Pelaksana Tugas Ketua Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) sekaligus Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga, Selasa (7/2) mengatakan, sejak November 2022 hingga Januari 2023, hak ekspor CPO dan tiga produk turunannya sudah menumpuk 6,17 juta ton. Para eksportir tak memanfaatkan hak yang didapat dari realisasi pemenuhan kewajiban memasok kebutuhan pasar domestik (DMO) itu lantaran pasar CPO dunia masih lesu. Dengan dikeluarkannya kebijakan mendepositokan 66 % hak ekspor, potensi penumpukan hak ekspor akan makin bertambah. Selama tiga bulan pembekuan itu, hak ekspor yang menumpuk bisa bertambah menjadi sekitar 7,2 juta ton. ”Melihat kondisi pasar yang lesu, harga CPO yang cenderung turun, dan tidak ada insentif ekspor selain hak  ekspor, ekspor CPO pasti turun. Padahal, saat ini Indonesia sedang membutuhkan tambahan devisa. Pembekuan ekspor ini juga bakal dimanfaatkan Malaysia untuk mengambil pasar ekspor CPO Indonesia,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta.

Menurut Sahat, agar kebutuhan domestik dan ekspor terjaga, pemerintah perlu memberi insentif tambahan. Salah satunya dengan membebaskan bea keluar. Saat ini, eksportir CPO dan tiga turunannya harus menanggung bea keluar dan pungutan ekspor senilai 142 dollar AS per ton. Jika bea keluar 52 dollar AS per ton dibekukan, beban eksportir bisa lebih ringan karena hanya menanggung pungutan ekspor. Selama ini, lanjut Sahat, eksportir sekaligus produsen Minyakita harus menutup kerugian Rp 4.000-Rp 6.000 per liter, yang berasal dari biaya pengemasan dan distribusi dari pabrik ke distributor dan agen. Biaya itu selama ini terkompensasi dengan insentif hak ekspor. Namun, lantaran pasar ekspor lesu, mereka tak lagi mendapatkan pengganti biaya itu sehingga mengurangi produksi Minyakita. (Yoga)

Kenaikan harga minyak goreng sawit kembali terjadi di tengah upaya pemerintah mencukupi pasokan bahan baku. Lonjakan harga minyak goreng sawit akhir tahun 2021 hingga kuartal pertama 2022 diatasi pemerintah dengan membatasi ekspor CPO dan beberapa turunannya serta mengalihkan untuk memasok industri minyak goreng dalam negeri dan menyediakan minyak goreng bersubsidi Minyakita dengan HET Rp 14.000 per liter. Pada Januari dan awal Februari 2023 harga Minyakita lebih tinggi dari HET, di beberapa pasar bahkan tidak tersedia. Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut, penyebab kenaikan harga minyak goreng, termasuk Minyakita, karena pergeseran konsumsi minyak goreng dari kualitas premium ke minyak goreng bersubsidi, juga berkurangnya pasokan bahan baku minyak goreng untuk kebutuhan dalam negeri yang menjadi kewajiban eksportir (domestic market obligation/DMO). Pasokan DMO menurun dua  bulan terakhir karena permintaan sawit dunia menurun, sementara pemerintah menerapkan formula enam bagian ekspor harus dikompensasi dengan satu bagian DMO (Kompas, 7/2).

Kebutuhan minyak goreng bersubsidi di dalam negeri diperkirakan akan meningkat menjelang  Bulan Ramadhan dan Idul Fitri. Kita dapat memprediksi kebutuhan ini dan mempersiapkan stok CPO dan  menjaga harga tidak bergejolak. Gejolak harga minyak goreng seharusnya bisa dikendalikan jika perusahaan perkebunan sawit milik negara memproduksi minyak goreng dalam jumlah besar. Sayangnya saat ini peran BUMN perkebunan belum nyata dalam memengaruhi harga minyak goreng. Minyak goreng kita sebagian besar berasal dari perkebunan besar milik swasta yang berorientasi ekspor. Melihat ke depan, termasuk dalam mengelola isu produk sawit tanpa penggundulan hutan, akan baik jika petani sawit diikutkan memproduksi minyak goreng. 

