Bagaikan unta masuk ke lubang jarum, pemerintah tengah mengadapi tantangan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% dalam  jangka panjang. Dari sisi kebijakan fiskal, kinerja rasio pajak yang masih rendah  dan utang akan menjadi penghambat untuk mencapai target ekonomi yang  sudah ditetapkan. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, posisi utang hingga akhir Januari 2025 sebesar Rp8.909,13 triliun. Dengan angka tersebut maka rasio utang Indonesia sebesar 39,6% dari PDB. Realisasi utang yang tinggi akan menjadi beban terhadap kondisi fiskal dan menambahkan ketergantungan terhadap pembiayaan dari luar negeri. "Rasio utang di angka yang masih tinggi, sehingga banyak hal yang harus dianalist terkait sumber pembiayaan dan belanja negara," kata pakar ekonomi dari fakultas Ekonomi dan Bisnis Unversitas Airlangga Tika Widiastuti. Mengutip data BPS, pertumbuhan ekonomi pada kuartal 1-2025 sebesr 4,87%. Jika dibandingkan dengan kuartal sebelumya, pertumbuhan tersebut terjadi kontraksi 0,98%. Pada kuartal 1-2025 perekonomian Indonesia berdasarkan besaran PDB atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan mencapai Rp3.264,9. (Yetede)

Pemerintah Indonesia mempercepat penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) di awal tahun 2025, dengan realisasi mencapai Rp 413,97 triliun hingga 17 April atau 64,43% dari target tahunan. Langkah ini merupakan strategi frontloading untuk mengantisipasi ketidakpastian global dan menjamin ketersediaan dana bagi berbagai program prioritas nasional.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa strategi ini bukan karena kekurangan dana, melainkan bagian dari manajemen risiko fiskal untuk menghadapi ketidakpastian eksternal seperti gejolak pasar dan perang dagang.

Muhammad Rizal Taufikurahman, Kepala Makroekonomi dan Keuangan INDEF, mendukung strategi ini, karena potensi tekanan eksternal di semester II, seperti arah kebijakan suku bunga The Fed dan risiko geopolitik. Menurutnya, realisasi penerbitan bisa mencapai 75–80% dari target APBN di semester I, yang menguntungkan bila pasar masih kondusif dan likuiditas tersedia.

Namun, Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif Celios, memberi catatan penting bahwa agresivitas penerbitan SBN berisiko memicu perebutan likuiditas di pasar keuangan dan perbankan. Ia mencatat peningkatan yield SBN tenor 10 tahun hingga 7%, yang menunjukkan adanya tekanan pasar. Jika penerbitan terus agresif, Bhima memperingatkan potensi tekanan likuiditas perbankan bisa makin terasa, terutama bila realisasi penerbitan menembus 100% dari target APBN hanya dalam dua kuartal.

Syafruddin Karimi, ekonom Universitas Andalas, menekankan pentingnya kehati-hatian dalam pengelolaan utang. Ia memperingatkan bahwa jika belanja jauh melebihi proyeksi atau penerimaan negara lambat, maka bisa timbul tekanan fiskal struktural dan risiko terhadap refinancing utang.

Strategi percepatan penerbitan SBN dinilai sebagai langkah proaktif dan defensif terhadap ketidakpastian global, namun tetap perlu dikawal agar tidak menimbulkan tekanan likuiditas dan fiskal di masa mendatang.

Pembayaran utang luar negeri pemerinta dan kebijakan stabilitas nilai tukar rupiah membiayai cadangan devisa turun US$ 4,6 miliar menjadi US$ 152,5 miliar pada April 2025, dari posisi Maret 2025 yang sebesar US$ 157,1 miliar. Upaya stabilitas rupiah tersebut sebagai respons BI dalam menghadaou ketidakpastian pasar keuangan global yang semakin tinggi. Adapun posisi cadangan devisa pada akhir April tersebut setara dengan pembiayaan 6,5 bulan impor atau 6,2 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Kondisi cadangan devisa tersebut diharapkan menjadi penyokong bagi ketahanan eksternal untuk perekonomian Indonesia. Dalam siaran pers BI, Kamis (8/5/2025), Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menjelaskan, BI menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternak serta menjaga stabilitas makekoekonomi dan sistem keuangan. "Ke depan, BI memandang posisi cadangan devisa memadai untuk mendukung ketahanan sektor eksternal sejalan dengan tetap terjaganya prospek ekspor, neraca transaksi modal dan finansial yang diperkirakan tetap mencatatkan surplus, serta persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian nasional dan imbal hasil investasi yang menarik," jelas dia. (Yetede)

