Berbagai proyek besar BUMN mulai menunjukkan geliatnya, salah satunya proyek ekosistem industri baterai kendaraan listrik senilai US$ 5,9 miliar yang dikembangkan PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) bersama Indonesia Battery Corporation (IBC) dan konsorsium CATL, yang baru saja diresmikan Presiden Prabowo Subianto.

Kehadiran Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) diharapkan menjadi angin segar bagi pendanaan ekspansi BUMN lewat skema monetisasi aset. Menurut Felix Darmawan, Ekonom Panin Sekuritas, Danantara bisa menjadi solusi jangka panjang, tapi prosesnya tidak instan. BUMN dengan kebutuhan belanja modal besar cenderung akan menahan ekspansi sambil menunggu kepastian pendanaan, sehingga masa transisi ini bukan tanpa risiko.

Teguh Hidayat, Pengamat Pasar Modal dan Direktur Avere Investama, mengingatkan belum ada jaminan suntikan dana Danantara akan langsung memperbaiki kinerja BUMN yang masih mencatat rugi atau mendukung proyek-proyek berbiaya besar. Hal ini tercermin pada kinerja saham emiten BUMN yang belum moncer, dengan penggerak utama pasar masih sektor komoditas dan perbankan.

Marolop Alfred Nainggolan, Kepala Riset Praus Capital, menambahkan bahwa dalam lima tahun terakhir, kinerja saham BUMN sangat dipengaruhi kebijakan pemerintah, yang kerap dipersepsikan pasar sebagai penekan profitabilitas. Bahkan, tuntutan dividen tinggi dari Danantara bisa menghambat ruang ekspansi BUMN lewat belanja modal.

Meski demikian, Felix melihat saham BUMN masih menarik, dengan prospek kenaikan harga bergantung pada sentimen pasar dan fundamental kuartalan. Teguh pun menilai sektor perbankan dan komoditas seperti BBRI, BBNI, BMRI, INCO, dan PGEO tetap layak dikoleksi oleh investor.

Danantara membuka peluang memperkuat pendanaan BUMN, tapi perlu diantisipasi tantangan transisi, kepastian pendanaan, dan dampaknya terhadap strategi ekspansi, sementara kinerja saham BUMN ke depan masih sangat bergantung pada sentimen, fundamental, dan kebijakan pemerintah.

Pelaksanaan belanja negara pada 2025 menunjukkan kinerja yang belum optimal, tercermin dari lonjakan SiLPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) yang menembus Rp 303,8 triliun per akhir Mei 2025—tertinggi dalam enam tahun terakhir. Kenaikan SiLPA ini menandakan lambannya penyerapan belanja negara meski alokasi APBN cukup besar.

Yusuf Rendy Manilet, Ekonom Center of Reform on Economics (Core), menilai penumpukan SiLPA di satu sisi adalah bentuk kehati-hatian fiskal untuk menghadapi ketidakpastian global dan potensi seretnya penerimaan negara, terutama dari pajak. Namun ia mengingatkan bahwa dana yang terlalu lama tersimpan berisiko menjadi tidak produktif, mengurangi efektivitas kebijakan fiskal, dan gagal memberikan manfaat langsung yang dibutuhkan masyarakat. Yusuf mendorong pemerintah untuk lebih proaktif menyalurkan dana ke program prioritas agar APBN tetap berfungsi optimal sebagai instrumen pemulihan dan pertumbuhan ekonomi.

Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif Celios, melihat lonjakan SiLPA sebagai upaya antisipasi pemerintah menghadapi risiko penerimaan pajak yang lemah, seiring sektor manufaktur—penyumbang sekitar 28% pajak—yang melambat dengan PMI di level kontraksi 47,4 pada Mei 2025. Selain itu, pemerintah memerlukan cadangan tunai untuk membiayai program besar seperti Makan Bergizi Gratis hingga akhir tahun. Bhima juga menekankan SiLPA dapat digunakan untuk menutup pembayaran bunga utang pada kuartal IV, terutama jika defisit anggaran melebar.

Tingginya SiLPA mencerminkan dilema pemerintah antara kehati-hatian fiskal dan lemahnya eksekusi belanja. Meski dapat menjadi bantalan menghadapi risiko eksternal, penyaluran yang lebih cepat dan tepat diperlukan agar APBN mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Kinerja sektor konsumsi pada semester I 2025 masih tertekan, dengan sejumlah emiten besar menunjukkan hasil yang mengecewakan. PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk (SIDO) dan PT Unilever Tbk (UNVR) diperkirakan mencatat penurunan penjualan masing-masing 6,5% dan 9% yoy pada kuartal II 2025. Menurut Andrianto Saputra, Analis Indo Premier Sekuritas, hal ini mencerminkan tren downtrading—konsumen beralih ke produk lebih terjangkau.

