Pertamina Hulu Energi atau PHE menargetkan lifting minyak dan gas (migas) tahun ini 742.000 barel setara minyak per hari (boepd) lebih tinggi 14.000 boepd dari realisasi 2023 di level 728.000 boepd. Dirut PHE Chalid Said Salim mengatakan, kegiatan pengeboran sumur eksplorasi dan pengembangan yang dilakukan perusahaan tahun ini bakal menjadi penopang capaian target tersebut. “Eksplorasi kami di daerah timur Indonesia cukup agresif, ada temuan di Sulawesi yang cukup strategis. Kami mengejar tambahan lifting,” katanya, Rabu (27/3). Dari target tersebut, lifting minyak bumi tahun ini bisa ditingkatkan menjadi 420.000 barrel oil per day (bopd) dari 415.000 bopd pada 2023. Salur gas 2024 juga dibidik lebih tinggi menjadi 1.863 juta standar kaki kubik per hari (MMscfd) dari 1.810 MMscfd pada 2023.

Selain menemukan cadangan baru, PHE bakal mengoptimalkan pengembangan GQX Complex dan Lapangan Zulu di Wilayah Kerja Offshore Northwest Java (ONWJ). “GQX Complex sedang berproses untuk PoD, sehingga bisa cepat pengembangan lanjutannya,” jelasnya. Percepatan Optimasi Wilayah Kerja ONWJ mendapat perhatian pemerintah, setelah Menteri ESDM Arifin Tasrif meminta Pertamina fokus mengembangkan dua prospek migas di ONWJ. Arifin juga meminta PHE ONWJ meningkatkan kinerjanya, khususnya terkait dengan persiapan infrastruktur  proyek  pengembangan  dan  optimalisasi  pemanfaatan  floating storage and off loading, mengingat besarnya  potensi kedua lapangan tersebut. Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan, potensi minyak yang terpetakan dari prospek itu mencapai 60 juta barel. (Yoga)

Sudah setahun berlalu, kebijakan penempatan devisa hasil ekspor (DHE) diterapkan pemerintah terhadap para eksportir. Namun, belum seluruh eksportir mematuhi aturan tersebut. Bahkan jumlah perusahaan pelanggar justru makin besar. Berdasarkan data Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, per Senin (25/3), ada sebanyak 16 eksportir yang masih mendapatkan sanksi karena melanggar ketentuan penempatan DHE itu. Jumlah pelanggar itu bertambah dibandingkan dengan sebelumnya yang hanya tujuh eksportir. Evaluasi memang terus dilakukan pemerintah dengan makin tingginya tingkat pelanggaran eksportir tersebut. Pemerintah bahkan telah merevisi aturan pengenaan sanksi denda, melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 73/2023.Beleid itu menghapus sanksi denda sebesar 0,25%—0,5% dari nilai DHE yang belum ditempatkan di dalam negeri bagi eksportir nakal. Sebagai gantinya, pemerintah memberikan sanksi berupa penghentian seluruh layanan ekspor bagi eksportir yang tidak patuh. Sanksi terbaru itu sekilas memberatkan dunia usaha karena larangan ekspor berisiko menghentikan aktivitas bisnis di dalam negeri. Aturan DHE ini sejatinya memiliki tujuan yang sangat membantu perekonomian nasional. Dengan penempatan DHE di dalam negeri, maka akan ada peningkatan likuiditas perbankan dari penempatan dana tersebut, penguatan nilai tukar rupiah, hingga aspek keadilan karena dana ekspor nasional tidak diparkir di luar negeri. Kalangan pelaku usaha berharap pemerintah bisa menaikkan ambang batas setidaknya di kisaran US$500.000—US$1 juta. Selain itu, hingga saat ini pemerintah masih belum memberikan insentif yang konkret untuk eksportir di luar penempatan DHE pada instrumen deposito. Harapannya ada insentif fiskal untuk mengimbangi insentif moneter yang diterima eksportir. Dari sisi moneter, Bank Indonesia telah memberikan insentif berupa pemberian bunga sebesar 5,51% untuk DHE yang nilainya di atas US$10 juta dengan jangka waktu 3 bulan. Sanksi yang tegas tentu memuat prinsip berkeadilan. Masih banyak eksportir baik dan patuh terhadap ketentuan DHE tersebut yang berhak mendapatkan keadilan perlakuan dari pemerintah. Bahkan para eksportir yang baik dan patuh ini lebih nasionalis dan menaruh lebih lama dananya di perbankan dalam negeri. Saat ini penempatan mayoritas pada term deposit valuta asing DHE telah bergeser dari tenor satu bulan ke tiga bulan. Artinya penempatan dana di dalam negeri cenderung lebih lama akan memudahkan upaya otoritas menstabilkan posisi cadangan devisa dan rupiah.

