Indonesia Amankan Komitmen Minyak Rusia di Tengah Krisis Timur Tengah
Pemerintah
Indonesia disebut telah memperoleh komitmen pasokan minyak mentah dari Rusia
hingga 150 juta barel di tengah tekanan harga minyak global dan
meningkatnya risiko gangguan pasokan akibat perang di Timur Tengah.
Kabar
tersebut dikonfirmasi oleh sejumlah laporan media internasional. Channel
NewsAsia, mengutip AFP dan kantor berita Antara, melaporkan bahwa Rusia telah
menyetujui pasokan minyak untuk Indonesia setelah kunjungan Presiden Prabowo
Subianto ke Moskow dan pertemuannya dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.
Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Lingkungan, Hashim Djojohadikusumo,
menyebut Indonesia memperoleh komitmen 100 juta barel minyak dari Rusia
dengan harga khusus, serta tambahan 50 juta barel bila dibutuhkan. [1]
Kebijakan
ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mengamankan pasokan energi nasional.
Indonesia, sebagai negara pengimpor bersih minyak, menghadapi tekanan besar
karena sebagian impor minyak mentahnya masih berasal dari kawasan Timur Tengah.
CNA mencatat sekitar 20–25% impor crude Indonesia berasal dari Timur Tengah
dan melewati Selat Hormuz, salah satu jalur pelayaran energi paling penting di
dunia.
Risiko
terhadap jalur tersebut meningkat setelah konflik di Timur Tengah kembali
memanas. Reuters melaporkan harga minyak dunia naik pada 24 April 2026 setelah
muncul kekhawatiran baru mengenai eskalasi militer di kawasan itu. Dalam
laporan yang sama, Brent tercatat naik ke US$106,30 per barel, sementara
WTI mencapai US$96,92 per barel. Selat Hormuz menjadi sorotan karena
sekitar 20% aliran minyak dan gas global biasanya melewati jalur
tersebut. [2]
Sebelum
muncul kabar komitmen 150 juta barel dari Rusia, Reuters sudah melaporkan pada
Maret 2026 bahwa Indonesia sedang menjajaki pembelian minyak dari Rusia.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia saat itu menekankan bahwa yang terpenting bagi
Indonesia adalah memastikan pasokan energi. Reuters juga mencatat impor minyak
mentah Indonesia dari Arab Saudi turun tajam menjadi 23.000 barel per hari
pada Maret, dari 104.000 barel per hari pada Februari, berdasarkan
data Kpler.
Masuknya
Rusia sebagai calon pemasok besar menandai perubahan penting dalam strategi
impor minyak Indonesia. Selama ini Indonesia mencari pasokan dari berbagai
sumber, termasuk Timur Tengah, Afrika, dan kawasan lain. Namun perang Timur
Tengah memaksa pemerintah mempercepat diversifikasi sumber impor agar tidak
terlalu bergantung pada jalur yang rentan terganggu.
Meski
demikian, rencana impor minyak Rusia tidak bebas risiko. Sanksi Barat terhadap
Rusia masih menjadi faktor yang harus diperhitungkan dalam pembelian,
pembiayaan, asuransi, pengangkutan, hingga pembayaran. Reuters pada 2025
melaporkan Pertamina sebenarnya telah memasukkan crude Rusia dalam tender
pembelian sejak tahun sebelumnya, tetapi saat itu belum ada impor aktual dan
Pertamina menyatakan tetap mematuhi sanksi AS. [3]
Risiko
tersebut juga ditegaskan oleh Institute for Essential Services Reform atau
IESR. CEO IESR Fabby Tumiwa menilai pasokan dari Rusia bisa dipahami sebagai
respons darurat untuk menjaga keamanan energi Indonesia. Namun ia mengingatkan
bahwa jika kelonggaran sementara dari Amerika Serikat tidak diperpanjang,
proses pembelian, pembiayaan, dan pengangkutan minyak Rusia dapat menjadi lebih
kompleks. [4]
Di
sisi lain, Uni Eropa juga memperketat rezim sanksinya terhadap Rusia. Reuters
melaporkan paket sanksi ke-20 Uni Eropa mencakup dasar hukum untuk kemungkinan
larangan layanan maritim bagi pembeli crude dan produk minyak Rusia sebagai
pengganti mekanisme pembatasan harga G7. Paket tersebut juga mencantumkan
pembatasan terkait armada bayangan Rusia dan sejumlah layanan energi. [5]
Dengan
demikian, kabar Indonesia mendapatkan minyak mentah dari Rusia dapat dinilai benar,
tetapi masih berada pada tahap komitmen pasokan dan rencana realisasi,
bukan bukti bahwa seluruh 150 juta barel sudah diterima. Pemerintah tampaknya
sedang mengamankan opsi pasokan alternatif untuk menutup risiko kekurangan
crude akibat perang Timur Tengah, lonjakan harga minyak, dan potensi gangguan
Selat Hormuz.
Bagi
Indonesia, keputusan ini bersifat strategis sekaligus sensitif. Dari sisi
energi, pasokan Rusia dapat membantu menjaga stok nasional dan mengurangi
tekanan akibat mahalnya minyak dunia. Namun dari sisi geopolitik dan
perdagangan internasional, transaksi dengan Rusia harus dikelola hati-hati agar
tidak menimbulkan hambatan akibat sanksi, asuransi kapal, pembiayaan, dan
kepatuhan perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam rantai pasok minyak global.
