Hak ekspor CPO dan tiga produk turunannya menumpuk hingga 9,927 juta ton per April 2023. Hal itu terjadi lantaran pasar CPO global masih lesu. Jika pasar kembali normal, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) berharap pemerintah mengevaluasi kebijakan baru ekspor CPO dan tiga produk turunannya. Untuk saat ini, Gapki menilai langkah yang diambil pemerintah sudah benar. Berdasarkan data Kemendag, hak ekspor CPO dan tiga produk turunannya atas pemenuhan kewajiban memasok kebutuhan pasar domestik (DMO) per April 2023 sebesar 9,927 juta ton, terdiri dari 3,027 juta ton yang dibekukan pemerintah pada Februari-April 2023 dan 6,9 juta ton yang tidak dibekukan.

Per 1 Mei 2023 hingga Januari 2024, pemerintah akan mencairkan deposit atau pembekuan hak ekspor secara bertahap, rata-rata 336.000 ton per bulan. Ketua Umum Gapki Eddy Martono, Jumat (28/4) mengatakan, tidak banyak eksportir yang merealisasikan hak ekspor lantaran pasar CPO global masih sepi. Pada Januari-Maret 2023, rata-rata ekspor CPO Indonesia 1,8 juta ton per bulan, di bawah volume ekspor CPO normal 2,5 juta-3 juta ton per bulan. Lemahnya permintaan itu terjadi lantaran beberapa negara importir CPO, terutama India, menyubstitusi sebagian impor CPO dengan minyak nabati lain. (Yoga)

Pemerintah menggulirkan empat kebijakan baru terkait minyak goreng dan ekspor CPO dan tiga produk turunannya. Kebijakan yang menganulir kebijakan lama itu bertujuan menjaga keseimbangan ekspor CPO dengan kebutuhan minyak goreng domestik dan memperbanyak porsi minyak goreng kemasan untuk rakyat. Kepala Badan Kebijakan Perdagangan Kemendag Kasan Muhri, Kamis (27/4) mengatakan, stok dan harga minyak goreng menjelang dan selama Ramadhan-Lebaran 2023 relatif terkendali. Selain itu, ekspor CPO juga masih berjalan baik dan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di tingkat petani juga terjaga dengan rata-rata Rp 2.000 per kg. Mempertimbangkan hal itu, pemerintah mengubah empat kebijakan minyak goreng dan ekspor CPO beserta tiga produk turunannya.

Pertama, pemerintah mengurangi kuota kewajiban memasok kebutuhan pasar domestik (DMO) minyak goreng dari semula 450.000 ton per bulan menjadi 300.000 ton per bulan. kedua, pemerintah menurunkan rasio pengali ekspor atas pemenuhan DMO dari 1:6 menjadi 1:4. Ketiga, mencairkan deposit atau pembekuan 66 % hak ekspor CPO dan tiga produk turunannya secara bertahap selama sembilan bulan ke depan. Keempat, rasio insentif pengali ekspor bagi perusahaan yang memasok minyak goreng kemasan bantal dan nonbantal dinaikkan masing-masing menjadi 1:2 kali dan 1:2,5 kali lipat. ”Kebijakan-kebijakan itu diputuskan dalam rapat koordinasi di  Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi pada 18 April 2023. Kebijakan baru itu mulai berlaku per 1 Mei 2023,” kata Kasan dalam konferensi pers yang digelar secara hibrida di Jakarta. (Yoga)

Pemerintah bergerak cepat mengantisipasi dampak El Nino yang bisa berujung kepada meningkatnya harga minyak goreng di dalam negeri, karena merosotnya produksi minyak sawit mentah atau crude palm oil. Kementerian Perdagangan memprediksi El Nino atau fenomena pemanasan suhu muka laut pada tahun ini bisa menurunkan produksi crude palm oil (CPO). Hal itu pun bisa berujung naiknya harga minyak goreng karena kekurangan bahan baku. Kepala Badan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan Kasan Muhri mengatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan langkah antisipasi terhadap kenaikan harga minyak goreng yang dipicu oleh El Nino melalui sejumlah kebijakan khusus untuk minyak goreng. Kebijakan tersebut di antaranya adalah besaran untuk rasio kuota hak ekspor CPO yang dipangkas menjadi 1:4, dan insentif lain untuk minyak goreng kemasan. Selain itu, pemerintah juga akan terus memonitor pergerakan pasokannya. Dengan adanya kebijakan tersebut, maka rasio penjualan ke luar negeri dan pemenuhan DMO dipangkas menjadi 1:4. Artinya, produsen hanya bisa melakukan ekspor sebanyak empat kali dari jumlah pemenuhan pasokan dalam negeri. 

