Penerbitan obligasi korporasi di tahun 2024 mengalami performa yang kurang menggembirakan dibandingkan dengan ekspektasi awal. Meskipun ada penurunan suku bunga BI, korporasi lebih memilih untuk menahan diri dan tidak melanjutkan emisi surat utang. Hingga September 2024, total emisi hanya mencapai Rp93,4 triliun, jauh dari proyeksi awal yang mencapai Rp155,46 triliun. Menurut Pefindo, penyebab utama penundaan ini adalah suku bunga yang lebih tinggi dari perkiraan, serta persaingan ketat dari instrumen lain seperti SRBI.

Beberapa perusahaan, seperti PT PP (Persero) Tbk. dan PT Lautan Luas Tbk., memilih untuk melunasi utang yang jatuh tempo dengan dana internal alih-alih menerbitkan utang baru. Meskipun begitu, masih ada korporasi yang tetap berminat menerbitkan obligasi, seperti PT Indonesia Infrastructure Finance, yang melihat peluang dengan penurunan suku bunga. Tantangan yang dihadapi pasar surat utang korporasi tahun ini, termasuk kasus gagal bayar yang meningkat, membuat investor institusi menjadi lebih selektif.

Secara keseluruhan, kondisi pasar obligasi korporasi di tahun 2024 menunjukkan ketidakpastian dan kehati-hatian dari korporasi dalam menggalang dana.

Stabilitas pasar surat utang Indonesia menjadi peluang bagi pemerintah yang bersiap mengadakan lelang Surat Berharga Negara (SBN) lebih besar pada kuartal IV/2024 dengan target awal Rp180 triliun. Menurut anggota PWMII, Siswa Rizali, pasar SBN masih kuat meskipun terdapat peningkatan yield SBN 10 tahun karena ekspektasi peningkatan suplai. Pemerintah pun mempertimbangkan front loading untuk pembiayaan utang 2025, yang dikonfirmasi oleh Direktur Strategi DJPPR Kemenkeu, Riko Amir, sebagai langkah fleksibel dalam mengantisipasi kondisi pasar.

Senior Vice President Henan Putihrai Asset Management, Reza Fahmi Riawan, mendukung strategi ini karena penggalangan dana lebih awal membantu stabilitas pasar dan mengurangi beban utang tahun depan. Ezra Nazula, Chief Investment Officer Fixed Income di Manulife Aset Manajemen Indonesia, juga menyebut pasar SBN masih menarik bagi investor karena prospek penurunan suku bunga BI dan The Fed, dengan estimasi yield SBN 10 tahun antara 6% hingga 6,25% hingga akhir tahun.

Kinerja empat entitas usaha Grup Bakrie bakal semakin berat ke depan. Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memperpanjang masa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) selama 45 hari hingga 4 November 2024. Perpanjangan PKPU itu ditetapkan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada 20 September 2024. Empat entitas Bakrie yang masuk PKPU adalah PT Visi Media Asia Tbk (VIVA) bersama PT Intermedia Capital Tbk (MDIA), PT Cakrawala Andalas Televisi (ANTV), dan PT Lativi Mediakarya (tvOne). Gugatan PKPU diajukan PT Laras Nugraha Cipta yang berisi 12 kreditur. Gugatan dengan nomor perkara 13/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst ini didaftarkan pada Jumat, 12 Januari 2024. 

Pada 12 Februari 2024 majelis hakim telah memutuskan perkara ini sebagai PKPU Sementara. Kuasa hukum dari 12 kreditur yang mengajukan gugatan PKPU dari kantor pengacara Law Firm Marx & Co menyebutkan, majelis hakim telah memberikan waktu 45 hari untuk membayar tagihan utang sekitar Rp 8,79 triliun. Direktur VIVA, Neil Tobing mengatakan, PKPU bukan memailitkan perusahaan, tapi untuk menjalani proses restrukturisasi utang. "Ini sekaligus menjadi jaminan kepada para kreditur," kata Neil kepada KONTAN, Kamis (26/9). Pengamat Pasar Modal dari Universitas Indonesia, Budi Frensidy menilai, saat ini sebagian besar iklan yang jadi sumber pendapatan emiten media sudah banyak beralih ke platform media sosial.