Kendati tingkat suku bunga acuan atau BI Rate masih sulit untuk direlaksasi dari level 6%, Bank Indonesia (BI) agaknya tak menutup mata dengan kondisi dunia usaha. Terbaru, otoritas moneter tengah ancang-ancang untuk menguatkan implementasi Kebijakan Insentif Likuditas Makroprudensial (KLM) dengan mengoptimalkan insentif likuiditas. Bank sentral menghitung ada potensi likuiditas lebih dari Rp100 triliun yang belum dimanfaatkan perbankan untuk mendorong penyaluran kredit. Rencananya, BI juga akan memperluas sektor usaha yang bisa memanfaatkan likuiditas tersebut sehingga memberikan sengatan yang lebih dahsyat terhadap pertumbuhan produk domestik bruto (PDB). Asisten Gubernur BI Solikin M. Juhro, mengatakan untuk saat ini penurunan suku bunga acuan masih dihadapkan pada ketidakpastian mengingat Bank Sentral Amerika Serikat (AS) Federal Reserve (The Fed) juga tengah mewaspadai lesatan inflasi. Sementara itu, instrumen fiskal juga penuh dengan kehati-hatian sehingga tak bisa leluasa memberikan intervensi untuk seluruh aktivitas ekonomi. Sejalan dengan itu, BI akan mengoptimalkan pencapaian target pemenuhan KLM 4% guna mendukung kredit untuk memacu ekonomi. Karena menyasar sektor usaha tertentu, BI meyakini penambahan insentif ini akan menciptakan pemerataan pertumbuhan pada berbagai sektor ekonomi strategis. Pada tahun lalu BI juga menaikkan insentif likuiditas makroprudensial bagi perbankan yang menyalurkan kredit ke sektor prioritas menjadi 4%, melalui pemangkasan setoran giro wajib minimum (GMW).

Sebelumnya, besaran likuiditas yang ditetapkan hanya 2,8% dari dana pihak ketiga (DPK) perbankan, sehingga ada ruang yang lebih longgar untuk mendukung kredit. Adapun, realisasi insentif KLM per Desember 2023 mencapai Rp163 triliun, meningkat dibandingkan dengan saat pertama penerapan pada Oktober 2023 yang hanya Rp137 triliun. Sejauh ini, sektor yang telah memanfaatkan fasilitas itu antara lain penghiliran mineral dan batu bara, pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, perumahan, pariwisata, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), serta pembiayaan hijau. Ketua Bidang UMKM Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ronald Walla, mengatakan kebijakan ini akan menambah fleksibilitas likuiditas. Di sisi lain, dia menyebut UMKM masih menemui sejumlah tantangan dalam pengembangan bisnis, di antaranya tingkat kapasitas kewirausahaan, informasi dan akses pasar, serta ekosistem kewirausahaan yang kurang terintegrasi. Dari kalangan bankir, Direktur Kepatuhan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. Ahmad Solichin Lutfiyanto, memandang intermediasi keuangan amat bergantung pada kondisi ekonomi baik global maupun domestik. DPK di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) pun diprediksi cenderung ketat tecermin dari melambatnya peredaran uang dalam arti luas (M2). Presiden Direktur PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA) Lani Darmawan mengatakan perbankan pada dasarnya menyambut baik kebijakan makroprudensial longgar. Sejauh ini kinerja kredit, terutama ke sektor prioritas pun kondusif. Sejumlah sektor yang menurutnya moncer seperti kredit pemilikan rumah (KPR), kredit kendaraan bermotor (KKB), dan UMKM. Chief Economist PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) Banjaran Surya Indrastomo, mengatakan insentif BI menjadi bagian dari pertimbangan untuk strategi lembaga keuangan.

