Seperti yang kita ketahui, Presiden Prabowo Subianto baru saja mencabut izin usaha 28 perusahaan yang terbukti melanggar ketentuan pemanfaatan kawasan hutan. Pencabutan izin terhadap 28 subjek hukum korporasi tersebut merupakan hasil investigasi yang dilakukan Kementerian Kehutanan bersama Satgas PKH[1]. Pencabutan izin terhadap 28 perusahaan di wilayah Sumatra Utara dan Aceh membawa dampak langsung bagi penghentian aktivitas ekonomi di bawah manajemen lama. Pemerintah menegaskan bahwa keputusan ini diambil sebagai konsekuensi dari pelanggaran serius terkait kerusakan hutan yang memicu bencana banjir. Meskipun operasional perusahaan-perusahaan tersebut sempat dipertanyakan, pemerintah memastikan bahwa penghentian ini merupakan langkah tegas untuk menghentikan praktik yang merugikan lingkungan dan masyarakat sekitar, dengan tetap berupaya agar potensi ekonomi dari lahan tersebut tidak hilang begitu saja.

Terkait nasib para pekerja, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi[2] menekankan bahwa pemerintah memberikan perhatian khusus agar mereka tidak kehilangan mata pencaharian. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa penegakan hukum tidak mengabaikan sisi kemanusiaan. Pemerintah berencana menjaga keberlangsungan lapangan kerja bagi para buruh dan karyawan yang selama ini bergantung pada perusahaan-perusahaan tersebut dengan mengintegrasikan mereka ke dalam sistem pengelolaan yang baru di bawah naungan negara.

Mengenai pengelolaan setelah pencabutan izin, pemerintah telah menunjuk Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara sebagai pemegang kendali utama. Teknis operasional di lapangan akan diserahkan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang relevan, di mana 22 perusahaan di bidang kehutanan akan dikelola oleh PT Perhutani. Sementara itu, 6 perusahaan lainnya yang bergerak di sektor pertambangan dan perkebunan akan diserahkan pengelolaannya kepada BUMN yang bergerak di bidang pertambangan guna memastikan pemanfaatan sumber daya alam tetap berjalan secara profesional.

Setiap kebijakan yang tegas pasti memiliki sisi mata uang yang berbeda, terutama dalam jangka pendek. Penegakan hukum yang drastis seperti pencabutan izin ini ibarat melakukan "detoksifikasi" pada ekonomi: perlu dilakukan, tapi prosesnya bisa menimbulkan rasa sakit sementara bagi kas negara dan persepsi pasar. Berikut adalah analisis mengenai dampak yang mungkin timbul dalam jangka pendek akibta pencabutan ijin tersebut:

1. Penurunan Penerimaan Pajak Langsung

Dalam jangka pendek, pencabutan izin otomatis menghentikan kewajiban setoran Pajak Penghasilan (PPh) Badan dari 28 perusahaan tersebut. Karena operasional berhenti atau sedang dalam masa transisi administrasi ke BPI Danantara/BUMN, aktivitas bisnis yang menghasilkan laba menjadi vakum. Akibatnya, target penerimaan pajak di sektor kehutanan, perkebunan, dan pertambangan pada tahun berjalan dipastikan akan mengalami kontraksi atau penurunan yang cukup signifikan dari entitas-entitas tersebut.

2. Terhentinya Setoran PNBP dan Pajak Tak Langsung

Selain pajak penghasilan, negara juga berisiko kehilangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) seperti royalti tambang, PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan), dan Dana Reboisasi selama masa transisi. Selain itu, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi jual-beli produk perusahaan tersebut juga akan menghilang dari peredaran. Gap waktu (time lag) antara pencabutan izin hingga perusahaan tersebut kembali produktif di bawah kelolaan PT Perhutani atau  BUMN Tambang adalah masa "kering" bagi pendapatan negara.