Andrianto menilai margin kotor (GPM) ICBP dan UNVR membaik berkat turunnya harga CPO dan Brent, tapi MYOR dan SIDO menghadapi tekanan marjin akibat mahalnya harga kopi dan kakao. Meski hasil MYOR diprediksi di bawah ekspektasi pada kuartal II, ada peluang pemulihan marjin di semester II berkat tren penurunan harga komoditas. Indo Premier pun mempertahankan rekomendasi netral untuk sektor konsumsi, dengan saran selektif pada saham ICBP dan PT Kalbe Farma Tbk (KLBF) yang dianggap lebih stabil.

Sementara itu, Christy Halim, Analis BRI Danareksa Sekuritas, melihat apresiasi nilai tukar rupiah sekitar 4% sejak puncaknya April 2025 sebagai katalis positif yang bisa menekan biaya impor bahan baku. Program bantuan subsidi upah (BSU) juga dinilai mendukung belanja rumah tangga. Christy memproyeksikan pendapatan sektor konsumer tumbuh 6,4% di 2025, dengan laba inti naik 5,2%, berpotensi menembus 8,7% pada 2026, ditopang efisiensi biaya operasional. Secara valuasi, sektor ini dinilai atraktif dengan PE ratio 12,7 kali, di bawah rerata lima tahunnya. Pilihan utama BRI Danareksa adalah ICBP dengan target harga Rp 14.000 per saham.

Abdul Azis Setyo Wibowo dari Kiwoom Sekuritas Indonesia mengingatkan risiko ketidakpastian global seperti perang di Timur Tengah yang bisa meningkatkan harga minyak dan memicu volatilitas rupiah. Ia menilai harga barang yang tinggi masih bisa menekan daya beli meski pemerintah telah meluncurkan stimulus.

Sektor konsumsi masih dinilai netral dengan tantangan lemahnya daya beli masyarakat, tekanan harga bahan baku, dan risiko global. Namun, ada peluang perbaikan selektif pada emiten tertentu seperti ICBP, yang diperkirakan mencatat kenaikan penjualan 7,3% yoy pada kuartal II 2025, didorong kenaikan harga jual mi instan dan penurunan harga CPO.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta sudah menjatuhkan sanksi denda bagi tiga badan usaha pengangkutan sampah. Pemprov DKI Jakarta memburu operator-operator curang lainnya. Hasil investigasi Kompas, tiga perusahaan yang dijatuhi sanksi menggunakan truk tak berizin dalam mengangkut sampah dari kawasan bisnis. Karena itu, riwayat akhir sampah tak terlacak sehingga diduga kuat sampah dibuang kepenampungan liar. DLH menghimpun dokumen kegiatan operator sebagai petunjuk awal. Plt Kabid Pengawasan dan Penataan Hukum DLH Jakarta, Helmy Zulhidayat, Minggu (29/6) menyampaikan, semua dikerjakan bertahap, timnya mulai mengumpulkan berbagai laporan dari operator sampah lainnya sebagai buktiawal. Harian Kompas menerbitkan laporan investigasi pengelolaan sampah pada 18-19 2025, dimana terdapat badan usaha yang membuang sampah secara ilegal lewat modus penggunaan truk tak resmi. Badan usaha itu ialah PTPSP, PT MKG, dan PT KWA.

DLH kemudian menjatuhkan sanksi denda pada ketiganya sesuai Perda DKI Jakarta No 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 131, dimana pelaku usaha yang mengelola sampah tanpa izin dikenai sanksi administratif Rp 5 - 10 juta. Ke tiga perusahaan beroperasi dengan modus mirip, dengan enam hingga tujuh truk yang tak berizin resmi untuk pengangkutan sampah. Adapun truk yang berizin resmi untuk mengangkut sampah di Jakarta, setiap perusahaan hanya mempunyai satu unit. Selain itu, ada pula truk yang dipakai untuk mengangkut sampah ke penampungan liar. Padahal, perusahaan wajib melaporkan muatan sampah yang mereka angkut dari lokasi komersial. Kepala DLH DKI Jakarta Asep Kuswanto dalam kunjungannya ke Menara Kompas, Jakarta, Kamis (26/6), membenarkan laporan tim investigasi Kompas. ”Kenyataan di lapangan, dari sisi penyediaan jasa masih sangat sedikit. Itu menyebabkan banyak timbul penyedia jasa swasta yang tidak bertanggung jawab,” ucap Asep. (Yoga)

