Labirin | News & Update

;

Utang

( 373 )

Memperkuat Kepercayaan Para Investor

KT1 16 Apr 2025 Investor Daily (H)

Kenaikan cadangan devisa (cadev) pada Maret 2025 menandakan kondisi eksternal ekonomi yang sehat dan kepercayaan pasar terhadap stabilitas ekonomi domestik. Adapun pemerintah perlu konsisten mengoptimalkan devisa ekspor yang antara lain untuk memperkuat cadangan devisa Indonesia. Berdasarkan data BI, cadangan devisa pada akhir Maret 2025 mencapai US$ 2,6 miliar dari bulan sebelumnya yang sebesar US$ 154,5 miliar. Posisi cadev pada akhir Maret 2025 setara dengan pembiayaan 6,7 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Pasar ekonomi dari Fakultas EKonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Tika Widiasturi berpendapat, bisa melihat tren dalam satu tahun terakhir maka cadangan devisa diperkirakan akan terus meningkat. "Hal tersebut dapat memperkuat kepercayaan investor asing, serta memberikan ruang bagi BI untuk mempertahankan stabilitas nilai tukar rupiah dan melaksanakan kebijakan moneter," jelas dia kepada Investor Daily. Meski demikian, dia menilai pinjaman luar negeri berpotensi menjadi beban. "Nah, ini yang bisa menjadi titik kritisnya. Pinjaman luar negeri dapat menjadi beban keuangan di masa depan. Selain itu perlu dikaji lebih dalam apakah peningkatan cadev ini dapat terjadi secara berkelanjutan dari sumber yang berkelanjutan juga," terang Tika. (Yetede)

Ekonomi

RI Harus Siap Hadapi Utang yang Akan Jatuh Tempo

HR1 11 Apr 2025 Kontan

Pelunasan utang pemerintah yang jatuh tempo sepanjang 2025, terutama pada bulan Juni yang mencapai puncak Rp 178,9 triliun, menjadi salah satu sentimen utama yang memengaruhi stabilitas pasar keuangan domestik dan pergerakan nilai tukar rupiah. Selain itu, jatuh tempo Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) serta utang dalam valuta asing juga turut memberi tekanan terhadap kebutuhan likuiditas.

David Sumual, Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA), menilai meskipun nilai utang yang jatuh tempo meningkat mulai Mei 2025, sentimen pasar cenderung membaik berkat keputusan Presiden AS Donald Trump yang menunda penerapan tarif selama tiga bulan. Hal ini diharapkan dapat membantu menjaga stabilitas pasar dan menurunkan beban bunga utang pemerintah. David pun optimistis rupiah bisa menguat ke kisaran Rp 16.500 per dolar AS pada puncak pelunasan utang di bulan Juni.

Namun, David juga menekankan pentingnya langkah antisipatif dari pemerintah terhadap berbagai potensi risiko yang mungkin muncul, termasuk volatilitas nilai tukar dan kebutuhan valas untuk pembayaran dividen.

Sementara itu, Fakhrul Fulvian, Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, menekankan perlunya strategi terpadu antara pemerintah dan Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas pasar. Ia menyarankan agar pemerintah memperbesar penerbitan surat utang global (global bond) dalam denominasi dolar AS. Langkah ini bisa membantu meningkatkan cadangan devisa sekaligus mengurangi tekanan permintaan dolar di dalam negeri.

Fakhrul juga menyarankan Bank Indonesia untuk menurunkan jumlah SRBI yang dimenangkan, agar dana likuiditas bisa lebih banyak masuk ke pasar obligasi, mendukung pembiayaan, dan menjaga keseimbangan pasar keuangan secara keseluruhan.

Meski tantangan pembayaran utang besar di depan mata, koordinasi kebijakan fiskal dan moneter yang baik, serta komunikasi yang terbuka kepada pasar, menjadi kunci untuk menjaga stabilitas ekonomi Indonesia.

