Proses restrukturisasi utang PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk di pengadilan niaga telah berstatus penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU tetap. Menteri BUMN Erick Thohir (25/1) menyampaikan, Garuda Indonesia dengan para kreditor, termasuk lessor (perusahaan sewa guna) pesawat, memiliki waktu 60 hari untuk merampungkan proses restrukturisasi utang melalui jalur hukum, 4 lessor telah menyetujui restrukturisasi utang Garuda, sedang 35 lessor masih dalam proses negosiasi. Garuda Indonesia tetap fokus bernegosiasi agar mayoritas lessor menyetujui restrukturisasi selama proses PKPU berlangsung, sembari membenahi sistem dan struktur biaya agar semakin efisien.

Dirut Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan, selama 60 hari proses PKPU tetap, seluruh pemangku kepentingan akan berkoordinasi dengan Tim Pengurus PKPU untuk melengkapi berbagai aspek administrative, termasuk kelengkapan dokumen verifikasi dan menyelesaikan penghitungan utang piutang agar Tim Pengurus PKPU dapat menerbitkan daftar piutang tetap (DPT) sebagai dasar pemungutan suara. Garuda juga mempersiapkan rencana perdamaian dan melanjutkan negosiasi dengan kreditor yang selama ini telah berlangsung, juga memfinalisasi usulan rencana perdamaian itu dalam kerangka komersial selaras, dengan kepentingan semua pihak. Irfan menjamin, selama proses PKPU berlangsung, seluruh layanan penerbangan termasuk layanan penumpang, kargo, dan perawatan pesawat tetap beroperasi normal.

Wamen BUMN Kartika Wirjoatmodjo menuturkan, Garuda telah menyampaikan rencana perdamaian dan bisnis ke depan kepada para kreditor. Terhadap para lessor, Garuda berupaya negosiasi ulang untuk mengurangi jumlah pesawat yang disewa dan menekan tarif sewa pesawat sebesar 40-50 % dari tarif saat ini. Untuk bank milik negara, Pertamina, Airnav, dan Gapura Angkasa, akan ditawarkan obligasi tanpa bunga hingga jatuh tempo. ”Melalui restrukturisasi itu, utang Garuda ditargetkan berkurang dari 9,756 miliar USD menjadi 3,68 miliar USD,” ujar Kartika. (Yoga)

Bank Indonesia (BI) melaporkan, posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia di November 2021 sebesar US$ 416,4 miliar, turun dibandingkan dengan Oktober 2021 sebesar US$ 422,3 miliar. Secara tahunan, posisi ULN November 2021 tumbuh tipis 0,1% year on year (yoy). Secara terperinci, posisi ULN pemerintah pada November 2021 sebesar US$ 202,2 miliar, lebih rendah dari posisi bulan sebelumnya sebesar US$ 204,9 miliar. Hal ini menyebabkan ULN pemerintah terkontraksi 0,7% yoy, setelah tumbuh 2,5% yoy pada Oktober 2021.

Langkah konservatif otoritas fiskal menguatkan optimisme pemerintah dalam mengendalikan utang pada tahun ini, kendati World Bank menempatkan Indonesia ke daftar 10 besar negara berkembang dengan utang tertinggi pada tahun pertama pandemi Covid-19. World Bank di dalam International Debt Statistics 2022 mencatat, Indonesia berada pada peringkat ketujuh pada daftar 10 negara berkembang dengan utang luar negeri tertinggi pada 2020, yakni mencapai US$417,53 miliar. Tingginya tingkat utang ini tak terlepas dari tekanan pandemi Covid-19 yang memaksa pemerintah untuk menarik utang baru jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Presiden World Bank Group David Malpass mengatakan pandemi Covid-19 menghadirkan tantangan berat bagi negara berpenghasilan rendah dan menengah, termasuk Indonesia.

Pemerintah dan kalangan ekonom berpendapat, pada tahun ini prospek utang sangat terjaga lantaran otoritas fiskal telah melakukan berbagai antisipasi sejak dini. Pertama, berlanjutnya kerja sama dengan Bank Indonesia (BI) yang terefleksi pada ditandatanganinya Surat Keputusan Bersama (SKB) III yang berlaku sejak kuartal IV/2021 hingga tahun ini. Kedua, optimalisasi Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebagai sumber pembiayaan dalam rangka menahan penarikan utang baru melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN). Ketiga, implementasi UU No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) pada tahun ini yang diyakini menguatkan ketahanan fiskal untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional.

Pemerintah tercatat menarik utang sebesar Rp 867,4 triliun sepanjang 2021. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan angka tersebut lebih rendah Rp 310 triliun daripada yang diproyeksikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pembiayaan utang kita lihat Rp 310 triliun lebih kecil yang tadinya di dalam APBN seharusnya Rp 1177,4 triliun realisasinya Rp 867,4 triliun atau Rp 310 triliun lebih kecil. Mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu menjelaskan bahwa pembiayaan utang yang dilakukan pemerintah turun hampir 30% hanya dalam satu tahun pada 2021 dibandingkan 2020.