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cirebon Unit 1 sejatinya masih bisa beroperasi hingga 2042, tetapi operator memutuskan untuk memensiunkan pembangkit ini pada awal Desember 2035 lantaran ingin turut serta mempercepat transisi energi. Wakil Direktur Utama PT Cirebon Electric Power (CEP)Joseph Pangalila mengungkapkan bahwa langkah tersebut diambil sebagai salah satu upaya dan komitmen dari perseroan dalam melakukan transisi energi yang sudah disepakati dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali 2 tahun lalu. “Cirebon Power menjadi pilot project pensiun dini, karena kami berkomitmen berpartisipasi mempercepat transisi energi di Indonesia. Pensiun dini bukan karena pembangkit ini kotor,” kata nya di Kota Cirebon, Rabu (27/3). Dia menjelaskan bahwa rencana ‘suntik mati’ PLTU Cirebon Unit 1 sudah dibubuhkan dalam tanda tangan nota kesepahaman atau momerandum of understanding (MoU) Asian Development Bank (ADB), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN, Indonesian Investment Authority (INA), dan pemilik PLTU Cirebon, Cirebon Electric Power (CEP). Joseph menjelaskan bahwa pensiun dini PLTU ini secara sederhana seperti mengubah skema finansial komersial. “Hampir mirip seperti over kredit perbankan, yang mempersingkat masa tenor kredit. Melalui skema ETM dan Just Energy Transion Partnership [JETP], memungkinkan pembiayaan lebih murah dan efisien. Melalui skema ini, proyek Cirebon 1 dapat diperpendek kontrak operasinya,” jelasnya.

Kinerja penjualan kendaraan niaga diproyeksi masih lesu menjelang Lebaran 2024 lantaran konsumen potensial yang berasal dari sektor pertambangan, perkebunan, serta logistik masih wait and see hingga setelah Lebaran. Penjualan truk dari Mitsubishi Fuso mengalami penurunan tajam yang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti banyaknya libur nasional dan Pemilu 2024. Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau Gaikindo, penjualan truk Fuso secara wholesales mencapai 4.124 unit periode Januari—Februari 2024 atau turun 44,5% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebanyak 7.431 unit. Sales and Marketing Director Mitsubishi Fuso Aji Jaya mengatakan bahwa sejauh ini penjualan truk dari merek asal Jepang tersebut masih didominasi oleh sektor tambang, dan juga perkebunan yang performanya belum sesuai harapan. Jika mengasumsikan permintaan pasar kendaraan komersial akan seperti tahun sebelumnya, mak sektor logistik akan menjadi kontributor utama penjualan. Sementara sektor tambang masih belum akan pulih dalam waktu dekat. Fuso juga masih menaruh harapan besar pada sektor perkebunan, konstruksi, dan manufaktur yang disebut bisa berkontribusi positif untuk penjualan tahun ini. Sementara itu, PT Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI) memproyeksikan pasar untuk kendaraan niaga seperti truk akan mulai bergerak naik pasca-Lebaran 2024. Business Operation & Strategy Division Head IAMI Attias Asril menjelaskan bahwa proyeksi itu tecermin dari sektor transportasi dan logistik yang bisnisnya sudah mulai menggeliat belakangan ini. Beberapa pelanggan dari perusahaan sektor transportasi dan logistik diklaim sudah mulai menanyakan terkait dengan penyediaan unit kendaraan niaga. Hal ini pun disebut sebagai sinyal akan pulihnya pasar. Di satu sisi, Asril menyebutkan bahwa pasar truk mengalami pelemahan sejak kuartal IV/2023 seiring dengan adanya kampanye Pemilu 2024. Para konsumen disebut mengambil sikap wait and see untuk menunggu hasil pemilihan. Situasi tidak jauh berbeda juga dialami oleh PT Hino Motors Sales Indonesia (HMSI). Faktor cuaca buruk menjadi salah satu penyebab lesunya penjualan kendaraan niaga seperti truk pada awal tahun ini. 