Ekonomi

RI Genjot Utang untuk Redam Dampak Perang Tarif

HR1 09 Apr 2025 Kontan

Pemerintah Indonesia, melalui strategi pembiayaan utang yang agresif, telah mengantisipasi ketidakpastian ekonomi global, salah satunya dampak dari kebijakan tarif resiprokal yang diterapkan oleh Presiden AS, Donald Trump. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan bahwa hingga 31 Maret 2025, realisasi pembiayaan utang telah mencapai Rp 250 triliun, yang merupakan 40,6% dari target APBN 2025 sebesar Rp 616,2 triliun. Strategi front loading ini diambil untuk mengantisipasi dampak dari ketidakpastian yang dipicu kebijakan global, terutama dari AS.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa realisasi penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto tercatat mencapai Rp 270,4 triliun, yang lebih dari dua kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Ia juga memastikan bahwa meskipun terjadi peningkatan utang, hal ini bukan karena pemerintah kekurangan dana, melainkan sebagai bagian dari strategi untuk menghadapi potensi disrupsi ekonomi.

Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memastikan bahwa pemerintah akan menjaga stabilitas imbal hasil SBN, meskipun pasar keuangan global mengalami gejolak. Sri Mulyani juga menegaskan bahwa defisit anggaran pada kuartal pertama 2025 tercatat sebesar Rp 104,2 triliun atau sekitar 0,43% dari PDB, dan ia memastikan defisit tersebut tidak akan melebihi target yang ditetapkan dalam APBN 2025.

Pemerintah tetap optimistis bahwa program-program yang dijalankan Presiden RI tetap bisa berjalan sesuai dengan rencana meskipun tantangan global yang ada.

Ekonomi

Kenaikan Biaya Utang Jadi Ancaman Baru

HR1 24 Mar 2025 Kontan

Kenaikan credit default swap (CDS) Indonesia menunjukkan meningkatnya risiko investasi yang berdampak langsung pada biaya penerbitan utang pemerintah, khususnya dalam bentuk valuta asing (valas). Meski peringkat utang Indonesia masih bertahan pada level investment grade, kenaikan CDS lima tahun hingga 91,66 per 22 Maret 2025, atau naik lebih dari 28% dalam sebulan terakhir, memperkuat sinyal meningkatnya premi risiko.

Myrdal Gunarto, Staf Ekonomi Bank Maybank Indonesia, menyebutkan dua faktor utama penyebab naiknya CDS: sentimen global, seperti ketegangan geopolitik dan perang dagang, serta penurunan indikator makroekonomi domestik, seperti penjualan ritel dan indeks kepercayaan konsumen. Kenaikan CDS ini memengaruhi biaya investasi dan mendorong yield obligasi Indonesia naik, bahkan untuk tenor panjang sudah di atas 7%.

Eko Listiyanto, Ekonom dari Indef, memperkirakan rata-rata yield obligasi pemerintah bisa mencapai 7,5%, yang berarti bunga utang pemerintah akan semakin mahal. Ini akan berdampak pada beban anggaran, khususnya bila pemerintah tetap menerbitkan surat utang dalam valas.

Meski demikian, Suminto, Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu, menegaskan bahwa pemerintah menerapkan strategi penerbitan utang yang oportunistik dan fleksibel. Pemerintah akan menyesuaikan waktu dan komposisi mata uang penerbitan SBN berdasarkan kondisi pasar dan kebutuhan APBN, demi menjaga cost of fund tetap terkendali.

Meningkatnya CDS menambah tantangan pembiayaan pemerintah di tengah ketidakpastian global dan kondisi makro domestik yang melemah. Pemerintah harus semakin cermat dalam menyusun strategi utang agar risiko fiskal tetap terjaga.

