Empat negara kreditur akan menghapus utang Indonesia melalui skema konversi atau debt swap. Nilainya mencapai US$ 334,94 juta atau setara Rp 5 triliun. Empat negara tersebut adalah Jerman, Italia, Australia dan Amerika Serikat (AS). Staf Khusus Menteri Keuangan (Menkeu) Yustinus Prastowo mengatakan, utang tersebut akan dikonversi dalam bentuk program atau proyek yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia. Misalnya, konversi utang dari Jerman berupa proyek pendidikan, edukasi, kesehatan dan global fund. Adapun utang dari Italia dikonversi menjadi proyek housing and settlement. Sementara utang Australia akan diubah menjadi proyek kesehatan, dan utang AS dikonversi untuk konservasi hutan tropis.

Utang luar negeri (ULN) Indonesia pada Agustus 2022 kembali turun. Bank Indonesia (BI) mencatat, utang luar negeri per Agustus 2022 tercatat sebesar US$ 397,4 miliar atau turun US$ 2,8 miliar dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar US$ 400,2 miliar. "Ini disebabkan oleh penurunan posisi utang luar negeri sektor publik (pemerintah dan bank sentral) maupun sektor swasta," kata Direktur Departemen Komunikasi BI Junanto Herdiawan dalam keterangan, Senin (17/10).

Posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia akhir Agustus 2022 mencapai US$ 397,4 miliar, turun dibandingkan bulan sebelumnya, US$ 400,2 miliar. Ini merupakan penurunan bulan keenam secara berturut-turut atau sejak Maret 2022, yang turun menjadi US$ 412,3 miliar dari bulan sebel[1]umnya US$ 417,4 miliar. “Perkembangan ini disebabkan oleh penurunan ULN sektor publik (pemerintah dan bank sentral) maupun sektor swasta. Secara tahunan, posisi ULN Agustus 2022 mengalami kontraksi sebesar 6,5%, lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi pada bulan sebelumnya yang sebesar 4,1% (yoy),” ujar

Direktur di Departemen Komunikasi BI Junanto Herdiawan dalam siaran pers, Senin (17/10). Menurut dia, posisi ULN pemerintah pada Agustus 2022 sebesar US$ 184,9 miliar, lebih rendah dari posisi bulan sebelumnya yang sebesar US$ 185,6 miliar. Secara tahunan, ULN Pemerintah mengalami kontraksi 10,9% (yoy), lebih dalam dibandingkan kontraksi Juli 2022 yang sebesar 9,9% (yoy). “Penurunan ULN pemerintah terjadi akibat penurunan pinjaman seiring pelunasan pinjaman yang lebih tinggi dibandingkan dengan penarikan pinjaman dalam mendukung pembiayaan program dan proyek prioritas,” jelas Junanto. Sementara itu, lanjut dia, instrumen Surat Berharga Negara (SBN) secara neto mengalami kenaikan posisi seiring dengan peningkatan inflow pada SBN domestik yang mencerminkan kepercayaan investor asing yang tetap terjaga di tengah tingginya ketidakpastian pasar keuangan global. (Yoga)

Dari total piutang negara yang mencapai Rp 170,23 triliun, sumber terbanyak berasal dari aset para obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Pemerintah bertekad lebih agresif menagih dan mengejar asset para obligor, terutama mereka yang sekarang berada di luar negeri dan sudah berganti kewarganegaraan. Ditjen Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu mencatat, total piutang negara per  September 2022 sebesar Rp 170,23 triliun. Dari jumlah tersebut, piutang terbanyak, Rp 110,45 triliun, berasal dari piutang BLBI ke sejumlah obligor. Sampai bulan lalu, Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI (Satgas BLBI) telah menyita aset para obligor Rp 27,8 triliun atau 25 % total piutang BLBI.

Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu Rionald Silaban, Jumat (14/10) mengatakan, ada sejumlah obligor yang kini sudah berada di luar negeri dan berganti kewarganegaraan. Pemerintah sudah mengantongi data nama pengemplang tersebut dan domisilinya serta akan bekerja sama dengan otoritas setempat di   setiap negara terkait. Rionald memastikan, penagihan aset tetap berjalan meskipun obligor terkait sudah tidak lagi berdomilisi di Indonesia. ”Meski mereka di luar negeri, kami akan lebih agresif untuk memonitor dan mengejar aset-aset mereka yang ada di Indonesia, bahkan yang sudah dipindah tangankan sekalipun,” kata Rionald, yang juga Ketua Satgas BLBI, dalam acara Bincang Bareng DJKN secara virtual.  Salah satu nama yang sudah dibuka adalah Trijono Gondokusumo, obligor PT Bank Putra Surya Perkasa (BPSP), yang sudah menjadi warga negara Singapura. Ia tercatat memiliki utang BLBI Rp 5,38 triliun, termasuk 10 % biaya administrasi. (Yoga)

Nilai tukar rupiah yang masih loyo harus menjadi perhatian pemerintah. Sebab, utang pemerintah masih ada yang berbentuk valuta asing, terutama dolar Amerika Serikat (AS). Jumlahnya pun tergolong besar. Apalagi kurs rupiah makin payah belakangan ini. Pada perdagangan Rabu (28/9), kurs referensi Bank Indonesia (BI), Jakarta Interbank Spor Dollar Rate (Jisdor) menempatkan rupiah di posisi Rp 15.243 per dolar. Artinya kurs versi Jisdor tersebut melemah 0,58% dari posisi per Selasa (27/8). Meski demikian, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengklaim bahwa kondisi rupiah yang loyo belum terasa memberatkan beban pembayaran utang pemerintah.

JAKARTA- Pemerintah berupaya menjaga tingkat utang tetap rendah sepanjang tahun ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan, untuk mencapai hal itu, pembiayaan APBN diklaim akan dilakukan dengan hati-hati, fleksibel, dan sesuai dengan kebutuhan. Hingga Agustus 2022, realisasi utang yang telah ditarik sebesar Rp331,2 triliun atau 35,1% dari target yang ditetapkan. Realisasi tersebut turun 40,1% dibandingkan dengan tingkat utang  diperiode yang sama tahun lalu. "Rincian pembiayaan terdiri atas realisasi surat utang negara (SBN) neto sebesar Rp317,3 triliun dan pinjaman neto sebesar Rp 13,8 triliun," ujarnya  kemarin. Ditengah peningkatan risiko gejolak ekonomi global, kata Sri Mulyani, pemerintah telah melakukan penyesuaian target SBN, menyesuaikan target SBN valas dengan mempertimbangkan kondisi kas pemerintah dan dinamika pasar keuangan, hingga memperbesar porsi SBN ritel sebagai upaya berkelanjutan meningkatkan partisipasi investor domestik. "Seluruh penarikan pinjaman program yang fleksibel juga disesuaikan dengan kondisi pemenuhan pembiayaan pemerintah," katanya. (Yetede)

Sri Mulyani menyoroti pertumbuhan ekonomi sejumlah negara mulai melambat pada kuartal II 2022. Seperti AS, Jerman, China, hingga Inggris. "Tren pelemahan terlihat mulai kuartal II 2022 di beberapa negara dan akan lebih dalam kuartal III dan kuartal IV 2022, sehingga prediksi pertumbuhan ekonomi tahun ini dan tahun depan, termasuk kemungkinan resesi mulai muncul," jelas Sri Mulyani.
Kendati demikian, ia masih percaya ekonomi RI baik-baik saja. Pasalnya, PDB RI tumbuh 5,44 % pada kuartal II 2022 atau lebih tinggi dari kuartal I 2022 yang sebesar 5,01 %. "Indonesia juga sampai semester I 2022 ini level dari PDB sudah 7,1 % di atas level sebelum terjadi pandemi," terang Sri Mulyani.

