Jakarta — Indonesia memasuki babak baru dalam pengembangan sistem pembayaran nasional. Bank Indonesia (BI) bersama industri sistem pembayaran resmi meluncurkan Kartu Kredit Indonesia (KKI) untuk segmen yang lebih luas pada 17 Agustus 2026, bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

KKI merupakan instrumen pembayaran berbasis kredit yang pemrosesan transaksinya dilakukan melalui infrastruktur domestik. Seperti kartu kredit pada umumnya, pengguna memperoleh fasilitas deferred payment atau penundaan pembayaran sehingga transaksi dilakukan terlebih dahulu dan kewajibannya dibayar kemudian sesuai ketentuan bank penerbit. Yang membedakan, KKI dirancang terintegrasi dengan ekosistem sistem pembayaran nasional.

Pada tahap awal untuk segmen ritel, KKI hadir dalam bentuk digital dan digunakan sebagai sumber dana pembayaran melalui QRIS. Pengguna dapat melakukan transaksi dengan memindai kode QRIS maupun menggunakan fitur QRIS Tap. Dengan mekanisme tersebut, limit kredit dari KKI dapat digunakan untuk membayar transaksi pada merchant yang menerima QRIS.

Artinya, ketika pengguna memindai QRIS di sebuah merchant, sumber dana pembayaran tidak harus berasal dari saldo rekening atau uang elektronik. Jika fasilitas tersebut telah tersedia dan diaktifkan oleh bank penerbit, pengguna dapat memilih KKI sebagai sumber dana dan nilai transaksi kemudian masuk sebagai kewajiban kartu kredit.

Bukan Kartu Kredit Pemerintah yang Benar-Benar Baru

Meski peluncurannya pada Agustus 2026 menjadi momentum penting bagi masyarakat umum, KKI sebenarnya bukan sistem yang sepenuhnya baru.

Cikal bakal KKI telah dikembangkan untuk segmen pemerintah sejak 2022. Pada tahap pertama, KKI pemerintah dengan fitur QRIS diluncurkan pada 29 Agustus 2022. Pengembangannya kemudian dilanjutkan dengan kartu fisik pada Mei 2023 serta fitur pembayaran daring. Instrumen tersebut digunakan untuk membantu transaksi belanja pemerintah pusat dan daerah dengan pemrosesan melalui sistem domestik.

Pada 2026, cakupan KKI diperluas sehingga dapat digunakan oleh masyarakat dan korporasi. Reuters mencatat perluasan tersebut sebagai perkembangan dari sistem kartu kredit yang sebelumnya dikembangkan untuk entitas pemerintah menuju penggunaan ritel yang lebih luas.

Perubahan ini membuat KKI tidak lagi hanya relevan dalam konteks digitalisasi belanja pemerintah, tetapi mulai masuk langsung ke ekosistem pembayaran masyarakat.

Delapan Bank Jadi Penerbit Awal

Pada tahap awal, BI mencatat terdapat delapan Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP) yang telah menerbitkan KKI, yakni BCA, Bank Mandiri, BNI, BRI, CIMB Niaga, PermataBank, Bank Mega, serta Bank Syariah Indonesia (BSI). BSI mengembangkan produk tersebut menggunakan skema pembiayaan syariah.

Masyarakat yang ingin menggunakan KKI tidak mengajukan fasilitas tersebut kepada Bank Indonesia, melainkan melalui bank penerbit. Persyaratan pemberian fasilitas kredit, limit, penilaian kelayakan nasabah, hingga fitur yang tersedia mengikuti kebijakan dan manajemen risiko masing-masing bank.

BI menyatakan pengembangan KKI akan dilakukan secara bertahap, baik dari sisi fitur maupun layanan. Pada fase awal, fokusnya adalah penggunaan KKI digital sebagai sumber dana QRIS, sebelum pengembangan lebih lanjut pada kanal pembayaran lainnya.

Apa Bedanya dengan Visa dan Mastercard?

Salah satu pembeda utama KKI terletak pada infrastruktur pemrosesan transaksi.

BI mendefinisikan KKI sebagai instrumen pembayaran dengan fasilitas kredit yang diproses secara domestik melalui Gerbang Pembayaran Nasional (GPN). Pengembangan tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan efisiensi pemrosesan sekaligus memperkuat kapasitas dan kemandirian sistem pembayaran nasional.

Sementara itu, kartu kredit dengan prinsipal seperti Visa dan Mastercard menggunakan jaringan pembayaran internasional yang memiliki jangkauan global.

Namun, hadirnya KKI tidak berarti Visa dan Mastercard akan disingkirkan dari Indonesia. BI menegaskan KKI dikembangkan sebagai alternatif tambahan bagi konsumen, bukan sebagai pengganti kartu kredit berprinsipal internasional. Kedua jenis instrumen tersebut tetap dapat berjalan berdampingan dan konsumen dapat memilih sesuai kebutuhan.

Kartu dengan jaringan internasional masih memiliki keunggulan dalam cakupan transaksi global. Sementara KKI memiliki kekuatan pada integrasinya dengan infrastruktur pembayaran domestik, khususnya QRIS. KKI juga dapat menjangkau transaksi di luar negeri pada negara mitra melalui skema QRIS lintas negara sepanjang fasilitas tersebut tersedia.

Menumpang Besarnya Ekosistem QRIS

Integrasi dengan QRIS menjadi salah satu faktor penting dalam pengembangan KKI. Pasalnya, QRIS telah memiliki basis pengguna dan merchant yang sangat luas.

Data Bank Indonesia menunjukkan hingga Juni 2026 terdapat 65,77 juta pengguna QRIS di Indonesia. Jumlah merchant yang menerima QRIS telah mencapai 44,86 juta, dan 96,68 persen di antaranya merupakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Sepanjang semester pertama 2026 saja, QRIS mencatat 12,55 miliar transaksi dengan nilai mencapai sekitar Rp1,12 kuadriliun, tumbuh 93,92 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Basis merchant yang besar tersebut membuat pendekatan KKI berbeda dengan ekspansi kartu kredit yang secara tradisional mengandalkan akseptasi jaringan kartu dan mesin Electronic Data Capture (EDC). Dengan menjadikan QRIS sebagai salah satu kanal utama, fasilitas kredit berpotensi digunakan pada spektrum merchant yang lebih luas, termasuk pelaku UMKM.

Bagian dari Kemandirian Sistem Pembayaran

Bagi BI, KKI bukan hanya persoalan menghadirkan produk kartu kredit baru. Pengembangannya menjadi bagian dari agenda yang lebih besar untuk memperkuat sistem pembayaran dan ekonomi digital Indonesia.

BI menyebut peluncuran KKI sebagai bagian dari upaya meningkatkan efisiensi transaksi, memperluas inklusivitas pengguna dan penyelenggara sistem pembayaran, serta meningkatkan daya saing pelaku usaha. Kebijakan tersebut juga ditempatkan dalam kerangka Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2030 dan agenda penguatan kemandirian ekonomi nasional.

Pada saat yang sama, BI tetap membuka ruang bagi jaringan pembayaran internasional. Karena itu, persaingan ke depan tidak semata-mata mengenai KKI melawan Visa atau Mastercard, tetapi mengenai seberapa besar masyarakat melihat manfaat dari masing-masing jaringan pembayaran.