Ekonomi

Utang Negara-Negara Dunia Meningkat Tajam

HR1 22 Mar 2025 Kontan

Beban bunga utang global terus meningkat signifikan, seiring dengan melonjaknya jumlah obligasi pemerintah dan korporasi yang beredar, yang kini telah melampaui US$ 100 triliun pada 2024, menurut laporan terbaru dari Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

OECD mencatat bahwa pengeluaran untuk pembayaran bunga mencapai 3,3% dari PDB di negara-negara anggotanya—angka ini bahkan melampaui anggaran pertahanan. Kondisi ini menempatkan negara-negara dalam dilema antara terus berutang untuk mendanai kebutuhan ekonomi atau memangkas anggaran dengan risiko memperlambat pertumbuhan ekonomi.

Meski bank sentral mulai menurunkan suku bunga, biaya pinjaman tetap tinggi karena utang berbunga rendah dari masa lalu mulai jatuh tempo dan digantikan dengan utang baru yang berbunga lebih tinggi. OECD memperingatkan bahwa kombinasi dari biaya yang tinggi dan jumlah utang yang besar dapat membatasi kemampuan pemerintah dan korporasi untuk meminjam di masa depan, terutama ketika kebutuhan investasi sedang meningkat.

Serdar Celik, Kepala Pasar Modal dan Institusi Keuangan OECD, menekankan pentingnya pemerintah dan perusahaan memastikan pinjaman yang diambil digunakan untuk mendorong pertumbuhan jangka panjang dan produktivitas, agar beban utang yang tinggi tetap dapat ditopang secara berkelanjutan.

Ekonomi

Obligasi NegaraTetap Laris Di Tengah Gejolak IHSG

KT3 19 Mar 2025 Kompas

Di tengah dinamika pasar saham, kinerja lelang Surat Utang Negara atau SUN pada Selasa (18/3) menunjukkan hasil positif dengan penawaran masuk sebesar Rp 61,75 triliun. Masih kuatnya kepercayaan investor terhadap postur APBN disebut menjadi faktor pendorong tingginya penawaran sehingga melebihi target indikatif. Menurut Ditjen Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kemenkeu, lelang enam seri SUN pada Selasa pukul 09.00-11.00 WIB menghasilkan penawaran masuk sebesar Rp 61,75 triliun, mencapai 2,38 kali dari target indikatif sebesar Rp 26 triliun.

Keenam seri SUN yang dimenangkan adalah SPN tenor 12 bulan senilai Rp 2 triliun dengan yield atau imbal hasil 6,25 %, seri FR0104 tenor 5 tahun senilai Rp 12,70 triliun dengan yield 6,70023 %, dan FR0103 tenor 10 tahun senilai Rp 7,15 triliun dengan yield 7,01985 %.Lalu, untuk seri FR0106 tenor 15 tahun dengan total yang dimenangkan sebesar Rp 1,75 triliun dengan yield 7,03713 %, seri FR0107 tenor 20 tahun senilai Rp 4,1 triliun dengan yield 7,07804 %, serta FR0105 tenor 40 tahun senilai Rp 300 miliar dengan yield 7,10892 %.

Menkeu Sri Mulyani mengatakan, dengan kuatnya penawaran yang masuk, penawaran yang dimenangkan sebesar Rp 28 triliun, lebih besar dari target indikatif Rp 26 triliun. Dari penawaran yang dimenangkan, dana investor asing Rp 5,33 triliun, sisanya Rp 22,67 triliun berasal dari investor dalam negeri. Nilai penawaran masuk dari investor asing Rp 13,95 triliun, artinya komposisi dari investor asing terhadap total penawaran mencapai 22,59 %. ”Tingginya incoming bid dari investor asing menggambarkan investor asing memiliki kepercayaan tinggi terhadap APBN 2025 dan pengelolaan keuangan negara,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di Gedung Ditjen Pajak Kemenkeu, Jakarta, Selasa. (Yoga)