Sebelumnya, pemerintah juga telah memangkas rasio kuota hak ekspor CPO dari 1:8 menjadi 1:6 per 1 Januari 2023. Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Firman Hidayat menuturkan bahwa eksportir sebenarnya memiliki hak ekspor berlebih sehingga terjadi disinsentif untuk melakukan DMO. Dia pun memperkirakan hak ekspor yang dimiliki oleh eksportir secara keseluruhan pada akhir tahun kurang lebih mencapai 4 juta ton. Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) I Gusti Ketut Astawa menambahkan bahwa ada dua hal yang bakal dilakukan pemerintah dalam rangka mengantisipasi El Nino tahun ini. Pertama, meningkatkan produksi di hulu dan mengantisipasi penurunan dengan berbagai cara yang merupakan wilayah kerja Kementerian Pertanian dan Kementerian Perindustrian. Kedua, pihaknya akan melakukan langkah-langkah penguatan stok cadangan pemerintah di sisi hilir.

Harga minyak CPO dunia diperdagangkan di kisaran 3.600-3.700 ringgit Malaysia per ton dua pekan terakhir. Harga tersebut tertekan karena UU Bebas Deforestasi Uni Eropa disetujui oleh parlemen serta kebijakan substitusi minyak nabati di India. Per Selasa (25/4) CPO di Bursa Derivatif Malaysia diperdagangkan pada harga 3.601 ringgit Malaysia (RM) per ton, naik 0,7 % secara bulanan dan turun 43,73 % secara tahunan. Harga CPO itu merosot jauh dari harga 4 April 2023 yang mencapai 3.945 RM. Trading Economics menyebutkan, hal itu dipengaruhi oleh penurunan produksi CPO serta harga minyak nabati dan minyak mentah dunia. Parlemen Uni Eropa (UE) yang menyetujui UU Bebas Deforestasi UE (EUDR) juga turut menekan harga CPO.

Selain itu, India mengurangi impor CPO sekitar 400.000 ton dan menggantinya dengan minyak biji bunga matahari dan kedelai. India memberlakukan kebijakan itu untuk periode April-Juni 2023. Pada 19 April 2023, India telah membatalkan pembelian 75.000 ton CPO untuk pengiriman Mei 2023, termasuk dari Indonesia. India merupakan negara pengimpor minyak sawit terbesar dunia pada 2022, yakni mencapai 9,03 juta ton. Kemudian disusul China dengan impor sebanyak 7,2 juta ton. Pada 2022, total impor minyak sawit global mencapai 42,69 juta ton. Sekjen Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Mansuetus Darto, Selasa, mengatakan, harga CPO dunia pada pekan terakhir April 2023 memang cenderung turun. Penurunan produksi di Indonesia dan Malaysia akibat libur Lebaran 2023 memang berpengaruh, tetapi tidak terlalu terlihat besar dampaknya. ”Faktor utama penurunan harga CPO lebih karena pergerakan pasar global. Harganya cenderung naik dan turun,tidak bisa terus-menerus stabil,” ujarnya. (Yoga)

Pemerintah telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara. Pembentukan satgas itu tertuang dalam Kepres No 9 Tahun 2023 yang ditandatangani Presiden Jokowi pada 14 April 2023. Satgas dibentuk dengan menimbang hasil audit, yakni masih terdapat permasalahan dalam tata kelola industri kelapa sawit yang berpotensi pada hilangnya penerimaan negara dari pajak dan/atau bukan pajak. Satgas tersebut diketuai Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Sejumlah kalangan mengapresiasi pembentukan satgas itu. Mereka juga berharap agar sejumlah program konkret dilahirkan untuk merampungkan masalah-masalah terkait tata kelola industri sawit.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara, Selasa (18/4) mengatakan, ada beberapa pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan terkait dengan tata kelola  industri sawit. Pertama, perbaikan data lahan hak guna usaha (HGU) kelapa sawit. ”Upaya itu penting guna menertibkan perusahaan-perusahaan yang menanam kelapa sawit melebihi HGU yang telah diberikan. Langkah tersebut dapat menekan menjamurnya lahan sawit ilegal,” katanya ketika dihubungi di Jakarta. Bhima mencontohkan kasus PT Duta Palma Group yang mengelola lahan sawit secara ilegal di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Hal itu membuat keuangan dan perekonomian negara merugi Rp 39,7 triliun. Perusahaan tersebut juga tidak membayar kewajiban kepada negara pada periode 2004-2022 sehingga negara merugi Rp 2,6 triliun dan 4,9 juta USD. Kewajiban yang harus dibayarkan itu adalah dana reboisasi, provisi sumber daya hutan, kompensasi penggunaan kawasan hutan, dan denda. (Yoga)