Bagi konsumen, pada akhirnya pertimbangannya kemungkinan akan kembali pada hal yang paling praktis: kemudahan penggunaan, luasnya penerimaan merchant, biaya, program promosi, keamanan, serta fasilitas yang diberikan oleh masing-masing penerbit.

Kehadiran KKI membuat pilihan itu kini bertambah. Indonesia bukan hanya memiliki QRIS sebagai standar pembayaran berbasis kode QR, tetapi juga mulai membangun instrumen kredit ritel yang bertumpu pada infrastruktur pembayaran nasional.

Sumber: Bank Indonesia, Reuters, detikFinance, dan Kontan.

Jakarta – Pemerintah menyiapkan insentif perpajakan untuk mendorong investasi dan mempercepat pengembangan energi panas bumi atau geothermal di Indonesia. Kebijakan tersebut akan dibarengi dengan pembenahan regulasi menyusul masih besarnya potensi panas bumi nasional yang belum dimanfaatkan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan Indonesia memiliki potensi panas bumi sekitar 23.202,77 megawatt (MW). Namun, kapasitas yang sudah terpasang baru mencapai sekitar 2.776,39 MW atau 11,6 persen dari total potensi tersebut. Artinya, sekitar 88,4 persen sumber daya panas bumi Indonesia masih belum tergarap.

Bahlil menyebut besarnya sumber daya tersebut menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan potensi panas bumi terbesar di dunia. Namun dari sisi kapasitas pembangkit yang telah beroperasi, Indonesia masih berada di posisi kedua secara global. Kondisi itu membuat pemerintah mendorong percepatan investasi agar besarnya potensi panas bumi dapat segera dikonversi menjadi sumber energi produktif.

Salah satu langkah yang disiapkan adalah pemberian insentif perpajakan kepada pelaku usaha. Kebijakan tersebut muncul setelah pemerintah mengevaluasi keekonomian proyek panas bumi serta masukan dari pelaku industri terkait harga listrik yang dinilai belum cukup menarik untuk mendukung pengembangan proyek baru.

Bahlil mengatakan nilai keekonomian listrik panas bumi saat ini berada di kisaran 9,5 sen dolar AS per kilowatt hour (kWh). Namun, menurutnya, pelaku industri masih menilai tingkat tersebut belum memadai.

“Kita akan memberikan terobosan dengan insentif pajak,” kata Bahlil dalam Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE) 2026 di Jakarta, Rabu (19/8/2026).

Pemerintah belum merinci bentuk insentif perpajakan yang nantinya akan diberikan. Namun, kebijakan tersebut disiapkan bersamaan dengan revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2017 mengenai panas bumi serta Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 112 Tahun 2022 mengenai percepatan pengembangan energi terbarukan untuk penyediaan tenaga listrik.

Revisi PP Nomor 7 Tahun 2017 antara lain diarahkan untuk memperbaiki pengaturan pemanfaatan tidak langsung panas bumi dan meningkatkan tingkat pengembalian investasi. Sementara itu, perubahan Perpres Nomor 112 Tahun 2022 ditujukan untuk mempercepat pengembangan energi baru dan terbarukan.

Langkah tersebut melanjutkan agenda pemerintah untuk mengatasi berbagai hambatan pengembangan panas bumi. Selain persoalan keekonomian, pemerintah menilai panjangnya proses regulasi dan perizinan turut memengaruhi kecepatan realisasi investasi.

Bahlil mengatakan evaluasi pemerintah menunjukkan masih terdapat hambatan dalam aturan meskipun sejumlah tahapan regulasi sebelumnya telah dipangkas. Karena itu, percepatan proyek panas bumi dinilai membutuhkan kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah sebagai regulator dan pelaku usaha.

Di sisi lain, pemerintah meminta kemudahan dan insentif yang diberikan kepada industri diikuti dengan komitmen dari pemegang konsesi. Bahlil mengingatkan perusahaan yang telah memperoleh konsesi panas bumi agar segera merealisasikan proyek dan tidak menahan wilayah pengelolaan tanpa perkembangan yang jelas.

Menurut pemerintah, keterlambatan pengembangan panas bumi tidak hanya bersumber dari perizinan. Permohonan penghentian sementara serta perpanjangan izin secara berulang dari pengembang juga menjadi perhatian, terutama apabila keterlambatan disebabkan belum siapnya teknologi atau pembiayaan proyek.

Kejar Posisi Nomor Satu Dunia

Pemerintah menargetkan pengembangan panas bumi sebagai salah satu pilar untuk memperkuat ketahanan dan swasembada energi nasional. Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, pemerintah mendorong Indonesia menjadi produsen energi panas bumi terbesar dunia pada 2030.

Potensi panas bumi nasional tersebar di berbagai wilayah. Sumatera memiliki potensi sekitar 9.441 MW, disusul Jawa sekitar 7.588 MW, Sulawesi sekitar 3.006 MW, serta Nusa Tenggara sekitar 1.273 MW. Sejumlah wilayah lain seperti Kalimantan, Bali, Maluku dan Papua juga memiliki potensi yang dapat dikembangkan.

Pemerintah juga mulai mempercepat proyek baru. Dalam IIGCE 2026, pemerintah menyerahkan Izin Panas Bumi kepada PT PLN (Persero) untuk Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Gunung Ungaran dan kepada PT Telaga Rano Geothermal untuk WKP Telaga Ranu. Selain itu, pemerintah menyiapkan penawaran lima WKP dan tujuh Wilayah Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi (WPSPE) sepanjang 2026.

Secara keseluruhan, pipeline wilayah yang tengah disiapkan tersebut memiliki potensi pengembangan sekitar 392 MW dengan rencana investasi sekitar US$2,23 miliar. Lima WKP yang akan ditawarkan mencakup Danau Ranau, Hamiding, Songgoriti, Oka Ile Ange dan Gunung Sirung.

Pengembangan panas bumi ke depan juga tidak hanya diarahkan untuk menghasilkan listrik. Pemerintah mulai mendorong konsep beyond geothermal atau geothermal economy, yakni pemanfaatan sumber daya panas bumi untuk aktivitas ekonomi lain. Contohnya meliputi pemanfaatan panas bumi untuk pengeringan kopi di Kamojang, pengolahan gula aren di Lahendong, hingga potensi ekstraksi mineral seperti litium dan silika dari proyek panas bumi Dieng.

Dengan pembenahan regulasi, pemberian insentif dan peningkatan keekonomian proyek, pemerintah berharap investasi panas bumi dapat bergerak lebih cepat. Namun, insentif tersebut sekaligus akan diikuti tuntutan kepada pengembang untuk mempercepat realisasi investasi sehingga potensi panas bumi Indonesia tidak hanya berhenti sebagai cadangan sumber daya, tetapi dapat berkontribusi nyata terhadap pasokan energi dan perekonomian nasional.

Jakarta – Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional menunjukkan tanda-tanda pemulihan sepanjang 2026. Selain mencatat pertumbuhan produksi yang lebih tinggi dibandingkan perekonomian nasional, investasi di sektor ini meningkat dan kinerja ekspor tetap membukukan surplus. Namun, derasnya pertumbuhan impor masih menjadi tantangan bagi industri tekstil dalam negeri.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menilai industri tekstil dan pakaian jadi masih memiliki ruang pertumbuhan yang besar. Sektor padat karya tersebut saat ini menyerap lebih dari 3,8 juta tenaga kerja dan tetap menjadi salah satu industri penting bagi perekonomian nasional.

