samping itu, Biden telah meminta Kongres untuk menaikkan plafon utang tanpa syarat. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dikuasai Partai Republik, pada bulan lalu meloloskan rancangan undang-undang (RUU) untuk menaikkan plafon utang pemerintah yang sebesar US$ 31,4 triliun. Tetapi langkah tersebut, termasuk pemotongan pengeluaran besar-besaran selama dekade berikutnya, mendapat tentangan dari Biden dan rekan-rekannya dari Partai Demokrat. (Yetede)

JAKARTA - Skema supply chain financing (SCF) menjadi sorotan setelah kasus dugaan korupsi di PT Waskita Karya (Persero) Tbk mencuat. Dalam kasus ini, sejumlah pejabat Waskita Karya diduga melakukan penyimpangan penggunaan pembiayaan berskema SCF dari beberapa bank. Anggota direksi Waskita Karya yang kini menjadi tersangka, antara lain Direktur Utama Destiawan Soewardjono; Direktur Operasi Bambang Rianto; Direktur Keuangan dan Manajemen periode Mei 2018-Juni 2020, Haris Gunawan; serta Direktur Keuangan dan Manajemen periode Juli 2020-Juli 2022, Taufik Hendra Kusuma; diduga memerintahkan dan menyetujui pencairan dana SCF dengan menggunakan dokumen pendukung palsu. Dana tersebut ditengarai dipakai untuk membayar utang-utang perusahaan yang diakibatkan oleh pembayaran proyek-proyek pekerjaan fiktif. Perseroan juga disebut membutuhkan uang pinjaman dari bank untuk bisa mendanai belasan proyek infrastruktur. Karena itulah, Waskita Karya kemudian memanfaatkan fasilitas SCF dari sejumlah bank. Dalam laporan bertajuk "Kajian Model Bisnis Multichannel Financing" yang dirilis Departeme Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen Bank Indonesia pada 2022, supply chain financing adalah bentuk pembiayaan modal kerja dalam skema pembiayaan melalui rantai nilai usaha (multichannel financing). Implementasi skema pembiayaan ini dapat dilakukan oleh bank, perusahaan teknologi finansial, ataupun usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). (Yetede)

Utang pemerintah bertambah banyak. Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat: utang pemerintah per akhir Maret 2023 sebesar Rp 7.879,07 triliun. Jumlah tersebut melonjak Rp 17,39 triliun dari bulan sebelumnya sebesar Rp 7.861,68 triliun. Tambahan utang tersebut membuat rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) membesar menjadi 39,17%, dari rasio per akhir Februari 2023 yang sebesar 39,09%. "Berdasarkan batasan utang yang ditetapkan melalui UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang sebesar 60% PDB, utang pemerintah berada di dalam batas aman dan terkendali," tulis Kemkeu dalam APBN KiTa yang dikutip Rabu (26/4). Secara rinci, utang pemerintah terdiri dari dua jenis, yakni berbentuk Surat Berharga Negara (SBN) sebesar 89,02% dari total utang, dan 10,98% sisanya dari pinjaman. Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai, peningkatan jumlah utang pemerintah menjadi hal yang sulit dihindari. Hal itu berdasarkan tren yang terjadi setidaknya dalam dua sampai tiga tahun ke belakang.

Kegagalan pemerintah membayar utang pengadaan minyak goreng kemasan dinilai akan  memperburuk iklim usaha di Indonesia. Hal itu juga berpotensi membuat pengusaha ritel ”kapok” melaksanakan penugasan dari pemerintah. Dalam jangka panjang, utang pemerintah kepada peritel itu juga akan memengaruhi para pengusaha kelapa sawit. Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Mandey mengatakan, belum ada titik terang terkait pembayaran utang pemerintah kepada peritel untuk pengadaan minyak goreng kemasan selama 2022 sebesar Rp 344 miliar. Ini berpotensi akan menyebabkan kerugian besar.

