Februari, Kredit Konsumer Tumbuh Melambat
Perbankan nasional telah mengucurkan kredit consumer
senilai Rp 2.017,6 triliun per Februari 2024, tumbuh 9,3 % secara year on year
(yoy). Pertumbuhan ini sedikit melambat dibandingkan bulan sebelumnya yang
tumbuh 9,5 % (yoy). BI dalam data uang beredar mencatat, kredit konsumer
didorong oleh pertumbuhan kredit pemilikan rumah (KPR) sebesar 12,6 % (yoy)
dalam dua bulan pertama ini menjadi Rp 723,6 triliun dan kredit kendaraan bermotor
yang naik 12,7 % (yoy) menjadi Rp 135,3 triliun didukung momen Ramadhan dan
Idulfitri.
Kredit multi guna mengalami perlambatan dari
7,3 % (yoy) per Januari 2024, menjadi tumbuh 7,1 % (yoy) dengan nilai kredit Rp
1.158,8 triliun. “Kredit terutama didorong oleh perkembangan KPR, KKB dan kredit
multiguna,” ujar Asisten Gubernur, Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin
Haryanto, dikutip Selasa (26/3). (Yetede)
Sektor Residensial Topang Penjualan Indocement
Properti residensial menjadi tulang punggung
penjualan semen PT Indocement Tunggal Perkasa Tbk (Indocement) pada 2023, hal
serupa diprediksi terjadi tahun ini. “Residensial masih sangat penting untuk
Indocement, terlihat dari penjualan semen kantong kami pada 2023 yang porsinya
mirip dengan pasar nasional,” ujatr Christian Kartawijaya, Dirut PT Indocement
Tunggal Perkasa Tbk di Jakarta, baru-baru ini.
“Volume semen kantong Indocement 70 % dari
total penjualan. Kantong semen dimanfaatkan konsumen untuk pembangunan atau
renovasi sektor residensial,” kata Christian. Komposisi itu mirip dengan pasar
semen secara nasional. Karena itu, digulirkannya insentif PPN Ditanggung
Pemerintah (PPN DTP) bagi sektor property, dinilai akan berimbas positif
terhadap penjualan semen pada 2024. (Yetede)
Permintaan Minyak Sawit di Pasar ekspor Lesu
Permintaan minyak sawit di pasar ekspor masih lesu, indikasinya realisasi ekspor minyak sawit sebagai imbalan atas pemenuhan wajib pasok dalam negeri (domestic market obligation/DMO) minyak goreng untuk Januari dan Februari tahun ini lebih rendah dari persetujuan yang dikeluarkan pemerintah. Hal ini disebabkan penurunan pembelian dari negara imporir serta persaingan harga dengan minyak nabati lain.
Dalam laporan yang dikeluarkan Kemendag pada Januari 2024, persetujuan ekspor (PE) minyak sawit dan produk turunannya yang diterbitkan dalam kerangka DMO minyak goreng sebanyak 1.904.123 ton, namun realisasinya hanya 1.893.932 ton, sehinga berdampak pada DMO Januari 2024 di 212.116 ton (70 % target 300 ribu ton). Konsekuensinya masih terdapat hak ekspor 5,58 juta ton yang belum direalisasikan. (Yetede)
Kerja Keras Mengatasi Kontraksi Penerimaan Pajak
Penerimaan pajak dalam 2,5 bulan pertama tahun
2024 belum menggembirakan, pasalnya sejak awal tahun penerimaan pajak tercatat
kontraksi penerimaan dibandingkan penerimaan yang sama pada tahun sebelumnya.
Meskipun belum berjalan optimal, pertumbuhan pajak diperkirakan masih dapat
meningkat hingga akhir tahun ini, namun harus diiringi kerja keras dari aparat pajak.
Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation
Analysis (CITA) Fajry Akbar mengatakan, terjadinya kontraksi penerimaan pajak
karena adanya peningkatan restitusi. Hal ini bukan kabar buruk mengingat
peningkatan restitusi terjadi secara temporer saja. Restitusi pajak adalah
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. “Jika ini bersifat
temporer, kita tak perlu khawatir, namun perlu effort tambahan agar dapat
mengejar target penerimaan pajak tahun 2024 kata Fajry, Selasa (26/3). (Yetede)
REKONSILIASI ELITE PARPOL : PRABOWO COBA JEMBATANI PDIP-JOKOWI
Prabowo Subianto akan mencoba untuk menjadi penengah rekonsiliasi antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan Presiden Joko Widodo apabila bertemu dengan Megawati Soekarnoputri. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman meyakini bahwa PDIP tidak punya masalah secara pribadi dengan Prabowo melainkan hanya dengan Presiden Jokowi. Oleh karena itu, rencana pertemuan antara Prabowo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri diyakini bisa menjadi momentum penghubung PDIP dengan Jokowi.“Justru Pak Prabowo yang akan bisa menjembatani kembali, merajut kembali, hubungan Pak Jokowi dengan PDIP,” ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (26/3).Dia meyakini bahwa banyak elite PDIP yang sudah move on alias legawa dengan hasil Pilpres 2024 sehingga upaya perbaikan hubungan antara PDIP dengan Jokowi akan menjadi langkah rekonsiliasi yang dinanti-nanti banyak orang.Wakil ketua Komisi III DPR itu mengaku bahwa meski keterbelahan politik pada ajang Pilpres 2014 dan 2019 tidak membuat Prabowo berpandangan negatif terhadap Megawati. Dia mengeklaim bahwa Prabowo selalu mengingatkan kadernya untuk tidak menjelek-jelekan Megawati kendati keduanya saling bersaing. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan tidak menutup kemungkinan ada pertemuan antara Megawati dan Prabowo. Meski demikian, dia menekankan pertemuan tersebut hanya dimungkinkan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) ihwal hasil Pemilu 2024 yang kini masih disengketakan.
Sementara itu, calon presiden nomor urut 03 Ganjar Pranowo menyatakan berencana menjadi rakyat biasa daripada bergabung dengan pemerintahan selanjutnya pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait hasil Pilpres 2024. Ganjar berencana melakukan kegiatan berbasis komunitas di bidang pendidikan politik, lingkungan, penguatan UMKM, dan pemberdayaan masyarakat miskin bersama dengan sukarelawan pendukungnya. Kader PDIP ini pun meminta siapa pun presiden dan wakil presiden yang akan dilantik nanti tidak anti kritik. Menurutnya, pihak yang berada di luar pemerintah punya peran penting untuk menjadi pengawas kekuasaan. Juru Bicara MK Fajar Laksono mengatakan hari ini akan digelar dua sidang perkara sengketa hasil pilpres yang diajukan oleh pasangan calon (paslon) nomor urut 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan paslon 03 Ganjar Pranowo-Mahfud Md selaku pemohon. Selain para pemohon beserta kuasa hukum dan saksi masing-masing, MK juga turut mengun-dang pihak terkait, dalam hal ini paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang telah mengajukan diri sebagai pihak terkait pada Senin (25/3) malam. Lembaga negara pengawal konstitusi tersebut menjadwalkan pengucapan putusan/ketetapan PHPU Pilpres pada Senin, 22 April 2024 mendatang.Di sisi lain, Fajar memastikan bahwa putusan Hakim Konstitusi pada sidang putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) tidak akan deadlock atau buntu. Saat ini terdapat delapan hakim konstitusi yang akan menangani perkara PHPU Pilpres 2024, yaitu Suhartoyo, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Arsul Sani, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Guntur Hamzah, dan Ridwan Mansyur. Lalu, apabila musyawarah mufakat kedua tidak tercapai kesepakatan maka keputusan diambil dengan suara terbanyak sesuai dengan aturan yang telah ditentukan.“Bagaimana kalau terjadi 4:4? Di pasal 45 ayat 8 dikatakan bahwa dalam hal suara hakim itu sama banyak maka yang menjadi putusan MK adalah suara di mana ketua sidang pleno berada,” kata Fajar dilansir Antara.Langkah-langkah tersebut, kata dia, sudah berada dalam Undang-Undang, sehingga tidak akan ada kebuntuan dalam menentukan putusan.
