Utang luar negeri kembali menjadi persoalan yang patut diwaspadai Indonesia. Bukan hanya utang negara, tetapi juga utang korporasi, terutama pelat merah.Utang bisa menjadi ancaman serius bagi perekonomian. Apalagi, Indonesia tengah dalam proses pemulihan dari dampak pandemi Covid-19. Lembaga riset AidData mengungkapkan, Indonesia menjadi salah satu negara yang menumpuk utang tersembunyi kepada China di sepanjang tahun 2000 hingga 2017. Tumpukan utang ini terkait dengan keinginan China membuat jalur sutera baru atau yang dikenal dengan Belt and Road Initiative (BRI).Utang ini diberikan China bukan lewat pemerintah, melainkan ke berbagai perusahaan negara atau badan usaha milik negara (BUMN), bank milik negara, special purpose vehicle (SPV), perusahaan milik bersama dan sektor swasta, sehingga utang itu tidak akan muncul ke dalam neraca utang pemerintah.

Mayoritas utang pemerintah 87,43 persen berasal dari surat berharga negara (SBN) senilai Rp 5.702,49 triliun. Adapun sisanya 12,57 persen berasal pinjaman dalam dan luar negeri senilai Rp 833,04 triliun. Rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto terus melonjak seiring besarnya kebutuhan anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19. Lewat sejumlah kebijakan, pemerintah mengupayakan mengerem tren kenaikan rasio utang agar tidak menjadi bumerang bagi pemulihan ekonomi nasional di masa depan. Posisi utang pemerintah per akhir Agustus 2021 mencapai Rp 6.625,43 triliun dengan rasio utang terhadap PDB sebesar 40,84 persen. Posisi utang tersebut naik Rp 55,27 triliun dibandingkan posisi akhir Juli 2021 yang tercatat Rp 6.570,17 triliun.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, kenaikan utang saat pandemi Covid-19 adalah hal wajar meski tetap harus dikelola dengan baik. Ia mengatakan, kenaikan rasio utang itu adalah tren yang dialami banyak negara di masa pandemi ini.

Hadir pula antara lain Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, dan Presiden Direktur CIMB Niaga Tigor M. Siahaan. ”Reformasi APBN perlu dilakukan, utamanya dalam sisi penerimaan, seperti pengumpulan pajak. Lewat reformasi, kita berharap penerimaan negara bisa melonjak dan mengatasi defisit fiskal yang biasa dibiayai penarikan utang baru,” kata Sri Mulyani. Pemerintah, lanjutnya, akan terus berinovasi terkait pembiayaan guna menahan laju kenaikan utang pemerintah. Salah satu langkah yang akan dilakukan adalah terus mendorong pembiayaan dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Janet Yellen menyebut jika pemerintah akan kehabisan uang tunai pada 18 Oktober mendatang. Uang ini digunakan untuk pembiayaan belanja pemerintah. Debt ceiling alias batas utang menjadi masalah utama dalam kegegeran ini. Batas utang AS baru saja diakhiri penangguhannya.

Dana dari utang ini akan digunakan untuk membayar sejumlah besar kewajiban keuangan setiap bulan. Mulai dari pembayaran Jaminan Sosial, pembayaran asuransi kesehatan AS Medicare, dan program lain seperti pengembalian pajak.

Dikutip dari CNN disebutkan, Yellen menyebutkan risiko gagal bayar utang ini masih membayangi. Bahkan ada potensi default yang disebut-sebut menjadi rencana besar. Kondisi ini tentu saja akan mempengaruhi dan menggoyang ekonomi AS yang sebelumnya sudah menuju masa pemulihan.

Dikutip dari datalab.usaspending.gov, jumlah utang sebanyak US$ 26,95 triliun (data 2020) atau setara dengan Rp 384,03 ribu triliun (asumsi kurs Rp 14.250). Ini artinya utang AS nyaris Rp 400 ribu triliun.

Pemerintah mewaspadai dampak gagal besar utang yang membelit raksasa properti Cina, Evergrande, terhadap perekonomian domestik. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan, krisis utang Evergrande berpotensi mempengaruhi stabilitas keuangan Cina ataupun global. Terlebih, Negeri Panda itu merupakan mitra dagang utama dan tujuan ekspor terbesar Indonesia. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengungkapkan krisis keuangan yang menimpa Evergrande berpotensi menimbulkan ketidakpastian pasar keuangan global. Pasar keuangan domestik, khususnya pasar modal, dikhawatirkan turut terkena dampak dari situasi ini. "Dalam jangka pendek, diproyeksikan terpengaruh oleh apa yang terjadi di Cina, termasuk gagal bayar korporasi tersebut," katanya. Alfred berujar, sentimen Evergrande akan mereda bila perusahaan tersebut dapat mengupayakan penyelesaian pemenuhan kewajibannya. Sedangkan pelaku pasar juga tampak terus mencermati respons pemerintah Cina yang sejauh ini belum memberikan sinyal untuk mengucurkan dana talangan. "Ini menunjukkan dampak krisis Evergrande sejauh ini masih bisa terkendali atau belum memberikan dampak sistemik."