3. Munculnya Sentimen "Risiko Regulasi" bagi Investor

Bagi dunia investasi, kepastian hukum adalah segalanya. Pencabutan izin secara massal, meskipun didasarkan pada audit pelanggaran lingkungan, dapat menciptakan persepsi adanya regulatory risk atau risiko regulasi yang tinggi di Indonesia. Investor, terutama asing, mungkin akan menjadi lebih berhati-hati (wait and see) karena khawatir bahwa konsesi yang mereka miliki saat ini bisa saja dicabut sewaktu-waktu jika terjadi perubahan kebijakan atau standar evaluasi dari pemerintah.

4. Kekhawatiran akan Dominasi Negara

Langkah pengalihan aset ke BPI Danantara dan BUMN bisa memicu sentimen negatif terkait "nasionalisasi terselubung" atau penguatan dominasi negara yang terlalu besar dalam ekonomi. Investor swasta mungkin merasa ruang gerak mereka semakin menyempit atau merasa tidak mendapat level playing field yang adil jika negara dengan mudah mengambil alih aset swasta yang dianggap bermasalah. Hal ini bisa menurunkan minat investasi pada sektor-sektor strategis yang kini kembali ke tangan pemerintah.

5. Dampak Psikologis pada Pasar Modal

Khusus untuk perusahaan yang sudah melantai di bursa (seperti Toba Pulp Lestari Tbk atau perusahaan terkait lainnya), pencabutan izin ini memberikan guncangan langsung pada harga saham dan nilai kapitalisasi pasar. Penurunan harga saham ini tidak hanya merugikan pemegang saham, tetapi juga menciptakan sentimen negatif di pasar modal bahwa sektor komoditas Indonesia sedang berada dalam pengawasan ketat yang sangat berisiko (high risk), yang bisa memicu keluarnya modal (capital outflow) dalam jangka pendek.

6. Beban Biaya Transisi dan Audit

Alih-alih menerima pajak, pemerintah justru berpotensi mengeluarkan biaya tambahan dalam jangka pendek untuk membiayai proses transisi. Biaya ini meliputi audit menyeluruh terhadap aset yang ditinggalkan, biaya pemeliharaan lahan agar tidak dijarah pasca-izin dicabut, hingga biaya restrukturisasi tenaga kerja. Dalam jangka pendek, ini merupakan beban fiskal tambahan sebelum perusahaan-perusahaan tersebut benar-benar sehat dan mampu memberikan dividen kembali kepada negara melalui pengelolaan yang baru.

#ekonomi #kehutanan #pertambangan #penerimaanpajak #pencabutanijin #satgaspkh

Sejumlah kalangan menilai, minyak sawit mentah (CPO) dan produk turunannya bakal menjadi titik kritis perundingan Perjanjian Kerja Sama Ekonomi Komprehensif Indonesia dan Uni Eropa (UE) atau IEU CEPA. Apa-lagi, IEU CEPA juga memuat kesepakatan perdagangan dan pembangunan minyak nabati berkelanjutan. Selain itu, bea masuk nol % dinilai tak akan mendongkrak ekspor sawit RI ke UE, mengingat masih ada hambatan perdagangan terkait kebijakan energi terbarukan dan antideforestasi UE. Pada 7 Juni 2025, Menko Bidang Perekomomian, Airlangga Hartarto menyatakan, perundingan IEU CEPA telah memasuki babak akhir dan tanpa ganjalan yang tersisa. Pada 10 Juni 2025, Mendag, Budi Santoso menyebutkan, IEU CEPA ditargetkan kelar 2025. Keduanya menyatakan IEU CEPA akan menurunkan hambatan tarif dan nontarif sejumlah produk ekspor Indonesia, seperti kelapa sawit, hasil pertanian, alas kaki, tekstil, dan elektronik, untuk dapat memasuki pasar UE dengan tarif nol %.

