Selain tercekik bunga komersial yang tinggi, yaitu sebesar 4 %, pemerintah mesti menyiapkan jaminan atas utang baru kereta cepat. Akibat biaya proyek bengkak, dengan cost over run alias pembengkakan ongkos proyek sebesar US$ 1,2 miliar. (Yetede)

Pemerintah Indonesia dan China menyepakati pembengkakan biaya proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau KCJB sebesar 1,2 miliar USD. Pemerintah kini tengah menegosiasikan pinjaman 560 juta USD dari China untuk menutup kekurangan pembengkakan biaya itu. Hal ini diungkapkan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, di Jakarta, Senin (10/4) ketika melaporkan hasil kunjungannya ke China pada 4-6 April 2023. Dari 10 hal yang dibahas kedua pihak, yang menjadi pembahasan utama adalah proyek KCJB. Luhut mengatakan, KCJB diharapkan mulai beroperasi pada 18 Agustus 2023 sebagai hadiah ulang tahun ke-78 Republik Indonesia.

”Minggu lalu, saya sudah pergi meletakkan rel yang terakhir, jadi 304 kilometer rangkaian rel sudah selesai. Trial (uji coba) akan dimulai Mei,” ujarnya. Kedua negara juga menyepakati nilai pembengkakan biaya (cost overrun) proyek strategis nasional (PSN) ini sebesar 1,2 miliar USD atau Rp 18,02 triliun. Angka itu merupakan hasil audit masing-masing negara yang telah disepakati bersama. Akibat pembengkakan ini, biaya total proyek yang berlangsung sejak 2016 itu kini mencapai 7,27 miliar USD. ”Untuk pembiayaan cost overrun, kami sedang finalkan negosiasi mengenai suku bunga (dengan Bank Pembangunan China/CDB). Suku bunga sudah turun dari 4 %, (tetapi) kita masih ingin lebih rendah lagi. Juga mengenai struktur penjaminan dan tenor, ini tinggal finalisasi,” kata Luhut. (Yoga)

JAKARTA-Suspensi atau penghentian sementara perdagangan saham PT Waskita Karya (Persero) Tbk di Bursa Efek Indonesia (BEI), sejak Kamis pekan lalu, menandakan besarnya beban  finansial badan usaha milik negara di sektor konstruksi alias BUMN karya tersebut. Perdagangan saham, obligasi, serta sukuk Waskita dibekukan kerana tertundanya pembayaran bunga obligasi. Dalam surat PT Kustodian Sentral Efek Indonesia No. KSEI-0440/DIR/0223, Bursa mencantumkan penundaan pembayaran bunga ke-15 obligasi berkelanjutan III Waskita Karya tahap IV tahun 2019 Seri B. Nilai kewajiban itu diketahui sebesar Rp 2,3 triliun. Bursa belum memutuskan kapan suspensi perdagangan saham itu dicabut. "Pembukaan suspensi akan dilakukan setelah penyebabnya telah terselesaikan oleh perseroan," kata Direktur Penilaian Perusahaan BEI, I Gede Nyoman Yetna, kemarin. 

Utang luar negeri Indonesia triwulan IV-2022 sebesar 396,8 miliar dollar AS, terkontraksi 4,1 % secara tahunan. ”Kontraksi pertumbuhan ini terutama bersumber dari utang luar negeri pemerintah dan swasta. Ini juga dipengaruhi pelemahan mata uang dollar AS terhadap mayoritas mata uang global,” ujar Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono, Selasa (14/2). (Yoga)

Emiten BUMN konstruksi masih dibayangi beban utang jumbo. Risiko itu terjadi di tengah gencarnya penugasan proyek strategis nasional yang mesti digarap para kontraktor pelat merah. Berdasarkan catatan KONTAN, total kewajiban empat emiten BUMN karya (WSKT, WIKA, PTPP, ADHI) mencapai Rp 214,18 triliun per 30 September 2022. Rata-rata emiten BUMN konstruksi juga mencatatkan rasio utang terhadap ekuitas atau debt to equity ratio (DER) lebih dari 300%. Salah satu kontraktor pelat merah yang punya utang jumbo adalah PT Waskita Karya Tbk (WSKT). Hingga akhir kuartal III-2022, Waskita mencatatkan total liabilitas senilai Rp 82,40 triliun. Angka ini meliputi liabilitas jangka pendek Rp 19,95 triliun dan liabilitas jangka panjang mencapai Rp 62,45 triliun. Direktur Avere Investama Teguh Hidayat berpendapat, kinerja emiten-emiten BUMN konstruksi tersendat akibat akumulasi utang yang semakin menggunung, terutama sejak pandemi Covid-19 melanda. Ditambah lagi, restrukturisasi utang yang dilakukan oleh BUMN konstruksi rata-rata hanya membuahkan hasil perpanjangan masa jatuh tempo utang lama. "Ujung-ujungnya, utang mereka akan menumpuk di kemudian hari," kata dia, Minggu (12/2). Pemerintah pun akan terus mendukung BUMN konstruksi menyelesaikan masalah utangnya. Salah satunya dengan memudahkan proses divestasi aset BUMN konstruksi melalui pencarian berbagai investor strategis. Namun, lantaran sudah telanjur terbebani utang jumbo, pemulihan kinerja BUMN konstruksi cenderung lebih lambat daripada sektor industri lainnya.