Bank Dunia memproyeksikan rasio utang Pemerintah Indonesia terhadap PDB akan meningkat hingga 40,1 % pada 2025. Kenaikan rasio utang yang tidak diimbangi pertumbuhan penerimaan pajak dikhawatirkan akan memaksa pembayaran bunga utang menggunakan utang baru, atau dikenal dengan istilah ”gali lubang tutup lubang”. Proyeksi Bank Dunia menunjukkan kenaikan rasio utang dibandingkan posisi per Januari 2025. Pada awal tahun, rasionya 39,6 % terhadap PDB senilai Rp 8.909 triliun. Saldo utang ini diperkirakan terus meningkat menjadi 40,8 % pada 2026 dan 41,4 % pada 2027. Proyeksi rasio utang pada 2025 sebesar 40,1 %, lebih tinggi dari target sasaran fiskal yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, dimana pemerintah menargetkan rasio utang 39,15 % terhadap PDB pada 2025.

Dalam laporan terbaru bertajuk ”Macro Poverty Outlook” periode April 2025, Bank Dunia memprediksi pengeluaran pemerintah akan meningkat untuk mendanai program-program prioritas baru. Akibatnya, defisit fiskal diperkirakan 2,7 % dari PDB. Laporan tersebut menyebutkan bahwa pengeluaran akan lebih banyak digunakan untuk program sosial, termasuk program Makan Bergizi Gratis. Utang pemerintah di- perkirakan stabil di sekitar 41 % terhadap PDB. Biaya pinjaman yang lebih tinggi akan menyebabkan pembayar-an bunga mencapai 19 % dari total pendapatan negara. Dalam APBN 2025, pemerintah menargetkan pembiayaan utang Rp 775,86 triliun, meningkat 19,72 % dibanding target pada APBN 2024 senilai Rp 648,08 triliun.

Kenaikan rasio utang pemerintah terhadap PDB, menurut ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Tauhid Ahmad, Senin (28/4) berpotensi meningkatkan risiko ”gali lubang tutup lubang” pada kas negara di tengah tren perlambatan pertumbuhan penerimaan pajak. Rasio pajak terhadap PDB tercatat 10,08 % pada 2024 atau turun dari capaian 10,31 % pada 2023. Penurunan ini memicu kekhawatiran mengenai kemampuan negara dalam membiayai utang secara berkelanjutan. Tauhid menilai peningkatan utang negara yang tidak diimbangi dengan pertumbuhan penerimaan pajak dapat menimbulkan risiko pembiayaan utang menggunakan utang baru. (Yoga)

Pemerintah telah menarik utang baru sebesar Rp 250 triliun sejak Januari hingga akhir Maret 2025. Jumlah tersebut setara 40,6 % dari total target pembiayaan APBN 2025 yang ditetapkan Rp 775,9 triliun. Realisasi penarikan utang yang tinggi sejak awal tahun tersebut merupakan strategi frontloading (penarikan utang di awal) yang diambil pemerintah di tengah ekonomi global yang semakin tidak pasti. Terutama setelah AS menerapkan tarif impor tinggi terhadap puluhan negara. Dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) secara daring, Kamis (24/4) Menkeu Sri Mulyani menyampaikan, pemerintah akan menarik utang baru secara hati-hati dan terukur dengan memperhatikan proyeksi defisit APBN 2025.

”Kami mencermati ketersediaan likuiditas pemerintah dan dinamika pasar keuangan, termasuk pasar obligasi, di samping menjaga keseimbangan antara tingkat biaya dan risiko utang,” kata Sri Mulyani. Sepanjang triwulan I-2025, pembiayaan utang tercatat Rp 270,4 triliun atau 34,8 % dari target. Namun, angka pembiayaan non-utang tercatat negatif sebesar Rp 20,4 triliun. Dengan demikian, total penarikan utang bersih menjadi Rp 250 triliun. Sri Mulyani merinci, pembiayaan utang itu terdiri dari penerbitan surat berharga negara (SBN) secara neto sebesar Rp 282,6 triliun dan pinjaman neto minus Rp 12,2 triliun.