KINERJA SEKTORAL : SIASAT JITU EMITEN PROPERTI
Emiten-emiten properti mempertajam strategi untuk memacu kinerja pada 2024 setelah mayoritas mampu memompa laba bersih meningkat rata-rata lebih dari 10% pada tahun lalu. Berdasarkan data yang dihimpun Bisnis, sedikitnya ada sembilan emiten properti yang sudah menyampaikan laporan keuangan 2023. Dari jumlah tersebut, enam emiten meraih kenaikan laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk. PT Pakuwon Jati Tbk. (PWON) menjadi emiten properti yang mengantongi laba bersih paling besar dengan raihan Rp2,1 triliun pada 2023. Laba bersih PWON naik 36,81% year-on-year (YoY) saat pendapatan naik 3,56% secara tahunan menjadi Rp6,2 triliun. Adapun, lonjakan laba bersih paling tinggi diraih oleh PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk. (PANI). Pada 2023, PANI meraih laba bersih Rp270,03 miliar atau melesat 95,4% dari Rp138,19 miliar pada 2022. Sementara itu, PT Lippo Karawaci Tbk. (LPKR) berbalik laba Rp50,14 miliar terdorong oleh penghasilan lainnya. Terutama, keuntungan pembelian kembali obligasi Rpp918 miliar dan keuntungan selisih kurs Rp282 miliar. Berbanding terbalik, laba bersih PT Bumi Serpong Damai Tbk. (BSDE) menyusut 20,04% YoY dari Rp2,43 triliun menjadi Rp1,94 triliun. Minarto Basuki, Direktur dan Sekretaris Perusahaan Pakuwon Jati, mengatakan pertumbuhan pendapatan perseroan ditopang oleh recurring income yang naik 20,7% YoY menjadi Rp4,67 triliun.
Pendapatan berulang PWON bersumber dari pendapatan retail mal Rp3,12 triliun, office leasing Rp304 miliar, dan hospitality Rp1,24 triliun.
Menurut Minarto, marketing sales PWON didukung dari launching tower baru Lancaster dan Clayson Tower di superblok Pakuwon Mall, serta adanya insentif PPN DTP dari pemerintah pada kuartal IV/2023. “Berdasarkan revenueper segment terbagi atas pendapatan dari retail leasing 50%, hotel dan serviced apartment 20%, office leasing 5%, kondominium 12%, rumah tapak 12%, dan perkantoran 1%,” paparnya dalam keterangan resmi, Selasa (26/3).
Head of Investor Relations Lippo Karawaci Randi Bayu Prathama menjabarkan pendapatan perseroan meningkat 15% YoY menjadi Rp17 triliun pada 2023 dengan kontribusi yang sehat dari seluruh segmen bisnis. “Konsolidasi EBITDA meningkat 28% YoY menjadi Rp4,19 triliun didorong oleh perbaikan throughput dan rata-rata pendapatan per tempat tidur dari segmen rumah sakit,” paparnya dalam materi paparan, dikutip Selasa (26/3).
Sementara itu, Direktur BSDE Hermawan Wijaya mengatakan penurunan laba bersih disebabkan oleh naiknya harga pokok penjualan dan biaya operasional.
Presiden Direktur PANI Sugianto Kusuma alias Aguan mengatakan perusahaan berupaya melakukan inovasi dan meluncurkan produk-produk yang sesuai dengan permintaan pasar yang akan ditranslasikan menjadi target marketing sales. Saat ini, PANI memiliki lahan sebesar 1.599 hektare yang terletak strategis di PIK 2.
KINERJA 2023 : Penjualan Emas HRTA Melonjak
Emiten perhiasan emas dan logam mulia, PT Hartadinata Abadi Tbk. (HRTA) membukukan lonjakan penjualan bersih hingga 85,83% menjadi Rp12,85 triliun sepanjang 2023 terdorong oleh kinerja ekspor. Berdasarkan laporan keuangan yang dipublikasikan Selasa (26/3), HRTA mencatatkan penjualan sebesar Rp12,85 triliun sepanjang 2023. Penjualan tersebut melambung 85,83% dari capaian Rp6,91 triliun pada 2022. Penjualan tersebut ditopang oleh penjualan perhiasan dan logam mulia dengan lokal sebesar Rp8,49 triliun sementara penjualan ekspor tercatat sebesar Rp4,27 triliun. Lonjakan penjualan HRTA disumbang oleh adanya penjualan ekspor di mana pada 2022, HRTA belum mengekspor perhiasan. Pertumbuhan tersebut didorong oleh peningkatan volume penjualan emas murni sebesar 66,88% year-on-year (YoY) dari 7,75 ton menjadi 12,93 ton pada 2023. Selain itu, harga jual rata-rata naik 12,12% secara tahunan menjadi Rp987.706 pada 2023 dari Rp880.922 pada 2022.