Utang merupakan kebijakan fiskal APBN dan pengelolaan ekonomi nasional, akibat postur APBN defisit alias pendapatan negara lebih kecil dari belanja. Menurut Kemenkeu, utang bertujuan jaga momentum dan hindari opportunity loss. Kebutuhan belanja yang tak bisa ditunda, misal penyediaan layanan kesehatan dan ketahanan pangan. Penundaan pembiayaan mengakibatkan kerugian besar di masa datang. Pembiayaan pembangunan saat ini dioptimalkan untuk menutup gap penyediaan infrastruktur dan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia, yaitu indikator komposit mengukur pembangunan kualitas hidup manusia. Peningkatan IPM dilakukan melalui peningkatan pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial.

Utang Indonesia meliputi utang luar negeri, juga  pinjaman dalam negeri. Utang dapat berupa obligasi pemerintah atau Surat Utang Negara (SUN). SUN merupakan surat berharga berupa surat pengakuan utang, dalam rupiah maupun valas yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh negara. Utang pemerintah yang mencapai Rp 6.711,52 triliun mendorong rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) naik dari 40,85 % jadi 41,38 %. Saatnya pemerintah mempertimbangkan pembentukan unit pengelola utang langsung di bawah Menkeu untuk memperlancar koordinasi, yang  melahirkan sinergitas tinggi  membangun manajemen utang yang lebih efektif dan efisien. (Yoga)

Pemerintah mengandalkan pendanaan dari dalam negeri untuk menutup defisit anggaran tahun 2022. Tiga bulan pertama tahun depan, pemerintah bakal menggenjot utang dalam negeri. Dalam Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2022, pemerintah membidik utang baru sebesar Rp 973,6 triliun. Utang ini untuk menutup defisit anggaran tahun depan yang ditetapkan sebesar Rp 868 triliun atau setara 4,85% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Rencana Indonesia Battery Corporation (IBC) mengakuisisi StreetScooter, produsen kendaraan listrik asal Jerman memasuki babak baru. Para pemegang sahaam IBC kini sedang mengevaluasi rencana pembelian itu. Beberapa  unsur saham bahkan menolak pembelian StreetScooter. IBC adalah holding BUMN Baterai yang dimiliki empat BUMN: yakni PT Pertamina, PT PLN, PT Inalum dan PT Aneka Tambang Tbk. Dus, rencana akuisisi StreetScooter oleh IBC memantik kontroversi. Pasalnya, perusahaan ini masih menderita kerugian 318 juta pada 2020. Sejatinya, para pemegang saham IBC, seperti Mind Id, PLN dan Antam disebut-sebut keberatan dengan rencana akuisisi StreetScooter. "Bahkan karena mereka menolak, kepemilikan saham PLN akan dialihkan ke Pertamina dan posisi Antam digantikan oleh Perusahaan Pengelola Aset (PPA) di IBC," bisik sumber KONTAN, kemarin. 

Asian Development Bank (ADB) menyetujui pemberian pinjaman berbasis kebijakan senilai US$ 500 juta, setara Rp 7,11 triliun (kurs Rp 14.220 per dolar AS). Pinjaman itu untuk membantu Indonesia meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), produktivitas tenaga kerja, dan reformasi di bidang pendidikan, pengembangan keterampilan, kesehatan, dan perlindungan sosial.

Belum lama menggelar penjualan saham perdana atau initial public offering (IPO) dengan nilai jumbo, PT Bukalapak.com Tbk (BUKA) menandatangani perjanjian fasilitas kredit dari PT Bank DBS Indonesia. Fasilitas kredit dalam bentuk uncommitted revolving short term loan facility itu, berjumlah Rp 2 triliun dengan bunga 4,5%. Kata manajemen BUKA, fasilitas itu memperkuat posisi keuangan dalam rangka diversifikasi sumber pendanaan. "Ini merupakan langkah yang wajar dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar, bahwa sumber dana tidak harus selalu melalui ekuitas," ujar Perdana A Saputro, Sekretaris Perusahaan BUKA, Selasa (16/11).

Utang luar negeri (ULN) swasta kembali meningkat setelah mengalami penurunan saat pandemi Covid-19. Lonjakan utang ini menjadi pertanda baik karena korporasi ekspansif lagi seiring pemulihan ekonomi. Bank Indonesia (BI) mencatat, posisi ULN swasta kuartal III-2021 sebesar US$ 208,5 miliar, naik 0,2% year on year (yoy). Pada kuartal II-2021, ULN swasta susut 0,3% yoy. Menurut Direktur Eksekutif, Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono, kenaikan utang luar negeri swasta bukan dari lembaga keuangan, yakni sebesar 1% yoy. Meski pertumbuhannya sedikit melambat dari 1,6% yoy pada kuartal kedua 2021.

Berdasarkan sektornya, ULN swasta terbesar bersumber dari sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin, sektor pertambangan dan penggalian, serta sektor industri pengolahan, dengan pangsa mencapai 76,4% dari total ULN swasta. ULN tersebut masih didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,1% terhadap total ULN swasta. Adapun posisi ULN Indonesia secara total, pada akhir kuartal III-2021 tercatat sebesar US$ 432,1 miliar, atau tumbuh 3,7% yoy. Posisi utang luar negeri ini lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada akhir kuartal sebelumnya sebesar 2% yoy.