Pandemi Covid-19 membuat kebutuhan belanja pemerintah meningkat. Tekanan ekonomi yang berdampak pada seretnya penerimaan negara, utang menjadi jalan ninja untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Namun, pemerintah perlu waspada. Masih banyak tantangan yang bakal mempengaruhi kemampuan fiskal ke depan. Kementerian Keuangan mencatat, posisi utang pemerintah per akhir Agustus 2021 sebesar Rp 6.625,43 triliun. Dengan jumlah tersebut, berarti rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 40,85%.

Posisi ini, naik Rp 55,27 triliun bila dibanding posisi Juli 2021. "Kenaikan utang karena ada peningkatan belanja, terutama sektor kesehatan seperti penyediaan vaksin, infrastruktur kesehatan, dan hal lain terkait kesehatan masyarakat dan perlindungan sosial," kata Kemkeu dalam dokumen APBN KiTA, dikutip Senin (27/9).Pemerintah memang berencana mengerem utang lewat optimalisasi skema non utang, terutama pemanfaatan Saldo Anggaran Lebih (SAL). Namun, posisi utang hingga akhir tahun bakal lebih tinggi dari akhir 2020 karena membiayai defisit anggaran tahun ini.Beban bunga utang pun semakin berat. Dalam dokumen Nota Keuangan dan RAPBN 2022, outlook pembayaran bunga utang tahun ini Rp 366,2, naik 16,59% dibanding realisasi tahun 2020.

Risiko eksternal mulai membayangi Indonesia untuk mengejar prospek pertumbuhan tahun ini yang ditargetkan pada kisaran 3,7 persen sampai 4,5 persen.Salah satu yang perlu diantisipasi pemerintah adalah krisis yang menimpa perusahaan properti China, Evergrande, yang dampaknya bisa berimbas pada pasar global. Evergrande Group, perusahaan raksasa properti China,tidak mampu membayar total utang yang jatuh tempo pada Kamis (23/9/2021) dengan nilai mencapai 305 miliar dollar Amerika Serikat (AS) atau kurang lebih Rp 4.325 triliun.  Kepala Departemen Ekonomi Centre for Strategic International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri mengatakan, gagal bayar pada perusahaan dengan nilai utang sebesar itu berisiko merembet ke sektor lain. Jika hal ini terjadi, dikhawatirkan akan terjadi gejolak ekonomi China yang memengaruhi pasar keuangan global. 

”Ekspor kita bisa menang karena tren kenaikan harga komoditas yang kemungkinan tidak akan berlanjut terus. Ditambah lagi terdapat potensi gejolak perekonomian China setelah ada masalah ini (gagal bayar Evergrande),” ujarnya. Lebih lanjut Yose mengatakan bahwa risiko lain yang penting untuk diwaspadai adalah posisi Surat Utang Negara (SUN). Menurut dia, kasus Evergrande juga berpotensi menurunkan minat investor terhadap SUN yang diterbitkan oleh pasar negara berkembang,karena dinilai tidak memiliki kredibilitas yang tinggi.

Utang menjadi andalan pemerintah untuk memutar roda pemerintahan dan perekonomian pada masa pandemi Covid-19. Hanya, saat pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 harus ditopang utang, kemampuan pemerintah untuk membelanjakan anggaran biasa saja. Ini tergambar dari realisasi belanja APBN 2021 akhir Agustus 2021 yang baru Rp 1.560,8 triliun. Angka ini baru 56,8% dari total pagu Rp 2.750 triliun. Artinya realisasi belanja negara cuma naik 1,5% secara tahunan (yoy). Padahal realisasi belanja negara periode sama tahun lalu naik 10,8%

