Drama penyunatan Minyakita bergulir di balik tingginya tingkat inflasi minyak goreng. Masyarakat yang daya belinya sedang tidak baik-baik saja dirugikan dengan beredarnya Minyakita tak sesuai takaran di sejumlah daerah di Indonesia. BPS mencatat, tingkat inflasi tahunan minyak goreng pada Februari 2025 mencapai 10,37 %. Salah satu pemicu inflasi minyak goreng adalah kenaikan harga Minyakita. Minyakita merupakan merek minyak goreng kemasan sederhana program Minyak Goreng Rakyat. Pasokannya berasal dari eksportir CPO dan sejumlah produk turunannya yang terikat kebijakan wajib pasok kebutuhan domestik (DMO) minyak goreng.

Harga Minyakita naik jauh di atas harga eceran tertinggi (HET) sejak Juni 2024. Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kemendag, per 12 Maret 2025, harga rerata nasional Minyakita Rp 17.200 per liter, lebih tinggi 6,4 % dibanding Juni 2024, juga lebih tinggi 8,72 % dari HET Minyakita yang ditetapkan Kemendag Rp 15.700 per liter. Akibatnya muncul pemalsuan merek Minyakita, penjualan Minyakita sepaket dengan produk lain (bundling), hingga penerapan kuota minimal pembelian Minyakita. Drama terbarunya adalah penyunatan isi atau volume Minyakita. Minyakita dalam kemasan berlabel 1 liter ”disulap” atau diisi 750-950 mililiter, dan dijual Rp 17.000-Rp 18.000 per liter, jauh di atas HET.

Polisi juga menemukan kasus penyunatan Minyakita di Subang dan Bogor, Jabar; Tarakan, Kaltara; serta Banjarnegara dan Banyumas, Jateng. Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus, Jateng, juga menemukan Minyakita kemasan 1 liter yang hanya berisi 804,5 mililiter. Pada 11 Maret 2025, Bareskrim Polri telah menetapkan satu tersangka kasus dugaan Minyakita tak sesuai takaran berinisial AWI dari hasil pengembangan temuan Minyakita tak sesuai takaran di Pasar Jaya Lenteng Agung. AWI merupakan pengelola PT Aya Rasa Nabati (ARN) yang berlokasi di Depok, Jabar. Di pabrik itu, ditemukan 70 mesin pengisi minyak goreng yang takarannya sengaja diatur 706 mililiter dan 802 mililiter. (Yoga)

Pemangku kepentingan dalam industri sawit nasional menanti dialog RI-Uni Eropa (UE), menyusul adopsi laporan Panel Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang menyatakan UE terbukti mendiskriminasi minyak sawit dan produk turunannya. Dalam pernyataan, Selasa (25/2), Perwakilan Tetap RI di Geneva mengungkap adopsi itu. Adopsi dilakukan di sela pertemuan regular badan penyelesaian sengketa atau DSB pada WTO. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (Gapki) Eddy Martono mengatakan, langkah selanjutnya adalah apakah RI akan melakukan pembicaraan dengan UE untuk menindaklanjuti keputusan Panel WTO tersebut. Kecuali jika laporan panel itu diajukan banding, maka laporan tersebut harus diadopsi Badan Penyelesaian Sengketa WTO dalam waktu 60 hari ke depan.

”Jika diadopsi, laporan tersebut akan mengikat antara RI dan UE. Kemudian, UE akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menghormati kewajiban (sesuai rekomendasi) WTO-nya,” tutur Eddy. Laporan akhir Panel WTO diedarkan pada awal Januari 2025. Dalam laporan itu, WTO menyatakan UE memberikan perlakuan yang kurang menguntungkan terhadap biodiesel dari sawit Indonesia dibandingkan dengan bahan bakar nabati produksi UE yang berbahan baku biji rapeseed dan bunga matahari. Panel WTO juga menilai UE gagal meninjau data yang digunakan untuk menentukan biodiesel dari sawit ndonesia dengan kategori ILUC risiko tinggi. Selain itu, Panel WTO juga melihat ada kekurangan dalam penyusunan dan penerapan kriteria serta prosedur sertifikasi ILUC berisiko rendah. (Yoga)

Permasalahan terkait kebun sawit dalam kawasan hutan di Indonesia masih belum terselesaikan dengan baik. Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, pemerintah mengumumkan adanya 3,4 juta hektare perkebunan sawit yang berada di kawasan hutan tanpa izin. Pemerintah mencoba menyelesaikan masalah ini dengan menerapkan denda administratif, namun proses penyelesaian berjalan lambat. Untuk mengatasi hal tersebut, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden No. 9/2023 tentang Satuan Tugas Tata Kelola Industri Sawit yang dipimpin oleh Luhut Binsar Panjaitan. Namun, pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, muncul Peraturan Presiden No. 5/2025 yang memuat aturan baru mengenai penertiban kawasan hutan, yang dinilai menimbulkan ketidakselarasan dengan kebijakan sebelumnya.