Politik dan Birokrasi

Kepercayaan Publik dan APBN

KT3 15 Mar 2025 Kompas

Setelah drama penundaan, Menkeu memaparkan kinerja APBN Januari-Februari 2025 yang memicu kekhawatiran baru, karena menunjukkan anomaly, dimana defisit APBN sudah terjadi sejak awal tahun. Defisit per 28 Februari 2025 tercatat Rp 31,2 triliun atau 0,13 % dari produk domestik bruto (PDB) melebar dari Rp 23,5 triliun (0,10 % PDB) per Januari 2025 dan dikhawatirkan terus membengkak dengan adanya berbagai program populis pemerintah yang semua membutuhkan dukungan pembiayaan dari APBN. Pendapatan negara Januari-Februari tercatat Rp 316,9 triliun (10,5 % target penerimaan 2025) turun 20,8 % dari periode sama 2024. Sementara realisasi belanjaRp 348,1 triliun atau 9,6 % dari total rencana belanja 2025. Penerimaan pajak per Februari 2025 Rp 187,8 triliun, anjlok 30,2 % dibanding Februari 2024.

Realisasi penerimaan PPN Januari 2025 anjlok 92,75 % (yoy), sementara PPh Badan dan PPh 21 anjlok 77,14 % dan 43,64 %. Dampak melemahnya harga komoditas, pembatalan PPN 12 %, mekanisme baru tarif efektif rata-rata PPh 21, dan penerapan sistem perpajakan baru, Coretax, yang bermasalah menjadi penyebab penerimaan pajak jeblok. Menkeu mengatakan defisit ini masih dalam target defisit APBN 2025 sebesar 2,53 % PDB. Untuk menutup defisit ini, selama dua bulan pertama 2025 pemerintah sudah membuat utang baru Rp 438,1 triliun atau 35,7 % dari total rencana utang Rp 775,9 triliun pada 2025. Serangkaian program populis pemerintah, yang sifatnya lebih politis ketimbang ekonomis dikhawatirkan bisa mengancam pertumbuhan ekonomi jika tidak didukung strategi dan basis fiskal yang kuat.

Dua kali penundaan pengumuman kinerja APBN di era Prabowo (Oktober 2024 dan Januari 2025) sempat memunculkan tanda tanya terkait transparansi kinerja keuangan negara dan kredibilitas fiskal. Di tengah distrust publik yang tinggi, setiap langkah yang ditempuh pemerintah dicurigai dan dikritisi serta memengaruhi sentimen investor di pasar. Kondisi ini bisa menyebabkan persepsi risiko Indonesia meningkat dan berimbas makin tingginya imbal hasil surat utang atau cost of fund untuk pembiayaan defisit APBN. Diperlukan langkah-langkah kredibel, termasuk manajemen fiskal yang solid, untuk membangkitkan kembali kepercayaan publik. (Yoga)

Ekonomi

Utang Negara Bertambah, Rasio Utang Jadi Sorotan

HR1 10 Mar 2025 Kontan

Rasio utang pemerintah diprediksi meningkat lebih dari 40% terhadap PDB pada 2025, melampaui target dalam RPJMN 2025-2029. Peneliti FITRA, Badiul Hadi, mencatat bahwa dengan PDB Indonesia 2024 sebesar Rp 22.139 triliun, maka rasio utang telah mencapai 40,2% terhadap PDB.

Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, memperingatkan bahwa rasio utang bisa melonjak hingga 49,5% dari PDB pada 2029, terutama karena utang jatuh tempo tahun ini mencapai Rp 800,33 triliun. Bhima juga mengkhawatirkan crowding out effect, di mana penerbitan utang oleh pemerintah, BUMN, dan BPI Danantara dapat menyedot likuiditas domestik, menghambat pertumbuhan ekonomi dan kredit perbankan.

Selain itu, Bhima menyoroti bahwa sebagian besar utang digunakan untuk belanja barang, pegawai, dan pembayaran bunga utang, bukan untuk belanja modal yang dapat mendorong pertumbuhan industri dan UMKM. Jika pengelolaan utang tidak lebih produktif, maka utang justru menjadi hambatan bagi pertumbuhan ekonomi.

Badiul Hadi menambahkan bahwa beban pokok dan bunga utang semakin meningkat, terutama dengan tambahan utang baru dan pelemahan rupiah. Ini dapat mempersempit ruang fiskal dan menurunkan kualitas layanan publik.