Dalam draf IEU CEPA, RI dan UE juga mencantumkan kesepakatan tentang perdagangan dan pembangunan minyak nabati berkelanjutan. Pasal 14 draf itu menyebutkan, RI dan UE berkomitmen bekerja sama di bidang minyak dan lemak nabati, bahkan mengakui peran penting minyak nabati, terutama dari kelapa sawit, dalam konteks pertanian, ekonomi, lingkungan, gizi, kesehatan, dan energi. Kedua negara juga sepakat menerima kriteria dan standar keberlanjutan minyak nabati yang ditetapkan secara independen oleh setiap negara. Anggota Dewan Nasional Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Mansuetus Darto, Kamis (12/6) menilai, kesepakatan antara RI dan UE terkait IEU CEPA masih belum final. Dalam perundingan babak akhir nanti, pembahasan mengenai minyak sawit diperkirakan bakal berlangsung alot. ”Minyak sawit bakal jadi titik kritis di perundingan akhir IEU CEPA karena menyangkut tiga isu fundamental, yaitu lingkungan hidup, terutama perihal deforestasi dan emisi karbon; keadilan sosial terkait masyarakat adat dan petani kecil; serta perdagangan global yang adil versus diskriminatif,” kataDarto. (Yoga)

Eskalasi konflik antara India dan Pakistan dapat berdampak terhadap kinerja ekspor komoditas minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) Indonesia. Dua negara  itu salah satu mitra ekspor utama, dengan India menyumbang 14,8% dan Pakistan 10,5% dari total ekspor CPO Indonesia, sehingga memburuknya konflik tersebut dapat mempengaruhi kestabilan permintaan dari kedua negara. "Jadi ada 20%, hampir 25% dari CPO kita ekspor ke dua negara itu. Tentu saja, kalau konfliknya kian memburuk akan berdampak pada permintaan dari kedua negara tersebut terhadap ekspor CPO Indonesia," papar Chief Economist Bank Mandiri Andry Asmoro. Karena itu kedua negara diharapkan bisa rekonsiliasi dalam waktu dekat, sehaingga tidak menambah geopolitik yang dapat memperburuk kondisi perekonomian global. "Kalau kita lihat dalam beberapa hari terakhir  perkembangannya juga cukup positif karena kedua negara itu melakukan gencatan senjata dan saya akan lihat terjadi rekonsiliasi juga di sini," ujar Andry. Selain dampak dari ketegangan India-Pakistan Pemerintah RI juga harus tetao mewaspadai dampak penerapan tarif resiprokal oleh AS serta perang dagang antara AS dan China yang mengakibatkan banyak negara mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi di triwulan 1-2025. (Yetede)

Kenaikan tarif pungutan ekspor (PE) produk sawit dari 7,5% menjadi 10% berdasarkan PMK No. 30/2025 menuai kecemasan dari pelaku industri dan petani kelapa sawit. Alih-alih mendorong produktivitas dan nilai tambah di tingkat petani, kebijakan ini justru dinilai memperberat beban industri dan menekan harga tandan buah segar (TBS) serta crude palm oil (CPO).

Industri minyak sawit RI masih butuh pasar ekspor untuk menyerap produksi nasional. Karena itu, seiring rencana pengenaan tarif impor resiprokal oleh  Amerika Serikat, upaya diversifikasi pasar ekspor minyak sawit Indonesia oleh pelaku usaha bersama pemerintah kian diintensifkan, dengan menyasar negara-negara di kawasan Afrika, Timur Tengah, dan Asia Tengah. Di sisi lain, pasar ekspor  tradisonal, seperti China, India, Pakistan, tetap dijaga, termasuk juga pasar AS melalui langkah negosiasi tarif. Berdasarkan data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), total ekspor minyak sawit nasional pada 2024 mencapai 29,54 juta ton. Ekspor minyak sawit terbesar di 2024 secara berurutan ditujukan ke pasar China 5,36 juta ton, India 4,83 juta ton, India 4,83 juta ton, Uni Eropa (EU-27) 3,34 juta ton, Pakistan 3,01 juta ton, AS sebesar 2,22 juta ton, Bangladesh 1,05 juta ton, Malaysia 990 ribu ton, dan Rusia 680 ribu ton. Di 2023, ekspor ke China masih 7,74 juta ton, India 5,97 juta ton juta ton, Uni Eropa 3,48 juta ton, Pakistan 2,53 juta ton, AS sebesar 2,51 juta ton, Timur Tengah 1,45 juta ton, Bangladesh 1,39 juta ton, Malaysia 1,33 juta ton, dan Rusia 604 ribu ton. Artinya, di 2024, ekspor ke hampir semua negara tujuan utama turun, kecuali Pakistan, Timur Tengah, dan Rusia yang justru naik. (Yetede)