Pemerintah terus berupaya mengurangi pembayaran beban utang. Salah satu caranya adalah dengan melakukan pembelian kembali (buyback) surat utang negara atau SUN. Kebijakan tersebut ditempuh pemerintah dengan cara menggelar lelang kembali SUN lewat cara penukaran (debt switch). Deni Ridwan, Direktur Surat Utang Negara Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat, dari aksi penukaran surat utang dengan mekanisme many to many tersebut, pemerintah sepanjang tahun lalu sudah berhasil menarik atau memenangkan lelang pembelian SUN sebanyak Rp 24,05 triliun. Lelang pembelian SUN senilai Rp 24,05 triliun itu diperoleh dari tiga kali lelang. Pertama, lelang pada 24 Maret 2022. Di tanggal tersebut, pemerintah telah melakukan lelang pembelian kembali SUN dengan cara penukaran via mekanisme many to many, dan menggunakan fasilitas platform perdagangan MOFiDS (Ministry of Finance Dealing System). Kedua , lelang pada 17 November 2022. Saat itu, pemerintah telah melakukan pelelangan dengan langkah serupa. Peserta lelang menawarkan tujuh seri obligasi negara dari 14 seri obligasi negara yang ditawarkan pemerintah. Ketiga, lelang pada 19 Desember 2022. Pemerintah melaksanakan transaksi pembelian kembali SUN dengan cara bilateral buyback dengan Bank Indonesia sebesar Rp 20 triliun, serta setelmen pada 21 Desember 2022.

Rizky Anggara (21), peserta program Petani Milenial Jabar bidang tanaman hias, merasa dirugikan dalam menjalankan program tersebut. Impian menjadi petani kekinian, yang katanya tinggal di desa dengan rezeki ala kota, belum kesampaian. Rizky adalah salah satu peserta program Petani Milenial, program Pemprov Jabar yang mendorong generasi muda berperan dalam kemandirian pangan. Dia mengikuti gelombang pertama yang bergulir sejak pertengahan 2021 di sektor tanaman hias bersama 19 orang lainnya. Transfer ilmu ini dilakukan di Kecamatan Lembang, Bandung Barat. CV Minaqu Indonesia menjadi offtaker atau penyerap hasil panen mereka. Saat mengikuti program ini, Rizky ingin membuktikan pemuda bisa makmur tanpa harus meninggalkan desa. Tetapi, beberapa bulan terakhir hidup Rizky tidak tenang. ”Kami menghasilkan 26.925 tanaman dalam empat kali siklus panen atau satu tahun terakhir,” ujar Rizky saat dihubungi di Bandung, Jumat (3/2). Satu tumbuhan dihargai Rp 50.000. Berarti, penghasilan kotor yang bisa diraih Rizky dan rekan-rekannya mencapai Rp 1,3 miliar. Namun, dia hanya mencicipi secuil manisnya hasil panen. ”Kalau ditotal, kami hanya dapat sekitar Rp 11 juta per orang setahun ini,” ujarnya. Jumlah itu jauh dari potensi panen yang menjadi target mereka, sebanyak 63.000 tanaman per tahun.

Rizky berujar, mereka mengalami sejumlah rintangan, seperti siklus panen yang ter- hambat karena keterlambatan bibit dan pertumbuhan tanaman yang terganggu penyakit serta cuaca buruk. Tidak hanya penghasilan yang minim, Rizky dan rekan-rekan lainnya juga ditagih utang. Mereka menerima surat peringatan terkait kredit dari Bank BJB pada November 2022. Rizky merasa sangat dirugikan. ”Kami sudah menanam tanaman dan barang-barangnya sudah diambil. Namun, kami dikejutkan surat peringatan dari Bank BJB terkait utang kami. Padahal, kami tidak menikmati hasil dari panen dengan maksimal,” ujarnya. Irdan Herdiat (26), peserta program Petani Milenial lainnya, juga resah atas tagihan utang itu. Pemuda asal Subang, Jabar, ini merasa bersalah kepada orang tuanya.  Mereka telanjur khawatir anaknya terlilit utang karena program pemerintah. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jabar Yuke Mauliani Septina menyatakan, masalah tersebut akan segera diselesaikan. ”Permasalahan ini terkendala dari sisi hilir karena produk diekspor dengan tujuan Eropa. Tak terbayangkan terjadi perang Rusia-Ukraina yang menyebabkan gagal ekspor dan offtaker tidak bisa membayar utang Rp 1,3 miliar kepada Bank BJB sebagai penyedia kredit,” paparnya. PT Agro Jabar sebagai avalist atau penjamin petani milenial berkomitmen menyelesaikan masalah ini. Dirut PT Agro Jabar Nurfais Almubarok menyatakan bertanggung jawab terhadap kredit kepada petani.(Yoga)