Pemerintah menggulirkan sejumlah kebijakan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga minyak goreng, termasuk Minyakita, menjelang dan selama periode Ramadhan-Lebaran 2023. Salah satu kebijakan yang digulirkan adalah membekukan sebagian hak ekspor CPO dan sejumlah produk turunannya hingga 1 Mei 2023. Hak ekspor CPO dan tiga produk turunan itu diperoleh eksportir setelah memenuhi kewajiban memasok kebutuhan pasar domestik (DMO). Saat ini, rasio DMO CPO dan tiga produk turunan yang diterapkan pemerintah sebesar 1:6. Artinya, eksportir berhak mengekspor enam kali lipat jumlah pemenuhan DMO. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Senin (6/2) mengatakan, dalam rapat koordinasi pemerintah bersama produsen minyak goreng, disepakati pasokan minyak goreng di dalam negeri ditingkatkan 50 % hingga memasuki masa Lebaran.

Pemerintah juga memutuskan mendepositokan 66 % hak ekspor yang dimiliki eksportir saat ini untuk sementara waktu. ”Para eksportir tetap dapat menggunakan hak ekspor tersebut secara bertahap  per 1 Mei 2023. Hal ini dilakukan untuk menjaga pasokan dalam negeri dan menjamin harga minyak goreng tetap stabil,” kata Luhut melalui siaran pers Kemenko Kemaritiman dan Investasi Senin malam. Pada 30 Januari 2023, Badan Pangan Nasional dan Kemendag telah menaikkan DMO minyak goreng dari 300.000 ton menjadi 450.000 ton. Kebijakan itu berlaku selama Februari-Maret 2023. Mendag Zulkifli Hasan bahkan menjanjikan Minyakita seharga Rp 14.000 per liter akan banyak tersedia di pasar dalam dua minggu ke depan. (Yoga)

Kebijakan biodiesel B30 akan membuat neraca minyak kelapa sawit defisit pada 2025 dan berpotensi meningkatkan deforestasi akibat pembukaan perkebunan sawit baru. Oleh karena itu, kebijakan biodiesel Indonesia harus mengakomodasi aspek keberlanjutan, seperti lingkungan hidup, ekonomi, sosial, dan transparansi. Direktur Eksekutif Sawit Watch Achmad Surambo mengemukakan, data Sawit Watch hingga 2022 menunjukkan, luas perkebunan sawit di Indonesia mencapai 25,07 juta hektar. Namun, perkebunan yang menyumbang nilai ekspor CPO mencapai 27,76 miliar dollar AS tersebut 60 % -nya dimiliki oleh pihak swasta. ”Luas perkebunandi Indonesia ini hampir tidak ada kontrol. Bahkan, data ketimpangan perkebunan sawit ke depan kemungkinan akan semakin besar,” ujarnya dalam webinar  problematika minyak kelapa sawit untuk pangan dan energi, Sabtu (4/2).

Menurut Surambo, masalah sawit di Indonesia masih akan muncul seiring kebijakan bahan bakar nabati  B30. Masalah tersebut, salah satunya, terkait defisit neraca CPO pada 2025 untuk konsumsi lokal dan ekspor. Kondisi defisit CPO untuk memenuhi biodiesel akan meningkatkan ancaman ekspansi perkebunan sawit. Pada akhirnya, pembukaan lahan untuk sawit akan terus merambah wilayah di Indonesia, termasuk di kawasan hutan. Adanya potensi defisit lahan untuk CPO ini juga tertuang dalam hasil kajian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat UI (LPEM-UI) bersama Greenpeace. Hasil kajian menunjukkan, kebijakan B30 akan memunculkan defisit lahan seluas 5,25 juta hektar dan meningkat menjadi 9,29 juta hektar untuk B50. ”Ke depan, kemungkinan jika kebijakan biofuel diteruskan dengan scenario yang ada saatini akan terjadi pembukaan lahan baru. Hal ini akan memunculkan potensi deforestasi yang sangat besar meskipun ada usaha pemanfaatan minyak jelantah,” katanya. (Yoga)

Minyak goreng kemasan sederhana merek Minyakita, ”senjata” penstabil harga minyak goreng di pasar domestik, naik harganya. Hal ini dinilai menjadi tanda pemerintah belum berhasil menjaga stabilitas harga dan stok Minyakita yang bersumber dari pemenuhan kewajiban memasok pasar domestik atau DMO. Berdasarkan Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kemendag, harga rata-rata nasional Minyakita per 31 Januari 2023 sebesar Rp 14.900 per liter, naik 5,67 5 ketimbang bulan lalu dan 6,43 % di atas harga eceran tertinggi (HET) di tingkat konsumen yang dipatok pemerintah Rp 14.000 per liter. Harga Minyakita tertinggi berada di Gorontalo, yakni Rp 20.000 per liter.