Ia menegaskan, strategi pembiayaan utang dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan kebutuhan defisit, posisi likuiditas, dan dinamika pasar. ”Pembiayaan utang akan terus dilaksanakan secara terukur dengan memperhatikan outlook defisit APBN dan kondisi pasar keuangan,” ujar Sri Mulyani. Tingginya realisasi penarikan utang di tiga bulan pertama tahun ini salah satunya akan digunakan untuk menambal target defisit APBN pada 2025 sebesar Rp 616,2 triliun atau 2,53 % dari PDB. (Yoga)

Pemerintah diperkirakan akan  memperbanyak penerbitan Surat Utang Negara (SUN) pada tahun 2025, seiring meningkatnya kebutuhan biaya fiskal untuk mendukung program strategis Presiden Prabowo Subianto. Nilai penerbitan ditaksir mencapai Rp642,6 triliun, naik 42,19% dari outlook 2024 sebesar Rp 451,9 triliun. Analis Pendapatan Tetap PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) Ahmad Nasrudin mengatakan, lonjakan penerbitan didorong oleh dua faktor utama, yakni defisit anggaran yang lebih besar serta meningkatnya kebutuhan pembiayaan kembali (refinancing. Dalam RAPBN 2025, pemerintah menargetkan defisit sebesar Rp 616,19 triliun atau 2,53% dari PDB, meningkat dari proyeksi defisit 2024 sebesar Rp507,8 triliun atau 2,29% PDB. Selain itu, utang jatih tempo tahun depan juga meningkat tajam. Total utang yang akan jatuh tempo mencapai Rp 800, 33 triliun, terdiri dari SBN Rp 705,5 triliun dan pinjaman Rp94,83 triliun. Jumlah tersebut melonjak dibandingkan tahun 2024 yang hanya sebesar Rp 434,29 triliun. "Penerbitan SUN akan lebih besar karena ada kebutuhan untuk membiayai defisit dan juga  pembiayaan kembali. Tahun depan, SBN yang jatuh tempo cukup tinggi, jadi wajar jika pemerintah meningkatkan emisi," kata Ahmad. (Yetede)

Nilai Utang Luar Negeri (ULN) yang tercatat US$ 427,2 miliar pada Februari 2025 atau lebih rendah dari posisi ULN pada januari 2025 yang sebesar US$ 427,9 miliar, dipengaruhi oleh penguatan  dolar AS. Berkaitan itu, pemerintah dan otoritas moneter diharapkan memantau gejolak perekonomian global dan kemampuan membayar utang tersebut. Berdasarkan data BI secara tahunan ULN Indonesia tumbuh 4,7% (yoy), melambat dibandingkan pertumbuhan 5,3% pada januari 2025. Perkembangan tersebut berasal dari perlambatan pertumbuhan ULN sektor publik dan kontraksi pertumbuhan ULN sektor swasta,. "Posisi ULN Februari 2025 dipengaruhi oleh faktor penguatan mata uang dolar AS terhadap mayoritas mata uang global, termasuk rupiah," jelas Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso. Dia menjelaskan, struktur ULN Indonesia tetap sehat karena pengelolaan  yang dilakukan dengan penerapan prinsip kehati-hatian. Hal ini tercermin dari penurunan rasio ULN Indonesia terhadap PDB menjadi 30,2% pada Februari 2025, dari 30,3 pada Januari 2025, serta dominasi ULN jangka panjang dengan pangsa 84,7% dari total ULN. BI dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN untuk menjaga struktur ULN. (Yetede)

Posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia pada Februari 2025 tercatat sebesar US$ 427,16 miliar, sedikit menurun dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar US$ 427,90 miliar. Meskipun ULN tumbuh 4,7% secara tahunan, angka ini menunjukkan pelambatan dibandingkan dengan pertumbuhan 5,3% pada bulan sebelumnya. Penurunan ini dipengaruhi oleh perlambatan ULN sektor publik serta kontraksi pertumbuhan ULN sektor swasta, selain juga penguatan mata uang dolar AS terhadap rupiah.

