Peresmian empat pelabuhan udara di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara diperkirakan bakal meningkatkan mobilitas masyarakat di kedua wilayah itu. Kehadiran rute penerbangan ke bandara tersebut diproyeksi akan mendongkrak pariwisata daerah, terutama di sejumlah destinasi di Pulau Sulawesi. Dua bandara di Sulawesi Tengah (Sulteng) yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo adalah Mutiara Sis Al-Jufri di Kota Palu, dan Syukuran Aminuddin Amir di Kabupaten Banggai Kepulauan. Sementara itu, dua bandara di Sulawesi Utara (Sulut) yang diresmikan adalah Loloda Mokoagow di Kabupaten Bolaang Mongondow, dan Taman Bung Karno di Kabupaten Siau Tagulandang Biaro (Sitaro). Kehadiran empat bandara tersebut diyakini akan meningkatkan perputaran perekonomian daerah, terutama di sektor pariwisata. Revitalisasi Bandara Taman Bung karno di Pulau Siau, misalnya bakal memangkas durasi perjalanan ke destinasi Pulau Mahoro yang telah mendunia lantaran menjadi lokasi salah satu syuting TV show Korea Selatan (Korsel), Law of The Jungle. Tak pelak, pulau tak berpenghuni berpasir putih itu telah dipijak oleh artis papan atas Korsel, seperti Kim Seok Jin BTS, Sleepy, Gong Myung, dan Cheng Xiao WJSN. Bandara Taman Bung Karno memang bukanlah pelabuhan udara baru, tetapi revitalisasi airport tersebut diyakini bakal menambah kenyamanan bagi para wisatawan. Saat ini, penerbangan ke Siau dilayani oleh dua maskapai, yakni Wings Air dan Sam Air dengan rute Manado—Siau. Masing-masing menggunakan ATR72-500/600 dan Twin Otter DHC 6-300. Sementara itu, di Kabupaten Banggai Kepulauan, kehadiran Bandara Syukuran Aminuddin Amir bakal membuka destinasi wisata ke pulau-pulau di sekitarnya. Selain snorkeling, para wisatawan juga bisa melakukan paddling dengan sampan milik warga lokal. Tak ayal, pesona danau tersebut memperoleh perhatian dari para pengguna Instagram, tak hanya domestik, melainkan juga mancanegara. 

Para pengguna Instagram juga mengeluhkan sulitnya akses ke destinasi itu, dan mahalnya tiket pesawat domestik. Oleh sebab itu, kehadiran Bandara Syukuran Aminddun Amir pun diyakini bakal membuka potensi wisata di kabupaten yang kaya dengan hasil minyak dan gas bumi tersebut. Sementara itu, dalam peresmian keempat bandara itu di Mutiara Sis Al-Jufri, Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa betapa sangat pentingnya sebuah airport. Revitalisasi Mutiara Sis Al-Jufri dan Syukuran Aminuddin Amir menyerap anggaran masing-masing Rp567 miliar dan Rp276 miliar. Sementara itu, revitalisasi Bandara Loloda Mokoagow dan Taman Bung Karno menyerap anggaran masing-masing Rp391 miliar dan Ro599 miliar. Presiden pun menyatakan kepuasannya terhadap rehabilitasi dan rekontruksi keempat bandara itu. Pengamat Penerbangan Alvin Lie menilai bahwa bandara-bandara yang baru saja diresmikan masuk ke dalam rute perintis, rute-rute yang sulit dijangkau. Penerbangan, imbuhnya, menjadi kebutuhan mutlak menyusul kondisi topografi di wilayah-wilayah tersebut. Dia menjelaskan bahwa rute perintis tidak feasible secara bisnis, tetapi harus dilayani sebagai pelayanan publik. Di sisi lain, Ekonom Universitas Hasanuddin Andi M. Nur Bau Massepe memandang bahwa bandara bisa berperan sebagai lokomotif industri logistik, terutama bagi daerah di mana lokasi bandara tersebut berada. Namun, imbuhnya, pembangunan bandara juga perlu memperhatikan apakah daerah itu punya potensi ekonomi atau tidak. Dia menyarankan agar pemerintah setempat harus memiliki komitmen penuh untuk memanfaatkan bandara itu guna menghindari risiko minimnya maskapai yang mendarat di pelabuhan udara tersebutJika lokasi bandara terjangkau dengan destinasi wisata, imbuhnya, maka sebaiknya pengelola bandara harus segera bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata dan para event organizer untuk sering mengadakan ajang guna menarik minat wisatawan.