Posisi utang luar negeri Indonesia pada akhir November 2022 tercatat sebesar 392,6 miliar USD. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan utang luar negeri Indonesia pada November 2022 mengalami kontraksi 5,6 % secara tahunan. Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono, Senin (16/1). (Yoga)

Laporan Bank Dunia, ”Global Economic Prospects”, Januari 2023, mengingatkan kian nyatanya risiko resesi ekonomi global pada tahun ini (Kompas, 12/1). Indonesia memang diprediksi masih tumbuh positif 4,8 %,tetapi bukan berarti steril dari dampak resesi atau perlambatan global. Ekonomi global diproyeksikan hanya tumbuh 1,7 %, turun dari prediksi semula 3 %. Negara maju diproyeksikan hanya tumbuh 0,5 %, dengan AS dan Uni Eropa diprediksi tumbuh 0,5 % dan nol %, China 4,3 %. Negara berkembang masih tumbuh positif, tapi menghadapi periode perlambatan yang panjang akibat beban utang dan investasi yang melemah. IMF melihat Indonesia ibarat cahaya dalam kegelapan ekonomi global di 2023. Daya tahan ekonomi Indonesia, menurut Bank Dunia, didukung fundamental makroekonomi yang sehat, reformasi structural di bidang administrasi dan perpajakan, serta laju konsumsi rumah tangga dan optimisme dunia usaha yang tetap terjaga. Yang perlu tetap diwaspadai adalah dampak pengetatan moneter di negara maju, yang bisa mengerek inflasi dan menekan ekonomi dalam negeri RI.

Perlambatan ekonomi China harus diantisipasi sebab China mitra dagang utama Indonesia. Peringkat utang yang membaik atau stabil, yang diberikan berbagai lembaga pemeringkat, juga menjadi modal tersendiri bagi Indonesia dalam mengakses pendanaan internasional dan menghadapi ketidakpastian global. Namun, harus tetap hati-hati mengingat suku bunga global masih tinggi. Pengelolaan fiskal yang prudent dan berhati-hati tak boleh kendur. Bank Dunia mengingatkan meningkatnya risiko utang semua negara berkembang. Dalam satu dekade terakhir, utang meningkat dua kali lipat lebih menjadi 9 triliun USD per akhir 2021. Sekitar 60 % negara termiskin mengalami gagal bayar utang atau terancam gagal bayar utang. Indonesia sendiri berada di peringkat ke-34 dari 50 negara berkembang dari sisi kerentanan utang, menurut Bloomberg, CMA, dan IMF. Angka utang luar negeri dan rasio utang Indonesia terhadap PDB terus membaik sejak Maret 2022. Struktur utang juga sehat, dengan 87,1 5 berupa utang jangka panjang. (Yoga)

Peringkat utang Indonesia yang sejauh ini masih dalam penilaian stabil menjadi modal baik dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global. Pemerintah perlu tetap proporsional dalam menerbitkan surat utang untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan fiskal serta menekan risiko peningkatan rasio utang dan beban bunga utang pada 2023. Sejumlah lembaga pemeringkat internasional masih mempertahankan peringkat utang Indonesia di level stabil, seperti Fitch yang memberikan peringkat BBB (investment grade) pada 14 Desember 2022. Hal itu didorong oleh prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih baik dalam jangka menengah dan rasio utang pemerintah yang tetap dalam batas aman. Pada 27April 2022, Standard and Poor’s (S&P) juga meningkatkan proyeksi utang Indonesia menjadi stabil dari sebelumnya negatif dan mempertahankan peringkat Indonesia di level BBB.

Hal ini didasarkan pada prospek pertumbuhan ekonomi yang solid dan konsolidasi kebijakan fiskal yang bertahap dilakukan oleh pemerintah. Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, Kamis (12/1) mengatakan, peringkat utang yang masih terjaga menjadi modal yang baik dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global tahun ini. Hal itu akan mendorong kepercayaan investor terhadap profil kredit Indonesia dan pasar surat utang pemerintah. ”Peringkat yang baik ini akan berdampak terhadap potensi imbal hasil (yield) yang ditawarkan pemerintah nantinya. Semakin tinggi peringkat utang kita, imbal hasil yang ditawarkan pemerintah pun bisa lebih kompetitif,” katanya saat dihubungi. Peneliti makroekonomi dan pasar keuangan di Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI (LPEM FEB UI), Teuku Riefky, menambahkan, profil utang Indonesia yang stabil mencerminkan kondisi fiskal yang masih cukup akuntabel. Dengan peringkat utang yang baik dan risiko yang terkendali, Indonesia bisa memiliki suku bunga pinjaman lebih rendah. (Yoga)