Utang pemerintah Indonesia bertambah tambun. Kementerian Keuangan mencatat posisi utang pemerintah per 31 Maret 2022 sebesar Rp 7.052,50 triliun, dengan rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 40,39%. Secara nominal, posisi utang pemerintah terjadi peningkatan seiring dengan penerbitan surat berharga negara (SBN) dan penarikan pinjaman pada bulan Maret 2022 untuk menutup pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Adapun, jika dibandingkan dengan posisi utang pada akhir Februari 2022, posisi utang pemerintah Maret naik 0,54% atau Rp 37,92 triliun dari posisi Rp 7.014,58 triliun menjadi Rp 7.052,50 triliun di akhir Maret 2022.

Sebelum pandemi, posisi utang pemerintah akhir 2019 masih di bawah Rp 5.000 triliun dengan rasio terhadap PDB sebesar 29,8 %. Setahun kemudian, utang pemerintah bertambah Rp 1.295,96 triliun (27 %) menjadi Rp 6.074,56 triliun atau 38,68 % PDB. Penambahan ini disebabkan pelemahan ekonomi akibat pandemi dan meningkatnya kebutuhan pembiayaan untuk mengatasi masalah kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional.Dari jumlah utang tersebut, porsi pinjaman pemerintah turun menjadi 14,04 %, tetapi secara nominal angkanya naik menjadi Rp 852,91 triliun. Sebanyak 98,6 persen atau Rp 840,94 triliun merupakan pinjaman luar negeri dari kerja sama bilateral, multilateral, dan bank-bank komersial.

Di akhir 2021, utang pemerintah Rp 6.908,87 triliun dengan rasio terhadap PDB 41 %. Dua bulan kemudian, posisi utang pemerintah pada akhir Februari 2022 menjadi Rp 7.014,58 triliun (40,17 %) PDB. Dalam komposisi utang pemerintah tersebut, porsi pinjaman pemerintah turun menjadi Rp 850,38 triliun (12,12 %). Meski demikian, besaran rasio utang yang semakin tinggi itu masih berada dalam batas yang aman. Berdasarkan UU No 17 Tahun 2002 tentang Keuangan Negara, batasan utang pemerintah yang dianggap aman tidak melebihi 60 % PDB.

Potensi pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan pengelolaan utang pemerintah yang terkendali akan menambah keyakinan global terhadap ketahanan perekonomian Indonesia ditengah pandemi.Hal ini menjadi modal untuk mendapatkan utang baru. Akan tetapi, pemerintah di tahun depan dihadapkan pada amanat perundang-undangan untuk menurunkan defisit di bawah 3 %. Dengan demikian, kebutuhan pembiayaan lewat utang pun harus diupayakan untuk diturunkan. (Yoga)

PT Ceria Metalindo Prima mendapatkan sumber pendanaan eksternal berupa kredit sindikasi dari Bank Mandiri, Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Bank (Bank BJB), dan Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan & Sulawesi Barat (Bank Sulselbar) untuk membiayai proyek smelter nikel. Presiden Direktur PT Ceria Metalindo Prima, Derian Sakmiwata mengatakan, Ceria berencana membangun empat line RKEF sebesar 72 MVA dengan total produksi per tahun mencapai 252.000 feronikel pada kadar 22% 

Agenda lainnya, Ceria Metalindo Prima juga bakal membangun High Pressure Acid Leach (HPAL) dengan total produksi sebesar 103.000 ton Mixed Hydroxide Precipitate (MHP) dengan kandungan 39% nikel dan 4% kobait. Menurut perhitungan Derian, estimasi dari total kebutuhan investasi untuk proyek-proyek tersebut diperkirakan mencapai US$ 2,2 miliar. "Ini semua kita bangun secara bertahap," tutur dia, dalam konfrensi pers virtual, Rabu (6/4) lalu. 

Laporan Sovereign Debt Index memperkirakan utang negara global pada 2022 naik 9,5% menjadi US$ 71,6  triliun. Jumlah pinjaman baru juga diperkirakan tetap tinggi. "Utang pemerintah global melonjak 7,8% pada 2021 menjadi US$ 65,4 triliun karena setiap negara dinilai mengalami peningkatan pinjaman, sementara itu biaya pembayaran utang turun  ke catatan terendah US$ 1,01 triliun, suku bunga efektif pun hanya 1,6%," demikian menurut laporan yang dilansir CNBC. 

Menurut laporan itu, Inggris menjadi negara yang bakal merasakan efek paling tajam dibalik kenaikan suku bunga dan lonjakan inflasi pada sejumlah besar utang terkait indeks Inggris, bersamaan dengan biaya-biaya terkait penghentian program quantitative easing (QE) Bank of England (BoE). "Kami memperkirakan pinjaman tetap tinggi karena kebutuhan perputaran  utang yang tinggi, serta tantagan normalisasi kebijakan fiskal yang ditimbulkan oleh pandemi, inflasi yang tinggi dan prospek sosial dan politik yang terpolarisasi," kata analis kredit S&P Global Ratings,Karen Vartapetov. (Yetede)

Majelis Hakim Pengadilan Tata Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta memperpanjang proses penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU tetap PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk selama 60 hari hingga 20 Mei 2022. Dirut Garuda Indonesia Irfan Setiaputra ,Selasa (22/3), menyampaikan, manajemen maskapai milik negara tersebut akan menggunakan waktu perpanjangan secara optimal untuk mencapai kesepakatan dengan para kreditor. (Yoga)