“Meski beberapa perusahaan menghadapi tekanan, tetapi pada saat yang sama juga ada investasi baru dan ekspansi usaha,” kata Agus dalam keterangannya, Selasa, 18 Agustus 2026.

Kementerian Perindustrian dalam keterangan terbarunya menyebut nilai ekspor industri tekstil dan pakaian jadi mencapai sekitar US$4,85 miliar pada Semester I 2026. Namun, data perdagangan yang dipaparkan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) secara lebih rinci mencatat angka US$4,85 miliar tersebut sebagai realisasi Januari–Mei 2026, meningkat 1,57 persen dibandingkan US$4,77 miliar pada periode yang sama tahun lalu.

Di tengah pertumbuhan ekspor tersebut, impor TPT justru meningkat lebih cepat. Nilainya naik dari US$3,41 miliar pada Januari–Mei 2025 menjadi US$3,58 miliar pada periode yang sama tahun ini. Akibatnya, surplus perdagangan industri tekstil dan pakaian jadi menyusut dari sekitar US$1,37 miliar menjadi US$1,27 miliar.

Kondisi tersebut menjadi perhatian pelaku industri. API menilai pertumbuhan impor yang lebih tinggi dibandingkan ekspor berpotensi menggerus daya saing produsen domestik apabila tidak disertai penguatan pasar dalam negeri serta pengawasan terhadap impor ilegal dan praktik perdagangan tidak sehat.

Pertumbuhan TPT Lampaui Ekonomi Nasional

Pemulihan industri tekstil juga terlihat dari pertumbuhan produksinya. Pada kuartal II 2026, industri tekstil dan pakaian jadi tercatat tumbuh 6,36 persen secara tahunan, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,29 persen dan industri pengolahan nonmigas sebesar 5,32 persen.

Laju tersebut juga lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan industri TPT sebesar 4,35 persen pada kuartal II 2025. Dari kuartal sebelumnya, tren pertumbuhan juga menguat setelah sektor TPT tumbuh sekitar 4,86 persen pada tiga bulan pertama 2026.

Wakil Ketua Umum API Ian Syarif menilai pencapaian tersebut menunjukkan industri TPT masih memiliki daya tahan dan kesempatan untuk berekspansi setelah mengalami tekanan dalam beberapa tahun terakhir.

Optimisme pemerintah juga ditopang oleh Indeks Kepercayaan Industri (IKI) Juli 2026 yang berada pada level 53,10. Angka di atas 50 menunjukkan aktivitas industri secara umum masih berada pada fase ekspansi.

Investasi Capai Rp11,4 Triliun

Selain pertumbuhan produksi, arus investasi ke industri TPT ikut meningkat. Sepanjang Semester I 2026, nilai investasi industri tekstil dan pakaian jadi mencapai Rp11,40 triliun, naik 11,85 persen dibandingkan Rp10,19 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Investasi pada subsektor tekstil meningkat dari Rp6,05 triliun menjadi Rp6,78 triliun. Sementara investasi pada industri pakaian jadi naik dari Rp4,14 triliun menjadi Rp4,62 triliun. Investasi tersebut dinilai penting untuk menambah kapasitas produksi, melakukan modernisasi mesin, meningkatkan efisiensi energi, dan menyesuaikan proses produksi dengan standar keberlanjutan pasar global.

Masuknya modal baru juga mulai berdampak pada penciptaan lapangan kerja. Asosiasi Garment dan Textile Indonesia (AGTI) mencatat enam perusahaan yang merealisasikan investasi pada sejumlah proyek tekstil dan pakaian jadi di Jawa Tengah dan Jawa Barat sepanjang 2025 hingga Agustus 2026 memiliki nilai investasi yang diumumkan sekitar Rp2,7 triliun.

Proyek-proyek tersebut berpotensi menciptakan sekitar 9.000 hingga 9.800 lapangan kerja baru. Di antaranya pembangunan pabrik PT Xinhai Knitting Indonesia di Brebes yang diproyeksikan menyerap sekitar 6.000 tenaga kerja serta pengembangan kawasan manufaktur tekstil terintegrasi di Subang yang diperkirakan menciptakan 3.000–3.800 pekerjaan.

Selain itu, beroperasinya kembali fasilitas PT Wong Hang Bersaudara dan PT Akarsa Garment di Pemalang disebut telah memulihkan sekitar 1.500 kesempatan kerja yang sebelumnya terdampak penghentian operasional.

Pemerintah Dorong Modernisasi dan Ekspor

Untuk menjaga momentum pemulihan, pemerintah menjalankan sejumlah kebijakan mulai dari insentif investasi, program restrukturisasi, Kredit Industri Padat Karya (KIPK), pembiayaan ekspor melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), hingga penguatan kebijakan pengamanan perdagangan.

Pemerintah juga mendorong percepatan implementasi Making Indonesia 4.0, modernisasi mesin dan teknologi, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta penerapan Standar Industri Hijau. Menurut Kemenperin, aspek keberlanjutan kini semakin menentukan kemampuan produk tekstil Indonesia bersaing di pasar internasional karena pembeli global tidak hanya menilai produk akhir, tetapi juga proses produksinya.

Peluang ekspor juga diharapkan semakin terbuka melalui berbagai perjanjian perdagangan internasional. Salah satunya Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA), yang kesepakatan substansialnya telah diumumkan Indonesia dan Uni Eropa pada September 2025. Kesepakatan tersebut membuka peluang penghapusan atau penurunan tarif terhadap sebagian besar perdagangan barang kedua pihak dan dipandang dapat memperluas akses produk Indonesia ke pasar Eropa.

API menilai akses pasar ke Uni Eropa, Amerika Serikat, dan negara mitra lainnya perlu dimanfaatkan untuk meningkatkan pesanan ekspor industri TPT. Namun, perluasan pasar ekspor tetap perlu berjalan beriringan dengan penguatan pasar domestik.

Impor Masih Jadi Tantangan

Meski indikator pertumbuhan dan investasi membaik, pemulihan industri tekstil nasional belum merata. Sejumlah perusahaan masih menghadapi tekanan pasar, sementara pelaku industri menyoroti biaya produksi, ketersediaan bahan baku, harga energi, produktivitas, akses pembiayaan, serta persaingan dengan barang impor sebagai persoalan yang perlu diselesaikan.

API juga mengingatkan bahwa menyempitnya surplus perdagangan menunjukkan penguatan ekspor saja belum cukup. Kenaikan impor dari US$3,41 miliar menjadi US$3,58 miliar pada Januari–Mei 2026 menunjukkan produsen dalam negeri masih menghadapi persaingan yang semakin ketat di pasar domestik.

Karena itu, momentum pertumbuhan 2026 menjadi titik penting bagi industri TPT. Peningkatan produksi dan investasi menunjukkan industri tekstil nasional masih memiliki daya tarik dan potensi ekspansi, tetapi keberlanjutan pemulihannya akan sangat bergantung pada kemampuan meningkatkan produktivitas, memperluas pasar ekspor, melakukan modernisasi serta menjaga pasar domestik dari praktik perdagangan yang merugikan industri dalam negeri.