Mahkamah Konstitusi akan menggabungkan sidang kedua sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024 dengan agenda jawaban termohon, pihak terkait, dan pemberi keterangan karena pemohon menyampaikan tuntutan yang sama. Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo mengatakan bahwa penggabungan sidang kedua hari ini, Kamis (28/3) dengan agenda jawaban pihak terkait yaitu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dilakukan karena terdapat kemungkinan jawaban yang sama untuk kedua penggugat. “Barangkali ada hal-hal yang sebenarnya pada pokok pemohonan tertentu jawabannya sama sehingga kami bisa melakukan efi siensi terhadap persidangan itu,” ujar Suhartoyo dalam sidang PHPU di Gedung MK, Jakarta, Rabu (27/3). Penggabungan sidang tersebut pada awalnya merupakan usulan dari majelis hakim, yang kemudian disetujui oleh semua pihak, baik pemohon, termohon, serta pihak terkait. Namun, dengan adanya penggabungan itu, sidang gugatan PHPU pada hari kedua diundur menjadi pukul 13.00 WIB dari agenda awal pada pukul 08.00 WIB. Mundurnya jam sidang dilakukan karena Kuasa Hukum Prabowo-Gibran, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan harus menyiapkan jawaban terlebih dahulu mengingat pada hari pertama sidang digelar pada jam yang berbeda untuk masing-masing penggugat, yakni pada pukul 08.00 WIB dan 13.00 WIB. Petitum atau permohonan yang disampaikan oleh tim hukum kedua paslon hampir sama yakni meminta MK untuk membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No. 360/2024 tentang hasil perolehan suara Pemilu 2024. Selain itu, pemohon meminta kepada MK untuk mendiskualifikasi pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai peserta Pilpres 2024. Kedua pemohon menyampaikan kepada MK agar dapat memerintahkan kepada KPU untuk melakukan pemungutan suara ulang pada Pilpres 2024 di seluruh tempat pemungutan suara tanpa Prabowo-Gibran. Paslon 03 meminta capres-cawapres digelar selambat-lambatnya 26 Juni 2024. Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran, Yusril Ihza Mahendra me-yakini MK bakal menolak gugatan PHPU Pilpres 2024 yang diajukan oleh tim hukum Ganjar-Mahfud.“Kami berkeyakinan, kami dapat membantah seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon 2 [Ganjar-Mahfud] pada siang hari ini dan kami berkeyakinan MK akan menolak permohonan yang disampaikan kepada MK,” katanya. Selain itu, Yusril juga yakin MK bakal menolak permohonan Ganjar-Mahfud lantaran belum pernah tercatat dalam sejarah pemilu presiden dan wakil presiden diulang. Sementara itu, Tim Hukum Nasional pasangan capres-cawapres Anies-Muhaimin (THN AMIN) akan mengajukan sejumlah menteri dalam kabinet Presiden Joko Widodo untuk menjadi saksi sidang sengketa hasil Pilpres 2024. Ketua THN AMIN Ari Yusuf Amir menjelaskan bahwa majelis hakim konstitusi memiliki kewenangan untuk menerima atau tidak menerima permohonan tersebut.

Pasar China makin menunjukkan minatnya terhadap produk buah manggis asal Provinsi Nusa Tenggara Barat, setelah pengiriman 3 ton yang dilakukan pada Rabu (27/3). Ekspor dilakukan setelah buah tersebut melewati disertifikasi Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan NTB. Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuh an NTB Agus Mugiyanto menjelaskan bahwa ekspor manggis itu dilakukan oleh PT. Bintang Agro Sentosa. Dia mengatakan bahwa pengiriman manggis dilakukan lewat Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid di Kabupaten Lombok Timur dengan transit terlebih dahulu di Bandara Internasional Soekarno Hatta di Cengkareng, Banten. Dia memperkirakan bahwa buah manggis itu bakal tiba di China pada Rabu (27/3) malam. Dalam catatan Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan NTB, provinsi ini sepanjang 2024 telah enam kali mengekspor manggis ke China dengan total volume ekspor mencapai 18,5 ton. Agus menyebut bahwa nilai ekspor manggis sepanjang 2024 mencapai Rp1,15 miliar. Menurutnya, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan NTB hadir untuk memfasilitasi perdagangan para pebisnis di provinsi ini.