Pasar obligasi Indonesia mengalami peningkatan aktivitas, terutama dengan ekspektasi penurunan suku bunga The Fed dan penurunan yield obligasi pemerintah AS. Yield US Treasury (UST) 10 tahun turun menjadi 3,727% per 5 September 2024, sementara yield Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun relatif stabil di 6,63% dan kemudian turun menjadi 6,59%.

Bank Indonesia (BI) mencatat aliran modal asing nonresiden pada 2–5 September 2024 dengan neto jual sebesar Rp2,49 triliun, dengan komposisi beli neto Rp2,65 triliun di pasar SBN dan Rp2,24 triliun di pasar saham, tetapi jual neto Rp7,38 triliun di Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Sepanjang 2024, nonresiden telah membukukan beli neto di berbagai instrumen keuangan, termasuk Rp28,80 triliun di pasar saham dan Rp11,15 triliun di pasar SBN.

Peningkatan target penerbitan SBN pada 2025 menjadi Rp642,56 triliun, naik 42,2% dari outlook APBN 2024, dipandang sebagai upaya pemerintah untuk merangsang ekonomi melalui pembiayaan infrastruktur dan proyek-proyek penting lainnya. Gubernur Bank Indonesia dan otoritas moneter menggunakan obligasi sebagai instrumen untuk mengendalikan inflasi dan stabilitas keuangan. Seperti yang dijelaskan oleh Bank Indonesia, obligasi pemerintah berperan penting dalam kebijakan fiskal dan moneter, dengan dampak positif jika digunakan secara bijaksana. Namun, ada risiko jika penerbitan utang hanya digunakan untuk tujuan populis tanpa manfaat jangka panjang.

Sejumlah perusahaan pelat merah telah mencapai kesepakatan dengan perbankan untuk merestrukturisasi utang-utang tahun ini. Terbaru, PT Waskita Karya Tbk (WSKT) meneken perjanjian restrukturisasi induk alias master restructuring agreement (MRA) atas utang Rp 31,5 triliun dengan 21 bank. Kesepakatan restruktursisasi ini jadi sentimen positif terhadap perbankan. Sebab, bank mendapat kepastian atas pengembalian pinjaman yang sudah digelontorkan. Sentimen positif terutama akan didapat bank-bank yang memiliki outanding kredit besar ke BUMN. Dalam hal ini tentu saja bank pelat merah. Bank Mandiri (BMRI) dan Bank Negara Indonesia (BBNI) tercatat memberi kredit cukup besar ke BUMN. Melansir laporan keuangan, BMRI memiliki kredit senilai Rp 279,7 triliun per Juni 2024 ke pihak berelasi. Analis BCA Sekuritas Achmad Yaki menyebut, restrukturisasi pinjamam perbankan yang dilakukan emiten BUMN berpotensi mengurangi risiko gagal bayar yang akan mempengaruhi aset produktif bank. Jika restrukturisasi berhasil, akan berpotensi positif ke kinerja dan harga saham. ujarnya, Rabu (11/9). 

Sementara itu, Senior Vice President LPPI Trioksa Siahaan menilai, restrukturisasi utang tidak serta merta mendongkrak kinerja bank. Menurut dia, banyak faktor yang mempengaruhi kinerja bank, terutama terkait efisiensi. Trioksa menuturkan, dampaknya ke depan, masih tergantung perkembangan kinerja bank terkait. Yuddy Renaldi, Direktur Utama Bank BJB, menyebut, jika restrukturisasi berjalan baik dan kredit yang diberikan kembali lancar, maka akan terjadi perbaikan kualitas aset perbankan secara keseluruhan. Bank BJB termasuk salah satu bank kreditur Waskita Karya. Senada, SEVP Wholesale Banking Bank Tabungan Negara (BTN) Benny Yoslim mengatakan, restrukturisasi debitur BUMN merupakan langkah terbaik yang disepakati para pihak atas dasar kondisi bisnis dan keuangan.

