;

Menggali Potensi Wisata Raja Ampat

Hairul Rizal 28 Jun 2025 Bisnis Indonesia

Kisruh tambang nikel di Raja Ampat kembali mencuat ke publik setelah foto ikonik gugusan karst Wayag menjadi viral akibat manipulasi AI yang menggambarkan kerusakan lingkungan. Meski gambar itu tidak mencerminkan kondisi riil saat ini, perdebatan yang muncul memperkuat urgensi penyelesaian polemik tambang yang telah lama membayangi kawasan konservasi tersebut. Gugusan karst seperti Wayag, Piaynemo, dan Teluk Kabui masih terjaga, namun keberlanjutannya terancam jika izin tambang tidak segera dievaluasi secara menyeluruh.

Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas dengan mencabut empat izin tambang nikel di Raja Ampat pada 10 Juni 2025, menyisakan satu izin lama milik PT Gag Nikel. Keputusan ini menyusul desakan dari Indonesia Divetourism Company Association (IDCA), yang dalam surat terbuka pada Hari Laut Sedunia meminta pencabutan permanen izin tambang, perluasan zona konservasi, dan pelibatan masyarakat lokal dalam pengembangan wisata berkelanjutan.

Mahakarya alam seperti Raja Ampat menyimpan kekayaan biodiversitas luar biasa—dari segitiga karang dunia hingga spesies laut dan darat endemik. Nilai ekonominya dari sektor wisata, khususnya wisata selam, diperkirakan jauh lebih besar dari tambang jika dikembangkan secara serius. Oleh karena itu, langkah Presiden Prabowo mencabut izin tambang menjadi awal penting, tetapi perlindungan total dan sinergi pusat-daerah sangat diperlukan untuk memastikan bahwa Raja Ampat tetap menjadi simbol kekayaan hayati dunia, bukan korban eksploitasi sumber daya.


KB Bank Raih Fasilitas Pinjaman Rp 3 Triliun

Hairul Rizal 28 Jun 2025 Bisnis Indonesia

PT Bank KB Bukopin Tbk. (KB Bank) menerima pinjaman subordinasi tanpa tenor sebesar Rp3 triliun dari perusahaan induknya, Kookmin Bank Co. Ltd. asal Korea Selatan. Wakil Direktur Utama KB Bank, Robby Mondong, menjelaskan bahwa pinjaman ini akan digunakan sebagai instrumen modal inti tambahan untuk memperkuat posisi keuangan bank per Juni 2025 dan akan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kookmin Bank, yang memiliki 66,88% saham KB Bank, juga menjadi kreditur utama dalam skema pembiayaan ini.

Selain itu, KB Bank juga mengumumkan rencana penawaran umum berkelanjutan atas dua obligasi dengan total nilai maksimum Rp1,5 triliun. Dana dari penerbitan obligasi tersebut akan digunakan untuk membayar sebagian kewajiban pokok kepada Kookmin Bank Co. Ltd. Singapore Branch. KB Bank telah memperoleh peringkat AAA (idn) untuk obligasi dan AA (idn) untuk obligasi subordinasi dari PT Fitch Ratings Indonesia.

Dari sisi kinerja, KB Bank mencatatkan perbaikan signifikan dengan membukukan laba bersih konsolidasi sebesar Rp352 miliar pada kuartal I/2025, berbalik dari kerugian Rp827 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya. Langkah strategis ini menegaskan upaya KB Bank dalam memperkuat struktur permodalan sekaligus menunjukkan dukungan kuat dari induk usaha, Kookmin Bank.

MA Resmi Hentikan Ekspor Pasir Laut

Hairul Rizal 28 Jun 2025 Bisnis Indonesia

Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan uji materiil terhadap Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut yang diajukan oleh akademisi dan dosen hukum, Muhammad Taufiq. Dalam Putusan No. 5 P/HUM/2025, MA menyatakan bahwa ketentuan dalam Pasal 10 ayat (2), (3), dan (4) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Pasal 56 Undang-Undang No. 32. Dengan demikian, MA menegaskan bahwa pemerintah tidak lagi diperbolehkan melakukan ekspor pasir laut yang sebelumnya dibolehkan melalui PP tersebut. MA juga menyatakan pasal-pasal tersebut tidak berlaku untuk umum dan memerintahkan pemerintah sebagai pihak termohon untuk mencabut aturan terkait. Putusan ini menunjukkan peran penting MA dalam menjaga supremasi hukum dan memastikan bahwa regulasi pemerintah tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.