Jakarta – Bisnis Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Shell di Indonesia memasuki babak baru. SEFAS Group menyepakati rencana akuisisi 100% kepemilikan bisnis SPBU Shell di Indonesia, setelah sebelumnya proses pengalihan bisnis tersebut direncanakan melibatkan perusahaan patungan antara SEFAS Group dan Citadel Pacific Limited.

Berdasarkan perkembangan terbaru pada Rabu, 19 Agustus 2026, SEFAS akan melanjutkan proses pengambilalihan kepemilikan penuh atas bisnis SPBU tersebut. Penyelesaian transaksi ditargetkan berlangsung pada tahun ini, dengan tetap bergantung pada persetujuan regulator serta pemenuhan persyaratan transaksi lainnya.

CEO SEFAS Group Ricky Roesli mengatakan langkah tersebut menjadi kelanjutan pengembangan bisnis perusahaan yang selama ini telah lama bermitra dengan Shell, khususnya sebagai distributor pelumas Shell di Indonesia.

“Sebagai distributor pelumas Shell terbesar di Indonesia, SEFAS bangga dapat mengambil langkah bisnis berikutnya,” kata Ricky dalam keterangan perusahaan, Rabu (19/8/2026).

Menurut Ricky, kepemilikan lokal diharapkan menjadi fondasi bagi pengembangan bisnis ritel energi SEFAS ke depan. Perusahaan menargetkan pembangunan bisnis ritel energi yang tepercaya dan berkelanjutan sekaligus mendukung kebutuhan energi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selama proses pengalihan, SEFAS juga memprioritaskan kelancaran transisi serta keberlangsungan kegiatan operasional secara aman dan andal.

Presiden Direktur Shell Indonesia Andri Pratiwa menilai SEFAS bukan merupakan mitra baru bagi Shell. Hubungan bisnis kedua perusahaan telah berlangsung lama, sementara SEFAS dinilai memiliki pemahaman terhadap pasar Indonesia, kebutuhan konsumen, serta jaringan lokal yang dapat mendukung pengembangan bisnis selanjutnya.

Berubah dari Rencana Awal Bersama Citadel Pacific

Akuisisi penuh oleh SEFAS menjadi perkembangan baru dari rencana pengalihan bisnis SPBU Shell yang pertama kali diumumkan pada 23 Mei 2025.

Ketika itu, Shell Indonesia menyatakan calon pembeli bisnis SPBU adalah perusahaan patungan baru yang dibentuk oleh Citadel Pacific Limited dan SEFAS Group. Rencana tersebut mencakup jaringan SPBU Shell beserta kegiatan pasokan dan distribusi BBM, sedangkan bisnis pelumas Shell tidak termasuk dalam transaksi.

Bahkan hingga Februari 2026, Shell masih menyatakan proses pengalihan kepemilikan kepada Citadel Pacific dan SEFAS sedang dalam penyelesaian. Shell ketika itu menyebut seluruh pihak tetap berkomitmen terhadap transaksi dan menargetkan prosesnya selesai pada 2026, dengan tetap menunggu berbagai persetujuan sesuai ketentuan di Indonesia.

Namun, perkembangan terbaru pada Agustus 2026 menunjukkan struktur transaksi berubah menjadi akuisisi 100% oleh SEFAS Group. Sampai saat ini belum terdapat penjelasan publik yang terperinci mengenai perubahan posisi Citadel Pacific Limited dari struktur transaksi yang sebelumnya diumumkan.

Sekitar 200 SPBU dan Terminal BBM

Bisnis yang dialihkan Shell bukan merupakan jaringan yang kecil. Berdasarkan keterangan resmi Shell ketika mengumumkan transaksi pada 2025, bisnis SPBU perusahaan di Indonesia mencakup sekitar 200 lokasi, dengan lebih dari 160 SPBU dimiliki langsung oleh perusahaan. Shell juga memiliki terminal BBM di Gresik, Jawa Timur.

Citadel Pacific sebelumnya dipilih sebagai salah satu mitra transaksi karena telah memiliki pengalaman mengelola bisnis dengan lisensi merek Shell di sejumlah wilayah Asia Pasifik, termasuk Guam, Saipan, Palau, Makau, dan Hong Kong. Sementara SEFAS memiliki hubungan panjang dengan Shell dari sisi distribusi pelumas di Indonesia.

SEFAS sendiri berawal dari PT Sefas Pelindotama yang berdiri pada 1997 sebagai distributor resmi pelumas Shell Indonesia. Bisnisnya kemudian berkembang dari Balikpapan ke sejumlah kawasan industri dan pertambangan di Kalimantan serta wilayah lain di Indonesia. Grup tersebut kini memiliki sejumlah entitas yang bergerak dalam distribusi pelumas, produk kelautan, coolant, hingga penyediaan solar untuk industri.

Merek Shell Tidak Hilang dari Indonesia

Pengalihan kepemilikan SPBU tidak berarti merek Shell akan menghilang dari Indonesia.

SEFAS menyatakan merek Shell tetap akan digunakan pada jaringan SPBU setelah pengalihan karena perusahaan memperoleh hak penggunaan merek melalui mekanisme lisensi. Dengan demikian, perubahan terutama terjadi pada kepemilikan dan pengelolaan bisnis ritel, sementara identitas Shell tetap dipertahankan pada jaringan SPBU.

Skema tersebut sejak awal telah menjadi bagian dari rencana divestasi Shell. Dalam pengumuman pada 2025, Shell menyatakan mereknya akan tetap berada di Indonesia melalui perjanjian lisensi, sementara produk BBM tetap disediakan melalui Shell.

Adapun bisnis pelumas tidak masuk dalam pengalihan bisnis SPBU. Shell sebelumnya menegaskan Indonesia masih menjadi salah satu pasar pertumbuhan utama untuk bisnis pelumas. Perusahaan memiliki fasilitas produksi pelumas berkapasitas hingga 300 juta liter per tahun dan telah mengembangkan fasilitas manufaktur gemuk di Marunda.

Dengan demikian, transaksi tersebut lebih tepat dipandang sebagai perubahan model kehadiran Shell di bisnis ritel BBM Indonesia, bukan keluarnya merek Shell secara keseluruhan dari pasar Indonesia. Di satu sisi, kepemilikan dan pengelolaan jaringan SPBU beralih kepada perusahaan lokal, SEFAS Group. Di sisi lain, merek Shell tetap dipertahankan melalui skema lisensi.

Nilai transaksi pengambilalihan bisnis SPBU tersebut sejauh ini belum diumumkan kepada publik.

Pemerintah tengah mengakselerasi pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) sebagai instrumen untuk menarik investasi global, memperdalam sektor keuangan, dan meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat internasional. Ambisi yang dipasang tidak kecil. Pemerintah memperkirakan PFII berpotensi menarik investasi hingga Rp300 triliun-Rp500 triliun sekaligus menjadi pintu masuk bagi arus modal internasional yang selama ini lebih banyak mengalir ke pusat-pusat keuangan global lainnya.

Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah menyiapkan berbagai insentif yang kompetitif, termasuk usulan pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) hingga 0 persen selama 50 tahun, fasilitas bagi tenaga ahli asing, serta berbagai kemudahan perpajakan dan perizinan lainnya. Langkah ini dapat dipahami mengingat persaingan antarjurisdiksi dalam menarik modal global semakin ketat.

Namun, pengalaman berbagai pusat keuangan internasional menunjukkan bahwa keberhasilan sebuah international financial center tidak ditentukan oleh insentif pajak semata. Faktor yang lebih menentukan justru adalah kepercayaan investor, kepastian hukum, kualitas regulasi, dan kredibilitas pengawasan. Bahkan dalam berbagai diskusi dengan investor internasional, kebutuhan akan sistem hukum yang lebih prediktabel disebut sebagai salah satu prasyarat utama sebelum mempertimbangkan insentif fiskal yang ditawarkan.

Selain itu, efektivitas strategi berbasis insentif pajak juga menghadapi tantangan baru. Di tengah penerapan Global Minimum Tax (GMT) sebesar 15 persen yang mulai diadopsi banyak negara, ruang kompetisi melalui tarif pajak yang sangat rendah menjadi semakin terbatas. Kondisi ini menunjukkan bahwa daya tarik PFII pada akhirnya tidak dapat hanya bergantung pada fasilitas fiskal, tetapi harus ditopang oleh kualitas institusi yang mampu memberikan kepastian bagi investor jangka panjang.

Risiko fiskal dan tata kelola juga perlu mendapat perhatian. Sejumlah ekonom mengingatkan potensi praktik capital round tripping, yakni modal domestik yang keluar negeri lalu kembali sebagai investasi asing untuk memperoleh fasilitas perpajakan. Jika tidak diantisipasi melalui pengujian substansi ekonomi (substance over form) yang memadai, PFII berisiko menjadi kanal arbitrase pajak ketimbang pusat intermediasi keuangan yang produktif.

Tantangan lain terletak pada desain kelembagaan. RUU PFII mengusulkan pembentukan regulator dan pengadilan khusus guna meningkatkan kepastian hukum dan efisiensi layanan. Di satu sisi, skema ini menjanjikan kemudahan bagi pelaku usaha. Namun di sisi lain, muncul pertanyaan mengenai koordinasi dengan OJK, Bank Indonesia, PPATK, serta mekanisme pengawasan terhadap konglomerasi keuangan yang beroperasi lintas yurisdiksi. Celah koordinasi berpotensi menciptakan regulatory arbitrage yang justru mengganggu stabilitas sistem keuangan.

Perkembangan terbaru mengenai kemungkinan keterlibatan Danantara menambah dimensi baru dalam pembahasan PFII. Dukungan modal dari lembaga investasi negara berpotensi mempercepat pembangunan ekosistem awal PFII. Namun, langkah tersebut juga menuntut tata kelola yang kuat agar risiko reputasi, risiko investasi, dan manfaat ekonomi yang diharapkan dapat dikelola secara transparan dan akuntabel.

Karena itu, PFII seharusnya tidak diposisikan sekadar sebagai kawasan berinsentif pajak rendah. Keunggulan Indonesia justru berada pada kebutuhan pembiayaan sektor-sektor strategis yang sulit ditiru negara lain, mulai dari hilirisasi sumber daya alam, transisi energi, pembangunan infrastruktur, hingga ekonomi karbon yang didukung pasar domestik yang besar. PFII akan memiliki nilai strategis apabila mampu menghubungkan modal global dengan kebutuhan pembiayaan sektor-sektor tersebut.

Perekonomian Indonesia pada 2025 menunjukkan kinerja yang relatif solid. Produk Domestik Bruto (PDB) riil tumbuh 5,11 persen, sedikit lebih tinggi dibandingkan 5,03 persen pada 2024. Dari sisi nominal, pertumbuhan bahkan meningkat dari 5,97 persen menjadi 7,60 persen. Pertumbuhan juga terjadi pada hampir seluruh lapangan usaha, kecuali sektor Pertambangan dan Penggalian yang terkontraksi 0,66 persen.

Namun, di balik pertumbuhan tersebut, data menunjukkan bahwa perkembangan penerimaan pajak tidak selalu bergerak searah dengan dinamika ekonomi sektoral. Temuan paling menonjol muncul pada sektor Industri Pengolahan dan Perdagangan Besar dan Eceran. Kedua sektor ini merupakan kontributor terbesar terhadap PDB nasional masing-masing sekitar 19,07 persen dan 13,17 persen pada 2025. Keduanya juga termasuk penyumbang penerimaan pajak terbesar. Meski demikian, penerimaan pajak neto dari kedua sektor justru mengalami kontraksi di tengah pertumbuhan ekonomi yang masih positif.

Fenomena tersebut menjadi sinyal yang patut dicermati karena terjadi pada sektor-sektor dengan basis ekonomi dan basis penerimaan yang besar. Dengan kata lain, pertumbuhan aktivitas ekonomi belum sepenuhnya tercermin dalam perkembangan penerimaan pajak pada sektor-sektor utama tersebut.

Di sisi lain, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menunjukkan dinamika yang berbeda. Sektor ini menjadi kontributor terbesar ketiga terhadap PDB nasional dengan kontribusi meningkat dari 12,61 persen pada 2024 menjadi 13,10 persen pada 2025. Pertumbuhan riilnya meningkat dari 0,68 persen pada 2024 menjadi 5,33 persen pada 2025. Peningkatan tersebut terutama ditopang oleh Tanaman Perkebunan, Tanaman Pangan, dan Perikanan. Tanaman Perkebunan menjadi kontributor terbesar dalam sektor tersebut, sementara Tanaman Pangan mencatat pertumbuhan riil tertinggi pada 2025.

Meski perannya dalam perekonomian semakin besar, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tidak termasuk dalam kelompok penyumbang penerimaan pajak terbesar. Temuan ini menunjukkan adanya perbedaan antara kontribusi sektor tersebut terhadap perekonomian nasional dan posisinya dalam struktur penerimaan pajak berdasarkan data yang tersedia.

Meski demikian, berbagai perbedaan tersebut tidak serta merta dapat diartikan sebagai tax gap atau rendahnya kepatuhan perpajakan. Penerimaan pajak dipengaruhi oleh banyak faktor selain pertumbuhan ekonomi, mulai dari profitabilitas usaha, restitusi, pemanfaatan insentif perpajakan, struktur pelaku usaha, hingga karakteristik basis pajak masing-masing sektor.

Rampungnya harmonisasi perubahan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 130/PMK.010/2020 menandai upaya pemerintah menyesuaikan kebijakan tax holiday dengan rezim Pajak Minimum Global (Global Minimum Tax/GMT). Namun di balik penyesuaian tersebut, muncul pertanyaan yang lebih mendasar: apakah tax holiday masih merupakan instrumen yang paling tepat untuk mencapai tujuan investasi di tengah perubahan lanskap perpajakan global dan besarnya biaya fiskal yang ditanggung negara?