Kehidupan para pekerja di masjid atau marbot secara umum belum cukup sejahtera. Mereka masih menerima upah di bawah standar upah minimum suatu daerah. Perhatian pemerintah dan pemangku kepentingan terkait diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan marbot meskipun pekerjaan mereka bersifat sukarela. Kesejahteraan belum dirasakan oleh Sanadi (70), seorang marbot di Masjid Nurul Iman, Dusun Kuang Jukut, Lombok Tengah, NTB. Sanadi bertugas mengurus berbagai keperluan di masjid, termasuk kebersihan, seperti menyapu dan mengepel. Selama puluhan tahun menjadi marbot, Sanadi tidak mendapat honor atau upah bulanan, kecuali beberapa tahun terakhir. ”Saya lupa persisnya, tetapi pernah dapat Rp 1 juta untuk enam bulan.

Dibuatkan rekening dan dikirim ke sana. Kadang juga ada dari desa diminta ke sana untuk ambil,” kata Sanadi, Minggu (24/3). Untuk urusan kebutuhan sehari-hari, sudah tercukupi dari keluarga. Ia juga mempunyai simpanan untuk belanja dari hasil beternak sapi dan panen di sawah. Kondisi serupa dirasakan Sauzi (55), marbot di Masjid Al Hikmah di kawasan Kesiman Kertalangu, Denpasar Timur, Bali. Selama menjadi marbot di Masjid Al Hikmah sejak tahun 1995, pria asal Jember, Jatim, ini belum pernah mendapat bantuan dari pemerintah. Sauzi mengakui, tugasnya sebagai marbot adalah menjaga lingkungan masjid, membersihkan masjid, dan menyiapkan peralatan shalat di masjid sehingga umat dapat beribadah dengan khusyuk. Seluruh waktunya dihabiskan di masjid sejak menjelang subuh sampai malam selepas isya.

Kabid Bimbingan Islam di Kanwil Kemenag Provinsi Bali Abu Siri mengatakan, bertugas sebagai marbot di masjid sejatinya pengabdian, yang diniatkan secara ikhlas. Hal itu karena marbot bukanlah pekerjaan dengan gaji atau honor tetap. Menurut Abu Siri, marbot mendapatkan upah sekadarnya, yang umumnya berasal dari infak jemaah masjid. Belum banyak pengurus takmir masjid dan pengurus yayasan masjid yang sudah dan mampu memberikan jaminan sosial bagi marbot di masjid mereka karena pemasukan yang diterima masjid umumnya tidak tetap. (Yoga)

Guna memacu kebutuhan energi seusai pandemi, sejumlah negara, termasuk yang maju, justru memacu pembangkit listrik tenaga uap (batubara). Kondisi itu memantik percepatan pengembangan sumber pasokan alternatif yang lebih ramah lingkungan, yaitu energi berbasis nuklir. Wacana itu menjadi benang merah Atom expo 2024 yang digelar Senin (25/3) hingga Selasa (26/3), di Sochi, Rusia. Sejumlah lembaga di Indonesia, seperti BRIN, PT PLN, serta Kementerian ESDM, mengirimkan sejumlah wakilnya dalam pertemuan tersebut. BRIN yang diwakili Kepala Pusat Ristek Reaktor Nuklir Topan Setiadipura menyampaikan pengembangan kajian reaktor nuklir di Indonesia. Proyek bernama PeLUIt-40 itu merupakan pengembangan sistem produksi hidrogen nol emisi.

”Target dari pengembangannya, di antaranya, dedieselisasi dan kogenerasi produksi hidrogen sebesar 1,78 kiloton per tahun,” kata Topan. Berbeda dari sejumlah negara yang kini tengah mengembangkan reaktor dengan kapasitas besar, BRIN justru mengajukan pengembangan reactor kecil berdaya 10 megawatt. ”Targetnya adalah untuk menggantikan pembangkit listrik bertenaga diesel yang berada di daerah-daerah terpencil,” kata Topan. Sejauh ini, kajian tentang pengembangan reaktor kecil modular itu masih terus dilakukan. Biaya yang pernah diajukan untuk membangun sebuah reaktor kecil itu adalah Rp 2 triliun. Menurut dia, dengan kapasitas ekonomi Indonesia saat ini dan mekanisme pembiayaan tahun jamak, rancangan itu tak akan membebani keuangan negara.

