Kementerian Keuangan memastikan pengelolaan utang pemerintah tetap terjaga di tengah suku bunga tinggi dan pelemahan rupiah. Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto, menyampaikan bahwa proporsi utang pemerintah dalam mata uang asing adalah sebesar 28,08% dari total outstanding utang pemerintah sebesar Rp8.319 triliun tersebut. Menurutnya, jumlah utang dalam denominasi valuta asing (valas) tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan proporsi utang dalam mata uang rupiah sebesar 71,92%, sehingga dampak terhadap beban utang atau belanja bunga dapat lebih diminimalisir. 

“Utangnya dalam mata uang rupiah bayarnya dalam rupiah, kan tidak dipengaruhi kurs. Yang berpengaruh kan dalam valas. Dari outstanding kita yang Rp8.319 triliun itu 71,92% dalam rupiah, yang dalam valas haya 28,08%. Ini juga bisa meminimalkan dampaknya,” katanya, Kamis (25/4). Dalam hal ini, Suminto mengatakan pemerintah terus mengantisipasi dan memitigasi risiko pasar, termasuk dalam konteks pembayaran kewajiban utang, baik pokok utang maupun bunga utang. Dalam memenuhi pembiayaan pemerintah tetap fleksibel dan oportunistik. “Kita memiliki kapasitas yang baik untuk memenuhi seluruh kewajiban utang,” tuturnya. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal, mengatakan secara nilai memang SBN berdenominasi dolar AS lebih kecil dibandingkan dengan rupiah.

Pemerintah telah menetapkan sasaran kebijakan yang akan dijalankan pemerintahan baru tahun depan. Kebijakan fiskal akan mengarah pada defisit APBN yang melebar. Selain itu, rasio utang negara juga membengkak. Kondisi itu dipandang dapat meningkatkan risiko fiskal di tengah iklim ekonomi global yang serba tidak pasti. Gambaran arah kebijakan pembangunan itu tertuang dalam dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 yang disusun Bappenas dengan tema ”Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Dalam rincian sasaran fiskal tahun 2025, pemerintah menetapkan target defisit sebesar 2,45-2,80 persen terhadap PDB, mendekati batas aman defisit fiskal sebesar 3 % terhadap PDB yang diamanatkan UU Keuangan Ne gara. Rentang defisit itu juga melebar dari target di PBN 2024 sebesar 2,29 % terhadap PDB.

Selain defisit yang melebar, rasio utang pemerintah juga membengkak. Dokumen RKP mencatat, target stok utang atau rasio utang pemerintah adalah 39,77-40,14 % terhadap PDB, naik dari target rasio utang 2024 yang sebesar 38,26 %, bahkan mendekati level rasio utang saat pandemi Covid-19 (39,4 % pada 2020 dan 40,7 % pada 2021). Target belanja RKP 2025 juga meningkat dari 14,56 % terhadap PDB (pada APBN 2024) menjadi 16,15-17,80 % terhadap PDB. Target belanja itu terdiri dari belanja pemerintah pusat 11,96-13,35 % terhadap PDB dan transfer ke daerah sebesar 4,19-4,45 % terhadap PDB. RKP dan RAPBN 2025 disusun oleh pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin, tetapi dijalankan oleh pemerintahan baru yang mulai menjabat Oktober 2024. Sesuai hasil hitung riil, pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mendapat suara terbanyak di Pilpres 2024. (Yoga)

Sebagian masyarakat mengatakan utang akan menjadi beban keuangan, tapi tidak sedikit yang menganggap utang yang dikelola dengan baik akan membantu mengembangkan usaha. Usaha yang berkembang tentu akan meningkatkan pendapatan dan membantu menstabilkan keuangan yang dimiliki. Utang dapat berdampak positif bagi keuangan seseorang jika dikelola dengan baik, diutamakan untuk kebutuhan produktif dan telah mempertimbangkan kemampuan bayar yang dimiliki. Jika hal tersebut tidak dilakukan, utang dapat berubah menjadi ”lingkaran setan’ yang tidak hanya akan menimbulkan kerugian finansial kepada yang berutang, tetapi juga kerugian psikologis dan waktu.