Chief Operating Offi cer HMSI Santiko Wardoyo mengatakan bahwa cuaca yang tidak mendukung sejak akhir 2023 hingga saat ini menyebabkan konsumen juga kesulitan melakukan kegiatan usahanya. Faktor lain yang membuat penjualan truk lesu adalah momentum bulan puasa dan Lebaran yang menyebabkan kegiatan operasional belum maksimal. Sementara itu, pelaku usaha juga masih wait and see untuk melihat arah kebijakan pasca-Pemilu 2024. Di satu sisi, Santiko menyebutkan bahwa kuota pertambangan melalui rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) dari awalnya 700 badan usaha menjadi sekitar 900 badan usaha menjadi angin segar untuk penjualan truk. Selain itu, sektor infrastruktur yang berjalan seperti adanya pembangunan seperti Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara juga masih menjadi sinyal positif untuk penjualan truk tahun ini. Pada perkembangan lain, BMW Indonesia berpeluang menghadirkan produk teknologi hybrid baru tetapi bergantung pada rencana pemerintah memberikan insentif layaknya mobil listrik berbasis baterai atau battery electric vehicle (BEV). Director of Sales BMW Group Indonesia Ariefin Makaminan mengatakan bahwa sejauh ini insentif dari yang diberikan oleh pemerintah masih mengarah kepada produk BEV. Kemudahan yang dirasakan bagi konsumen juga belum mengarah ke produk hybrid. Director of Communications BMW Group Indonesia, Jodie O’tania menambahkan bahwa secara global sejatinya sudah ada berbagai produk seperti internal combustion engine (ICE), BEV, hingga plugin hybrid (PHEV). BMW Indonesia sudah memasarkan produk hybrid melalui model 735i Limousine RHD AT seharga Rp2,2 miliar yang penjualan secara wholesales menembus 27 unit pada Januari—Februari 2024. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemerintah masih terus mengkaji rencana pemberian insentif untuk mobil hybrid. Airlangga menjelaskan insentif yang akan diberikan berupa pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP). Besaran PPN DTP untuk mobil hybridrencananya akan sama dengan besaran insentif yang diberikan untuk mobil listrik.

Peresmian empat pelabuhan udara di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara diperkirakan bakal meningkatkan mobilitas masyarakat di kedua wilayah itu. Kehadiran rute penerbangan ke bandara tersebut diproyeksi akan mendongkrak pariwisata daerah, terutama di sejumlah destinasi di Pulau Sulawesi. Dua bandara di Sulawesi Tengah (Sulteng) yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo adalah Mutiara Sis Al-Jufri di Kota Palu, dan Syukuran Aminuddin Amir di Kabupaten Banggai Kepulauan. Sementara itu, dua bandara di Sulawesi Utara (Sulut) yang diresmikan adalah Loloda Mokoagow di Kabupaten Bolaang Mongondow, dan Taman Bung Karno di Kabupaten Siau Tagulandang Biaro (Sitaro). Kehadiran empat bandara tersebut diyakini akan meningkatkan perputaran perekonomian daerah, terutama di sektor pariwisata. Revitalisasi Bandara Taman Bung karno di Pulau Siau, misalnya bakal memangkas durasi perjalanan ke destinasi Pulau Mahoro yang telah mendunia lantaran menjadi lokasi salah satu syuting TV show Korea Selatan (Korsel), Law of The Jungle. Tak pelak, pulau tak berpenghuni berpasir putih itu telah dipijak oleh artis papan atas Korsel, seperti Kim Seok Jin BTS, Sleepy, Gong Myung, dan Cheng Xiao WJSN. Bandara Taman Bung Karno memang bukanlah pelabuhan udara baru, tetapi revitalisasi airport tersebut diyakini bakal menambah kenyamanan bagi para wisatawan. Saat ini, penerbangan ke Siau dilayani oleh dua maskapai, yakni Wings Air dan Sam Air dengan rute Manado—Siau. Masing-masing menggunakan ATR72-500/600 dan Twin Otter DHC 6-300. Sementara itu, di Kabupaten Banggai Kepulauan, kehadiran Bandara Syukuran Aminuddin Amir bakal membuka destinasi wisata ke pulau-pulau di sekitarnya. Selain snorkeling, para wisatawan juga bisa melakukan paddling dengan sampan milik warga lokal. Tak ayal, pesona danau tersebut memperoleh perhatian dari para pengguna Instagram, tak hanya domestik, melainkan juga mancanegara. 