BTN Jakarta International Marathon (BTN Jakim) 2025 yang digelar Minggu (29/6) sukses menjadi magnet pergerakan ekonomi Jakarta. Diikuti 31.000 pelari dari 51 negara, ajang ini hadir dalam tiga kategori, yaitu marathon, half marathon dan 10K. Antusiasme masyarakat dari berbagai kalangan yang memadati sepanjang rute, menjadikan BTN Jakim 2025 tak sckadar ajang olahraga, tapi juga pemicu geliat ekonomi Jakarta. Suasana makin meriah dengan garis finis yang ditempatkan di dalam Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), memberi pengalaman tak terlupakan bagi peserta yang memulai perlombaan dari Silang Barat Monas sejak pukul 04.00 WIB. Dirut PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu menegaskan bahwa BTN Jakim2025 tidak hanya milik warga Jakarta, tapi juga menjadi daya tarik bagi masyarakat luar kota dan mancanegara. “Hotel-hotel di sekitaran rute BTN Jakim 2025, semuanya penuh karena para peserta juga membawa keluarga dan teman-temannya untuk menyemangati.

Kehadiran mereka turut menggerakkan transaksi ekonomi di berbagai area di Jakarta, seperti kuliner, pusat perbelanjaan, spat-spot pariwisata dan hiburan lainnya," ungkap Nixon. Ia menyampaikan apresiasi pada Pemprov DKIJakarta, Polda Metro Jaya, Kodam Jaya dan masyarakat atas s?ksesnya penyelenggaraan BTN Jakim 2025. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengatakan, Pemprov DKI mendukun penuh ajang maraton ini karena Jakarta memiliki potensi untuk menjadi destinasi wisata olahraga, untuk para pelari, juga masyarakat umum yang ingin melihat kemeriahan acara. Dengan adanya keramaian tersebut, ekonomi Jakarta dapat lebih bergerak. "Maraton ini berjalan baik, dengan antusiasme yang luar biasa dan yang tidak diduga, dengan penutupan itu, semua hotel di sepanjang jalan menjadi laku, dan UMKM-nya hidup. Pelaksanaan BTN Jakim 2025 yang diikuti 31.600 pelari menunjukkan bahwa pelaksanaan ini berjalan dengan baik dan saya harap tahun depan bisa naik kelas. (Yoga)

Pemerintah segera menindaklanjuti putusan MK yang menegaskan pendidikan dasar gratis. Namun, penerapannya dilakukan secara bertahap karena bakal banyak penyesuaian skema pembiayaan pendidikan dasar, baik di sekolah negeri maupun swasta. Wakil Mendikdasmen, Atip Latipulhayat mengakui, putusan MK bersifat final dan mengikat. Karena itu, pemerintah harus menjalankannya tanpa menunggu revisi Pasal 34 Ayat (2) UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) yang diputuskan inkonstitusional oleh MK. MK juga menekankan bahwa putusan tersebut berbeda dengan pemenuhan hak sipil dan politikyang bersifat segera. Pemenuhan hak atas pendidikan merupakan bagian dari hak ekonomi sosial budaya (ekosub) yang tak segera.

”Pemenuhan akan dilakukan secara bertahap dengan tetap memperhatikan kemampuan fiskal pemerintah agar kebijakan pembiayaan dapat dijalankan secara berkelanjutan tanpa mengganggu stabilitas anggaran,” kata Atip,  Minggu (29/6). Kemendikdasmen mencatat, kualitas SD dan SMP rata-rata masih berstatus akreditasi B. SD negeri dengan akreditasi B sebanyak 81.665 sekolah, SD swasta akreditasi B sebanyak 7.767. SMP negeri akreditasi B sebanyak 9.767 sekolah dan SMP swasta akreditasi B sebanyak 8.787 sekolah. Sementara, SD akreditasi A hanya 25.645 sekolah dan SD swasta akreditasi A hanya 6.382 sekolah. SMP negeri akreditasi A sebanyak 8.473 sekolah dan SMP swasta akreditasi A sebanyak 5.550 sekolah. ”Dari sini kita lihat perlu peningkatan kualitas yang harus dilakukan pada satuan pendidikan negeri ataupun swasta,” ucapnya. (Yoga)