Ekspor minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO) Indonesia ke Uni Eropa mendapatkan tantangan baru. Ini setelah negara-negara di benua biru memberlakukan Undang-Undang Anti Deforestasi (EUDR) mulai Mei 2023 lalu. Citra CPO Indonesia sebagai produk yang memiliki risiko tinggi alias high risk dari hasil deforestasi membuat minyak kelapa sawit bakal terlempar dari pasar minyak nabati di Uni Eropa. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono menyebutkan, dampak dari penerapan UU Deforestasi oleh Uni Eropa akan membuat Indonesia bisa kehilangan peluang ekspor CPO dan produk turunannya lebih dari 3 juta ton per tahun. Eddy menilai, Afrika memang menjadi pasar yang potensial untuk menjadi pengganti Uni Eropa. Namun, untuk masuk ke pasar Afrika, Indonesia harus bersaing dengan Malaysia. Sebab, Malaysia saat ini mendominasi pasar minyak sawit di Afrika. "Ekspor CPO Malaysia lebih dominan karena beberapa negara di Afrika masuk dalam commonwealth atau persemakmuran Inggris," ungkap Eddy, Jumat (30/6). Dan, Malaysia merupakan negara persemakmuran Inggris. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan, pemerintah telah berdialog dengan Parlemen Uni Eropa terkait penerapan EUDR. Peneliti Institute for Development of Economics and Fnannce (Indef) Nailul Huda mengatakan, ekspor produk minyak sawit dan turunannya ke Uni Eropa sudah menurun sejak tahun 2021 dan berlanjut ke tahun 2022 lalu. Menurutnya, upaya restriksi atau pembatasan Uni Eropa atas produk minyak sawit Indonesia bakal semakin menurunkan permintaan. Apalagi, ekspor CPO Indonesia ke Uni Eropa meliputi produk bahan baku industri, biodiesel, dan produk makanan.

Kelapa sawit adalah salah satu komoditas strategis di Indonesia. Perkebunan dan industrinya turut menggerakkan ekonomi petani, korporasi, dan ekspor. Pada April 2023, Presiden Jokowi menandatangani Kepres No 9 Tahun 2023 tentang Satgas Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara. Satgas yang diketuai Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan itu dibentuk karena masih terdapat persoalan tata kelola industri kelapa sawit. Mei 2023, Uni Eropa memberlakukan UU Bebas Deforestasi Uni Eropa (EUDR). Ekspor sejumlah produk Indonesia ke Uni Eropa, seperti sawit, kopi, dan kakao, bisa terhambat. Begitu juga minyak sawit mentah (CPO) dan produk turunannya. Padahal, pada 2021, negara-negara Eropa mengimpor 384.322 ton CPO senilai 409,615 juta USD dan 3,471 juta ton minyak sawit lain senilai 3,54 miliar USD dari Indonesia.

Pada Juni 2023, pemerintah menggelar konsultasi public perihal kebijakan ekspor CPO melalui Bursa berjangka di Indonesia. Kemendag, melalui Bappebti, berharap ekspor melalui bursa berjangka ini menghasilkan bank data yang akurat, misalnya data ekspor, akan mendukung pembentukan data acuan yang transparan. Nantinya, kepemilikan hak ekspor saja tak cukup untuk dapat mengekspor CPO. Eksportir juga disyaratkan memiliki bukti transaksi perdagangan CPO di bursa berjangka, yang hanya berlaku untuk CPO berkode HS 15111000, tidak mencakup produk turunan CPO. Berbagai halterkait kelapa sawit, dari hulu ke hilir, berujung pada upaya menata industri sawit sehingga berdampak positif pada negara, industri, korporasi, dan petani. Masyarakat yang secara tak langsung terlibat di rantai industri pun dapat menikmati hasil positif yang terkelola baik. Jangan lupa juga,keberlanjutan lingkungan mesti dipertimbangkan dalam menata industri kelapa sawit. (Yoga)

