Permintaan minyak sawit di pasar ekspor masih lesu, indikasinya realisasi ekspor minyak sawit sebagai imbalan atas pemenuhan wajib pasok dalam negeri (domestic market obligation/DMO) minyak goreng untuk Januari dan Februari tahun ini lebih rendah dari persetujuan yang dikeluarkan pemerintah. Hal ini disebabkan penurunan pembelian dari negara imporir serta persaingan harga dengan minyak nabati lain.

Dalam laporan yang dikeluarkan Kemendag pada Januari 2024, persetujuan ekspor (PE) minyak sawit dan produk turunannya yang diterbitkan dalam kerangka DMO minyak goreng sebanyak 1.904.123 ton, namun realisasinya hanya 1.893.932 ton, sehinga berdampak pada DMO Januari 2024 di 212.116 ton (70 % target 300 ribu ton). Konsekuensinya masih terdapat hak ekspor 5,58 juta ton yang belum direalisasikan.  (Yetede)

Pemerintah memastikan akan membayar utang dana talangan (rafaksi) minyak goreng (migor) kepada peritel senilai Rp 474,8 miliar. Hal itu disampaikan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B Panjaitan saat memimpin Rakor Pembayaran Rafaksi Migor, Senin (25/3). Ia mengaku kaget karena pemerintah menunggak utang tersebut hingga 2 tahun dan meminta kejadian serupa tidak terjadi lagi ke depannya.

Luhut juga memastikan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) akan membayarkan utang tersebut. “Saya tadi pesan ke pejabat-pejabat lain, tidak boleh hal semacam itu terjadi lagi. Jadi BPDPKS akan segera membayarkan Rp 475 miliar kepada pedagang-pedagang yang dulu membantu saat kelangkaan minyak goreng,” kata Menko dalam keterangan tertulisnya, Jakarta (25/3). (Yetede)

Kantor Staf Presiden meminta pemerintah mempertimbangkan perubahan kebijakan kewajiban memasok kebutuhan domestik atau DMO minyak goreng. Salah satu opsinya adalah mengubah kebijakan DMO dari berbasis ekspor ke produksi. Deputi III Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono, Senin (25/3) mengatakan, kenaikan harga minyak goreng curah dan kemasan merek Minyakita terjadi akibat realisasi DMO rendah. Realisasi DMO rendah sebab pasar ekspor minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan produk turunannya lesu. Hal itu menunjukkan kebijakan DMO yang selama ini dianggap cukup bagus ternyata rawan atau memiliki risiko. Di kala pasar ekspor lesu, kebijakan yang bergantung pada volume ekspor tersebut menjadi kurang efektif.

Untuk itu, lanjut Edy, KSP meminta Kemendag, Bapanas, serta Kemenko Bidang Maritim dan Investasi mempertimbangkan kembali mengevaluasi kebijakan itu. Salah satu opsinya adalah mengaitkan DMO dengan produksi, bukan lagi ekspor. ”Dengan begitu, kalau produsen memproduksi sekian ton CPO dan empat produk turunannya, maka sekian persen harus dialokasikan untuk minyak goreng curah dan Minyakita,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kemendagri secara hibrida di Jakarta. (Yoga)

Harga minyak goreng untuk rakyat, berupa minyak curah dan kemasan sederhana merek Minyakita, naik. Hal ini terjadi lantaran pasokan minyak goreng yang berasal dari kewajiban memasok kebutuhan domestic (DMO) minyak goreng seret. BPS mencatat, pada pekan pertama Maret 2024, harga rerata nasional minyak goreng Rp 17.825 per liter. Harga komoditas tersebut naik 0,44 % dibandingkan harga rerata pada Februari 2024. Kenaikan harga minyak goreng itu terjadi di 236 daerah atau 65,56 % dari 514 kabupaten dan kota di Indonesia. Jumlah daerah tersebut bertambah dari pekan kelima Februari 2024 yang sebanyak 228 daerah.

Berdasarkan Sistem Informasi Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kemendag, per 13 Maret 2024, harga rerata nasional minyak goreng curah dan Minyakita sama, yakni Rp 15.600 per liter. Harga tersebut di atas harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah Rp 14.000 per liter. Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Penting Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Bambang Wisnubroto, Rabu (13/3) mengatakan, kenaikan harga minyak goreng curah dan Minyakita terjadi lantaran realisasi pemenuhan DMO rendah. Pada Februari 2024, realisasi DMO hanya mencapai 123.536 ton atau 41,2 % dari target DMO bulanan sebanyak 300.000 ton.

