Kebijakan DMO Disarankan Berbasis Produksi
Kantor Staf Presiden meminta pemerintah mempertimbangkan
perubahan kebijakan kewajiban memasok kebutuhan domestik atau DMO minyak
goreng. Salah satu opsinya adalah mengubah kebijakan DMO dari berbasis ekspor
ke produksi. Deputi III Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden (KSP) Edy
Priyono, Senin (25/3) mengatakan, kenaikan harga minyak goreng curah dan
kemasan merek Minyakita terjadi akibat realisasi DMO rendah. Realisasi DMO
rendah sebab pasar ekspor minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan
produk turunannya lesu. Hal itu menunjukkan kebijakan DMO yang selama ini dianggap
cukup bagus ternyata rawan atau memiliki risiko. Di kala pasar ekspor lesu,
kebijakan yang bergantung pada volume ekspor tersebut menjadi kurang efektif.
Untuk itu, lanjut Edy, KSP meminta Kemendag, Bapanas, serta
Kemenko Bidang Maritim dan Investasi mempertimbangkan kembali mengevaluasi
kebijakan itu. Salah satu opsinya adalah mengaitkan DMO dengan produksi, bukan
lagi ekspor. ”Dengan begitu, kalau produsen memproduksi sekian ton CPO dan
empat produk turunannya, maka sekian persen harus dialokasikan untuk minyak
goreng curah dan Minyakita,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian
Inflasi Daerah yang digelar Kemendagri secara hibrida di Jakarta. (Yoga)
Postingan Terkait
Artikel Populer
-
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023