”Ini menjadi bad debt (piutang tak tertagih). Kami enggak tahu kapan akan dibayar. Kalau bad debt enggak terbayar, artinya pemerintah membuat rugi. Ini akan menjadi kerugian di neraca keuangan perusahaan kami,” kata Roy ketika dihubungi via telepon pada Minggu (23/4). Berdasarkan data Aprindo, piutang tersebut dimiliki 31 unit usaha ritel besar ataupun kecil yang dinaungi Aprindo. Berdasar Permendag No 3 Tahun 2022, pemerintah akan membayar biaya yang ditanggung pengusaha untuk mengadakan minyak goreng kemasan yang harganya saat itu Rp 17.000-Rp 24.000 per liter, kemudian dijual seharga Rp 14.000 per liter. Selisih biaya dibayarkan lewat Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Kendati demikian, belakangan permendag tersebut justru dicabut. Mendag Zulkifli Hasan dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR menyatakan takut menyalahi hukum jika tetap membayarkan utang tersebut. (Yoga)

Sejumlah emiten mulai mencari alternatif pendanaan lain di tengah fluktuasi pasar obligasi global. Dinamika pergerakan suku bunga bank sentral Amerika Serikat (AS) dan tingkat inflasi global membuat emiten memitigasi risiko dengan diversifikasi pendanaan. Sejumlah emiten properti, misalnya, mulai mengurangi porsi obligasi global ( global bond ) dan menukarnya dengan menggunakan pinjaman perbankan. Dari riset Fitch Ratings 4 April 2023 lalu, pinjaman perbankan digunakan untuk mengurangi risiko nilai tukar yang bisa timbul dari dari utang global bond. Dalam enam bulan terakhir ini, Fitch mencatat beberapa emiten telah melakukan penawaran tender ( tender offer ) untuk membeli kembali global bond. Misalnya, PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) yang merampungkan pembelian kembali pokok Senior Notes 2025 dan 2026 yang diterbitkan anak usahanya Theta Capital Pte Ltd. Nilainya sebesar US$ 582,7 juta. "Juga memperpanjang jatuh tempo pembayaran utang perusahaan," ujar Sekretaris Perusahaan LPKR Ratih Safitri dalam keterbukaan di BEI beberapa waktu lalu. Tak cuma LPKR, Fitch juga memperkirakan PT Alam Sutera Realty Tbk (ASRI) punya posisi yang baik untuk melunasi Notes dollar AS yang jatuh tempo Mei 2024 mendatang. ASRI juga menggunakan dana kas dan pinjaman perbankan.

Korporasi rupanya belum berani jor-joran menambah utang luar negeri (ULN). Efeknya, ULN swasta berada dalam tren penurunan sejak pandemi Covid-19 melanda pada tahun 2020 lalu. Merujuk data Bank Indonesia (BI) posisi ULN swasta per akhir Februari 2023 sebesar US$ 198,58 miliar, turun 1,49% dibanding bulan sebelumnya dan turun 3,4% secara tahunan ( year-on-year (yoy). Bahkan, ini menjadi ULN swasta terendah sejak tahun 2018 lalu. Menurut catatan BI, ULN swasta masih didominasi oleh perusahaan di sektor pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, pengadaan listrik, serta jasa keuangan dan asuransi. ULN dari empat sektor tersebut juga menurun, di tengah kondisi bisnis mulai pulih setelah dihantam pandemi Covid-19. Pun dengan ULN swasta berdasarkan tujuan penggunaan, yakni modal kerja dan investasi yang dalam tren penurunan. ULN kredit modal kerja swasta cenderung menurun sejak 2020, yang saat itu berada di level US$ 104,183 miliar, dari akhir tahun sebelumnya sebesar US$ 107,47 miliar. Pada tahun 2021 dan 2022 ULN untuk modal kerja kembali turun masing-masing menjadi US$ 101,53 miliar dan US$ 98,11 miliar. Sementara per akhir Februari 2023 turun menjadi US$ 97,07 miliar. Kepala Ekonom BNI Sekuritas Damhuri Nasution menganalisa, penurunan posisi ULN swasta, baik untuk modal kerja dan investasi lantaran berkaitan dengan kebijakan kenaikan suku bunga yang agresif yang ditempuh The Federal Reserve (The Fed) untuk mengendalikan inflasi di Amerika Serikat (AS). Sebab, kenaikan suku bunga tersebut menyebabkan bunga pinjaman dalam dollar AS juga semakin meningkat.

BI mencatat, utang luar negeri (ULN) Indonesia pada Februari 2023 mencapai US$ 400,1 miliar atau turun dibandingkan bulan sebelumnya sebesar US$ 404,6 miliar. Perkembangan tersebut disebabkan oleh penurunan ULN sektor publik (pemerintah dan BI) maupun sektor swasta. “Secara tahunan, posisi ULN Februari 2023 mengalami kontraksi 3,7% secara year on year (yoy), lebih dalam daripada kontraksi 2,0% (yoy) pada bulan sebelumnya,” jelas Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono dalam pernyataan resmi, Jumat (14/4). Erwin mengungkapkan ULN pemerintah mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya.