”Realisasi DMO pada Februari 2024 itu terendah sejak Juni 2022,” ujarnya dalam Rakori Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kemendagri secara hibrida di Jakarta. Kemendag mencatat, penurunan realisasi DMO minyak goreng itu terjadi sejak Desember 2023. Pada Desember 2023, realisasi DMO tersebut sebanyak 249.044 ton atau 83 % dari target bulanan. Kemudian pada Januari 2024, realisasi DMO itu turun menjadi 212.115 ton atau 70,7 % dari target bulanan. Penurunan realisasi DMO terjadi lantaran permintaan ekspor CPO dan produk turunan masih rendah. Salah satu indikasinya, hak ekspor minyak sawit sebagai insentif atas pemenuhan DMO masih menumpuk, yakni 5,58 juta ton atau setara kebutuhan ekspor 2,5 bulan. (Yoga)

Pada tahun 2022, Pakistan, yang menggantungkan 95 % kebutuhan minyak nabatinya dari impor, panik atas kebijakan mendadak Indonesia yang menghentikan keran ekspor sawit karena 90 % sumber pasokan minyak sawit Pakistan berasal dari Indonesia. ”Saya ingat betul, stok (minyak sawit) tinggal 21.000 ton. Hanya cukup untuk seminggu,” kata Rasheed Jan Mohammed, CEO Konferensi Minyak Nabati Pakistan (PEOC) 2024, dalam pertemuan jejaring bisnis yang digelar Konjen RI dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Kamis (11/1) di Karachi, Pakistan. Pertemuan digelar sebelum penyelenggaraan PEOC 2024 pada Sabtu (13/1) di Karachi.

Pakistan mengolah sebagian besar minyak sawit asal Indonesia menjadi bermacam produk makanan, termasuk minyak goreng dan tentunya minyak vanaspati ghee (minyak nabati dengan tekstur semipadat). Kuliner di Pakistan yang serba berminyak menjadikan minyak sawit sebagai kebutuhan pokok, seperti juga di Indonesia. ”Minyak sawit bagi Pakistan seperti darah yang mengaliri tubuh. Sangat berdampak pada rasa di dapur dan di meja makan,” kata June Kuncoro Hadiningrat, Konjen RI di Karachi. Bersamaan dengan kebijakan larangan ekspor sawit Indonesia tersebut, di Pakistan terjadi ketidakstabilan politik akibat PM Pakistan saat itu, Imran Khan, digulingkan dalam mosi tidak percaya parlemen.

Agar krisis itu tak menjadi petaka, Jan Mohamed bersama pejabat negaranya bergegas ke Jakarta untuk melobi agar larangan ekspor minyak sawit Indonesia dibuka kembali dan dikabulkan dikabulkan Pemerintah Indonesia. ”Ketika sudah diperbolehkan ekspor, kapal kami yang harusnya membawa sawit ke negara lain langsung diminta dialihkan ke Pakistan,” ujar pelaku industri sawit dari Indonesia yang berpartisipasi dalam PEOC 2024 yang berlangsung Sabtu (13/1). Bagi Indonesia, Pakistan nomor tiga terbesar negara tujuan ekspor sawit, hampir 3 juta ton setiap tahun. Dari sisi perdagangan kedua negara, sawit menguasai neraca perdagangan Indonesia. Dari 4,3 miliar USD ekspor Indonesia ke Pakistan, sebesar 3,1 miliar USD berasal dari komoditas sawit. (Yoga)

Komoditas kelapa sawit akan menjadi salah satu unggulan bagi para pasangan calon presiden dan calon wakil presiden guna memacu laju pertumbuhan ekonomi mendatang. Upaya tersebut didukung dengan peningkatan tata kelola dan kepastian hokum melalui pembentukan dewan atau lembaga khusus yang berwenang langsung terhadap sawit. Hal ini mengemuka dalam forum diskusi bertajuk ”Urun Rembuk Bersama Stakeholder Sawit Nasional” yang diselenggarakan harian Kompas, di Jakarta, Rabu (17/1). Acara tersebut dihadiri para pemangku kepentingan, antara lain Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI), Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi), Asosiasi Produsen Oleochemical Indonesia (Apolin), dan Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perusahaan Inti Rakyat (Aspekpir).