PT Dharma Satya Nusantara Tbk (DSNG) diproyeksikan terus mencatatkan kinerja positif hingga akhir 2024, didukung oleh harga crude palm oil (CPO) yang stabil dan strategi efisiensi. Analis Ciptadana Sekuritas, Yasmin Soulisa mencatat hingga September 2024, DSNG meraih pendapatan Rp 7,17 triliun, tumbuh 9,3% yoy, dengan laba bersih Rp 1,64 triliun, naik signifikan 30,5% yoy.

Harga minyak kelapa sawit (CPO) mengalami kenaikan, mencatat peningkatan 9,74% dalam sebulan terakhir menjadi MYR 4.257 per ton, meskipun mengalami penurunan 2,14% dalam seminggu terakhir. PT Sampoerna Agro Tbk (SGRO) berusaha memanfaatkan tren positif ini untuk meningkatkan kinerjanya. Stefanus Darmagiri, Head of Investor Relation SGRO, menyatakan bahwa perusahaan akan mengoptimalkan produksi dan penjualan CPO, dengan harapan harga rata-rata CPO di kuartal III 2024 akan lebih baik dibandingkan kuartal sebelumnya.

Neraca perdagangan Indonesia pada September 2024 diproyeksikan akan terus mencatat surplus, dengan nilai diperkirakan antara USD 2,5 hingga USD 3,13 miliar. Ekonom Maybank Indonesia, Myrdal Gunarto, memperkirakan surplus sebesar USD 2,55 miliar, didorong oleh peningkatan permintaan ekspor terutama untuk produk manufaktur dan minyak sawit mentah (CPO), yang selaras dengan peningkatan angka PMI Manufaktur Indonesia menjadi 49,2.

Prospek kinerja emiten perkebunan sawit semakin licin. Tren naiknya harga minyak sawit atau crude palm oil ( CPO) di kuartal tiga tahun ini diproyeksi bakal jadi sentimen pendorong kinerja emiten CPO. Berdasarkan data Trading Economics, harga CPO pada penutupan Selasa (3/9) di posisi MYR 3.990 per ton. Jika dihitung dalam sebulan, harga CPO sudah mendaki 5,33%. Contoh ASP PT Sampoerna Agro Tbk (SGRO). Head of Investor Relation Sampoerna Agro, Stefanus Darmagiri mengatakan, di semester pertama tahun ini, ASP SGRO mencapai Rp 12.300 per kilogram (kg). "ASP ini tumbuh 4% secara tahunan," kata Stefanus pada KONTAN, Senin (2/9). Sekretaris Perusahaan PT Triputra Agro Persada Tbk (TAPG) Joni Tjeng mengatakan, enam bulan pertama tahun ini, ASP TAPG berada di kisaran Rp 12.500 per kg. "ASP ini diperkirakan masih tumbuh single digit, melihat sentimen positif dari belum membaiknya stok minyak nabati global," katanya. Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas, Muhammad Nafan Aji Gusta Utama menimpalli, kenaikan harga CPO sudah terjadi sejak bulan Juli 2024 dan akan berlanjut pada September ini. Sentimen pendorongnya adalah peningkatan permintaan CPO di periode itu akibat keterbatasan suplai global.

Kemendag mengurangi target penyediaan minyak goreng rakyat dari 300.000 ton per bulan menjadi 250.000 ton per bulan, seiring dicoretnya minyak goring curah dari program Minyak Goreng Rakyat. Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Moga Simatupang mengatakan, pemerintah mengubah kebijakan kewajiban memasok kebutuhan domestic (DMO) minyak goreng. Para eksportir CPO dan sejumlah produk turunan hanya wajib menyediakan minyak goreng dalam kemasan sederhana merek Minyakita.

”Target penyediaan minyak goreng kemasan dalam bentuk Minyakita itu 250.000 ton per bulan. Kami juga telah menetapkan HET (harga eceran tertinggi) Minyakita Rp 15.700 per liter,” ujarnya dalam Rapat Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kemendagri secara hibrida di Jakarta, Senin (19/8). Meskipun dicoret dari program Minyak Goreng Rakyat, lanjut Moga, minyak goreng curah tetap boleh diperdagangkan. Harganya tidak lagi diatur pemerintah atau diserahkan kepada mekanisme pasar. Kebijakan itu bertujuan mendorong masyarakat beralih mengonsumsi minyak goreng dalam kemasan yang mutu, higienitas, keamanan, dan kehalalannya lebih terjamin.

Kebijakan baru itu diatur dalam Permendag No 18 Tahun 2024 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat yang diundangkan pada 14 Agustus 2024. Regulasi itu menegaskan, minyak goreng rakyat bukan subsidi pemerintah, melainkan bentuk kontribusi pelaku usaha industri turunan kelapa sawit menyediakan kebutuhan minyak goreng kemasan merek Minyakita. Penyediaan Minyakita di dalam negeri menjadi syarat penerbitan persetujuan ekspor CPO dan produk turunan. Selain itu, permendag tersebut juga mewajibkan Minyakita disalurkan dalam kemasan botol, jeriken, bantal, dan kantong berdiri berkapasitas 500 mililiter, 1 liter, 2 liter, dan 5 liter. (Yoga)