RI Genjot Utang untuk Redam Dampak Perang Tarif
Pemerintah Indonesia, melalui strategi pembiayaan utang yang agresif, telah mengantisipasi ketidakpastian ekonomi global, salah satunya dampak dari kebijakan tarif resiprokal yang diterapkan oleh Presiden AS, Donald Trump. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan bahwa hingga 31 Maret 2025, realisasi pembiayaan utang telah mencapai Rp 250 triliun, yang merupakan 40,6% dari target APBN 2025 sebesar Rp 616,2 triliun. Strategi front loading ini diambil untuk mengantisipasi dampak dari ketidakpastian yang dipicu kebijakan global, terutama dari AS.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa realisasi penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto tercatat mencapai Rp 270,4 triliun, yang lebih dari dua kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Ia juga memastikan bahwa meskipun terjadi peningkatan utang, hal ini bukan karena pemerintah kekurangan dana, melainkan sebagai bagian dari strategi untuk menghadapi potensi disrupsi ekonomi.
Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memastikan bahwa pemerintah akan menjaga stabilitas imbal hasil SBN, meskipun pasar keuangan global mengalami gejolak. Sri Mulyani juga menegaskan bahwa defisit anggaran pada kuartal pertama 2025 tercatat sebesar Rp 104,2 triliun atau sekitar 0,43% dari PDB, dan ia memastikan defisit tersebut tidak akan melebihi target yang ditetapkan dalam APBN 2025.
Pemerintah tetap optimistis bahwa program-program yang dijalankan Presiden RI tetap bisa berjalan sesuai dengan rencana meskipun tantangan global yang ada.
Postingan Terkait
Artikel Populer
-
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023