Sampai masa pelunasan biaya perjalanan ibadah haji tahun 2024, sebanyak 194.744 anggota jemaah haji reguler telah melunasi biaya tersebut. Dengan total kuota haji Indonesia 241.000, artinya masih terdapat sisa kuota yang belum terisi. Pemerintah mempertimbangkan memperpanjang masa pelunasan. Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily, Rabu (27/3) menyatakan, persiapan penyelenggaraan ibadah haji memiliki waktu cukup panjang sehingga diharapkan layanan bisa lebih optimal. Sebab, Komisi VIII DPR dan Kemenag telah memutuskan biaya perjalanan ibadah haji jauh lebih awal.

Ace Hasan menyampaikan hal itu dalam penutupan acara Bimbingan Teknis Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi, Rabu (27/3) malam, di Asrama Haji, Pondok Gede, Jaktim. Bimbingan teknis itu diikuti 1.120 peserta dan 890 orang di antaranya lulus seleksi di daerah dan pusat. Pelunasan tahap II biaya perjalanan ibadah haji bagi jemaah reguler 1445 Hijriah/2024 Masehi ditutup pada Selasa (26/3). Kemenag mencatat ada 194.744 anggota jemaah reguler yang telah melunasi biaya perjalanan haji. ”Masa pelunasan tahap II biaya haji jemaah reguler ditutup. Total ada 194.744 anggota jemaah reguler yang melunasi,” kata Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Kemenag Saiful Mujab dalam keterangan pers di Jakarta.

”Jumlah jemaah yang melunasi terdiri dari 192.874 anggota jemaah reguler, 1.484 petugas haji daerah, dan 386 kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah,” tuturnya. Sisa Kuota jemaah haji Indonesia tahun ini 221.000. Selain itu, Indonesia mendapat 20.000 kuota tambahan. Jadi, total ada 241.000 kuota, terdiri dari 213.320 anggota jemaah haji reguler dan 27.680 anggota jemaah haji khusus. Karena itu, pihaknya sedang mempertimbangkan rencana pembukaan perpanjangan masa pelunasan. (Yoga)

Hasil survei BPS menunjukkan angka kemiskinan Indonesia sudah turun di bawah dua digit meskipun masih belum bisa mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (DGs). Bahkan, Presiden Jokowi menetapkan target kemiskinan ekstrem menjadi nol % pada 2024. Berarti enam tahun lebih awal dari target SDGs dunia, yaitu 2030. Saat ini Indonesia menggunakan ukuran absolut garis kemiskinan (GK) untuk mengidentifikasi kemiskinan. GK adalah nilai rupiah minimal untuk mencukupi kebutuhan dasar, baik makanan maupun nonmakanan, yang dihitung BPS dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).

Penduduk yang pengeluarannya di bawah GK Rp 550.458/kapita/bulan dikelompokkan sebagai penduduk miskin. Sementara penduduk yang pengeluarannya di bawah GK ekstrem Rp 351.957/kapita/bulan atau 1,9 USD (Rp 30.000)/kapita/hari paritas daya beli (purchasing power parity/PPP) dikelompokkan sebagai penduduk miskin ekstrem. Untuk mengatasi kemiskinan ekstrem, diterbitkan Inpres No 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Inpres ini menetapkan tiga strategi untuk dilaksanakan oleh 22 kementerian serta enam lembaga dan semua pemda.

Strategi pertama, pengurangan beban pengeluaran warga miskin ekstrem. Strategi kedua, peningkatan pendapatan. Ditujukan untuk warga miskin ekstrem yang masih produktif. Mereka dibukakan akses pada pekerjaan dan peningkatan kapasitas SDM akses dan kapasitas sebagai pelaku UMKM, termasuk akses pembiayaannya. Melalui strategi ini diharapkan rumah tangga (RT) miskin ekstrem dapat naik kelas untuk mendapatkan program lanjutan, seperti pendampingan, pelatihan, dan permodalan. Strategi ketiga, pengurangan kantong-kantong kemiskinan ekstrem. (Yoga)

Dua pasangan calon presiden dan wakilnya, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md., menghadiri langsung sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU). Sidang perdana gugatan di MK digelar pada Rabu, 27 Maret 2024. Didampingi tim kuasa hukum, pasangan calon nomor urut 01 dan 03 ini memaparkan proses pemilihan presiden (pilpres) yang dinilai tidak berjalan bebas, jujur, adil, serta transparan. Dalam gugatan yang diajukan, kedua kubu menolak keputusan KPU yang menetapkan pasangan calon Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang pilpres. Mereka meminta KPU menggelar pemungutan suara ulang dan sekaligus mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 02 itu. Kubu Anies-Muhaimin mencontohkan sejumlah pasangan calon yang didiskualifikasi dalam proses pemilihan kepala daerah.