Dengan target menggantikan pembangkit listrik tenaga diesel, nilai produksi reaktor kecil itu kompetitif. Harga jual listrik produksi reaktor yang tengah dikembangkan BRIN mencapai 12 sen per kwh. Sementara harga jual listrik produksi pembangkit tenaga diesel, 24 sen per kWh, bahkan lebih. Pengembangan reaktor generasi IV yang dikaji BRIN di klaim memiliki tingkat keamanan tinggi. Apabila terjadi insiden, reaktor itu memiliki pengaman yang mampu mengisolasi kerusakan dan memiliki mekanisme pendinginan alami. Maka, tak heran, reaktor modular generasi IV itu terus dikembangkan di sejumlah negara, khususnya Rusia dan China. Menurut Direjen Rosatom Alexey Likhachev, pengembangan teknologi nuklir, termasuk reactor kecil modular, adalah masa depan bersama. Saat ini, bergantung pada pemerintah sejauh mana dan sebesar apa niat mewujudkan ketahanan energi nasional. (Yoga)

Jelang pelaksanaan haji tahun 1445 Hijriah, masyarakat diimbau bijak memilih paket haji dan umrah. Jangan tergiur paket murah, cepat, tetapi sebenarnya rentan penipuan. Saat ini, calon jemaah haji Indonesia tengah melunasi biaya perjalanan ibadah haji. Penerbangan pertama ke Arab Saudi dijadwalkan pada 12 Mei 2024. wukuf di Arafah sebagai puncak haji pada pertengahan Juni. Setelah menjalani rangkaian ibadah, jemaah bakal pulang ke Tanah Air dengan kelompok terbang terakhir pada 22 Juli 2024. Berdasar data Kemenag RI, kuota Jemaah haji Indonesia tahun 2024 sebanyak 221.000 orang, serta 20.000 kuota tambahan, sehingga total 241.000 orang. Jumlah itu terdiri dari 213.320 jemaah haji reguler dan 27.680 jemaah haji khusus.

Meski kuota haji reguler dan khusus telah resmi ditetapkan, sejumlah biro perjalanan masih mencoba menawarkan paket haji dan umrah. Paket ini mengincar visa mujamalah (kehormatan) yang diberikan Kerajaan Arab Saudi. Jemaah diberangkatkan secara mandiri di luar jalur yang dikelola Kemenag RI sehingga lazim disebut haji furoda. Di luar itu, muncul juga tawaran paket dengan modus lain, seperti haji dengan visa ziarah (kunjungan), haji visa umal (pekerja), umrah murah, dan umrah backpacker. Paket-paket itu cukup menggoda, terutama bagi masyarakat yang ingin pergi haji, tetapi enggan antre lama melalui haji khusus atau jalur reguler. Maklum, daftar antrean keberangkatan haji resmi masih panjang, bahkan hingga puluhan tahun.

Namun, perlu diingat, tidak semua skenario paket haji-umrah cepat itu berjalan lancar, bahkan sering mengorbankan jemaah. Ada kasus, calon jemaah terlunta-lunta di bandara Arab Saudi setelah gagal masuk ke Tanah Suci karena visanya tidak sesuai peruntukan. Terkadang, ada jemaah yang memakai visa dari negara lain. Visa umal memungkinkan pekerja masuk ke Arab Saudi, tetapi tidak otomatis bisa melaksanakan haji karena memerlukan izin dari majikan dan membayar paket masyair (biaya di Arafah, Muzdalifah, Mina) kepada Arab Saudi. Mengacu data Kompas selama 10 tahun terakhir, tercatat 14 kasus besar penipuan haji dan umrah dengan puluhan ribu korban. Salah satunya kasus First Travel pada 2017 yang mengelabui 63.310 korban yang telah menyetor dana, tetapi justru diselewengkan untuk membeli aset pribadi. (Yoga)

Pemerintah telah mengusulkan penyertaan modal negara senilai Rp 57,8 triliun untuk tambahan 2024 dan untuk tahun anggaran 2025. Diharapkan negara dapat lebih selektif memutuskan perusahaan pelat merah mana yang layak diberi suntikan modal. Pemberian penyertaan modal negara yang tidak efektif justru akan membuat penggunaan anggaran negara sia-sia. Dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, pekan lalu, Menteri BUMN Erick Thohir mengajukan penyertaan modal negara (PMN) tambahan untuk tahun 2024 sebesar Rp 13,6 triliun kepada 7 BUMN serta Rp 44,2 triliun untuk 16 BUMN pada tahun 2025.