Sejumlah kalangan berharap pemerintah berhati-hati membentuk dan mengimplementasikan bursa berjangka minyak kelapa sawit mentah atau CPO. Jangan sampai bursa yang digadang-gadang bisa membentuk harga referensi CPO itu justru mendistorsi daya saing CPO Indonesia. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono, Jumat (30/6) mengapresiasi positif pemerintah yang menginisiasi bursa CPO. Bursa itu diharapkan bisa jadi acuan harga CPO nasional dan global yang selama ini ditentukan Bursa Derivatif Malaysia dan Bursa Komoditas Rotterdam.

”Namun, pemerintah tetap perlu berhati-hati membentuk dan mengimplementasikan bursa itu agar tidak menimbulkan biaya tambahan bagi eksportir CPO. Selama ini, eksportir CPO harus menanggung bea keluar dan pungutan ekspor CPO,” kata Eddy ketika dihubungi dari Jakarta. Besaran bea keluar dan pungutan ekspor pada periode 1-15 Juli 2023 masing-masing 18 USD per ton dan 75 USD per ton. Hal itu ditentukan berdasarkan harga referensi CPO yang sebesar 747,23 USD per ton, menguat 23,78 USD per ton atau 3,29 % dibandingkan periode 16-30 Juni 2023.

Menurut Eddy, harga yang terbentuk di bursa berjangka komoditas itu merupakan harga murni sebelum dikenakan bea keluar dan pungutan ekspor. Jika harga CPO yang terbentuk di bursa tinggi dan dijadikan harga referensi, bea keluar dan pungutan ekspor juga akan bertambah tinggi. Di samping itu, harga CPO yang terbentuk di bursa itu belum termasuk biaya asuransi dan transportasi. Padahal, ekspor CPO juga dilakukan melalui sejumlah pelabuhan di Sumatera dan Kalimantan. ”Apabila harga CPO di Indonesia tinggi, apalagi ditambah biaya asuransi dan logistik, importir CPO bisa mengalihkan pembelian ke negara produsen lain,” ujarnya. (Yoga)

Pemerintah akan menerbitkan regulasi tentang ekspor CPO melalui bursa berjangka Indonesia. Regulasi baru yang direncanakan terbit akhir Juni 2023 ini bakal menambah syarat izin atau persetujuan ekspor CPO. Syarat tambahan untuk mendapatkan persetujuan ekspor itu adalah eksportir harus memiliki bukti transaksi perdagangan CPO di bursa berjangka. Sebelumnya, eksportir CPO cukup memiliki hak ekspor (HE) atas pemenuhan kewajiban memasok kebutuhan domestik (DMO) CPO. Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Farid Amir, Rabu (28/6) mengatakan, ekspor CPO melalui bursa berjangka komoditas hanya mengatur CPO dengan kode HS 15111000. Produk turunan CPO tidak termasuk dalam aturan itu.

CPO dipilih lantaran volume ekspornya tidak besar. Dengan begitu, saat diperdagangkan dalam bursa berjangka nanti tidak menimbulkan guncangan yang terlalu besar. Menurut Farid, ekspor CPO hanya dapat dilakukan eksportir terdaftar (ET) dan memiliki HE. HE diperoleh dari pemenuhan DMO dan/atau dari pihak yang mengalihkan HE atas pemenuhan DMO. Namun, sebelum mengekspor CPO, eksportir harus memperdagangkan CPO tersebut di bursa berjangka. Dari transaksi itu, eksportir bakal mendapatkan bukti pembelian CPO dari bursa. ”Bukti pembelian CPO di bursa berjangka itu bakal menjadi dokumen yang akan digunakan dalam pemrosesan persetujuan ekspor,” ujarnya melalui siaran pers di Jakarta. (Yoga)