Posisi ULN pemerintah pada Februari 2023 tercatat US$ 192,3 miliar, lebih rendah dibandingkan posisi bulan sebelumnya sebesar US$ 194,3 miliar. Secara tahunan, ULN pemerintah mengalami kontraksi  pertumbuhan yang lebih dalam, dari 2,5% (yoy) pada Januari 2023 menjadi 4,4% (yoy) pada Februari 2023. Perkembangan tersebut didorong oleh pergeseran penempatan dana investor nonresiden pada surat berharga negara (SBN) domestik seiring dengan volatilitas pasar keuangan global yang masih tinggi. “Pemerintah tetap berkomitmen menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel,” ungkap Erwin. (Yetede)

Bank Dunia kembali mendesak kreditor mencari cara mengatasi persoalan utang negara miskin. Tekanan utang membuat negara miskin kesulitan menyediakan layanan bagi warganya. Presiden Bank Dunia David Malpass mengatakan, kreditor menyia-nyiakan waktu untuk membahas soal restrukturisasi utang negara miskin. Sampai sekarang belum ada kesepakatan soal restrukturisasi. ”Penting untuk membuat kemajuan. Negara-negara perlu mendapatkan pengelolaan utang yang transparan dan berkelanjutan demi memulai lagi investasi publik, yang selama ini melambat,” ujar Malpass, Rabu (12/4) malam di Washington atau Kamis dini hari WIB. Malpass kembalimenjadikan restrukturisasi utang sebagai tema pembahasan dalam Pertemuan Musim Semi IMF-Bank Dunia di Washington.

Berlangsung pada 10-14 April 2023, pertemuan itu dihadiri para pengambil keputusan sektor moneter dan fiskal global. Ia menyebut, tidak ada kemajuan dalam pembahasan restrukturisasi. Padahal, isu itu sudah bertahun-tahun dilontarkan. Selain itu, beban utang pemerintah di sejumlah negara terus membengkak. Pada 2011-2019, utang 65 negara berkembang rata-rata naik 18 % PDB. Bahkan, di sebagian Afrika, kenaikannya setara 27 % PDB. Kini, 60 % negara termiskin sedang dalam tekanan serius oleh beban utang dan masalah lain. ”Inflasi tinggi, kenaikan suku bunga, penurunan pertumbuhan telah memicu potensi krisis, seperti dialami negara maju pada dekade 1980-an,” sebut Bank Dunia dalam pernyataannya. (Yoga)

Pemerintah Indonesia kini tengah melobi Cina agar mau mengurangi bunga pinjaman untuk menutup biaya proyek yang membengkak (cost overrun). Setelah menyepakati cost overrun US$ 1,2 miliar atau Rp 17,8 triliun, China Development Bank (CDB) selaku pemberi pinjaman memungut suku bunga 3,4-4 %. Sejumlah menteri Indonesia merayu CDB agar menekannya hingga 2 %, tawaran yang agak mustahil. Tak cuma menarik suku bunga tinggi, CDB juga kembali ke permintaan awal, yakni menuntut penjaminan utang oleh pemerintah melalui APBN. Dengan syarat-syarat itu, pemerintah Indonesia berhadapan dengan risiko besar karena pendapatan dari kereta cepat Jakarta-Bandung masih tanda tanya.

Sebelum ada kelebihan biaya proyek saja, PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) yang menjadi pengembang dan operator kereta cepat harus menanggung utang US$ 4,5 miliar atau Rp 67,1 triliun, yang merupakan konsekuensi kesepakatan Indonesia dengan Cina ihwal proporsi pembiayaan proyek, yang 75 % -nya dipenuhi lewat utang. Setelah biaya proyek bertambah, KCIC menanggung utang Rp 81,2 triliun, lebih dari separuhnya ditanggung konsorsium BUMN sebagai pemilik 60 % saham KCIC. Tingginya utang proyek kereta cepat itu tak lepas dari buruknya perencanaan. Konstruksi yang meleset, tambahan ongkos akibat pandemi Covid-19, hingga beban bunga akibat proyek molor. Segala kerepotan ini tak perlu terjadi jika pemerintah sejak awal sadar bahwa proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tak layak dikerjakan. (Yetede)