Dengan strategi yang tepat, target ekonomi pemerintah tetap bisa tercapai tanpa menimbulkan risiko fiskal yang lebih besar.

Ekonomi

Optimisme Cadangan Devisa, Mampukah Melonjak?

HR1 08 Mar 2025 Kontan

Cadangan devisa Indonesia mengalami penurunan pada akhir Februari 2025, tercatat sebesar US$ 154,5 miliar, turun dari US$ 156,1 miliar pada Januari 2025. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI), Ramdan Denny Prakoso, menjelaskan bahwa penurunan ini disebabkan oleh pembayaran utang luar negeri pemerintah dan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian pasar global. Meskipun demikian, BI menilai cadangan devisa masih berada di tingkat yang memadai untuk menjaga stabilitas ekonomi dan sistem keuangan.

Kepala Ekonom Bank Central Asia, David Sumual, memperkirakan bahwa dalam jangka panjang, cadangan devisa berpotensi meningkat berkat aturan baru Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA), yang mewajibkan eksportir menyimpan 100% dananya di perbankan dalam negeri selama minimal 12 bulan. Jika aturan ini berjalan efektif, cadangan devisa Indonesia bisa menembus US$ 200 miliar pada tahun 2029.

Sementara itu, pemerintah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, menargetkan cadangan devisa mencapai US$ 189,47 miliar pada 2029, naik dari target US$ 162,40 miliar pada 2025. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, bahkan memperkirakan aturan DHE SDA dapat mendongkrak cadangan devisa hingga US$ 80 miliar pada 2025.

Namun, peningkatan cadangan devisa bisa terhambat oleh beban pembayaran utang luar negeri (ULN) yang besar. David Sumual mengingatkan bahwa utang pemerintah yang jatuh tempo pada 2025 mencapai Rp 800,33 triliun, dan akan meningkat menjadi Rp 803,49 triliun pada 2026, yang dapat menjadi tantangan dalam menjaga pertumbuhan cadangan devisa.

Meskipun cadangan devisa masih cukup kuat untuk menopang stabilitas ekonomi, tantangan utama ke depan adalah pengelolaan utang dan efektivitas kebijakan DHE SDA dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

Politik dan Birokrasi

Rencana BI Borong SBN Masih Diragukan Pasar

HR1 03 Mar 2025 Kontan

Rencana pendanaan program 3 juta rumah melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) oleh pemerintah dan pembeliannya oleh Bank Indonesia (BI) menimbulkan perdebatan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati belum mengungkap jumlah pasti SBN yang akan diterbitkan, sementara Gubernur BI Perry Warjiyo telah menyatakan kesediaan BI untuk membelinya di pasar sekunder.

Namun, Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif Celios, menilai langkah ini mengancam independensi BI, yang seharusnya hanya membeli SBN untuk menstabilkan nilai tukar rupiah, bukan untuk mendanai program pemerintah. Bhima khawatir kebijakan ini akan menekan neraca keuangan BI, sebagaimana yang terjadi saat burden sharing pandemi Covid-19.

Myrdal Gunarto, Global Market Economist Maybank Indonesia, menyarankan pemerintah mencari pendanaan melalui mekanisme pasar, karena BI seharusnya menjadi the last resort dalam kebijakan moneter.

Sementara itu, Ronny P. Sasmita, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution, mempertanyakan urgensi program 3 juta rumah di tengah daya beli masyarakat yang melemah. Ia juga mengkhawatirkan potensi bubble property, seperti yang terjadi dalam krisis finansial global AS akibat subprime mortgage.

Dengan kondisi fiskal yang sudah ketat, penerbitan SBN untuk perumahan justru bisa memperburuk situasi ekonomi. Padahal, UU PPSK hanya mengizinkan BI membeli SBN di pasar primer untuk situasi yang benar-benar membahayakan perekonomian nasional.