Pemerintah Indonesia sedang menyiapkan dua langkah lanjutan menghadapi implementasi UU Bebas Deforestasi Uni Eropa (EUDR). Kedua langkah itu adalah mematangkan litigasi atas EUDR ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan pengalihan pasar CPO dan produk turunannya dari Uni Eropa. Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga, Selasa (27/6) mengatakan, RI sudah menyampaikan keberatan secara resmi terkait penerapan EUDR ke Komisi Uni Eropa (UE). RI juga menyampaikannya kepada negara anggota UE secara bilateral. Langkah itu kemungkinan dilanjutkan dengan penyelesaian sengketa melalui persidangan atau ligitasi di WTO. Namun, hal itu harus melewati mekanisme konsultasi terlebih dahulu di WTO.

”Saat ini, prosesnya telah memasuki tahap penilaian secara internal untuk mempertimbangkan opsi itu sebagai respons kebijakan UE,” ujarnya dalam Sawit Week 2023 yang digelar CNBC Indonesia. Menurut Jerry, sikap RI terhadap EUDR sudah jelas. RI memandang kebijakan UE itu tidak sejalan dengan prinsip-prinsip aturan WTO, termasuk di dalamnya perdagangan yang adil dan tidak diskriminatif. Regulasi itu dapat menghambat produk ekspor Indonesia, seperti sawit, kopi, kakao, dan produk dari kayu. Dengan memasukkan CPO dan produk turunannya ke regulasi itu, EU mendiskriminasi komoditas ekspor unggulan RI itu dari minyak-minyak nabati lain. ”Yang ingin kami pastikan adalah tidak boleh ada diskriminasi dan delegitimasi, serta kebijakan yang berstandar ganda dan tidak mengedepankan perdagangan yang adil,” katanya.

Selain menempuh jalur litigasi, RI juga berencana mengalihkan pasar CPO dan produk turunannya dari UE ke China, Pakistan, AS, serta sejumlah negara di Afrika dan Uni Ekonomi Eurasia (UEE). Jerry menyebutkan, nilai ekspor CPO dan produk turunannya pada Januari-April 2023 sebesar 8,79 miliar USD. Meskipun nilainya turun 19,42 % secara tahunan, volume ekspornya meningkat 21,1 % secara tahunan. ”Masih besarnya potensi ekspor komoditas itu berkat upaya perluasan pasar ke China, Pakistan, dan AS,” kata Jerry. Ketm Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono menyebutkan, RI tengah menjajaki kerja sama perdagangan CPO dan produk turunannya dengan negara-negara UEE, termasuk Rusia. Rusia berencana menambah impor CPO untuk menopang industri oleo kimia di negara tersebut. (Yoga)

Pencarian alternatif pasar baru dan penguatan pasar domestik untuk menggeser ekspor minyak sawit mentah dan produk turunannya dari Uni Eropa (UE) butuh upaya panjang dan berkelanjutan. UU UE tentang Deforestasi (EUDR) dinilai menjadi hambatan dagang  bagi Indonesia ke kawasan itu. Aturan ini menyasar minyak sawit dan produk turunannya, arang, kopi, kedelai, kakao, daging sapi, dan kayu. Eksportir harus menyerahkan dokumen uji tuntas dan verifikasi yang menjamin produk-produknya tidak berasal dari kawasan hasil penggundulan hutan mulai 1 Januari 2021 dan seterusnya. Merujuk data BPS, volume ekspor CPO dan produk turunannya naik dari 34,5 juta ton pada 2021 menjadi 35,52 juta ton pada 2022.