Anggaran 2025 Terancam Membengkak

Hairul Rizal 28 Jun 2025 Kontan (H)
Tekanan terhadap kondisi fiskal Indonesia tahun 2025 semakin nyata. Meski defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per Mei 2025 masih rendah—hanya Rp 21 triliun atau 0,09% dari PDB—itu lebih karena belanja negara yang masih tertahan. Pendapatan negara, terutama penerimaan pajak, turun tajam hingga 10,13% secara tahunan ke Rp 683,3 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui pemerintah siap menyesuaikan penerbitan utang, khususnya surat berharga negara (SBN), jika defisit APBN melebar dari target 2,53% PDB menjadi sekitar 2,7% seperti tahun lalu. Ia juga menekankan pentingnya pengelolaan cadangan kas negara untuk menghadapi gejolak nilai tukar dan risiko global.

Sri Mulyani mengonfirmasi bahwa hingga Mei 2025 pemerintah sudah menarik utang baru Rp 349,3 triliun—naik tajam 164% dibanding tahun lalu—menjadi 45% dari pagu tahunan Rp 775,9 triliun.

Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), menilai pemerintah kini menghadapi tiga tantangan fiskal besar: utang jatuh tempo sekitar Rp 800 triliun tahun ini, turunnya rasio perpajakan akibat pelemahan usaha dan gangguan sistem administrasi perpajakan (coretax), serta efisiensi belanja yang terbatas karena kebutuhan program baru. Bhima memperingatkan situasi ini bisa menjadi sinyal APBN "jebol" jika tak diantisipasi.

Muhammad Rizal Taufikurahman, Kepala Makroekonomi dan Keuangan Indef, membaca pernyataan Sri Mulyani sebagai peringatan dini kepada parlemen dan pasar akan risiko tekanan fiskal yang lebih berat di semester kedua 2025. Ia menyoroti bahwa rencana belanja untuk program prioritas seperti Makan Siang Gratis (MBG) atau infrastruktur bisa memicu lonjakan defisit jika pendapatan tidak segera membaik.

Pemerintah menyadari dan mengantisipasi tekanan fiskal ke depan, terutama jika belanja negara dipacu untuk program kampanye atau menghadapi gejolak global. Risiko pelebaran defisit menuntut strategi utang yang lebih hati-hati, pengelolaan kas negara yang cermat, dan upaya memperbaiki penerimaan pajak yang kini melemah.

UMKM Masih Bisa Nikmati PPh Final Nol

Hairul Rizal 28 Jun 2025 Kontan
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) sedang memfinalisasi aturan baru yang akan mewajibkan marketplace menjadi pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas transaksi barang oleh pedagang online. Rosmauli, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak, menegaskan aturan ini dirancang untuk lebih sederhana dan adil: pedagang UMKM dengan omzet sampai Rp 500 juta per tahun tetap bebas pajak, sedangkan omzet di atas itu hingga Rp 4,8 miliar akan dipungut PPh final 0,5%.

Rosmauli menekankan kebijakan ini tidak menciptakan jenis pajak baru, melainkan menyederhanakan proses pembayaran pajak lewat sistem pemungutan otomatis di marketplace. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kepatuhan, memberikan kemudahan administrasi, dan memastikan perlakuan pajak yang setara bagi pelaku usaha online dan offline. Selain itu, kebijakan ini diharapkan menutup celah shadow economy dari pedagang online yang selama ini abai pajak karena kurang paham atau menganggap prosesnya rumit.

Namun, Ariawan Rahmat, Direktur Eksekutif Indonesia Economic Fiscal Research Institute, mengingatkan adanya tantangan. Menurutnya, kebijakan ini berpotensi menimbulkan kompleksitas baru karena literasi pajak UMKM masih rendah dan kesiapan sistem marketplace tidak seragam. Ia juga menyoroti risiko pedagang beralih ke jalur penjualan non-platform seperti media sosial yang lebih sulit diawasi pajak. Ariawan menyarankan pemerintah berhati-hati dan memastikan sosialisasi kebijakan dilakukan secara baik agar tidak menimbulkan efek samping negatif.

Kebijakan pemungutan pajak oleh marketplace ini diharapkan mempermudah administrasi dan meningkatkan kepatuhan pajak pelaku UMKM online, tetapi pemerintah perlu mengantisipasi risiko implementasi di lapangan melalui edukasi dan kesiapan sistem yang memadai.

Bank Rebut Hati Nasabah Lewat Event Lifestyle

Hairul Rizal 28 Jun 2025 Kontan
Sejumlah bank di Indonesia semakin agresif menjaring nasabah baru dan memperkuat brand melalui penyelenggaraan event gaya hidup seperti konser, festival, hingga ajang olahraga. Strategi ini juga bertujuan mendorong transaksi dan aktivasi layanan digital.