Data Kementerian Keuangan menunjukkan realisasi belanja perpajakan pada 2025 mencapai Rp530,3 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp84,3 triliun dialokasikan untuk mendukung investasi, dengan tax holiday menjadi salah satu fasilitas terbesar. Di sisi lain, policy gap Indonesia pada 2024 diperkirakan mencapai 1,81 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), mencerminkan besarnya potensi penerimaan yang dilepas untuk mencapai tujuan pembangunan tertentu.

Dalam literatur kebijakan fiskal, efektivitas tax holiday umumnya diukur melalui konsep additionality, yakni sejauh mana insentif tersebut memengaruhi keputusan investasi. Semakin besar investasi yang terjadi karena adanya fasilitas pajak, semakin tinggi efektivitas kebijakan tersebut. Sebaliknya, apabila keputusan investasi lebih banyak didorong oleh faktor lain, seperti besarnya pasar domestik, ketersediaan sumber daya alam, atau kebijakan hilirisasi, maka manfaat tambahan dari tax holiday menjadi lebih terbatas. Dalam kondisi tersebut, insentif berpotensi berubah menjadi windfall benefit, yaitu keuntungan fiskal yang diterima investor tanpa menghasilkan tambahan investasi yang signifikan bagi perekonomian.

Berbagai kajian IMF, OECD, Bank Dunia, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) selama satu dekade terakhir secara konsisten menyoroti keterbatasan tax holiday sebagai instrumen penarik investasi. Dalam laporan bersama yang diterbitkan pada 2015, keempat lembaga tersebut menilai insentif berbasis laba (profit-based incentives) seperti tax holiday rentan menimbulkan windfall benefit, menarik investasi yang bersifat footloose, memiliki biaya fiskal yang tinggi, serta relatif mudah dimanfaatkan untuk perencanaan pajak agresif. Karena itu, banyak negara didorong untuk menggeser kebijakan menuju insentif berbasis biaya (cost-based incentives) yang lebih langsung terkait dengan aktivitas investasi riil.

Instrumen yang kerap direkomendasikan antara lain investment tax credit, percepatan penyusutan (accelerated depreciation), serta insentif untuk kegiatan penelitian dan pengembangan (research and development/R&D). Berbeda dengan tax holiday yang memberikan manfaat berdasarkan laba perusahaan, insentif tersebut dikaitkan langsung dengan pengeluaran atau investasi yang benar-benar dilakukan sehingga dinilai lebih tepat sasaran dan lebih mudah dievaluasi efektivitasnya.

Selain additionality, tingkat kematangan industri penerima fasilitas juga menjadi faktor penting dalam menilai efektivitas tax holiday. Hilirisasi nikel menjadi contoh yang relevan. Nilai ekspor produk nikel Indonesia meningkat dari sekitar USD3,3 miliar pada 2014 menjadi lebih dari USD30 miliar pada periode 2022–2023. Perkembangan tersebut menunjukkan semakin kuatnya posisi Indonesia dalam rantai pasok global sekaligus menimbulkan pertanyaan apakah sektor yang telah berkembang pesat masih memerlukan tingkat dukungan fiskal yang sama. Karena itu, penerapan sunset provision atau evaluasi berkala menjadi penting agar insentif tetap sesuai dengan kebutuhan sektoral.

Perubahan lanskap perpajakan global turut memperkuat urgensi tersebut. Sejak 2025, Indonesia menerapkan GMT melalui PMK Nomor 136 Tahun 2024 dengan tarif minimum efektif 15 persen bagi kelompok perusahaan multinasional tertentu. Dalam rezim baru ini, manfaat tax holiday menjadi lebih terbatas karena pembebasan pajak yang diberikan tidak lagi otomatis menurunkan beban pajak global investor. Rampungnya harmonisasi perubahan PMK 130/PMK.010/2020 menunjukkan bahwa pemerintah mulai mengantisipasi perubahan tersebut, termasuk dengan mengkaji desain insentif yang lebih selaras dengan perkembangan internasional.

Jakarta. Indonesia memegang posisi krusial dalam rantai pasok komoditas global, didorong oleh gelombang investasi hilirisasi nikel yang masif dalam beberapa tahun terakhir. Namun, di balik ekspansi kapasitas pengolahan domestik, para pelaku pasar dan investor global kini menaruh perhatian besar pada dinamika tata kelola hulu, khususnya mekanisme persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). Fluktuasi dalam penentuan, pembatasan, serta revisi kuota produksi tahunan kini menjadi variabel risiko regulasi (regulatory risk) utama yang secara langsung memengaruhi kalkulasi bisnis di sektor ini.

Bagi sektor korporasi, kepastian pasokan bijih nikel (nickel ore) adalah pilar utama guna mempertahankan margin operasi dan mengamankan pengembalian modal atas pengeluaran investasi (capital expenditure). Fasilitas pengolahan yang mengadopsi teknologi Rotary Kiln Electric Furnace (RKEF) untuk produksi feronikel, maupun High-Pressure Acid Leaching (HPAL) untuk bahan baku ekosistem baterai kendaraan listrik, beroperasi dengan struktur biaya tetap (fixed cost) yang tinggi.

Keterlambatan atau pemotongan kuota dalam persetujuan e-RKAB di tingkat penambang pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP) berisiko menciptakan efek cambuk berupa kelangkaan pasokan domestik secara mendadak. Hambatan rantai pasok ini bahkan sempat memaksa sejumlah emiten hilir menempuh opsi impor komoditas dari negara tetangga seperti Filipina guna menjaga kontinuitas operasional tungku pembakaran mereka sebuah anomali yang menekan efisiensi biaya logistik perusahaan.

Di sisi lain, otoritas pemerintah melalui Kementerian ESDM dihadapkan pada tantangan penegakan tata kelola dan konservasi cadangan mineral strategis. Kebijakan evaluasi kuota RKAB berfungsi sebagai instrumen kendali makro untuk mencegah eksploitasi berlebih yang dapat memperpendek usia cadangan nasional secara prematur. Secara fiskal, pengetatan sistem e-RKAB yang terintegrasi dengan platform digital SIMBARA dan e-PNBP juga menjadi alat penegakan kepatuhan ekosistem pertambangan. Melalui mekanisme pengetatan digital ini, pemerintah dapat membatasi ruang operasi bagi entitas tambang yang belum menyelesaikan kewajiban finansialnya kepada negara, baik berupa royalti (PNBP) maupun pajak daerah.

Kendati demikian, para analis kebijakan publik menggarisbawahi bahwa aspek volatilitas dalam implementasi regulasi di lapangan dapat mengikis prediktabilitas iklim usaha (business predictability). Penentuan kuota tahunan yang bergerak fluktuatif tanpa masa transisi yang matang berisiko mengaburkan proyeksi arus kas (cash flow) korporasi, mengganggu struktur pembiayaan perbankan dan mempersulit pemenuhan kontrak pasokan jangka panjang.

Pada akhirnya, keberlanjutan daya saing industri nikel Indonesia tidak hanya ditentukan oleh volume cadangan di dalam perut bumi atau kapasitas terpasang di kawasan-kawasan industri terintegrasi. Skalabilitas industri ini ke depan akan sangat bergantung pada kemampuan regulator dalam menyusun formula kebijakan RKAB yang transparan, terukur, dan adaptif terhadap kebutuhan kapasitas industri hilir, tanpa harus mengorbankan fungsi pengawasan lingkungan serta target penerimaan fiskal negara. (Zain)

Jakarta. Langkah Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) merilis instrumen Patriot Bond berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 memicu diskursus hangat. Di satu sisi, instrumen pendanaan di luar APBN ini diproyeksikan menjadi booster likuiditas untuk membiayai Proyek Strategis Nasional (PSN). Di sisi lain, berbagai keistimewaan hukum dan fasilitas pajak yang diberikan kepada investor justru memicu kekhawatiran transparansi pengelolaan  keuangan negara.