Dolar AS Ngamuk Lagi Dekati Rp 17.400!
Putin dan Trump Teleponan Sampai 90 Menit, Bahas Perang di Ukraina dan Iran
Harga Emas Antam Anjlok Lagi!
BRI Cetak Laba Rp 15,5 T di Kuartal I-2026
IHSG Pagi Ini Kebakaran, Saham-saham Big Bank Rontok!
Purbaya Rilis Aturan Baru Anggaran OJK, Klaim Independensi Tetap Jalan
Menakar Dampak Formula Baru HPM Nikel Terhadap Ekosistem Hulu dan Hilir
Jakarta.
Wajah industri nikel tanah air resmi mengalami perubahan per 15 April 2026.
Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi memberlakukan
Keputusan Menteri Nomor 144.K/2026 tentang Pedoman Penetapan Harga Patokan
untuk Penjualan Komoditas Mineral Logam dan Batubara. Aturan ini mengubah
formula Harga Patokan Mineral (HPM) yang selama ini menjadi acuan transaksi
bijih nikel di Indonesia. Namun, perubahan ini membawa dampak yang berbeda,
perubahan ini seperti angin segar bagi penambang sekaligus awan mendung bagi
para pengelola smelter.
Perubahan
paling fundamental dalam beleid baru ini adalah dimasukkannya nilai mineral
ikutan seperti kobalt (Co) dan besi (Fe) ke dalam rumus perhitungan HPM. Selama
ini, unsur-unsur bernilai ekonomi tinggi tersebut seolah menjadi bonus bagi
pembeli karena belum dihargai secara optimal dalam formula lama yang hanya
berbasis kadar nikel (Ni).
Keuntungan
di Sektor Hulu
Ketua
Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI), Sudirman Widhy Hartono,
melihat revisi ini sebagai kemenangan bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan
(IUP). Dengan formula baru, harga jual bijih nikel, baik tipe saprolit maupun
limonit, dipastikan terkerek naik.
Khusus
untuk bijih nikel kadar rendah atau limonit, kenaikannya diprediksi sangat
fantastis, bahkan bisa melampaui 100%. Penyebab utamanya adalah kandungan
kobalt dalam limonit yang kini mulai diperhitungkan secara nyata, sehingga keuntungan
yang diperoleh penambang akan mengalami kenaikan yang signifikan.
Smelter
Dalam Tekanan Besar
Namun,
kegembiraan di hulu berbanding terbalik dengan kondisi di hilir. Bagi industri
pengolahan (smelter), kenaikan HPM adalah tambahan beban biaya produksi
(COGS) yang signifikan di tengah tren harga nikel global yang masih fluktuatif.
Smelter
berbasis Rotary Kiln Electric Furnace (RKEF) yang menghasilkan Nickel
Pig Iron (NPI) kini terjepit. Di satu sisi, mereka harus membayar bahan baku
lebih mahal, sementara di sisi lain, mereka menghadapi lonjakan harga energi
(batu bara dan BBM) serta kondisi pasar global yang mengalami overproduksi NPI.
Kondisi
lebih kritis dialami oleh smelter berbasis High Pressure Acid Leaching
(HPAL) yang mengolah limonit menjadi Mixed Hydroxide Precipitate (MHP).
Industri ini sudah lebih dulu tertekan oleh lonjakan harga asam sulfat (bahan
baku utama pelindian) yang naik tinggi dari di bawah US$ 100 per ton menjadi
US$ 250 per ton dalam tiga tahun terakhir.
Berdasarkan
hitungan PERHAPI, kombinasi kenaikan harga limonit dan asam sulfat bisa
mendorong biaya produksi MHP hingga menembus angka US$ 17.000 per ton. Angka
ini sangat riskan karena sudah mendekati harga pasar nikel di London Metal
Exchange (LME).
Dilema
Penerimaan Negara dan Keberlanjutan
Pemerintah,
melalui Dirjen Minerba Tri Winarno, menegaskan bahwa perubahan formula ini
adalah langkah optimalisasi pendapatan negara dari sumber daya alam, sesuai
arahan Presiden Prabowo Subianto. Dengan harga acuan yang lebih tinggi,
otomatis royalti yang masuk ke kas negara juga akan meningkat.
Meski
demikian, PERHAPI mengingatkan pemerintah agar tidak menutup mata terhadap daya
tahan industri hilir. Jika keekonomian pabrik pengolahan sudah tidak lagi
menarik, ancaman penghentian operasi smelter bisa menjadi kenyataan. Jika ini
terjadi, efek dominonya akan sangat panjang, mulai dari penyerapan tenaga kerja
hingga target hilirisasi nasional yang terancam mandek.
Kini,
bola panas ada di tangan para pelaku industri. Bagaimana mereka melakukan
efisiensi operasional akan menjadi penentu: apakah formula baru ini menjadi
momentum kejayaan mineral Indonesia, atau justru menjadi titik balik lesunya
investasi di sektor hilir.(Zain)
Ramalan Permintaan Emas Dunia untuk Sisa 2026, Peluang ATH Baru
Pesta Dividen Bank BUMN, Investor Panen di Tengah Risiko Makroekonomi
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
TRANSISI ENERGI : JURUS PAMUNGKAS AMANKAN EBT
26 Dec 2023