Sementara itu, laba bersih yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk tercatat sebesar Rp305,8 miliar sepanjang 2023. Laba ini naik 20,62% dibanding perolehan 2022 sebesar Rp253,52 miliar. Pada 2024, Direktur Utama Hartadinata Sandra Sunanto mengatakan HRTA menargetkan pertumbuhan pendapatan sebesar 30% dan laba bersih sebesar 15%.
Guna dapat mendongkrak target tersebut, HRTA juga berencana untuk melakukan pengembangan pasar ekspor ke beberapa negara di luar India dan UAE, seperti Singapura, Vietnam, Amerika Serikat dan Eropa. Di dalam negeri, HRTA akan memperluas gerai ritelnya dengan target ekspansi dari 83 gerai pada 2023 menjadi minimal 100 gerai pada akhir 2024. Didukung ekspansi gerai, penjualan ritel HRTA mengalami peningkatan 14,99% pada tahun lalu.
DIGITALISASI PELAYANAN PUBLIK : Wadah Aspirasi Masyarakat Jawa Barat
Penyampaian aspirasi, saran, dan keluhan masyarakat Jawa Barat kini kian mudah lantaran hadirnya aplikasi Sapawarga.Kehadiran aplikasi ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) ke depannya. Pemprov Jabar meluncurkan Layanan Aduan dan Hotline Terintegrasi Jawa Barat. Layanan ini merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan wadah bagi masyarakat yang ingin menyampaikan masukan, keluhan, dan saran terkait pelayanan publik. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jawa Barat Ika Mardiah mengatakan bahwa selama ini masih terdapat kebingungan di kalangan warga mengenai bagaimana mendapatkan informasi atau solusi terkait layanan publik.
Setiap fiturnya, imbuhnya, memiliki fungsi yang berbeda yang sudah bisa dimanfaatkan oleh warga Jawa Barat melalui Sapawarga Jabar Super App.
Fitur ini atau bisa disebut Sistem Pengaduan Elektronik Terintegrasi sudah terintegrasi dengan aplikasi TRK (Tunjangan Remunerasi Kinerja) Aparatur Sipil negara (ASN). Dengan demikian, imbuhnya, aduan dapat ditindaklanjuti secara langsung dan cepat oleh perangkat daerah terkait.
Selain itu, terdapat fitur Hotline Jabar yang menjadi penghubung antara masyarakat dengan pemerintah kota/kabupaten melalui penyediaan informasi yang meliputi layanan kedaruratan, informasi, dan aduan warga dalam bidang prioritas. Bidang itu meliputi kategori layanan kesehatan, kependudukan, ketenagakerjaan, infrastruktur, dan lain-lain.
Sementara itu, Penjabat (Pj.) Gubernur Jabar Bey Triadi mengapresiasi hadirnya aplikasi Sapawarga yang telah memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat dengan mengembangkan fitur pengaduan masalah yang langsung ditindaklanjuti oleh setiap perangkat daerah. “Sapawarga menjadi salah satu alat untuk melaporkan kepada kami. Kemudian, diteruskan ke kepala perangkat daerah, untuk ditindaklanjuti. Kalau tidak melaporkan ke Sapawarga, tetap kami tindaklanjuti,” jelasnya.
Oleh karena itu, Pemprov Jabar terus berinovasi dalam menyediakan informasi dan layanan publik yang lebih efektif, efisien, serta mudah diakses, di antaranya Sapawarga.
PENJUALAN TIKET FERI : ASDP Gandeng Tiket.com
PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menggandeng online travel agent tiket.com untuk memperluas akses pembelian tiket kapal feri secara daring selama Angkutan Lebaran tahun ini. Corporate Secretary ASDP Shelvy Arifin mengatakan bahwa kerja sama strategis dengan tiket.com sebagai wujud komitmen manajemen untuk berinovasi dalam pelayanan penyeberangan prima berkelanjutan. “Kolaborasi pertama ASDP dengan tiket.com sebagai wujud komitmen perusahaan untuk meningkatkan kualitas dan value layanan kepada masyarakat melalui kemudahan dalam mengakses pembelian tiket ferry,” ujarnya dalam siaran pers, Selasa (26/3). Sejak 2020, ASDP telah menerapkan penjualan tiket kapal feri secara daring melalui aplikasi Ferizy. Gaery Undarsa, Co-Founder & Chief Marketing Officer tiket.com, mengatakan tiket.com terus memberikan yang terbaik bagi konsumennya di antaranya konsumen pengguna transportasi umum.