Keinginan pemerintah membuat harga acuan minyak sawit mentah pada tahun ini mulai mengerucut setelah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi menggodok aturan baru ekspor komoditas itu. Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Didid Noordiatmoko mengatakan bahwa beleid baru itu akan mengatur proses ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) melalui bursa berjangka komoditas. Menurutnya, aturan itu akan mempunyai beberapa dasar jika direalisasikan di antaranya pemerintah bisa melihat secara transparan terkait dengan tata kelola CPO karena semua transaksi akan wajib dicatat di bursa berjangka. “Strategi besar kami adalah bagaimana menciptakan ekspor CPO melalui bursa berjangka. Kira-kira nanti kebijakannya adalah setiap penerbitan izin ekspor CPO dan turunannya harus dipastikan bahwa CPO itu diperoleh dari bursa berjangka,” katanya dalam diskusi bertema Strategi Indonesia Menjadi Barometer Harga Sawit Dunia, Kamis (2/3). Namun, Didid berujar pemerintah perlu mempertimbangkan secara matang di antaranya melihat bagaimana dampaknya terhadap kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan eksportir. Selain itu, tegasnya, jenis CPO apa saja yang wajib diekspor melalui bursa berjangka dan selanjutnya mekanisme bursa untuk memfasilitasi perdagangan. “Tidak kalah penting untuk menentukan berapa yang boleh di ekspor. Kita juga membutuhkan neraca komoditas CPO,” kata Didid. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan telah mendorong Bappebti untuk membentuk referensi harga komoditas di bursa berjangka milik Indonesia salah satunya komoditas CPO. Mendag menargetkan harga referensi pertama yang akan dibuat adalah untuk produk kelapa sawit. Adapun, bursa CPO itu ditargetkan bisa selesai pada Juni 2023.

Sejumlah emiten perkebunan sawit telah merilis kinerja 2022. Mayoritas emiten produsen crude palm oil (CPO) ini membukukan pertumbuhan kinerja. Salah satunya adalah PT Dharma Satya Nusantara Tbk (DSNG). Di tahun lalu, DSNG membukukan penjualan Rp 9,63 triliun, naik 35% secara tahunan. Pertumbuhan penjualan tersebut ikut menopang laba bersih DSNG. Pada 2022, laba bersih DSNG senilai Rp 1,21 triliun, naik 63% secara tahunan dari Rp 739,6 miliar. Selain DSNG, pada 2022, PT Triputra Agro Persada Tbk (TAPG) juga mencatat pertumbuhan laba bersih 158% secara tahunan jadi Rp 3,09 triliun. Joni Tjeng, Sekretaris Perusahaan TAPG mengatakan, tahun ini perseroan  berupaya untuk mengerek volume produksi. "Kami targetkan produksi TBS bisa meningkat di kisaran single digit, " ujar Joni kepada Kontan, Rabu (1/3). Direktur Dharma Satya Nusantara Jenti Widjaja menuturkan, tahun ini DSNG membidik pertumbuhan produksi 10%. Tahun lalu, DSNG memproduksi TBS 2,21 juta ton, naik 13,8% secara tahunan.

Petani sawit mandiri berharap agar pemerintah dan pengusaha CPO tetap menjaga harga tandan buah segar atau TBS sawit tidak anjlok. Jangan sampai kebijakan menambah kewajiban memasok pasar domestik atau DMO dan deposito hak ekspor, serta pelemahan pasar ekspor menjadi dalih saat harga TBS turun. Saat ini, harga TBS sawit di tingkat petani mandiri di sejumlah daerah masih cukup tinggi. Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mencatat, per 9 Februari 2023, harga TBS berada di kisaran Rp 2.350 per kg hingga Rp 2.595 per kg. Sekretaris Jenderal SPKS Mansuetus Darto, Kamis (9/2) mengatakan, kebijakan peningkatan DMO dan deposito sebagian hak ekspor berpotensi menekan TBS petani sawit mandiri. Meski saat ini masih cukup tinggi, harga TBS diperkirakan bisa berangsur turun dalam kurun waktu tiga bulan periode kebijakan, Februari-April 2023.