Contoh positif berutang terlihat pada kredit perumahan rakyat (KPR) yang disediakan perbankan. KPR akan membantu masyarakat membeli properti meskipun dana yang dimiliki belum cukup untuk membeli secara tunai. Agar sukses mengelola utang yang dimiliki, beberapa tips keuangan yang dapat dilakukan: 1. Utamakan berutang untuk kebutuhan produktif, bukan konsumtif, dimana utang digunakan untuk keperluan produktif dan dapat menghasilkan uang lagi sehingga uang yang dihasilkan dapat digunakan untuk membayar utang.

2. Pertimbangkan kemampuan bayar. Pastikan porsi cicilan maksimal 30 % dari pendapatan bulanan. 3. Pahami produk dan layanan yang akan digunakan di perbankan, perusahaan pembiayaan, fintech lending, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Pahami seluruh syarat serta ketentuan yang berlaku,termasuk manfaat, jangka waktu, biaya, denda, dan informasi lainnya. 4. Gunakan lembaga jasa keuangan yang berizin OJK. 5. Jangan gali lubang tutup lubang. Praktik ini akan membuat semakin sulit untuk melunasi utang dan akan terjebak dalam ”lingkaran setan” utang itu sendiri. Mulailah berutang dengan bijak untuk membangun masa  depan yang lebih cerah. (Yoga)

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan bahwa salah satu bentuk dominasi utang luar negeri (ULN) yang banyak digunakan adalah mata uang Amerika Serikat (AS). Meski dolar AS menjadi nilai tukar yang paling banyak digunakan secara global, mata uang ini juga punya resiko fluktuasi dan volatilitas yang tinggi. Apalagi jika dikaitkan dengan sentimen dari kondisi ekonomi global. “Tentu kalau kita bicara kaitannya dengan ULN, yang kemudian perlu diantisipasi pemerintah adalah bagaimana perubahan ataupun pelemahan nilai tukar rupiah saat ini akan mempengaruhi pembayaran ULN terutama yang jatuh tempo dalam waktu yang dekat,” katanya saat dihubungi Bisnis, Jumat (19/4).

“Tentu antisipasi dan mitigasi yang perlu dilakukan pemerintah memastikan bahwa nilai tukar tidak terdepresiasi lebih dalam lagi dibandingkan kondisi saat ini sehingga intervensi terutama otoritas moneter merupakan salah satu kunci untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan kaitannya dengan pembayaran ULN dalam jangka waktu dekat,” jelas Yusuf. Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menyoroti hal yang sama. Apalagi pelemahan rupiah disertai dengan naiknya harga minyak mentah. Masalahnya, tambah Bhima, kondisi tersebut membuat banyak pemegang surat utang atau investor/kreditur akan mempertimbangkan ulang karena risiko untuk masuk ke instrumen aset negara berkembang semakin tinggi. Oleh karena itu, dia melihat ada tiga hal yang harus dilakukan pemerintah. 

Pertama, membuka ruang renegosiasi utang. Negara harus punya cara yang lebih kreatif untuk mengurangi beban utang luar negeri. Kedua, menyusun APBN perubahan. Ini dilakukan untuk merealokasikan belanja yang mungkin masih bisa dihemat sehingga tidak terlalu banyak menerbitkan utang baru. Terakhir, mendorong sektor usaha yang berbasis ekspor nonkomoditas atau di industri manufaktur sehingga ada penerimaan valas yang lebih besar. Bank Indonesia (BI) menyatakan bahwa struktur ULN tetap sehat hingga Februari 2024. Asisten Gubernur sekaligus Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono menyampaikan bahwa perkembangan tersebut didukung oleh prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan ULN.