Turut hadir perwakilan Timnas Pemenangan Anies-Muhaimin (Amin), Achmad Nur Hidayat; perwakilan Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Panji Irawan; serta perwakilan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Danang Girindrawardana. Komoditas kelapa sawit merupakan salah satu contributor yang menopang pertumbuhan ekonomi nasional. BPS mencatat, ekspor CPO Indonesia ke lebih dari 160 negara pada 2022 mencapai nilai 29,62 miliar USD atau setara Rp 462,04 triliun. Selain itu, terdapat 16,2 juta orang yang terlibat dalam perkebunan kelapa sawit, baik sebagai tenaga kerja maupun pemilik perkebunan rakyat.

”Kami dari pasangan Amin punya concern serius menjadikan sawit sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru.,” ujar Achmad.. Panji Irawan menyebut, salah satu fondasi Indonesia Maju sebagaimana visi yang diusung oleh pasangan Prabowo-Gibran adalah menjadikan Indonesia sebagai produsen sawit nomor satu di dunia untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045. Sementara itu, Danang Girindrawardana berpendapat, komoditas kelapa sawit akan menjadi salah satu penopang utama visi pasangan Ganjar-Mahfud untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 7 % dan menciptakan 17 juta lapangan kerja. (Yoga)

Ekspor minyak sawit Indonesia ke Pakistan mencapai hampir 3 juta ton setiap tahun. Suplai ini untuk memenuhi 90 % kebutuhan minyak nabati mereka sebagai bahan baku industri. Indonesia ingin menjaga, bahkan meningkatkan pasokan minyak sawit ke Pakistan ini untuk mengantisipasi dampak persyaratan nondeforestasi, terutama ke Uni Eropa, Inggris, dan AS. Di sisi lain, Pakistan juga menginginkan hubungan imbal balik, seperti keseimbangan neraca perdagangan mereka dengan Indonesia ataupun kerja sama lain. Dari total 4,3 miliar USD nilai impor Pakistan dari Indonesia, sekitar 3,1 miliar USD berupa komoditas minyak sawit. ”Dalam pertemuan dengan Kadin dan pemerintah di sini selalu muncul soal kepastian pasokan (minyak sawit). Muncul juga permintaan mengapa tidak ada nilai lebih di sini,” kata June Kuncoro Hadiningrat, Konsul Jenderal Republik Indonesia di Karachi, Pakistan, Kamis (11/1/2024), di Karachi.

Ia saat itu menerima rombongan peserta dari Indonesia yang akan hadir dalam Konferensi Minyak Nabati Pakistan (Pakistan Edible Oil Conference/PEOC) 2024 yang berlangsung di Karachi, Sabtu (13/1). Ajang tahunan ini diikuti para produsen dan industri sawit sejumlah negara, termasuk Indonesia, Malaysia, dan Pakistan. Staf Ahli Bidang Konektivitas, Pengembangan Jasa, dan Sumber Daya Alam Menko Bidang Perekonomian Musdhalifah Machmud, yang juga turut dalam rombongan, mengatakan, Pakistan pasar ekspor minyak sawit penting bagi Indonesia. Pakistan di peringkat ketiga setelah China dan India dalam hal tujuan ekspor sawit dari Indonesia. ”Menghadapi pasar lain yang semakin banyak cerewetnya, jangan sampai terjadi penurunan (ekspor sawit) ke Pakistan,” tuturnya. (Yoga)

Meskipun berkontribusi besar terhadap ekspor dan perekonomian nasional, industri sawit tengah menghadapi tekanan dari dalam negeri dan luar negeri. Tekanan dalam negeri berasal dari ongkos produksi yang terus meningkat. Tekanan dari luar negeri adalah potensi tekanan terhadap ekspor akibat ketidak pastian perekonomian global yang menyebabkan harga jual fluktuatif dan halangan nontarif. Demikian salah satu tantangan yang mengemuka dalam seminar bertajuk ”Refleksi Industri Sawit 2023 dan Tantangan Masa Depan: Mau Dibawa ke Mana Sawit Kita?” yang diselenggarakan Rumah Sawit Indonesia (RSI), di Jakarta, Rabu (10/1/2024). Ketua Umum RSI Kacuk Sumarto mengatakan, industri sawit menghadapi sejumlah tantangan, dari dalam negeri, ongkos produksi terus menanjak. Contohnya, upah pekerja di Sumut rata-rata Rp 1,3 juta per bulan pada 2010. Pada 2023, upah rata-rata hampir Rp 4,5 juta per bulan. Harga pupuk pada 2010 di kisaran Rp 2.700 per kg. Pada 2023, harganya naik menjadiRp 8.500-Rp 11.000 per kg.