Tahun 2022 merupakan tahun terakhir pemerintah diperbolehkan belanja besar-besaran hingga defisit anggaran melampaui 3 persen terhadap produk domestik bruto guna menangani pandemi Covid-19 dan memulihkan perekonomian.Ketentuan itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Co-vid-19. UU tersebut menyebutkan, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) boleh dilebarkan melampaui ambang batas 3 persen dari PDB selama kurun 2020-2022. Apabila UU ini tak direvisi, mulai 2023, defisit anggaran harus kembali maksimal 3 persen PDB.Pemerintah mencoba memanfaatkan kesempatan terakhir ini seoptimal mungkin. Berdasarkan Rancangan APBN 2022,pemerintah menetapkan defisit anggaran sebesar Rp 868 triliun atau 4,85 persen PDB. Defisit tersebut untuk menyokong belanja negara yang ditargetkan sebesar Rp 2.708,7triliun. Seperti halnya pada 2020 dan 2021, pemerintah masih akan mengalokasikan anggaran yang besar untuk penanganan Covid-19 serta percepatan pemulihan ekonomi nasional dan reformasi struktural. Terkait hal itu, pemerintah menetapkan sejumlah sektor strategis, antara lain,kesehatan, perlindungan sosial, subsidi dan dukungan UMKM, pendidikan, infrastruktur, ketahanan pangan, dan teknologi informasi.

Utang yang kian besar sebenarnya akan mengurangi efektivitas belanja negara. Sebab, semakin besar utang, pembayaran bunga utang juga semakin besar. Berdasarkan Rancangan APBN 2022, proyeksi beban bunga utang yang harus dibayar pemerintah sebesar Rp 405,86 triliun. Dengan proyeksi belanja negara Rp 2.708,7 triliun, rasio beban bunga utang terhadap belanja negara mencapai 15 persen, terbesar dalam sejarah Indonesia. Ini berarti porsi belanja negara yang digunakan untuk membayar bunga utang semakin besar. Sebaliknya, porsi belanja untuk program pembangunan semakin mengecil.Adapun dibandingkan dengan pendapatan negara yang diproyeksikan sebesar Rp 1.840,7 triliun pada 2022, rasio beban bunga utang akan mencapai 22 persen, juga terbesar sepanjang sejarah. Artinya, lebih dari seperlima penerimaan negara hanya untuk membayar bunga utang.

Jakarta - Pasar surat utang negara (SUN) dan surat berharga negara (SBN) terus membaik meski masih ada sejumlah sentimen negatif dari luar negeri. Menteri Keuangan mengatakan spread imbal hasil (yield) SUN dalam mata uang dolar Amerika tenor 5 dan 10 tahun terhadap US Treasury menurun. Imbal hasil SUN dolar bertenor 5 tahun turun dari 90 basis point pada Januari lalu menjadi 60 basis point pada 23 Agustus. Sedangkan spread imbal hasil SUN dolar dengan tenor 10 tahu turun dari 110 basis point menjadi 94 basis point. SUN berdenominasi rupiah bergerak positif. Obligasi dengan tenor pendek memiliki permintaan yang kuat dari dalam negeri, terutama dari perbankan. Di tengah volatilitas tinggi akibat pandemi Covid-19, instrumen investasi jangka pendek lebih banyak dilirik investor. 

Jika tingkat pengangguran kembali turun, ada potensi kebijakan moneter Amerika Serikat akan diperketat lebih cepat dari perkiraan. Hal ini akan mengancam pasar SBN hingga tahun depan. Kinerja positif pasar obligasi bisa bertahan hingga akhir tahun. imbal hasil surat utang dengan tenor 10 tahun akan mendekati 6,06 persen sampai akhir tahun nanti. Sementara itu, tahun depan dia memperkirakan yield obligasi tersebut berada di kisaran 6,2 persen hingga 6,7 persen. Surat utang negara masih akan mendominasi kepemilikan SBN. Alasan keamanan menjadi pertimbangan utamanya. 

Pemerintah menyusun skenario perjanjian berbagi beban atau burden-sharing dengan Bank Indonesia. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan target penerbitan surat berharga negara (SBN), termasuk surat utang negara (SUN), di pasar perdana akan menurun. Menurut Sri, skema burden-sharing mampu menurunkan belanja bunga utang menjadi 2,1-2,25 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2021-2025. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo sebelumnya menyatakan kebijakan burden-sharing pada 2022 akan mengurangi beban negara sebesar Rp 17,36 triliun. Sumbernya adalah beban bunga SBN yang lebih murah, yaitu Rp 13,4 triliun serta jaminan untuk menanggung beban bunga dari Bank Indonesia sebesar Rp 3,62 triliun. 

Economic research analyst dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Ahmad Nasrudin, menuturkan penerapan skema burden-sharing akan berdampak positif bagi pasar surat utang negara. Dengan kebutuhan pendanaan APBN yang tinggi di tengah defisit, pemerintah pasti akan menggelontorkan obligasi. "Dalam skema burden-sharing kali ini, BI siap menjadi pembeli, jadi harga di pasar tidak terpengaruh," ujarnya. 

(Oleh - HR1)