Daya Tarik Proteksi Hukum bagi Investor

Bagi pemilik modal, Patriot Bond menawarkan insentif yang sulit diabaikan. Melalui revisi Pasal 50A ayat (5) UU P2SK, pemerintah menggelar karpet merah berupa perlindungan hukum bagi investor di pasar primer. Transaksi pembelian instrumen ini dijamin bebas dari tuntutan pidana umum, pidana khusus termasuk tindak pidana perpajakan hingga gugatan perdata.

Selain itu, data transaksi investasi ini dikunci rapat, tidak dapat digunakan sebagai dasar pengenaan pajak baru maupun dijadikan alat bukti di peradilan. Karpet merah fiskal ini dirancang cerdik untuk menarik dana kakap warga negara Indonesia (WNI) yang selama ini terparkir di luar negeri, sekaligus menjadi wadah repatriasi yang aman bagi alumni program Tax Amnesty maupun Program Pengungkapan Sukarela (PPS).

Mengendus Celah Pencucian Uang

Namun, di balik optimisme penyerapan likuiditas, para ekonom dan pengamat kebijakan publik langsung menyuarakan alarm waspada. Kebijakan tutup mata terhadap asal-usul sumber dana dinilai menjadi titik rawan (money laundering loophole) yang berpotensi dimanfaatkan untuk pencucian uang.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah sengaja mengambil langkah berani ini demi menarik likuiditas raksasa masuk ke dalam sistem keuangan domestik. Meski demikian, otoritas menggarisbawahi bahwa imunitas ini tidak berlaku mutlak. Sementara itu, unit bisnis aktif atau aset eksternal lain milik investor tetap berada dalam pengawasan penuh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Kendati ada batasan, pelonggaran pelacakan asal-usul dana ini tetap berisiko mengaburkan prinsip transparansi finansial. Di tengah komitmen Indonesia terhadap standar Financial Action Task Force (FATF), kebijakan ini dikhawatirkan dapat menurunkan derajat kepatuhan anti-pencucian uang nasional di mata internasional.

Dilema Keadilan Fiskal dan Sektor Riil

Dari kacamata perpajakan, insentif eksklusif ini berpotensi memicu moral hazard. Keisitimewaan perlindungan data bagi pemilik modal besar dikhawatirkan mengikis rasa keadilan fiskal dan menurunkan tingkat kepatuhan sukarela (voluntary compliance) dari wajib pajak reguler yang selama ini patuh.

Selain itu, risiko crowding out effect juga membayangi sektor riil. Jika korporasi berbondong-bondong mengalihkan laba ditahan mereka ke instrumen steril pajak ini demi memburu keamanan hukum, likuiditas untuk ekspansi usaha riil justru berisiko mengetat.

Penerbitan Patriot Bond pada akhirnya merupakan pilihan kebijakan yang berani sekaligus berisiko. Pemerintah bertaruh pada kecepatan pembangunan infrastruktur non-APBN, meski harus melonggarkan sebagian prinsip akuntabilitas. Tantangan terbesar kini ada pada Danantara dan Kementerian Keuangan untuk memastikan aturan turunan mampu membentengi instrumen ini agar tidak menjadi pintu belakang bagi aliran dana gelap. (Zain).

Jakarta — Pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah Pulau Jawa pada Juni 2026 kembali membuka persoalan lama dalam tata kelola energi nasional: Indonesia adalah produsen dan eksportir batu bara besar, tetapi sistem kelistrikannya tetap rentan ketika batu bara yang dibutuhkan PLTU tidak tersedia tepat waktu, sesuai spesifikasi, dan dalam volume yang cukup.

Krisis ini tidak dapat dibaca secara sederhana sebagai “PLN kehabisan batu bara”. Persoalannya lebih kompleks. Di satu sisi, PLN membutuhkan batu bara dengan spesifikasi tertentu, terutama medium rank coal atau batu bara kalori menengah untuk kebutuhan sejumlah PLTU. Di sisi lain, harga batu bara internasional sedang menarik, sementara harga batu bara untuk kebutuhan domestik melalui skema Domestic Market Obligation/DMO masih dibatasi. Perbedaan harga inilah yang menciptakan tarik-menarik antara kepentingan menjaga pasokan listrik nasional dan kepentingan komersial pelaku usaha batu bara.

PLN menyatakan bahwa pihaknya mempercepat pengadaan batu bara kalori menengah untuk pembangkit listrik. Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menyebut perseroan mempercepat penandatanganan kontrak dengan pemasok batu bara, khususnya pemasok medium rank coal yang telah mendapat penugasan dari pemerintah. Pasokan tersebut diarahkan ke sejumlah PLTU strategis di Jawa, antara lain Suralaya, Pelabuhan Ratu, Lontar, Labuan, Jawa 7, Jawa 9–10, Indramayu, Paiton, Rembang, Pacitan, dan Tanjung Awar-Awar.

Kementerian ESDM mencatat kebutuhan batu bara PLN pada 2026 mencapai sekitar 154 juta metrik ton per tahun. Dari jumlah tersebut, PLN telah mengamankan kontrak sekitar 134 juta ton, sehingga masih terdapat kebutuhan yang belum sepenuhnya tertutup. Kendala utama berada pada batu bara kalori menengah, khususnya dengan spesifikasi sekitar 5.200 kcal/kg GAR, yang dibutuhkan untuk proses pembangkitan dan pencampuran atau blending di sejumlah PLTU.

Masalah menjadi lebih sensitif karena harga batu bara global pada Juni 2026 bergerak tinggi. Reuters melaporkan pasar batu bara global mengalami tekanan pasokan akibat gangguan produksi di China, ketidakpastian kebijakan ekspor Indonesia, gangguan pasokan LNG, serta peningkatan permintaan dari negara-negara Asia. Kondisi tersebut mendorong indeks batu bara Newcastle mendekati level tertinggi hampir dua tahun, di atas US$150 per metrik ton.

Di dalam negeri, Harga Batu Bara Acuan atau HBA periode kedua Juni 2026 juga meningkat. Keputusan Menteri ESDM Nomor 253.K/MB.01/MEM.B/2026 menetapkan HBA periode kedua Juni 2026, sementara pemberitaan pasar mencatat HBA batu bara 6.322 GAR berada pada level US$123,91 per ton, dan HBA I 5.300 GAR berada pada US$88,40 per ton.

Sementara itu, harga DMO batu bara untuk sektor kelistrikan masih dipatok US$70 per ton. Kebijakan ini dimaksudkan untuk menjaga agar biaya pembangkitan listrik tidak melonjak dan tarif listrik masyarakat tetap terkendali. Namun, ketika harga pasar internasional berada jauh di atas harga DMO, muncul insentif ekonomi bagi pelaku usaha untuk lebih tertarik menjual batu bara ke pasar ekspor. Kementerian ESDM sendiri menjelaskan bahwa DMO menetapkan kewajiban pasokan dalam negeri minimal 25% dari rencana produksi, dengan harga batu bara untuk kelistrikan umum sebesar US$70 per metrik ton sebagai harga batas atas apabila HBA melebihi US$70.