Gerak pasar surat utang berada di bawah sejumlah tekanan eksternal mulai dari eskalasi tensi geopolitik Timur Tengah yang berimbas pada pelemahan kinerja rupiah di hadapan dolar Amerika Serikat dan kenaikan imbal hasil. Pada penutupan pasar Rabu (17/4), Bloomberg mencatat tekanan pada pasar surat utang terlihat pada instrumen Surat Utang Negara (SUN) tenor 2 tahun dan 10 tahun. SUN tenor 2 tahun memiliki imbal hasil 6,7% atau naik 2,86% secara harian. Nasib yang sama terjadi pada SUN tenor 10 tahun dengan imbal hasil 6,94% setelah naik 1,03%. Gerak stabil imbal hasil SUN ini patah pada perdagangan awal setelah libur Idulfi tri dan berlanjut hingga kemarin. Di pasar surat utang, kenaikan imbal hasil menandai penurunan minat yang memicu permintaan imbal hasil lebih tinggi dari investor. Pukulan sentimen eksternal mulai dari realisasi infl asi Amerika Serikat (AS) pada Maret 2024 mencapai 3,5% secara tahunan (year-on-year/YoY).

Dalam pernyataan terbarunya, pada diskusi panel bersama Gubernur Bank of Canada Tiff Macklem di Wilson Center di Washington, seperti dikutip dari Bloomberg, Rabu (17/4), bank sentral AS, Federal Reserve menurunkan kepercayaan dirinya terkait penurunan inflasi sehingga memudarkan ekspektasi pemangkasan suku bunga acuan dalam waktu dekat. Di tengah tekanan tersebut, sikap lembaga pemeringkat utang, Fitch Ratings, Japan Credit Rating (JCR), dan terbaru, Moody’s Ratings yang kompak mempertahankan peringkat utang RI tak mampu memberikan taji terhadap kinerja surat utang di Tanah Air. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan bahwa sulit bagi pasar surat utang menghindari gelombang tekanan eksternal. Terlebih, sentimen itu bermuara pada narasi suku bunga tinggi lebih lama atau higher for longer. Bank Indonesia mencatat pada transaksi jelang libur Idulfi tri, aksi jual bersih di pasar SBN mencapai Rp1,41 triliun sehingga mengakumulasi aksi jual bersih investor asing pada instrumen buatan pemerintah itu sepanjang 2024. Sepanjang 2024, aksi jual bersih investor asing pada instrumen SBN menyentuh Rp34,75 triliun.

Senada, Ekonom Bahana TCW Investment Management Emil Muhamad mengatakan investor lebih baik menantikan momen yang tepat dengan ekspektasi penurunan suku bunga acuan pada semester II/2024. Menurutnya, dalam jangka pendek kinerja pasar surat utang masih dibayangi koreksi dengan nada kebijakan Federal Reserve yang hawkish akan membawa tekanan lanjutan. Selain sentimen eksternal, Investment Specialist Schroders Indonesia Rizky Hidayat dalam keterangannya masih memperhatikan proyeksi kinerja fiskal pemerintahan baru. Namun, dari sisi inflasi, dia percaya bahwa pergerakan infl asi masih dalam rentang target Bank Indonesia. Sejalan dengan sentimen eksternal dan penurunan harga komoditas, neraca transaksi berjalan mulai defi sit pada rentang 2,5% hingga 3% lebih rendah dari sebelumnya.

Perbankan diproyeksi akan lebih selektif dalam menyerap surat utang yang diterbitkan BUMN di sektor infrastruktur atau BUMN Karya. Sejumlah kasus gagal bayar BUMN Karya menjadi penyebabnya. Dihubungi pada Minggu (31/3/2024), Analis Divisi Pemeringkat Jasa Keuangan Pefindo Danan Dito menilai, maraknya kasus gagal bayar BUMN Karya membuat perbankan trauma untuk menyerap surat utang yang diterbitkan BUMN Karya dalam jangka menengah. ”Perbankan, terutama swasta, memberi catatan khusus untuk sektor ini. Artinya, perlu ada pertimbangan yang ketat jika ingin membeli surat utang dari sektor tersebut,” ujar Danan.