Saat ini, tiket kapal feri sudah dijual di platform tiket.com yang merupakan bentuk kerja sama strategis dengan ASDP. Dia berharap pembelian tiket ferry melalui platform tiket.com memberikan kemudahan serta kenyamanan bagi konsumen yang hendak melakukan perjalanan antarpulau.
UTANG RAFAKSI MINYAK GORENG : APRINDO BAKAL TARIK GUGATAN PTUN
Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia berencana menangguhkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara setelah pemerintah berkomitmen menyelesaikan utang rafaksi minyak goreng sebesar Rp474,80 miliar. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey menyampaikan akan menunggu data hasilverifi kasi PT Sucofindo atas nilai yang akan dibayarkan ke pelaku usaha dan menanti pembayaran rafaksi minyak goreng. “Kita masih bisa menahan dulu sambil kita meminta percepatan dan transparansi atau klarifikasi atas data yang dihitung itu sehingga pembayaran dapat segera dilakukan,” katanya kepada Bisnis, Senin (26/3). Saat ini, dia masih mempersiapkan berkas yang diperlukan untuk membawa masalah tersebut ke ranah hukum. Roy menambahkan proses untuk menggugat memakan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, dia mengharapkan pembayaran utang rafaksi dapat segera dilakukan. Polemik itu bermula dari terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.3/2022. Melalui beleid itu, pemerintah mewajibkan peritel untuk menjual minyak goreng kemasan satu harga sebesar Rp14.000 per liter mulai 19 Januari 2022. Muhammad Lutfi , Menteri Perdagangan (Mendag) kala itu, menyebut bahwa pembayaran selisih harga akan dibayar 17 hari kerja setelah peritel melengkapi dokumen pembayaran kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Terbaru, pemerintah berkomitmen menyelesaikan utang rafaksi atau selisih harga minyak goreng yang telah terverifikasi oleh PT Sucofindo, surveyor resmi yang ditunjuk Kementerian Perdagangan (Kemendag) sebesar Rp474,80 miliar.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut B. Pandjaitan menginstruksikan penuntasan permasalahan mengenai rafaksi minyak goreng.
Luhut meminta konfirmasi Kejaksaan Agung terkait dengan aspek hukum kewajiban pembayaran utang pemerintah tersebut. Jamdatun Kejaksaan Agung menyebut telah membuat legal opinion atau opini hukum untuk mengantisipasi agar kebijakan yang diambil tidak memiliki risiko hukum di kemudian hari.
Sementara itu, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Isy Karim mengungkapkan, dari total 54 pelaku usaha yang mengajukan klaim, jumlah yang terverifikasi oleh PT Sucofindo sekitar Rp474 miliar.
Jumlah utang rafaksi yang terverifikasi oleh PT Sucofindo sebesar Rp474,80 miliar atau 58,43% dari total nilai yang diajukan oleh 54 pelaku usaha sebesar Rp812,72 miliar.
Kepala Divisi Perusahaan BPDPKS Achmad Maulizal Sutawijaya menyatakan kelengkapan hasil verifikasi Sucofindo belum disampaikan oleh Kemendag kepada BPDPKS. Selama ini, dia telah siap dan komitmen untuk membayar selisih harga jual tersebut. Achmad bahkan menyebut telah mengalokasikan dana dan sudah tersedia di BPDPKS. “Dari alokasi dananya, ada dan sudah tersedia di BPDPKS,” ujarnya.
Dalam Permendag No. 6/2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit, disebutkan bahwa BPDPKS melakukan pembayaran dana pembiayaan minyak goreng kemasan kepada pelaku usaha yang terdaftar dan telah melaksanakan penyediaan minyak goreng sampai dengan 31 Januari 2022, serta telah dilakukan verifikasi oleh surveyor sebagaimana diatur dalam Permendag No. 3/2022. Jika minyak goreng kemasan sederhana masih tersisa setelah 31 Januari 2022, pelaku usaha yang terdaftar secara berjenjang melalui rantai distribusi harus menerima pengembalian minyak goreng kemasan sederhana dari pengecer.