Di antara BUMN yang diusulkan mendapat suntikan PMN, terdapat sejumlah nama BUMN Karya yang sedang terdesak masalah utang, seperti PT Hutama Karya (Persero), PT Adhi Karya (Persero), dan PT Wijaya Karya (Persero). Selain itu, ada pula nama PT Asabri yang tersandung kasus dugaan korupsi. Saat dihubungi pada Selasa (26/3/2024), analis senior Indonesia Strategic andEconomic Action Institution, Ronny P Sasmita, menilai pemerintah dan BUMN acapkali berlindung di balik alasan penugasan khusus tanpa mempertimbangkan kesehatan tata kelola dan keuangan BUMN terkait.

”Padahal, PMN semestinya harus memegang dua perspektif untuk direalisasikan. Pertama, tanggung jawab publik. Kedua, terkait konsiderasi komersial,” kata Ronny. Terkait tanggung jawab publik, dalam menyuntik PMN, pemerintah mesti punya pertimbangan seberapa penting tugas publik BUMN yang membebani kondisi finansial perseroan. BUMN baru dianggap layak mendapatkan investasi tambahan dari negara jika mengerjakan proyek yang berkaitan dengan kepentingan publik. ”Beberapa BUMN sebenarnya belum memenuhi kedua kriteria tersebut. Jadi, misi publiknya tidak terlalu urgent, pun secara komersial dan finansial belum terlalu clear, mulai dari beban utang yang besar sampai governance yang masih rawan moral hazard,” papar Ronny. (Yoga)

Kontribusi perbankan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional tergolong minim dan bahkan cenderung menurun dari waktu ke waktu. Namun, laba yang diperoleh perbankan terus meroket dengan pertumbuhan yang fantastis. Contohnya, tahun 2023 diperlukan dana investasi sekitar Rp 9.800 triliun untuk membiayai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,05 % secara tahunan (yoy) dengan penambahan produk domestik bruto (PDB) atas harga berlaku sekitar Rp 1.558 triliun. Dana untuk membiayai pertumbuhan tersebut memang jumbo karena rasio modal yang dibutuhkan untuk menambah output (incremental capital output ratio/ICOR) Indonesia saat ini tergolong besar, yakni 6,3. Ternyata kontribusi industri perbankan yang berasal dari penyaluran kredit investasi dan modal kerja hanya di bawah 10 %.

Pada 2023, Bank Mandiri meraih laba bersih Rp 55,1 triliun atau tumbuh 33,7 % dibanding tahun sebelumnya. BRI meraup laba Rp 60,4 triliun, tumbuh 17,5 %. Laba BNI Rp 20,9 triliun, tumbuh 14,2 %. BTN meraih laba Rp 3,5 triliun, tumbuh 15 %, dan laba BSI Rp 5,7 triliun atau tumbuh 33,9 %. Sedang pertumbuhan penyaluran kreditnya, Bank Mandiri sebesar 16,3 %, BRI 11,2 %, BNI 7,6 %, BTN 11,9 %, dan BSI 16 %, berarti pertumbuhan laba bank-bank BUMN jauh di atas pertumbuhan kreditnya. Dengan laba jumbo tersebut, bank-bank BUMN pun bisa menyalurkan dividen tahun buku 2023 kepada pemegang saham dalam jumlah fantastis. Karena itu, tatkala target dividen tahun buku 2024 dinaikkan oleh Menteri BUMN Erick Thohir menjadi Rp 85,8 triliun, tentu saja dividen dari bank-bank BUMN juga harus ditingkatkan.