Padahal, upah dan pupuk merupakan dua komponen utama biaya produksi sawit yang nilainya 75-80 % total ongkos produksi. Pada saat yang sama, kenaikan harga jual tidak secepat kenaikan ongkos produksi. Menurut Kacuk, harga jual sawit pada 2010 berkisar Rp 8.500-Rp 9.000 per kg. Pada 2023, harganya naik di kisaran Rp 10.500-Rp 11.000 per kg. Artinya, harga jual hanyanaik 23-29 % selama periode itu. ”Data ini artinya, selisih semakin tipis. Kalau tidak ada terobosan, dalam waktu dekat, pendapatan akan sama dengan biaya produksinya. Ini bisa kolaps semua,” ujar Kacuk. Hasil riset Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI) menyebutkan, pertumbuhan rata-rata biaya produksi sawit pada 2008-2022 mencapai 6,83 Tekanan dalam negeri itu dibarengi juga dengan tekanan global.

Ketidakpastian ekonomi global yang dipicu ketegangan geopolitik di sejumlah kawasan, seperti perang Rusia-Ukraina dan konflik Israel-Palestina, membuat laju pertumbuhan ekonomi dunia melambat. Negara-negara tujuan ekspor produk sawit, seperti AS, kawasan Eropa, kawasan Timur Tengah, dan Afrika, diperkirakan akan mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi. Dampaknya, permintaan sawit dari Indonesia pun akan turun. Harga jual sawit di pasar dunia pun cenderung menurun. Mengutip data BPS, harga jual minyak kelapa sawit pada November 2022 adalah 945,7 USD per metrik ton. Pada November 2023, harganya turun menjadi 830,5 USD per metrik ton. Konsekuensinya, ekspor minyak kelapa sawit Januari-November 2023 turun 12,60 % dibandingkan periode yang sama pada 2022. (Yoga)

Kinerja emiten saham pekebun kelapa sawit, PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (SMAR), bisa terdampak El-Nino. Namun demikian, manajemen SMAR berharap kinerja bisnis bisa membaik hingga tutup tahun 2023. Sebagai gambaran, penjualan bersih Sinar Mas Agro Resources & Technology turun 14,25% secara tahunan atau year on year (yoy) menjadi Rp 48,91 triliun per kuartal III-2023. Pada saat yang sama, laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk SMAR juga menyusut 85,44% yoy menjadi sebesar Rp 522,08 miliar. Manajemen Sinar Mas Agro Resources & Technology menyebutkan, penurunan kinerja keuangan SMAR dipengaruhi oleh harga rata-rata pasar minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO). Harga CPO untuk free on board (FOB) Belawan sudah terkoreksi 33% yoy menjadi US$ 922 per ton hingga akhir kuartal III-2023. Harga rata-rata CPO dinilai ke posisi normal usai melejit tinggi pada tahun lalu. Penurunan produksi produk kelapa sawit ini tidak lepas oleh curah hujan yang tinggi di Kalimantan pada awal tahun 2023. Ditambah lagi, emiten tersebut sedang mempersiapkan kegiatan penanaman kembali ( replanting ) pada sejumlah perkebunan uzur milik perusahaan. Secara keseluruhan, SMAR saat ini mengelola 136.402 Ha perkebunan sawit yang berada di kawasan Sumatera dan Kalimantan. Investor Relations Sinar Mas Agro Resources & Technology Pinta S Chandra menyampaikan, terlepas hasil yang didapat oleh SMAR hingga akhir September 2023, pihaknya tetap memandang positif prospek industri sawit secara jangka panjang. Sayangnya, ia tidak bisa membeberkan proyeksi kinerja keuangan dan operasional Sinar Mas Agro Resources & Technology sampai akhir tahun nanti.