Ekonom Bank Permata Josua Pardede sepakat dengan Sri Mulyani. Menurut dia, ekonomi RI masih sehat sampai sekarang,  kenaikan suku bunga acuan BI juga tak agresif seperti bank sentral di negara lain. "Resesi itu kemungkinan di negara-negara maju, contohnya AS karena menaikkan suku bunga acuan yang agresif, jadi risiko resesi paling besar," tutur Josua. BI sendiri, baru menaikkan suku bunga acuan total 75 basis poin sejak Januari sampai September 2022. Realisasi ini berbeda dengan bank sentral AS yang sudah mengerek suku bunga acuan hingga ratusan %.

"Kesimpulannya kalau dilihat Indonesia masih jauh dari potensi resesi," jelas Josua. Selain itu, utang luar negeri (ULN) Indonesia masih terkendali sampai sekarang, bahkan turun dari US$ 403,6 miliar menjadi US$ 400,4 miliar pada Juli 2022. Kendati begitu, ia mengingatkan pemerintah dan swasta untuk tetap berhati-hati mengelola utang. Apalagi jika berutang dengan denominasi dolar AS. Saat ini, mata uang Negeri Paman Sam semakin moncer di tengah kenaikan bunga acuan The Fed. Ketika dolar AS menguat, maka rupiah otomatis tertekan. Itu berarti biaya utang luar negeri yang harus dibayar oleh pemerintah dan swasta juga semakin mahal. (Yoga)

Utang luar negeri Indonesia pada Juli 2022 kembali turun, tercatat sebesar 400,4 miliar USD. Posisi utang itu turun dibandingkan dengan posisi pada bulan sebelumnya yang sebesar 403,6 miliar USD. Siaran pers Bank Indonesia, Kamis (15/9) menyebutkan, perkembangan ini dikarenakan penurunan utang luar negeri sektor publik (pemerintah dan bank sentral) serta sektor swasta. (Yoga)

Gerak rasio utang pada tahun depan terbilang stagnan, mengingat terbatasnya pertumbuhan penerimaan pajak dan masih besarnya tuntutan belanja negara guna menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional. Ditjen Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kementerian Keuangan mengestimasi, rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) pada tahun depan berada di kisaran 38%—40%. Pada akhir tahun lalu, rasio utang berada pada level 40,73% terhadap PDB. Kendati masih berada di bawah batas maksimal sebagaimana diamanatkan UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara yang sebesar 60% terhadap PDB, rasio utang pada tahun depan patut dicermati. Apalagi, rasio pajak pada 2023 diperkirakan hanya 8,17% akibat prospek suram penerimaan negara seiring dengan normalisasi harga komoditas. Estimasi itu lebih rendah dibandingkan dengan outlook 2022 yakni 8,35%. Dalam kaitan ini, Dirjen Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman menegaskan bahwa pemerintah selalu konsisten melaksanakan pengendalian risiko utang.

Kemampuan pemerintah untuk bermanuver di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2023 terbatas. Pasalnya, defisit anggaran dibatasi maksimal 3% dari produk domestik bruto (PDB). Ini pula yang membuat pemerintah membuat prioritas belanja tahun depan. Salah satu prioritasnya adalah alokasi belanja untuk membayar bunga utang baik Surat Utang Negara (SUN) maupun pinjaman. Tujuannya agar pembayaran pokok dan bunga utang jatuh tempo tepat waktu, dan upaya mencari utang baru tak terganggu. Sebagai gambaran per Juni 2022, total utang Indonesia mencapai Rp 7.123,6 triliun. Lalu Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023, mengalokasikan pembayaran bunga utang 2023 sebesar Rp 441,1 triliun atau naik 9,3% dibandingkan dengan outlook 2022 sebesar Rp 403, triliun. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman menyebut pemerintah harus membayarkan bunga utang sesuai jadwal demi menjaga kredibilitas pengelolaan utang. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menyebut membengkaknya pembayaran bunga utang di 2023 sebagai efek dari defisit anggaran periode 2020-2022. Maka pemerintah perlu melakukan konsolidasi fiskal supaya bisa merealisasikan target penerimaan negara. Jika tercapai, untuk modal untuk bayar utang berikutnya.