Nilai ekspor CPO dan produk turunannya juga naik dari 37,22 miliar USD atau Rp 554,69 triliun pada 2021 menjadi 41,32 miliar USD atau Rp 615,79 triliun pada 2022. Namun, Ketua Bidang Luar Negeri Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Fadhil Hasan menyebutkan, volume ekspor CPO dan produk turunannya, secara spesifik ke Uni Eropa, turun dari 5,5 juta ton pada 2021 jadi 3,75 juta ton pada 2022. ”Ini dipengaruhi hambatan dagang yang diterapkan UE,” ujarnya pada diskusi, Rabu (14/6) di Jakarta. Hambatan dagang itu memaksa Indonesia untuk mencari pangsa pasar baru, antara lain negara-negara di kawasan Mediterania, Timur Tengah, Asia Selatan, dan Uni Ekonomi Eurasia. Ekspor CPO dan produk turunannya ke negara-negara tersebut dapat ditingkatkan lebih signifikan. (Yoga)

Indonesia menjajaki peningkatan ekspor CPO ke negara-negara anggota Uni Ekonomi Eurasia (UEE), terutama Rusia. Namun, ada sejumlah hambatan mengingat Rusia, yang tengah berkonflik dengan Ukraina, banyak dikecam negara-negara Barat. UEE merupakan uni kerja sama ekonomi yang didirikan Rusia, Kazakhstan, dan Belarus pada 29 Mei 2014. Selain tiga negara itu, anggota UEE mencakup Armenia dan Kirgistan. Potensi pasar UEE mencapai 183 juta orang dengan PDB 2,4 triliun USD.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono, Selasa (30/5) mengatakan, Indonesia menghadiri Forum Ekonomi Eurasia yang digelar UEE di Moskwa, Rusia, 24-25 Mei 2023. Di sela forum itu, Gapki bersama sejumlah pelaku usaha RI bertemu dengan para pebisnis UEE. Dalam pertemuan itu, UEE berminat meningkatkan impor CPO dan sejumlah produk turunannya. Dari lima negara anggota UEE, Rusia berencana menambah impor CPO, terutama untuk menopang industri oleokimia negara tersebut. ”Volume ekspor CPO Indonesia ke Rusia pada 2022 sebesar 668.340 ton. Jika Rusia menambah permintaannya, ekspor RI ke negara itu bisa mencapai 1 juta ton,” ujarnya ketika dihubungi dari Jakarta. (Yoga)

Kinerja emiten perkebunan sawit dihantui gejolak harga crude palm oil (CPO) atau minyak sawit mentah. Sepanjang pekan lalu, harga CPO di bursa komoditas Malaysia melemah di bawah RM 3.500 per ton. Pelemahan berlanjut hingga awal pekan ini. Kemarin, harga CPO untuk pengiriman bulan Agustus 2023 ditutup di bawah RM 3.500 per ton atau tepatnya di RM 3.428 per ton, melemah 1,52% dari posisi per penutupan Jumat (19/5). Sejalan dengan tren melandainya harga CPO, kinerja keuangan sejumlah emiten sawit masih negatif. Misalnya, PT Astra Agro Lestari (AALI) yang mencatatkan penurunan kinerja pada kuartal I 2023. Sejalan dengan penurunan pendapatan, laba bersih AALI di kuartal I-2023 turut merosot 53,51% secara tahunan menjadi Rp 224,72 miliar, dari Rp 483,45 miliar pada kuartal I-2022. Senasib, laba PT Triputra Agro Persada Tbk (TAPG) di kuartal I-2023 juga anjlok 66% secara tahunan jadi Rp 305,8 miliar. Koreksi laba bersih TAPG dipicu turunnya pendapatan 12,09% secara tahunan menjadi Rp 1,92 triliun. Sekretaris Perusahaan TAPG, Joni Tjeng, mengatakan, harga CPO di kuartal I-2023 terkoreksi seiring pergerakan harga komoditas global. Akibatnya, TAPG ikut terpapar dampak negatif dari fluktuasi harga tersebut. Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Muhammad Nafan Aji Gusta menilai, perlambatan kinerja emiten CPO disebabkan fluktuasi harga CPO di pasar dunia. Hal ini seiring gangguan cuaca. Selain itu, masih tingginya suku bunga acuan di berbagai negara semakin meningkatkan kekhawatiran akan resesi. Hal itu mempengaruhi pertumbuhan perlambatan ekonomi global. Pada akhirnya, kekhawatiran itu menurunkan permintaan atas CPO.