DirekturCenter of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara, Rabu (1/2) berpendapat, Minyakita merupakan ”senjata” penstabil harga minyak goreng di dalam negeri. Jika harganya turut naik, berarti pemerintah gagal dalam mengawasi dan menjaga stabilitas harganya. Pemerintah juga kurang optimal mengawasi stok dan sumber pasokan Minyakita yang berasal dari pemenuhan DMO CPO dan tiga produk turunannya. Realisasi DMO justru turun. ”Di sisi lain, hulu sawit di Indonesia tengah menghadapi trilema. Ada perebutan bahan baku sawit untuk ekspor, program Biodiesel 35 atau B35, dan pangan,” katanya ketika dihubungi dari Jakarta. (Yoga)

Pemerintah meningkatkan kewajiban pemenuhan kebutuhan domestik (DMO) minyak goreng sebesar 50 % dari 300.000 ton per bulan menjadi 450.000 ton per bulan. Kebijakan itu untuk menjaga stok minyak goreng selama periode Ramadhan-Lebaran 2023. ”Kebijakan itu berlaku selama tiga bulan, yakni Februari-April 2023,” kata Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Senin (30/1). (Yoga)

Perjalanan ekspor minyak sawit mentah sepanjang tahun ini bakal penuh onak. Tidak hanya menghadapi larangan Eropa, ekspor komoditas minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) juga diadang dua kebijakan domestik. Keduanya yaitu pemangkasan rasio volume ekspor CPO untuk kebutuhan minyak goreng dari sebelumnya 1:8 menjadi 1:6 yang berlaku 1 Januari 2023 dan kebijakan Biodiesel 35% (B35) yang berjalan mulai 1 Februari 2023. Sejumlah kalangan khawatir kebijakan itu memangkas volume ekspor CPO tahun ini. Kehadiran program B35, membuat jatah ekspor sawit bakal merosot. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono mengatakan, dengan estimasi kebutuhan B35 sebesar 13 juta kilo liter atau meningkat sekitar 19% daripada tahun lalu, bakal menyedot kuota ekspor CPO. Dia khawatir tren penurunan ekspor CPO selama 3 tahun berturut-turut berlanjut tahun ini. Tren penurunan volume ekspor CPO juga berkolerasi dengan penurunan produksi komoditas unggulan itu. Pada 2020, produksi CPO mencapai 47,03 juta ton. Setahun berikutnya produksinya melorot menjadi 46,8 juta ton dan turun lagi pada 2020 menjadi hanya 46,7 juta ton. “Produksi diperkirakan masih belum akan meningkat, sementara konsumsi dalam negeri diperkirakan akan meningkat akibat penerapan kewajiban B35 mulai 1 Februari 2023,” ungkapnya. Sebaliknya, dia tak mengkhawatirkan larangan CPO Uni Eropa melalui lewat Undang-undang Produk Bebas Deforestasi. Alasannya adalah produk sawit Indonesia masih memiliki peluang pasar menjanjikan di luar Eropa.

Dorongan untuk beralih dari investasi bersifat ekstraktif menuju investasi berkelanjutan semakin kuat, terutama pasca-berlakunya UU Produk Bebas Deforestasi oleh Uni Eropa (UE). Agar tidak tersingkir dari rantai pasok global, pengusaha sektor komoditas mulai membersihkan portofolionya dari investasi yang berkaitan dengan deforestasi dan perusakan lingkungan. Kajian Trase Insights pada September 2022 menunjukkan, deforestasi yang didorong investasi dan ekspansi usaha di sektor komoditas, seperti kelapa sawit, sudah menurun selama hampir satu dekade terakhir. Laporan itu mencatat, pada periode 2018-2020, sebanyak 87 % ekspor minyak kelapa sawit murni dari Indonesia dipasok dari kilang yang secara terbuka melaporkan pabrik pengolahan tempat mereka membeli CPO.

Sebanyak 97 % dari minyak kelapa sawit yang diekspor ke AS, UE, dan Inggris dilakukan oleh pengusaha dengan komitmen antideforestasi. Pasar tersebut sebenarnya hanya membeli 9 % total produksi minyak kelapa sawit Indonesia pada 2020. Sementara pasokan ke pasar terbesar minyak kelapa sawit Indonesia, seperti China, India, dan pasar domestik, masih memiliki risiko deforestasi yang tinggi. Menurut Direktur Regional Tropical Forest Alliance (TFA) untuk Asia Tenggara Rizal Algamar, Rabu (25/1) seiring dengan tren investasi berkelanjutan yang menguat di komunitas global, kesadaran pelaku usaha untuk memutus rantai pasoknya dari deforestasi dan risiko perusakan lingkungan kini semakin tinggi. (Yoga)