Para pengguna Instagram juga mengeluhkan sulitnya akses ke destinasi itu, dan mahalnya tiket pesawat domestik. Oleh sebab itu, kehadiran Bandara Syukuran Aminddun Amir pun diyakini bakal membuka potensi wisata di kabupaten yang kaya dengan hasil minyak dan gas bumi tersebut. Sementara itu, dalam peresmian keempat bandara itu di Mutiara Sis Al-Jufri, Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa betapa sangat pentingnya sebuah airport. Revitalisasi Mutiara Sis Al-Jufri dan Syukuran Aminuddin Amir menyerap anggaran masing-masing Rp567 miliar dan Rp276 miliar. Sementara itu, revitalisasi Bandara Loloda Mokoagow dan Taman Bung Karno menyerap anggaran masing-masing Rp391 miliar dan Ro599 miliar. Presiden pun menyatakan kepuasannya terhadap rehabilitasi dan rekontruksi keempat bandara itu. Pengamat Penerbangan Alvin Lie menilai bahwa bandara-bandara yang baru saja diresmikan masuk ke dalam rute perintis, rute-rute yang sulit dijangkau. Penerbangan, imbuhnya, menjadi kebutuhan mutlak menyusul kondisi topografi di wilayah-wilayah tersebut. Dia menjelaskan bahwa rute perintis tidak feasible secara bisnis, tetapi harus dilayani sebagai pelayanan publik. Di sisi lain, Ekonom Universitas Hasanuddin Andi M. Nur Bau Massepe memandang bahwa bandara bisa berperan sebagai lokomotif industri logistik, terutama bagi daerah di mana lokasi bandara tersebut berada. Namun, imbuhnya, pembangunan bandara juga perlu memperhatikan apakah daerah itu punya potensi ekonomi atau tidak. Dia menyarankan agar pemerintah setempat harus memiliki komitmen penuh untuk memanfaatkan bandara itu guna menghindari risiko minimnya maskapai yang mendarat di pelabuhan udara tersebutJika lokasi bandara terjangkau dengan destinasi wisata, imbuhnya, maka sebaiknya pengelola bandara harus segera bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata dan para event organizer untuk sering mengadakan ajang guna menarik minat wisatawan.