Di tengah tumpukan utang yang menggunung, pemerintah nampaknya perlu mencari dana untuk membayar utang. Penerbitan Surat Utang Negara (SUN) jadi pilihan. Terbaru, pemerintah mengeluarkan SUB dalam denominasi mata uang asing ( dual currency ) yakni dolar AS (USD) dan SUN Sustainable Development Goals (SDG) dalam euro (EUR) Rabu (4/9) lalu. Nilai penerbitan masing-masing US$ 1,8 miliar dan 750 juta. Dalam rupiah, total nilai penerbitan sekitar Rp 40 triliun. Global bond itu tiga tenor, yakni 8 tahun, 10 tahun, dan 30 tahun. Masing-masing kuponnya 3,65%, 4,75% dan 5,15%. Catatan Kementerian, posisi utang pemerintah di era Jokowi mencapai Rp 8.502,69 triliun pada akhir Juli 2024. Adapun total utang jatuh tempo di 2025 Rp 800,33 triliun. Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA), David Sumual mencermati penerbitan surat utang di tengah kenaikan utang memang berisiko. Salah satunya risiko refinancing. Jika dibandingkan dengan negara peers seperti Malaysia dan Thailand, secara historis negara-negara itu menawarkan yield yang lebih rendah dari Indonesia. Adapun SUN tenor 10 tahun, David memprediksi akan ada di kisaran 6,2%-7% di akhir 2024. 

"Secara keseluruhan profil utang masih cukup aman seiring dengan kondisi ekonomi yang cukup terjaga, tercerminkan dari penilaian S&P dan Fitch yang tetap mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada BBB dengan outlook stabil," kata David kepada KONTAN, Senin (9/9). Sementara itu Direktur & Chief Investment Officer Fixed Income Manulife Aset Manajemen Indonesia Ezra, Nazula mengatakan, dengan ekspektasi pemangkasan Fed rate akan mendorong imbal penurunan hasil US Treasury. "Kondisi ini menjadi sentimen positif untuk global bond Indonesia, terbukti dari orderbook yang oversubscribe ," kata Ezra, Senin (9/9). Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan mengungkapkan, total order book surat utang pemerintah itu mencapai US$ 8,5 miliar dan 3 miliar. Chief Dealer Fixed Income & Derivatives Bank Negara Indonesia (BNI) Fudji Rahardjo juga mengatakan, penerbitan global bond ini menjadi menarik karena arah suku bunga ke depan diproyeksi akan turun.

PEMERINTAH bakal menarik utang sebesar Rp 775,9 triliun tahun depan. Merujuk pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025, mayoritas dana berasal dari penerbitan surat berharga negara (SBN) neto dengan total nilai Rp 642,6 triliun. Sisanya berasal dari pinjaman dalam negeri sebesar Rp 5,2 triliun dan pinjaman luar negeri Rp 128,1 triliun. SBN menjadi andalan pemerintah tiap kali berutang. Di komposisi utang pemerintah hingga Juli 2024 yang mencapai Rp 8.502,69 triliun, misalnya, sebanyak 70,49 persen utang berasal dari SBN domestik, lalu 17,27 persen dari SBN valas, dan sisanya dari pinjaman.

Tahun depan, pemerintah berencana menerbitkan SBN sebanyak Rp 642,6 triliun atau naik 42,2 persen jika dibandingkan dengan outlook APBN tahun ini sebesar Rp 451,85 triliun. Tambahan utang, khususnya dari SBN, ini memicu kekhawatiran. Pasalnya, suku bunga untuk obligasi terhitung tinggi. Dalam asumsi makro RAPBN 2025, tingkat suku bunga SBN dengan tenor 10 tahun mencapai 7,1 persen. Nilainya lebih tinggi daripada asumsi tahun lalu yang sebesar 6,9 persen. Suku bunga yang tinggi tersebut bakal membuat beban bunga utang melejit. Belum lagi, pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto menghadapi utang jatuh tempo tahun depan. Kementerian Keuangan mencatat utang pemerintah yang jatuh tempo pada 2025 sebesar Rp 800,33 triliun. Jumlah ini terdiri atas SBN jatuh tempo senilai Rp 705,5 triliun dan pinjaman jatuh tempo sebesar Rp 94,83 triliun. (Yetede)