Produksi CPO dan minyak inti sawit atau PKO pada 2023 diperkirakan turun. Hal itu merupakan imbas kenaikan harga pupuk yang mencapai dua kali lipat sejak tahun lalu dan peremajaan tanaman sawit. Sekjen Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono, Kamis (5/1) mengatakan, produksi CPO dan PKO pada 2023 diperkirakan sekitar 49 juta ton. Volume produksi itu lebih rendah dibandingkan rata-rata produksi CPO tiga tahun terakhir sebanyak 52 juta ton. ”Penurunan produksi itu tidak hanya lantaran siklus tahunan, tetapi juga karena kenaikan harga pupuk nonsubsidi hingga dua kali lipat harga di awal tahun 2022. Kenaikan harga pupuk itu merupakan dampak perang Rusia-Ukraina dan depresiasi nilai tukar rupiah,” ujarnya ketika dihubungi di Jakarta. Menurut Eddy, produsen dan importir pupuk mulai membatasi pembelian bahan baku pupuk dan pupuk. Mereka tidak berani menstok bahan baku pupuk atau pupuk terlalu banyak karena takut rugi mengingat nilai tukar rupiah masih bergejolak. Pembelian pupuk bersubsidi secara langsung mulai sulit dilakukan karena harus memesan terlebih dahulu dari jauh hari.

Mekanisme tersebut tidak terlalu menyulitkan pengusaha sawit besar. Akan tetapi, bagi sebagian besar petani sawit swadaya, mekanisme ini menjadi hambatan lantaran keterbatasan modal. Oleh karena itu, Gapki beharap pemerintah turut menjaga ketersediaan pupuk nonsubsidi. Sekjen SPKS Mansuetus Darto menuturkan, petani mulai menggunakan pupuk seadanya karena harganya jauh lebih murah, tanpa tahu kualitasnya seperti apa. Jika hal itu terus terjadi pada tahun ini, produksi tandan buah segar (TBS) akan berkurang sehingga berpengaruh pada penurunan produksi CPO dan PKO. Selain itu, penurunan produksi pada tahun ini juga dipengaruhi peremajaan tanaman kelapa sawit. Tanaman kelapa sawit baru yang ditanam secara masif sejak dua tahun lalu masih belum berproduksi. ”Yang paling penting bagi petani saat ini adalah ketercukupan pupuk nonsubsidi yang harganya terjangkau. Pemerintah sebenarnya bisa menyubsidi pupuk tersebut dengan dana pungutan ekspor sawit yang dikelola Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Subsidi itu khusus diberikan kepada petani skala kecil dan harus terkontrol penyalurannya,” tuturnya.  (Yoga)

Harga CPO tahun ini diperkirakan masih bergejolak. Kendati begitu, prospek harganya masih relatif tinggi dibandingkan tahun 2019 sehingga masih mampu menopang kinerja ekspor Indonesia. Di sisi lain, Pemerintah Indonesia mengurangi rasio pengali ekspor CPO dan tiga produk turunannya atas realisasi pemenuhan kewajiban memasok kebutuhan pasar domestik (DMO), yang bertujuan menjaga stok minyak goring sawit di dalam negeri, terutama saat Ramadhan-Lebaran 2023. Head of Industry and Regional Research PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Dendi Ramdani, Rabu (4/1) mengatakan, tren harga CPO global tahun ini diperkirakan turun. Namun, harganya masih lebih tinggi dibandingkan 2019 atau sebelum pandemi Covid-19.

”Kami memperkirakan harga rata-rata tahunan CPO global 2023 sebesar 891 USD per ton, lebih rendah dari harga rata-rata tahunan CPO dan proyeksi pada 2022 sebesar 1.176 USD per ton dan 1.115 USD per ton,” ujar Dendi, dihubungi di Jakarta. Menurut dia, harga rata-rata tahunan itu masih lebih tinggi dari harga psikologis pasar terendah, 600 USD. Namun, gejolak harga CPO diperkirakan akan terjadi sebagai dampak perang Rusia-Ukraina, gangguan produksi karena cuaca, pelambatan permintaan, dan penggunaan CPO untuk biodiesel. Mengingat harga CPO masih rentan bergejolak, pemerintah perlu mencermati dan mengantisipasi dampaknya terhadap pasar di dalam negeri. Per 2 Januari 2023, harga CPO di Bursa Komoditas Rotterdam mencapai 1.090 USD per ton. Adapun harga CPO di PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (KPBN) per 3 Januari 2023 sebesar Rp 12.100 per kg, naik Rp 500 per kg dibandingkan harga per 23 Desember 2022 sebesar Rp 11.600 per kg. (Yoga)