Mahkamah Konstitusi akan menggabungkan sidang kedua sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024 dengan agenda jawaban termohon, pihak terkait, dan pemberi keterangan karena pemohon menyampaikan tuntutan yang sama. Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo mengatakan bahwa penggabungan sidang kedua hari ini, Kamis (28/3) dengan agenda jawaban pihak terkait yaitu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dilakukan karena terdapat kemungkinan jawaban yang sama untuk kedua penggugat. “Barangkali ada hal-hal yang sebenarnya pada pokok pemohonan tertentu jawabannya sama sehingga kami bisa melakukan efi siensi terhadap persidangan itu,” ujar Suhartoyo dalam sidang PHPU di Gedung MK, Jakarta, Rabu (27/3). Penggabungan sidang tersebut pada awalnya merupakan usulan dari majelis hakim, yang kemudian disetujui oleh semua pihak, baik pemohon, termohon, serta pihak terkait. Namun, dengan adanya penggabungan itu, sidang gugatan PHPU pada hari kedua diundur menjadi pukul 13.00 WIB dari agenda awal pada pukul 08.00 WIB. Mundurnya jam sidang dilakukan karena Kuasa Hukum Prabowo-Gibran, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan harus menyiapkan jawaban terlebih dahulu mengingat pada hari pertama sidang digelar pada jam yang berbeda untuk masing-masing penggugat, yakni pada pukul 08.00 WIB dan 13.00 WIB. Petitum atau permohonan yang disampaikan oleh tim hukum kedua paslon hampir sama yakni meminta MK untuk membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No. 360/2024 tentang hasil perolehan suara Pemilu 2024. Selain itu, pemohon meminta kepada MK untuk mendiskualifikasi pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai peserta Pilpres 2024. Kedua pemohon menyampaikan kepada MK agar dapat memerintahkan kepada KPU untuk melakukan pemungutan suara ulang pada Pilpres 2024 di seluruh tempat pemungutan suara tanpa Prabowo-Gibran. Paslon 03 meminta capres-cawapres digelar selambat-lambatnya 26 Juni 2024. Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran, Yusril Ihza Mahendra me-yakini MK bakal menolak gugatan PHPU Pilpres 2024 yang diajukan oleh tim hukum Ganjar-Mahfud.“Kami berkeyakinan, kami dapat membantah seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon 2 [Ganjar-Mahfud] pada siang hari ini dan kami berkeyakinan MK akan menolak permohonan yang disampaikan kepada MK,” katanya. Selain itu, Yusril juga yakin MK bakal menolak permohonan Ganjar-Mahfud lantaran belum pernah tercatat dalam sejarah pemilu presiden dan wakil presiden diulang. Sementara itu, Tim Hukum Nasional pasangan capres-cawapres Anies-Muhaimin (THN AMIN) akan mengajukan sejumlah menteri dalam kabinet Presiden Joko Widodo untuk menjadi saksi sidang sengketa hasil Pilpres 2024. Ketua THN AMIN Ari Yusuf Amir menjelaskan bahwa majelis hakim konstitusi memiliki kewenangan untuk menerima atau tidak menerima permohonan tersebut.

Pasar China makin menunjukkan minatnya terhadap produk buah manggis asal Provinsi Nusa Tenggara Barat, setelah pengiriman 3 ton yang dilakukan pada Rabu (27/3). Ekspor dilakukan setelah buah tersebut melewati disertifikasi Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan NTB. Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuh an NTB Agus Mugiyanto menjelaskan bahwa ekspor manggis itu dilakukan oleh PT. Bintang Agro Sentosa. Dia mengatakan bahwa pengiriman manggis dilakukan lewat Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid di Kabupaten Lombok Timur dengan transit terlebih dahulu di Bandara Internasional Soekarno Hatta di Cengkareng, Banten. Dia memperkirakan bahwa buah manggis itu bakal tiba di China pada Rabu (27/3) malam. Dalam catatan Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan NTB, provinsi ini sepanjang 2024 telah enam kali mengekspor manggis ke China dengan total volume ekspor mencapai 18,5 ton. Agus menyebut bahwa nilai ekspor manggis sepanjang 2024 mencapai Rp1,15 miliar. Menurutnya, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan NTB hadir untuk memfasilitasi perdagangan para pebisnis di provinsi ini.

Kehidupan para pekerja di masjid atau marbot secara umum belum cukup sejahtera. Mereka masih menerima upah di bawah standar upah minimum suatu daerah. Perhatian pemerintah dan pemangku kepentingan terkait diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan marbot meskipun pekerjaan mereka bersifat sukarela. Kesejahteraan belum dirasakan oleh Sanadi (70), seorang marbot di Masjid Nurul Iman, Dusun Kuang Jukut, Lombok Tengah, NTB. Sanadi bertugas mengurus berbagai keperluan di masjid, termasuk kebersihan, seperti menyapu dan mengepel. Selama puluhan tahun menjadi marbot, Sanadi tidak mendapat honor atau upah bulanan, kecuali beberapa tahun terakhir. ”Saya lupa persisnya, tetapi pernah dapat Rp 1 juta untuk enam bulan.