Thomas Wahyudi, SEVP Digital Business BTN, menjelaskan bahwa Bank Tabungan Negara (BTN) menggelar BTN Jakarta International Marathon dengan target menaikkan transaksi dan aktivasi pengguna aplikasi Bale by BTN hingga 15–20% dibanding hari biasa. Ia menegaskan ajang ini adalah bagian dari strategi jangka panjang BTN untuk membuat Bale menjadi solusi finansial terintegrasi, dengan pengguna aktif tumbuh lebih dari 20% per tahun.

Widya Permana, Direktur Operasional Maybank Indonesia, menyoroti strategi serupa melalui Maybank Marathon 2025. Meski event baru digelar dua bulan lagi, tiket sudah habis terjual. Event ini bukan hanya untuk akuisisi nasabah baru lewat program bundling rekening/tabungan, tapi juga untuk memperkuat engagement dan brand Maybank.

Indra Utoyo, Direktur Utama Allo Bank, menyebut Allo Bank Festival mendorong lonjakan onboarding nasabah dan pengguna Allo Prime lebih dari 20%, sementara layanan paylater tumbuh di atas 30%. Ia menegaskan fokus Allo Bank adalah pada pertumbuhan nasabah berkualitas, dengan total pengguna mencapai 12,5 juta per Mei 2025.

Anggoro Eko Cahyo, Direktur Utama Bank Syariah Indonesia (BSI), menuturkan bahwa BSI International Expo 2025 menargetkan transaksi Rp 24 triliun dan 10.000 nasabah baru. Namun, ia menekankan bahwa fokus utamanya adalah memperkuat loyalitas nasabah lama.

Bank-bank besar memanfaatkan event-event gaya hidup sebagai sarana efektif untuk meningkatkan akuisisi nasabah, engagement, dan penggunaan layanan digital. Meski sasaran utamanya berbeda-beda — dari pertumbuhan pengguna baru hingga loyalitas nasabah lama — semua strategi menegaskan pentingnya inovasi non-konvensional dalam memenangkan persaingan industri perbankan digital.

Merger & Akuisisi di Asia Melonjak Dua Kali Lipat

Hairul Rizal 28 Jun 2025 Kontan
Aktivitas merger dan akuisisi (M&A) di Asia melonjak pesat pada paruh pertama 2025, dengan total nilai transaksi mencapai US$ 650 miliar, naik dua kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun lalu menurut data LSEG Reuters. Jepang menjadi motor utama lonjakan ini, mencatat nilai transaksi M&A sebesar US$ 232 miliar—lebih dari tiga kali lipat dibandingkan tahun lalu.

Kei Nitta, Kepala Global M&A Nomura Securities, menjelaskan lonjakan ini didorong oleh reformasi tata kelola perusahaan di Jepang, penawaran pembelian kembali (take-private), ekspansi ke luar negeri, serta keterlibatan aktif investor ekuitas swasta. Pemerintah Jepang juga mendukung tren ini melalui kebijakan privatisasi anak usaha yang terdaftar di bursa, sehingga memicu mega-deal seperti privatisasi grup Toyota senilai US$ 34,6 miliar dan NTT senilai US$ 16,5 miliar. Nitta menegaskan, banyak transaksi serupa sedang diproses dan jumlahnya terus bertambah, mencerminkan kuatnya minat investor.

Selain itu, suku bunga rendah di Jepang membuat biaya pinjaman murah, mendorong perusahaan untuk melakukan ekspansi agresif termasuk akuisisi ke luar negeri guna mencari pertumbuhan baru di tengah pasar domestik yang menyusut. SoftBank Group juga menjadi sorotan dengan memimpin penggalangan dana US$ 40 miliar untuk OpenAI, mencatat rekor pendanaan swasta terbesar di sektor teknologi.

Namun, Atsushi Tatsuguchi, Kepala Grup Penasehat M&A Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities, mengingatkan ada tantangan signifikan, seperti ketidakpastian ekonomi global yang dapat menciptakan kesenjangan valuasi antara pembeli dan penjual, sehingga berisiko membuat lebih banyak transaksi gagal mencapai kesepakatan.

Meski demikian, minat investasi tetap tinggi di berbagai sektor seperti keuangan, teknologi, dan asuransi. Bankir melihat bahwa meski terdapat kehati-hatian akibat konflik geopolitik dan isu perdagangan global, momentum pertumbuhan M&A di Asia—khususnya Jepang—diproyeksikan akan berlanjut pada semester kedua 2025.