Dari pengalaman tahun lalu, kebijakan DMO dan larangan ekspor CPO dan tiga produk turunannya menyebabkan hargaTBS anjlok. Harganya sempat bergerak di rentang terendah Rp 700 per kg hingga Rp 1.500 per kg. ”Saat itu, kedua kebijakan tersebut menjadi dalih penurunan harga TBS dan petani diminta memaklumi rendahnya harga TBS itu. Kami berharap hal itu tidak terjadi di saat pasar ekspor melemah, serta kebijakan penambahan DMO dan deposito sebagian hak ekspor diterapkan,” ujarnya ketika dihubungi dari Jakarta. Pada 30 Januari 2023, pemerintah telah menaikkan DMO minyak goreng sebesar 50 % dari 300.000 ton per bulan menjadi 450.000 ton per bulan dan pada 6 Februari 2023, pemerintah mengeluarkan kebijakan deposito 66 % hak ekspor eksportir CPO dan tiga produk turunannya, yang berlaku pada Februari-April 2023. Darto meminta pemerintah agar memonitor dampak rembetannya ke harga TBS di tingkat petani sawit mandiri. Jangan sampai harga CPO dunia naik, tetapi harga TBS di dalam negeri justru tertekan. (Yoga)

Pemerintah memutuskan tidak menghentikan ekspor CPO ke Uni Eropa (UE). Alih-alih melakukan ”boikot” ekspor, Indonesia dan Malaysia sepakat menyambangi dan melobi UE dalam waktu dekat untuk membicarakan titik tengah dalam mengatasi dampak dari kebijakan antideforestasi yang dikeluarkan UE. Pada 6 Desember 2022, UE menerapkan UU Produk Bebas Deforestasi, dimana UE menjamin penjualan produk di negara anggotanya tidak boleh terkait dengan perusakan atau degradasi hutan, terutama komoditas minyak sawit, sapi, kedelai, kopi, kakao, kayu, karet, dan produk turunannya. Dampaknya, negara pengekspor harus terlebih dahulu lolos uji tuntas bebas deforestasi. Sebelumnya, pemerintah Malaysia sempat mengajak Indonesia sebagai sesama produsen sawit terbesar dunia untuk bersama-sama menghentikan ekspor minyak sawit ke UE.

Meski demikian, seusai pertemuan bilateral dengan Wakil PM serta Menteri Perkebunan dan Komoditas Malaysia YAB Dato’ Sri Haji Fadillah bin Haji Yusof, Kamis (9/2) Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, Indonesia tidak akan menstop ekspor CPO ke UE. ”Menstop ekspor bukan hal yang dibahas (dalam pertemuan bilateral). Indonesia sebagai negara yang melakukan ekspor-impor, melihat itu tentu bukan pilihan,” katanya dalam konferensi pers bersama Dato’ Sri Haji Fadillah bin Haji Yusof di Jakarta. Ketimbang memboikot ekspor, Indonesia dan Malaysia dalam waktu dekat akan menyambangi UE untuk melobi jalan tengah atas dampak kebijakan antideforestasi tersebut. Dato’ mengatakan, lepas dari fluktuasi harga CPO dunia, hal terpenting saat ini adalah merapatkan barisan untuk menyikapi dampak dari regulasi antideforestasi UE tersebut. (Yoga)

Indonesia membidik peluang investasi industri oleokimia Uni Eropa (UE) yang memiliki nilai tambah tinggi. Untuk menarik minat UE, Indonesia akan merintis pengembangan produk turunan sawit rendah karbon, yakni palm mesocarp olein atau PMO. Pelaksana Tugas Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) Sahat Sinaga, Selasa (7/2) mengatakan, DMSI akan mendorong pengembangan industri oleokimia  berbasis investasi dari UE. Potensi industri oleokimia UE, seperti gliserin, surfaktan, sabun, kosmetik, parfum, dan cat, sangat besar. Produk-produk itu bernilai tambah tinggi. Untuk industri senyawa kimia seperti gliserin dan surfaktan, harganya mencapai 1.400-2.000 USD per ton dengan nilai tambah 200 %. Begitu pula produk komestik, parfum, dan cat, harganya 3.000-4.000 USD per ton dengan nilai tambah 600 %.

”Syaratnya, RI harus memiliki produk turunan minyak sawit rendah karbon. Untuk itu, DMSI akan merintis produksi PMO menggunakan teknologi proses kering agar rendah karbon. Indonesia akan jadi negara produsen sawit pertama di dunia yang melahirkan PMO,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta. Dengan menggunakan teknologi proses kering, emisi karbon selama pemrosesan TBS menjadi minyak sawit jenis PMO dapat diturunkan 79 %. Hal itu akan dibarengi sejumlah upaya menjaga industry sawit berkelanjutan yang tidak merusak hutan. Rintisan program itu akan melibatkan petani sawit mandiri sebagai pemasok TBS sehingga mereka turut mendapatkan nilai tambah dari investasi industri oleokimia, dengan investasi awal 1-3 miliar USD. Untuk pendanaan, DMSI telah menjajaki kerja sama dengan Organisasi Pengembangan Industri PBB (UNIDO), yang siap membiayai tanpa syarat selama 10 tahun. (Yoga)