Ekspor minyak sawit Indonesia turun pada Maret di tengah peningkatan produksi. Alhasil, stok akhir di dalam negeri naik. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mencatat ekspor turun dari 2,91 juta pada Februari menjadi 2,64 juta ton pada Maret. “Penurunan terbesar terjadi pada produk olahan minyak sawit dari 2,25 juta ton pada Februari menjadi 1,88 juta ton pada Maret,” kata Direktur Eksekutif Gapki Mukti Sardjono, Jumat (12/3). Penurunan ekspor terjadi ke China, Mesir dan Timur Tengah, Bangladesh, India, Belanda, dan Malaysia. Sebaliknya, ekspor ke Amerika Serikat, Spanyol, Italia, Rusia, dan Pakistan naik. Mukti menuturkan penurunan volume ekspor menyebabkan nilai ekspor turun dari US$2,69 miliar pada Februari menjadi US$2,26 miliar pada Maret, meskipun harga CPO CIF Rotterdam untuk Maret US$1.030 per ton atau lebih tinggi dari harga Februari US$997 per ton. Gapki memperkirakan harga minyak sawit akan turun, terseret oleh penurunan harga minyak nabati lainnya. Sebagai contoh, harga minyak kedelai Ditch FOB ex mill turun 9,4%, minyak biji bunga matahari FOB NW Europe tergerus 9,9%, dan minyak rapeseed Dutch FOB ex mill merosot 12,1%. “Memperhatikan harga minyak nabati utama lain yang turun, maka sangat mungkin harga minyak sawit akan segera ikut tertarik turun,” ujar Mukti. Pada perkembangan lain, BUMD DKI Jakarta PT Food Station Tjipinang Jaya (Food Station) akan memproduksi Minyakita sebanyak 3,3 juta liter untuk memenuhi 15% kebutuhan warga Jakarta.

Sebulan terakhir, harga CPO global turun secara bertahap dari 3.900 ringgit Malaysia (RM) per ton menjadi 3.300-3.400 ringgit Malaysia per ton. Kontraksi harga itu berpengaruh terhadap nilai tukar petani perkebunan rakyat. Per Selasa (2/5) CPO di Bursa Derivatif Malaysia diperdagangkan seharga 3.387 RM/ton, turun 12,8 % secara bulanan dan 49,84 % secara tahunan. Penurunan harga CPO itu menyebabkan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di tingkat petani mandiri turun. Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mencatat, rata-rata harga TBS sawit di tingkat petani mandiri pada April 2023 sekitar Rp 2.000 per kg. Kondisi itu berpengaruh pada nilai tukar petani perkebunan rakyat (NTPPR). BPS mencatat, NTPPR pada April 2023 sebesar 129,06, turun 0,32 % dari Maret 2023 di 129,47.

Kepala BPS Margo Yuwono mengatakan, NTPPR turun lantaran indeks harga yang diterima petani (pendapatan) lebih rendah dari indeks harga yang dibayar petani (pengeluaran). Indeks harga yang diterima petani turun 0,21 %, sedangkan indeks harga yang dibayar petani naik 0,11 %. ”Penurunan itu disebabkan penurunan indeks kelompok tanaman perkebunan rakyat, khususnya komoditas kelapa sawit sebesar 0,21 %,” katanya dalam konferensi pers yang digelar secara hibrida di Jakarta, Selasa. Sekjen SPKS Mansuetus Darto mengemukakan, per 2 Mei 2023, harga TBS di sejumlah daerah penghasil sawit di kisaran Rp 1.900-Rp 2.300 per kg seturut usia tanam. Harga di tingkat petani plasma tersebut turun Rp 70-Rp 100 per kg dari sebelumnya. (Yoga)