Benahi Masalah Fundamental

Yuniati Turjandini 28 Jun 2025 Investor Daily (H)
Pemerintah diminta untuk menyelesaikan masalah fundamental sektor perumahan dan menyiapkan database tentang kebutuhan rill secara nasional, baru kemudian menyusun roadmap untuk pemenuhan kebutuhan tersebut. Hal ini penting dilakukan agar program pembangunan tiga juta unit rumah tepat sasaran, dapat diterima masyarakat, dan bisa memperbaiki kesejahteraan mereka. Demikian benang merah dalam acara Berita Satu Spesial The Forum yang mengangkat tema Jalan Panjang Atasi Baclog Perumahan: Rumah Murah Layak Huni Hanya Mimpi? Dengan Pembicara Sekjen DPP Real Estat Indonesia (REI) Raymond Ardan Arfandy, Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch All Tranghanda, Pengamat Tata Kota Yayat Supriatna, dan Marketing add Sales Hub Departemen Head PT Propan Raya ICC Rionaga Yapi di kantor B-Universe, PIK 2, Tangerang, Banten.  Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi (Susenas) BPS 2024, masih adanya backlog perumahan di Indonesia yang cukup tinggi. Angka resmi terakhir berdasarkan data Susenas BPS 2024, backlog ber perumahan di Indonesia berkisar 9,9 juta unit pada tahun 2023. Meskipun terjadi penurunan dari angka sebelumnya, angka 9,9 juta unit masih menunjukkan kebutuhan perumahan yang sangat besar dan mendesak. (Yetede)

Titik Balik Lifting Minyak Bumi

Yuniati Turjandini 28 Jun 2025 Investor Daily (H)
Titik balik lifiting minyak mentah terjadi pada tahun ini, lebih cepat dari proyeksi sebelumnya pada 2026. Tingkat produksi minyak mentah 2025 pun bakal melampaui target yang ditetapkan dalam APBN 2025 yakni sebesar 605 ribu barel per hari (bps). Meningkatnya volume lifting minyak bumi dalam negeri seiring dengan beroperasinya proyek Forel dan Terbukti yang telah onstream bulan lalu. Lapangan migas lepas pantai Natuna itu memberikan potensi tambahan produksi hingga 20.000 bps. Pertumbuhan produksi minyak teranyar datang dari lapangan Banyu Urip dengan tambahan produksi mencapai 30.000 bph. Lonjakan lifting blok migas yang terletak di Bojonegoro, Jawa Timur itu diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto secara daring (online) dari Bali pada Kamis (26/06/2025). Menteri ESDM Bahlil Lahadahlia mengatakan, lifting Blok Cepu semula sebesar 150 ribu bph. Dengan tambahan produksi teranyar ini maka total kontribusi Blok Cepu menjadi 150ribu bph atau setara dengan 25% litfing nasional. "Ini kerja delapan bulan dan maju lebih cepat 10 bulan dari perencanaan. Ini kita lakukan sejak enam hari presiden dilantik," kata Bahlil. (Yetede)

PT Medco Energi Internasional Akusisi Blok Corridor Milik Repsol

Yuniati Turjandini 28 Jun 2025 Investor Daily (H)
PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDCO) resmi mengakuisisi saham Fortuna International (Barbados), Inc dari Repsol E&P, S.a.r..1 senilai US$ 245 juta atau setara dengan Rp 6,88 triliun. Fortuna International merupakan entitas yang memegang hal partisipasi tidak langsung sebesar 24% di Production Sharing Contract (PSC) Corridor. PSC Corridor merupakan wilayah kerja migas yang terdiri atas tujuh lapangan produksi  gas dan satu lapangan minyak, seluruhnya berlokasi di daratan  Sumatra Selatan. Seluruh produksi gas dari blok ini telah terikat kontrak jangka panjang dengan pembeli domestik dan Singapura yang bereputasi tinggi. Direktur Utama MedcoEnergi Hilmi Panigoro mengungkapkan bahwa akuisisi ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang perseroan. "Aksi korporasi ini sejalan dengan  fokus kami dalam mengelolas aset berkualitas  tinggi yang mampu menghasilkan arus kas kuat dan berkelanjutan. Di saat yang sama, ini menunjukkan, komitmen kami terhadap pembangunan nasional dan transisi menuju energi rendah karbon, dengan gas alam sebagai tahapan penting dalam proses tersebut," ujar dia. (Yetede)