Produksi minyak sawit nasional tahun ini diperkirakan hanya di kisaran 44-47 juta ton, atau 10-15% lebih rendah dari tahun lalu yang masih 52,76  juta ton. Pemicunya antara lain pemupukan dan peremajaan tanaman (replanting) yang tidak berjalan maksimal di 2024. Penurunan ini dikhawtirkan kian signifikan di tahun depan apabila produksi lahan-lahan sawit yang pengelolaannya kini diserahkan ke PT Agrinas Palma Nusantara (Agrinas Palma) tidak cepat dioptimalkan. Berdasarkan catatan Gapki, total produksi minyak sawit nasional 2024 mencapai 52,76 juta ton atau lebih rendah 3,8% dar 2023 yang masih 54,84 juta ton. Rinciannya, produksi minyak sawit mentah tahun lali 48,16 juta ton dan minyak kernel (palm karnel oil/PKO) 4,59 juta ton. Gapki memperkirakan  produksi minyak sawit Indonesiua di 2025 mencapai 53,6 juta ton. Namun demikian, perolehan produkdi  minyak sawit di Januari 2025 menunjukkan angka 4,18 juta ton atau lebih rendah 1,25% dari Desember 2024 yang sebesar 4,24 juta ton. Produksi di Januari 2025 tersebut juga lebih rendah  9,7% dari Januari 2024 yang masih 4,63 juta ton. 

Kinerja PT Dharma Satya Nusantara Tbk (DSNG) diprediksi akan terdorong oleh kenaikan harga crude palm oil (CPO) global, yang bisa mencapai RM 4.350 per metrik ton akibat pasokan yang terbatas. Analis Trimegah Sekuritas, Kharel Devin Fielim, menilai selain harga CPO yang lebih tinggi, DSNG juga diuntungkan oleh produktivitas tandan buah segar (TBS) yang meningkat serta biaya produksi yang stabil.

Asian Agri dan Apical optimistis mencapai 100% target keberlanjutan di 2030. Guna mewujudkan target tersebut, Asian Agri melalui Asian Agri 2030 di antaranya menyertifikasi semua petani mitra dengan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) di 2025. Sedangkan Apical lewat Apical 2030, mendorong para petani memiliki pendapatan alternatif, seperti budi daya madu Trigona di Aceh Singkil dan kakao di Kutai Timur. Johan Kurniawan, Director of Corporate Affairs RGE Palm Business, mempertegas komitmen keberlanjutan Asian Agri dan Apical selaras dengan pedoman pada Pembangunan Berkelanjutan PBB (UNSDGs) yang diimplementasikan dengan berpegang pada filosofi usaha RGE. Filosofi RGE adalah SCs, yakni Good for Community, Country, Climate, Customer, dan Company.

Melalui Asian Agri 2030 dan Apical 2030, kedua perusahaan itu berkomitmen untuk berkontribusi positif terhadap iklim, lingkungan,dan masyarakat, sekaligus mendorong pertumbuhan bisnis berkelanjutan," ungkap Johan saat bukapuasa bersama dan temu media di Jakarta, Jumat (14/03/2025) dalam rangka pemaparan perkembangan komitmen berkelanjutan kedua perusahaan yakni Asian Agri 2030 dan Apical 2030 setelah diluncurkan di 2022. Johan menyampaikan, nilai strategis komoditas sawit merupakan elemen kunci perekonomian nasional, mulai dari kontribusi devisa hingga penyedia lapangan kerja. Keberadaan industri sawit merupakan bagian integral upaya peningkatan kesejahteraan petani rakyat khususnya yang tergabung dalam program kemitraan dan intiplasma. (Yetede)