Kesenjangan harga tersebut menjadi salah satu akar persoalan. Pada satu sisi, pemerintah membutuhkan batu bara murah agar biaya listrik tetap terjaga. Pada sisi lain, pengusaha batu bara menghadapi biaya produksi yang meningkat dan peluang memperoleh harga lebih tinggi di pasar ekspor. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bahkan membuka peluang mengkaji ulang harga DMO agar PLN tidak dirugikan, tetapi pengusaha batu bara juga tidak dipaksa menjual pada harga yang dianggap terlalu rendah. Ia menyebut biaya produksi batu bara kalori menengah meningkat, antara lain karena stripping ratio yang tinggi.

Pandangan serupa juga muncul dari pelaku industri. APBI menilai harga DMO yang tidak berubah sejak 2018 tidak lagi sepenuhnya mencerminkan kondisi biaya industri saat ini, termasuk kenaikan biaya bahan bakar, alat berat, upah, logistik, dan kewajiban lingkungan. Perhapi juga menyoroti bahwa kebutuhan PLN banyak berada pada batu bara kalori menengah, sementara struktur harga DMO untuk batu bara jenis tersebut dapat jatuh jauh lebih rendah dibanding harga pasar global.

Dalam kondisi demikian, DMO menjadi instrumen yang sangat penting, tetapi sekaligus rawan. Tanpa DMO, pengusaha batu bara memiliki dorongan lebih besar untuk mengejar pasar ekspor karena harga luar negeri lebih menarik. Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Pati Jaya menyebut bahwa sebelum kebijakan DMO diterapkan, penambang batu bara cenderung lebih memilih ekspor karena harga jual luar negeri lebih tinggi dibanding harga domestik. Pernyataan ini memperlihatkan bahwa DMO lahir untuk mencegah pasokan energi nasional kalah bersaing dengan pasar ekspor.

Namun, keberadaan DMO saja tidak cukup apabila pengawasan, kontrak, kualitas batu bara, dan logistik tidak terkendali. Pada 26 Juni 2026, Kementerian ESDM menyatakan sempat menahan sementara pengiriman ekspor batu bara tertentu untuk mengamankan batu bara dengan nilai kalori yang disyaratkan bagi pembangkit PLN. Hingga saat itu, sekitar 141 juta metrik ton batu bara telah diamankan dari total kebutuhan tahunan 154 juta metrik ton, dan ekspor disebut kembali berjalan normal setelah pasokan dalam negeri membaik.

Langkah penahanan ekspor tersebut menunjukkan bahwa pemerintah melihat adanya risiko nyata pada pasokan energi primer PLN. Artinya, masalah ini bukan semata persoalan teknis pembangkit, tetapi juga menyangkut tata kelola pasokan batu bara dari hulu ke hilir: mulai dari kewajiban DMO, penugasan pemasok, kontrak, spesifikasi kalori, blending, transportasi, hingga kesiapan stok di PLTU.

Pemadaman bergilir kemudian terjadi ketika gangguan pasokan energi primer bertemu dengan gangguan teknis pembangkit. PLN menyebut adanya dua PLTU besar milik Independent Power Producer atau IPP yang mengalami gangguan teknis dan keluar dari sistem kelistrikan Pulau Jawa. Dalam sistem listrik yang harus seimbang setiap saat antara pasokan dan beban, keluarnya pembangkit besar dari sistem dapat memaksa PLN melakukan manajemen beban agar jaringan tidak mengalami gangguan yang lebih luas.

Institute for Essential Services Reform atau IESR menilai pemadaman bergilir di Jawa perlu diinvestigasi secara transparan. IESR menduga gangguan tersebut dipicu rendahnya cadangan bahan bakar di sejumlah PLTU sistem Jawa-Bali, sehingga pembangkit harus beroperasi di bawah kapasitas optimal. IESR juga menyoroti kemungkinan Hari Operasi Pembangkit atau HOP berada di bawah batas aman, serta faktor lain seperti gangguan pembangkit, minimnya cadangan daya, jadwal perawatan pembangkit yang tidak sinkron, dan gangguan transmisi.

Dengan demikian, pemadaman listrik 2026 memperlihatkan tiga kerentanan sekaligus. Pertama, ketergantungan sistem listrik Jawa pada PLTU batu bara masih sangat besar. Kedua, pasokan batu bara untuk PLN tidak hanya bergantung pada jumlah produksi nasional, tetapi juga pada insentif harga, kepatuhan DMO, dan kesesuaian kualitas batu bara. Ketiga, ketika harga internasional tinggi, pengawasan pemerintah harus lebih kuat agar kebutuhan domestik tidak kalah oleh orientasi ekspor.

Pelajaran penting dari kejadian ini adalah bahwa ketahanan listrik nasional tidak cukup dijaga dengan angka produksi batu bara nasional yang besar. Yang lebih penting adalah memastikan batu bara yang dibutuhkan PLTU benar-benar tersedia di lokasi pembangkit, sesuai spesifikasi, tepat waktu, dan tidak tersisih oleh insentif ekspor. Jika selisih harga antara DMO dan pasar internasional terlalu lebar tanpa pengawasan yang kuat, maka sistem listrik nasional akan terus menghadapi risiko yang sama: batu bara ada, tetapi tidak cukup tersedia untuk pembangkit ketika paling dibutuhkan.

Rujukan Utama

Kementerian ESDM, Pemerintah Awasi dan Kawal Ketat Pasokan Batubara untuk Kelistrikan, 26 Juni 2026. Kementerian ESDM RI - Media Center - News Archives - Pemerintah Awasi dan Kawal Ketat Pasokan Batubara untuk Kelistrikan
ANTARA, PLN percepat pengadaan pasokan batu bara untuk pembangkit listrik, 20 Juni 2026. PLN percepat pengadaan pasokan batu bara untuk pembangkit listrik - ANTARA News Jawa Timur
Reuters, China mine disaster, Indonesia policy changes upend global coal market, 16 Juni 2026. China mine disaster, Indonesia policy changes upend global coal market | Reuters
Kementerian ESDM, As of 1 January 2020, DMO is Set at 25% and Sales Price to Power Plant USD 70 per Ton. Kementerian ESDM RI - Media Center - News Archives - As of 1 January 2020, DMO is Set at 25% and Sales Price to Power Plant USD 70 per Ton
Bloomberg Technoz, Bahlil Tegaskan Belum Akan Kerek Harga Batu Bara DMO, Baru Kajian, Juni 2026. Bahlil Tegaskan Belum Akan Kerek Harga Batu Bara DMO, Baru Kajian - Energi - Page 2
IESR, IESR Pertanyakan Keandalan Sistem Kelistrikan Jawa dan Mendesak Investigasi Transparan Gangguan Listrik, 11 Juni 2026. IESR Pertanyakan Keandalan Sistem Kelistrikan Jawa dan Mendesak Investigasi Transparan Gangguan Listrik - IESR