BUMN Karya yang kini tengah terbelit beban utang antara lain PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Kompas mencatat, posisi utang Waskita Karya yang tengah direstrukturisasi per Desember 2023 mencapai Rp 41,2 triliun. Sementara Wijaya Karya telah merampungkan perjanjian restrukturisasi induk (master restructuring agreement/MRA), menyusul kesepakatan yang telah terjalin sebelumnya bersama 11 lembaga keuangan. Nilai saldo utang setara dengan 100 % dari total utang yang direstrukturisasi sebesar Rp 20,79 triliun.

Danan menambahkan, untuk menyerap surat utang yang diterbitkan sektor BUMN Karya, perbankan akan lebih jeli dalam mengalkulasi prospek bisnis dan penugasan negara yang akan dilimpahkan ke setiap entitas BUMN Karya. Untuk saat ini, perbankan masih menunggu upaya restrukturisasi dari beberapa surat utang. ”Proses penyelesaian masalah (restrukturisasi utang) akan menjadi tolok ukur bagi perbankan untuk membeli surat utang dari sektor tersebut atau tidak. Artinya, jika penyelesaiannya jelas, maka bukan tidak mungkin perbankan kembali tertarik,” kata Danan. (Yoga)

Pemerintah memastikan akan membayar utang dana talangan (rafaksi) minyak goreng (migor) kepada peritel senilai Rp 474,8 miliar. Hal itu disampaikan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B Panjaitan saat memimpin Rakor Pembayaran Rafaksi Migor, Senin (25/3). Ia mengaku kaget karena pemerintah menunggak utang tersebut hingga 2 tahun dan meminta kejadian serupa tidak terjadi lagi ke depannya.

Luhut juga memastikan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) akan membayarkan utang tersebut. “Saya tadi pesan ke pejabat-pejabat lain, tidak boleh hal semacam itu terjadi lagi. Jadi BPDPKS akan segera membayarkan Rp 475 miliar kepada pedagang-pedagang yang dulu membantu saat kelangkaan minyak goreng,” kata Menko dalam keterangan tertulisnya, Jakarta (25/3). (Yetede)

Upaya penyehatan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk masih panjang. Setelah restrukturisasi hingga penyuntikan modal dari kas negara, pemerintah kini menggantungkan harapan pada konsolidasi BUMN sektor konstruksi atau BUMN karya untuk mengurangi beban utang. Keuangan Wijaya Karya dalam kondisi tak sehat. Merujuk laporan keuangan perusahaan hingga akhir kuartal III 2023, total utang tercatat Rp 55,7 triliun. Nilainya 83,5 % total aset perusahaan yang sebesar Rp 66,6 triliun. Merujuk pada ketentuan OJK mengenai keuangan yang sehat, total utang seharusnya tak lebih dari 50 % dari total nilai aset

Sejak awal tahun ini, upaya untuk mengurangi beban utang mulai terlihat. Emiten berkode WIKA ini berhasil meraih kesepakatan dengan perbankan untuk merestrukturisasi utang. Pada Januari, perusahaan meneken perjanjian dengan 11 bank dan disusul dengan empat bank pada Februari lalu. Nilainya Rp 20,79 triliun, yang terdiri atas kredit modal kerja sebesar Rp 17,3 triliun, fasilitas pinjaman tunai senilai Rp 2,1 triliun, serta bunga yang ditangguhkan senilai Rp 1,3 triliun.

Secara bersamaan, perusahaan mengurus perpanjangan pembayaran pokok obligasi dan sukuk yang jatuh tempo. Kesepakatan restrukturisasi surat utang dengan total nilai Rp 629,3 miliar berhasil dikantongi. Salah satunya dari obligasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2021 Seri A dengan jumlah pokok Rp 495 miliar dan Sukuk Mudharabah Seri A sebesar Rp 134 miliar yang jatuh tempo pada 3 Maret 2024. Namun Dirut Wijaya Karya Agung Budi Waskito dalam rapat bersama Komisi VI DPR, Selasa, 19 Maret lalu mengatakan masih ada upaya restrukturisasi yang belum rampung. (Yetede)