ULN pemerintah pada Februari 2025 tercatat sebesar US$ 204,7 miliar, sedikit menurun dibandingkan bulan sebelumnya. Pertumbuhan tahunan ULN pemerintah melambat menjadi 5,1% dari 5,3% pada bulan sebelumnya. Sementara itu, ULN swasta tercatat tetap di level US$ 194,8 miliar, namun mengalami kontraksi sebesar 1,6% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Meskipun ada penurunan, struktur ULN Indonesia secara keseluruhan tetap sehat, dengan rasio ULN terhadap PDB turun menjadi 30,2%.

Banjaran Surya Indrastomo, Chief Economist PT Bank Syariah Indonesia, menilai kondisi ULN Indonesia saat ini relatif aman berkat dominasi ULN jangka panjang yang memberikan stabilitas. Namun, ia mengingatkan bahwa risiko terhadap perekonomian, terutama terkait ekspor dan nilai tukar rupiah, perlu diantisipasi. Banjaran mendorong diversifikasi pasar ekspor, penguatan sektor pariwisata, percepatan hilirisasi industri, serta penerapan strategi lindung nilai (hedging) terhadap risiko pelemahan rupiah dalam jangka panjang. Ia juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas nilai tukar, penguatan cadangan devisa, dan efisiensi dalam pelaksanaan program pemerintah yang didanai melalui utang luar negeri.

Kenaikan cadangan devisa (cadev) pada Maret 2025 menandakan kondisi eksternal ekonomi yang sehat dan kepercayaan pasar terhadap stabilitas ekonomi domestik. Adapun pemerintah perlu konsisten mengoptimalkan devisa ekspor yang antara lain untuk memperkuat cadangan devisa Indonesia. Berdasarkan data  BI, cadangan devisa pada akhir Maret 2025 mencapai US$ 2,6 miliar dari bulan sebelumnya yang sebesar US$ 154,5 miliar. Posisi cadev pada akhir Maret 2025 setara dengan pembiayaan 6,7 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Pasar ekonomi dari Fakultas EKonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Tika Widiasturi berpendapat, bisa melihat tren dalam satu tahun terakhir maka cadangan devisa diperkirakan akan terus meningkat. "Hal tersebut dapat memperkuat kepercayaan investor asing, serta memberikan ruang bagi  BI untuk mempertahankan stabilitas nilai tukar rupiah dan melaksanakan kebijakan moneter," jelas dia kepada Investor Daily. Meski demikian, dia menilai pinjaman luar negeri berpotensi menjadi beban. "Nah, ini yang bisa menjadi titik kritisnya. Pinjaman luar negeri dapat menjadi beban keuangan di masa depan. Selain itu perlu dikaji lebih dalam apakah peningkatan cadev ini dapat terjadi secara berkelanjutan dari sumber yang berkelanjutan juga," terang Tika. (Yetede)

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan (Kemkeu) akan meningkatkan pembiayaan utang pada paruh pertama 2025, terutama lewat penerbitan Surat Berharga Negara (SBN). Target penerbitan SBN kuartal II-2025 sebesar Rp 190 triliun, yang jika tercapai akan membuat total penerbitan semester I menjadi Rp 472,6 triliun, atau 73,54% dari pagu tahunan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa strategi ini merupakan bagian dari kebijakan frontloading, untuk mengantisipasi potensi disrupsi ekonomi global akibat kebijakan tarif dari Presiden AS Donald Trump. Ia menekankan bahwa strategi ini bukan karena kekurangan dana, tetapi untuk menangkap momentum dan menghindari ketidakpastian keuangan.

Myrdal Gunarto, ekonom pasar global dari Maybank Indonesia, menilai langkah agresif pemerintah ini bertujuan untuk mempercepat realisasi program-program Presiden Prabowo, seperti makan bergizi gratis (MBG), pengembangan SDM, hilirisasi industri, dan percepatan investasi melalui BPI Danantara. Ia juga menyebut bahwa pemerintah memanfaatkan momentum penundaan 90 hari kebijakan tarif Trump, serta situasi pasar obligasi yang saat ini kondusif.

Menurut Myrdal, tawaran yield SBN masih menarik, apalagi jika ke depan ada pelonggaran suku bunga dari bank sentral AS dan Bank Indonesia. Dengan demikian, kebijakan ini diharapkan menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi di kisaran 5%.