Posisi utang luar negeri Indonesia pada akhir Januari 2022 tercatat 413,6 miliar USD, turun dibandingkan posisi utang luar negeri pada bulan sebelumnya sebesar 415,3 miliar USD. Penurunan terjadi baik pada posisi utang luar negeri sektor publik (pemerintah dan bank sentral) maupun sektor swasta. Secara tahunan, posisi utang luar negeri Januari 2022 terkontraksi 1,7 %. Demikian disampaikan BI pertengahan pekan ini. (Yoga)

Bank Indonesia (BI) mencatat, posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia pada akhir Januari 2022 mencapai US$ 413,6 miliar. Posisi ini turun baik ketimbang Desember 2021 maupun periode yang sama ada tahun lalu. Posisi ULN tersebut turun 0,41% dibandingkan dengan Desember 2021 yang sebesar US$ 415,3 miliar. Sementara itu, jika dibandingkan dengan akhir Januari 2021, posisi tersebut turun 1,7%. Bahkan, penurunannya lebih dalam dibandingkan penurunan pada bulan sebelumnya yang sebesar 0,4% year on year (yoy). Direktur Eksekutif, Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono dalam keterangannya, Selasa (15/3) menyebut penurunan terjadi pada posisi ULN sektor publik atau pemerintah dan bank sentral maupun swasta.

Penurunan karena ada beberapa seri surat berharga negara (SBN) yang jatuh tempo pada Januari 2022, termasuk SBN dalam denominasi dollar Amerika Serikat (AS). Selain itu, ada juga penurunan neto pinjaman bilateral seiring dengan pelunasan pinjaman untuk pembiayaan beberapa proyek infrastruktur. Dengan penurunan nilai utang ini, Analis makroekonomi Bank Danamon Irman Faiz optimistis, tren utang ke depan berpotensi kembali menurun sejalan dengan potensi moncernya penerimaan negara yang didorong oleh kenaikan harga komoditas.

Korporasi nasional perlu waspada perihal pengelolaan utang. Pasalnya, menurut International Monetary Fund (IMF), Indonesia termasuk kategori negara dengan tingkat utang korporasi yang tinggi. Laporan IMF berjudul Policy Options for Supporting and Restructuring Firms Hit by the Covid-19 Crisis itu menyatakan korporasi di Indonesia memiliki sejumlah kerentanan yang berisiko mengarah ke pailit. Kerentanan itu mengacu pada enam tolok ukur, yakni persentase return of asset, leverage ratio, interest coverage ratio, cash ratio, utang berisiko, dan peringkat investasi perusahaan. Dari berbagai indikator tersebut, kerentanan yang paling tinggi ada pada interest coverage ratio (ICR) alias rasio cakupan bunga. ICR merupakan rasio antara utang dan profitabilitas yang dapat menjadi ukuran seberapa mudah perusahaan membayar bunga atas utangnya.

Faktanya, kendati menghadapi kerentanan yang cukup tinggi, korporasi nasional masih agresif memburu dana segar, salah satunya melalui penerbitan surat utang baik untuk ekspansi maupun refinancing. Menanggapi dinamika tersebut, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal menyarankan kepada pemerintah untuk mendorong perbankan, khususnya pelat merah untuk memberikan fasilitas keringanan beban utang korporasi. Di antaranya layanan debt to equity swap, menukar utang dengan saham, penjadwalan ulang pembayaran utang, hingga meringankan beban bunga utang.

Kemenkeu mencatat, rasio utang terhadap PDB tahun lalu mencapai 41 %, dengan belanja bunga utang Rp 366 triliun. Sementara itu, sesuai rencana APBN 2022, pemerintah memproyeksikan tingkat rasio utang terhadap PDB mencapai 43,1 %, dengan rencana penarikan utang Rp 973,6 triliun. Berdasarkan Perpres No 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN 2022,total pembayaran bunga utang tahun ini mencapai Rp 405,8 triliun dan belanja pemerintah pusat Rp 1.938,3 triliun. Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Luky Alfirman mengatakan, langkah pembiayaan non-utang akan menjadi upaya mitigasi dari tingginya pembiayaan utang.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengingatkan, tingginya tingkat beban pembayaran bunga utang terhadap belanja pemerintah berisiko menghambat misi konsolidasi fiskal yang ditargetkan terwujud tahun 2023. Menurut Bhima, risiko peningkatan anggaran untuk pembayaran bunga utang semakin besar mengingat dunia tengah menghadapi dampak dari rencana kenaikan suku bunga acuan oleh bank sentral negara ekonomi utama. (Yoga)

Masalah utang dana talangan PT Minarak Lapindo Jaya belum rampung juga, meski jatuh tempo sejak Juli 2019. Utang perusahaan milik keluarga Bakrie itu mencapai Rp 2,23 triliun per 31 Desember 2020. Nilai utang jumbo tersebut berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Angka itu termasuk pokok, bunga, dan denda yang harus Minarak Lapindo bayar. "Sudah jatuh tempo berikut bunga dan denda, (utang) itu sekarang sudah di atas Rp 2 triliun. Semakin lama bayar dendanya, maka akan semakin besar, dan akan kami hitung," kata Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rionald Silaban, Jumat (28/1).