Dibuatkan rekening dan dikirim ke sana. Kadang juga ada dari desa diminta ke sana untuk ambil,” kata Sanadi, Minggu (24/3). Untuk urusan kebutuhan sehari-hari, sudah tercukupi dari keluarga. Ia juga mempunyai simpanan untuk belanja dari hasil beternak sapi dan panen di sawah. Kondisi serupa dirasakan Sauzi (55), marbot di Masjid Al Hikmah di kawasan Kesiman Kertalangu, Denpasar Timur, Bali. Selama menjadi marbot di Masjid Al Hikmah sejak tahun 1995, pria asal Jember, Jatim, ini belum pernah mendapat bantuan dari pemerintah. Sauzi mengakui, tugasnya sebagai marbot adalah menjaga lingkungan masjid, membersihkan masjid, dan menyiapkan peralatan shalat di masjid sehingga umat dapat beribadah dengan khusyuk. Seluruh waktunya dihabiskan di masjid sejak menjelang subuh sampai malam selepas isya.

Kabid Bimbingan Islam di Kanwil Kemenag Provinsi Bali Abu Siri mengatakan, bertugas sebagai marbot di masjid sejatinya pengabdian, yang diniatkan secara ikhlas. Hal itu karena marbot bukanlah pekerjaan dengan gaji atau honor tetap. Menurut Abu Siri, marbot mendapatkan upah sekadarnya, yang umumnya berasal dari infak jemaah masjid. Belum banyak pengurus takmir masjid dan pengurus yayasan masjid yang sudah dan mampu memberikan jaminan sosial bagi marbot di masjid mereka karena pemasukan yang diterima masjid umumnya tidak tetap. (Yoga)

Guna memacu kebutuhan energi seusai pandemi, sejumlah negara, termasuk yang maju, justru memacu pembangkit listrik tenaga uap (batubara). Kondisi itu memantik percepatan pengembangan sumber pasokan alternatif yang lebih ramah lingkungan, yaitu energi berbasis nuklir. Wacana itu menjadi benang merah Atom expo 2024 yang digelar Senin (25/3) hingga Selasa (26/3), di Sochi, Rusia. Sejumlah lembaga di Indonesia, seperti BRIN, PT PLN, serta Kementerian ESDM, mengirimkan sejumlah wakilnya dalam pertemuan tersebut. BRIN yang diwakili Kepala Pusat Ristek Reaktor Nuklir Topan Setiadipura menyampaikan pengembangan kajian reaktor nuklir di Indonesia. Proyek bernama PeLUIt-40 itu merupakan pengembangan sistem produksi hidrogen nol emisi.

”Target dari pengembangannya, di antaranya, dedieselisasi dan kogenerasi produksi hidrogen sebesar 1,78 kiloton per tahun,” kata Topan. Berbeda dari sejumlah negara yang kini tengah mengembangkan reaktor dengan kapasitas besar, BRIN justru mengajukan pengembangan reactor kecil berdaya 10 megawatt. ”Targetnya adalah untuk menggantikan pembangkit listrik bertenaga diesel yang berada di daerah-daerah terpencil,” kata Topan. Sejauh ini, kajian tentang pengembangan reaktor kecil modular itu masih terus dilakukan. Biaya yang pernah diajukan untuk membangun sebuah reaktor kecil itu adalah Rp 2 triliun. Menurut dia, dengan kapasitas ekonomi Indonesia saat ini dan mekanisme pembiayaan tahun jamak, rancangan itu tak akan membebani keuangan negara.

Dengan target menggantikan pembangkit listrik tenaga diesel, nilai produksi reaktor kecil itu kompetitif. Harga jual listrik produksi reaktor yang tengah dikembangkan BRIN mencapai 12 sen per kwh. Sementara harga jual listrik produksi pembangkit tenaga diesel, 24 sen per kWh, bahkan lebih. Pengembangan reaktor generasi IV yang dikaji BRIN di klaim memiliki tingkat keamanan tinggi. Apabila terjadi insiden, reaktor itu memiliki pengaman yang mampu mengisolasi kerusakan dan memiliki mekanisme pendinginan alami. Maka, tak heran, reaktor modular generasi IV itu terus dikembangkan di sejumlah negara, khususnya Rusia dan China. Menurut Direjen Rosatom Alexey Likhachev, pengembangan teknologi nuklir, termasuk reactor kecil modular, adalah masa depan bersama. Saat ini, bergantung pada pemerintah sejauh mana dan sebesar apa niat mewujudkan ketahanan energi nasional. (Yoga)