Charles Simabura, pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas, menilai adanya cacat prosedur dalam proses pemilihan bisa berdampak pada diskualifikasi peserta. "Cacat prosedur itu kan cacat formal," ujar Charles saat dihubungi pada Rabu, 27 Maret 2024. Menurut dia, alasan kubu 01 meminta MK mendiskualifikasi pasangan nomor urut 02 itu berawal dari putusan MK No 90/PUU-XXI/2023. Putusan itu sendiri disebut memberi peluang bagi Gibran untuk melenggang mendampingi Prabowo. "Putusan No 90/PUU-XXI2023 itu termasuk putusan yang dinyatakan cacat etik oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, sehingga bisa dinyatakan sebagai cacat formal pendaftaran," ujarnya. (Yetede)

Pemerintah konsisten mendorong geliat investasi sebagai sumber pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengoptimalkan UU Cipta Kerja (Ciptaker). Bila kebijakan ini berjalan optimal dan mendongkrak kinerja investasi, maka akan berujung kinerja pertumbuhan ekonomi yang bisa mencapai 7 %.

“Kalau investasi berjalan, saya tidak akan surprise pertumbuhan ekonomi kita di atas 6 sampai 7 % danini adalah sesuatu yang harus kita peroleh. Kita harus akselerasi growth dan itu hanya bisa dilakukan kalau investasi tumbuh. Kalau kita bisa mengembalikan dengan UU Ciptaker walaupun tidak sempurna, saya percaya pertumbuhan ekonomi 6 % sampai 7 %,” kata Wakil Ketua II Satgas UU Ciptaker Chatib Basri dalam acara Investor Daily Roundtable dengan tema UU Cipta kerja, Motor Pengerak Ekonomi Indonesia di Jakarta, Rabu (27/03). (Yetede)

Pelaku bisnis penyimpanan data (pusat data/data center) lokal Indonesia didorong untuk terus memperbesar skala usahanya di dalam negeri dan mau ekspansi hingga ke pasar internasional (go global), pada tahap awal mereka pun didorong untuk ekspansi ke kawasan Asia Tenggara yang potensi pasarnya masih sangat besar dan kemudian dilanjutkan merambah ke pasar global.

Menurut proyeksi Statista, potensi pasar data center Asia Tenggara mencapai USD 9,98 miliar pada 2024, dengan kontribusi didominasi pasar jaringan infrastruktur USD 6,73 miliar. Nilainya diproyeksikan terus naik mencapai USD 13,08 miliar tahun 2028 dengan pertumbuhan tahunan majemuk (compound annual growth rate/CAGR) 7%.

Menkominfo Budi Arie Setiadi mendorong pembangunan ekosistem data di dalam negeri, baik oleh pemerintah maupun swasta agar dapat meningkatkan ekonomi nasional, salah satunya oleh Data Center Internasional (DCI) Indonesia. “Ke depan saya yakin, termasuk DCI akan mendorong pertumbuhan industri pusat data Indonesia untuk makin go global, setidaknya di level Asia Tenggara dulu,” tutur Budi Arie dalam kegiatan E1 Open Days DCI Indonesia, di Jaksel, Rabu (27/3). (Yetede)

PT Metropolitan Land Tbk (Metland) menyediakan dana Rp 140 miliar untuk pembelian lahan pada 2024. Anggaran itu bagian dari Rp 750 miliar modal kerja (capital expenditure/capex) yang disediakan untuk tahun ini. "Capex kami tahun 2024 sekitar Rp 750 miliar, sedangkan realisasi tahun 2023 sekitar Rp 500 miliar. Dari total capex 2024 sekitar Rp 140 miliar untuk pembelian lahan. Sebagian besar untuk pengembangan infrastruktur di proyek-proyek kami," tutur Direktur Metland Olivia Surodjo kepada Investaor Daily baru-baru ini. Mengutip data perseroan, hingga November 2023, cadangan lahan (land bank) Metland mencatat seluas 430 ha. Lahan itu adalah yang tersedia untuk dijual. Saat ini, total luas proyek mencapai 1.236 ha. "Lahan 430 ha itu total remaining area yang Metland punya untuk delapan proyek yang sduah ternasuk Cibitung dan termasuk yang lain-lain, total lahan yang kita punya itu sudah kami beli," tutur Anhar Sudrajat, Presiden Direktur Metland menjawab pertanyaan Investor Daily baru-baru ini (Yetede)