Naiknya Utang Luar Negeri Sebesar 7,7 Persen
Utang luar negeri Indonesia per akhir Oktober 2024 sebesar 423,4 miliar dollarAS, meningkat 7,7 persen dibandingkan dengan periode sama tahun sebelumnya. Peningkatan utang luar negeri pada bank sentral terjadi seiring dengan upaya untuk stabilisasi nilai tukar rupiah. Secara keseluruhan, struktur utang luar negeri (ULN) Indonesia terdiri dari utang pemerintah, bank sentral, dan swasta. Per Oktober 2024, posisi ULN pemerintah tercatat 201,1 miliar dollar AS atau setara Rp 3.217,6 triliun. Kendati turun 1,5 persen secara bulanan, ULN pemerintah tersebut tumbuh 8,6 persen secara tahunan. Di sisi lain, posisi ULN swasta tercatat 195,1 miliar dollar AS atau setara Rp 3.121,6 triliun. Selain turun 0,8 persen dibandingkan dengan September 2024 yang sebesar 196,7 miliar dollar AS atau setara Rp 3.147,2 triliun, ULN swasta juga terkontraksi 1,4 persen secara tahunan.
Ekonom senior dan Associate Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia,Ryan Kiryanto, Selasa (17/12/2024), berpendapat, penurunan ULN tersebut, antara lain, dipengaruhi oleh faktor musiman menjelang tutup tahun. Sebab, perilaku ULN cenderung sejalan dengan proyek-proyek, baik yang melibatkan perusahaan swasta maupun pemerintah. ”Ini sudah mau tutup buku. Biasanya, kan, proyek-proyek sudah mulai berkurang sehingga biasanya penarikan ULN juga berkurang,” katanya. Sebaliknya, Ryan melanjutkan, kebutuhan pinjaman luar negeri akan kembali meningkat pada awal tahun sejalan dengan berjalannya kembali proyek-proyek pembangunan. Dengan demikian, penurunan ULN tersebut kemungkinan hanya bersifat sementara. Berdasarkan data BI, penurunan posisi ULN secara bulanan bersumber dari turunnya posisi pinjaman dan utang. Pemanfaatan ULN pemerintah diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor prioritas, antara lain jasa kesehatan dan kegiatan sosial, 21 persen dari total ULN pemerintah. Selain itu, pinjaman luar negeri juga diarahkan ke sektor administrasi pendidikan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib dengan porsi 19,1 persen, jasa pendidikan 16,8 persen, dan konstruksi 13,5 persen. Adapun posisi ULN pemerintah memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa 99,9 persen dari total ULN pemerintah. Menurut Ryan, pemanfaatan pinjaman luar negeri seharusnya untuk mendukung proyek-proyek strategis pemerintah berjangka waktu panjang, terutama yang tidak mampu dibiayai sepenuhnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebaliknya, kebutuhan jaminan dan bantuan sosial dapat dipenuhi melalui penerimaan domestik. (Yoga)
Postingan Terkait
Artikel Populer
-
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023