JAKARTA – Pemerintah Indonesia menetapkan target ambisius untuk meningkatkan rasio perpajakan (tax ratio) hingga menyentuh angka 13 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2026. Meski dipenuhi rasa optimis dari pucuk pimpinan negara, sejumlah pengamat dan praktisi ekonomi mengingatkan adanya tantangan besar yang membentang di depan mata.

Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan menyatakan keyakinannya bahwa Indonesia memiliki ruang yang cukup besar untuk meningkatkan penerimaan negara. Menurut Prabowo, potensi pajak yang belum tergarap optimal, digitalisasi administrasi perpajakan, serta hilirisasi industri akan menjadi motor utama penggerak tax ratio menuju angka 13 persen. Pemerintah meyakini bahwa dengan pengawasan yang lebih ketat dan sistem yang lebih transparan, kebocoran pajak dapat diminimalisir.

Namun, Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, memberikan pandangan yang lebih konservatif. Purbaya menilai bahwa mencapai tax ratio 12 persen saja pada tahun 2026 merupakan tantangan yang sangat berat, apalagi mencapai 13 persen. Menurut Purbaya, kondisi ekonomi global yang masih fluktuatif serta daya beli masyarakat domestik yang belum sepenuhnya pulih menjadi faktor penghambat. Ia menekankan bahwa kebijakan fiskal harus berhati-hati agar tidak justru menekan pertumbuhan ekonomi yang sedang diupayakan.

Kesejahteraan Masyarakat: Kunci yang Terlupakan?

Senada dengan keraguan tersebut, Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Fajry Akbar, menyoroti korelasi erat antara tingkat kesejahteraan dan kepatuhan pajak. Selama sebagian besar masyarakat masih berada di garis ekonomi yang rentan atau terjebak dalam sektor informal, peningkatan rasio pajak akan sulit dilakukan secara organik.

Sektor informal di Indonesia yang masih sangat besar menjadi tantangan struktural tersendiri. Menarik pajak dari sektor ini memerlukan biaya administrasi yang tinggi dan pendekatan yang lebih persuasif. Jika pemerintah hanya mengandalkan ekstensifikasi tanpa dibarengi dengan peningkatan pendapatan per kapita yang nyata, dikhawatirkan beban pajak justru akan memberatkan pelaku usaha kecil dan menengah.

Digitalisasi dan Reformasi Administrasi

Di sisi lain, harapan tetap ada pada reformasi administrasi perpajakan. Implementasi sistem inti perpajakan (Coretax System) diharapkan mampu memetakan potensi pajak secara lebih akurat dan real-time. Pihak otoritas pajak terus berupaya memperluas basis pajak dengan menyasar ekonomi digital dan transaksi lintas batas yang selama ini sulit terjangkau.

Kunci keberhasilan bukan hanya pada besaran tarif, melainkan pada perluasan basis pajak (broadening the base). Tanpa adanya reformasi struktural yang menyentuh akar persoalan—seperti sinkronisasi data kependudukan dengan data keuangan—target 13 persen mungkin akan tetap menjadi angka yang sulit diraih di atas kertas.

Kini, pemerintah dihadapkan pada tugas berat: menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sambil perlahan menambal lubang-lubang penerimaan negara. Publik menanti, apakah strategi fiskal yang dirancang mampu membawa Indonesia keluar dari jebakan tax ratio rendah, atau justru diperlukan penyesuaian target yang lebih realistis sesuai dengan kondisi kesejahteraan rakyat saat ini.

JAKARTA – Pemerintah Indonesia tengah bersiap mengambil langkah strategis baru di sektor pertambangan. Setelah sukses dengan kebijakan larangan ekspor bijih nikel mentah, kini giliran produk turunan nikel tingkat rendah, seperti Nickel Pig Iron (NPI) dan feronikel, yang masuk dalam radar kebijakan fiskal. Pemerintah berencana mengenakan bea keluar atau pajak ekspor terhadap komoditas tersebut guna memperkuat penerimaan negara dan mendorong hilirisasi yang lebih berkualitas.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, baru-baru ini mengungkapkan bahwa kajian mengenai pengenaan pajak ekspor ini sedang dimatangkan. Menurutnya, nikel merupakan komoditas strategis yang permintaannya terus meningkat di pasar global, terutama untuk kebutuhan baterai kendaraan listrik (electric vehicle/EV). Oleh karena itu, pemerintah merasa perlu mengatur arus keluar produk turunannya agar memberikan nilai tambah yang optimal bagi ekonomi domestik.

Bukan Sekadar Mengejar Target Fiskal

Rencana pengenaan pajak ekspor nikel ini bukan sekadar upaya menutup defisit anggaran atau sekadar mengejar target penerimaan negara. Fokus utama pemerintah adalah mendorong industri hilirisasi untuk "naik kelas". Saat ini, sebagian besar olahan nikel di Indonesia masih berupa NPI yang memiliki nilai tambah relatif rendah dibandingkan produk olahan lebih lanjut seperti nikel sulfat atau baja tahan karat (stainless steel).

Dengan adanya pajak ekspor, diharapkan para pelaku industri akan lebih terdorong untuk membangun fasilitas pemurnian yang menghasilkan produk akhir yang lebih bernilai tinggi di dalam negeri. Selain itu, kebijakan ini juga berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga keseimbangan stok nikel domestik agar kebutuhan industri dalam negeri tetap terjamin.

Kepastian Waktu dan Formulasi

Meski rencana ini sudah mencuat ke publik, Bahlil menegaskan bahwa implementasinya tidak akan dilakukan secara terburu-buru. Berbeda dengan isu bea keluar batu bara yang sempat disebut akan berlaku per 1 April, pemerintah memastikan bahwa kebijakan untuk nikel masih dalam tahap penghitungan formulasi yang presisi.

Kementerian ESDM bersama kementerian terkait tengah menghitung besaran tarif yang ideal. Tujuannya agar pajak ini tidak membebani pelaku usaha secara berlebihan, tetapi tetap efektif dalam memberikan kontribusi terhadap kas negara. Formulasi ini sangat krusial agar daya saing nikel Indonesia di pasar internasional tidak tergerus oleh kebijakan fiskal dalam negeri.

Sentimen Pasar dan Harapan Industri

Rencana kebijakan ini tentu menjadi perhatian serius bagi pelaku pasar modal dan investor. Isu pajak ekspor, bersama dengan sentimen terkait Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) serta Harga Patokan Mineral (HPM), menjadi faktor penentu pergerakan saham emiten pertambangan nikel dalam beberapa waktu terakhir.

Para pelaku industri berharap pemerintah dapat memberikan masa transisi yang cukup jika kebijakan ini resmi diberlakukan. Transparansi mengenai dasar penghitungan dan mekanisme pemungutan menjadi kunci agar iklim investasi di sektor pertambangan tetap kondusif.

Jika dikelola dengan tepat, pajak ekspor nikel ini berpotensi menjadi "senjata" baru Indonesia dalam memperkuat kedaulatan ekonomi berbasis sumber daya alam. Kini, publik dan pelaku usaha menanti detail regulasi yang diharapkan mampu menyeimbangkan antara kepentingan fiskal negara dan keberlanjutan industri pertambangan nasional.