Agar bisa menyetor dividen lebih besar, bank-bank BUMN otomatis harus meningkatkan labanya pada tahun 2024. Di sinilah para bankir diduga akan kembali memainkan paradoksnya, yakni bagaimana di tengah penyaluran kredit yang tidak optimal, bank tetap bisa meningkatkan labanya. Untuk meningkatkan laba, bank biasanya akan memperbesar margin keuntungan (profit margin) dengan memperlebar spread antara suku bunga kredit dan suku bunga dana. Jika terjadi tren penurunan suku bunga pada semester II-2024, bank akan menurunkan bunga dana secepat mungkin mengikuti suku bunga acuan, tetapi akan memperlambat penurunan suku bunga kredit. Bagi bank, strategi ini akan menguntungkan. Namun, bagi sektor riil dan perekonomian secara keseluruhan, ini jelas merugikan. Sektor riil, yang sudah dalam kondisi sulit, akan makin terbebani dengan suku bunga kredit yang masih tinggi. (Yoga)

Sepekan lalu ramai diberitakan polemik bahwa pekerja dalam hubungan kemitraan dengan perusahaan platform ride hailing, kurir logistik, dan platform digital lain berhak mendapat THR. Banyak kalangan mempertanyakan dasar hukum pemberian THR itu. Polemik bermula saat konferensi pers terkait Surat Edaran (SE) Menaker No M/2/HK.04/III/2024 tentang Pelaksanaan Pemberian THFR Keagamaan Tahun 2024 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, Senin (18/3) petang, di Jakarta. Saat itu, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jamsostek Kemenaker Indah Anggoro Putri menuturkan, walaupun hubungan kerja ojek daring dan kurir logistik sekarang adalah kemitraan, mereka tetap masuk dalam kategori pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu yang juga berhak mendapat THR.

Karenanya, Kemenaker berencana mempersiapkan regulasi khusus setingkat peraturan menteri yang mengatur hubungan kerja kemitraan, meliputi kepesertaan jaminan sosial, kesetaraan upah, serta kesehatan dan keselamatan kerja. Menaker Ida Fauziyah menyampaikan hal itu seusai rapat kerja bersama Komisi IX DPR, Selasa (26/3) di Jakarta. Selama ini, pekerja dalam hubungan kemitraan, seperti mitra pengemudi layanan transportasi berbasis aplikasi atau ride hailing, belum diatur secara tegas. ”Dalam rapat kerja tadi, salah satu keputusan Komisi IX DPR ialah mendorong kami menyiapkan regulasi perlindungan sosial bagi pekerja dalam hubungan kemitraan, termasuk pemberian THR bagi mereka. Dorongan ini bersifat eksplisit,” kata Ida. (Yoga)

Presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka berkomitmen membangun ketahanan pangan yang tidak hanya mengejar peningkatan produksi. Sektor ini juga akan dibangun berlandaskan industrialisasi dan pengembangan ekonomi perdesaan. Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, Burhanuddin Abdullah, menyampaikan hal itu dalam Kompas Collaboration Forum (KCF) yang digelar harian Kompas di Jakarta, Jumat (22/3). Tema yang diangkat forum tersebut adalah ”Arah dan Mesin Kebijakan  Ekonomi 2024-2029”. Pertanian pangan jadi salah satu dari tiga mesin penggerak ekonomi di era kepemimpinan Prabowo-Gibran. Dua mesin penggerak lain adalah energi dan industri manufaktur.

Tahun lalu hingga awal tahun ini, impor pangan Indonesia terbilang cukup besar. Salah satu faktor penyebabnya adalah El Nino. Beras, misalnya, produksinya susut 1,36 % dari 31,54 juta ton pada 2022 menjadi 31,1 juta ton pada 2023. Menurut Burhanuddin, persoalan itu perlu dicarikan solusi mengingat sektor pertanian cukup berperan besar menyerap tenaga kerja. Sektor pertanian harus menjadi mesin pertumbuhan yang pertama dan utama. ”Di masa lalu, ketika penduduk belum sebanyak sekarang, kita sempat swasembada beras. Kita memiliki potensi alam dan manusia yang lebih dari cukup. Saya sangat optimistis Indonesia bisa menggapai kembali kecukupan pangan,” tuturnya.

Pengembangan sektor pertanian ini termaktub dalam misi Asta Cita kedua, visi pembangunan Prabowo-Gibran, yakni mendorong kemandirian pangan melalui swasembada pangan. Untuk merealisasikan misi itu, 18 program kerja dirancang, antara lain, meningkatkan produksi, memastikan ketersediaan dan kepemilikan lahan, mengendalikan impor pangan, memperkuat fungsi badan pangan, dan menyempurnakan food estate. Selain itu, ada juga program memodernisasi model bisnis pertanian, menjamin pembiayaan petani, dan pemanfaatan teknologi informasi. Sejumlah program kerja itu akan diintegrasikan dengan beberapa program lain. Misalnya, program makan siang gratis, reforma agraria, dan industrialisasi. (Yoga)