Bagi penggemar film mata-mata lawas, adegan bank di Swiss selalu ikonik. Seorang agen rahasia atau penjahat internasional masuk ke ruangan berlapis baja, membuka kotak deposit dengan kunci khusus, dan menyimpan berlian atau uang tunai tanpa ada satu pun orang yang bertanya siapa pemiliknya.

Itulah citra "kerahasiaan bank" (bank secrecy) yang tertanam di benak kita: sebuah benteng yang tak tertembus negara. Tempat di mana orang kaya bisa menyembunyikan hartanya dari kejaran pajak.

Namun, saya punya kabar buruk bagi para penggelap pajak: Film itu sudah usang. Di dunia nyata hari ini, benteng itu sudah runtuh.

Kita kini hidup di era Transparansi Total. Revolusi sunyi telah terjadi dalam satu dekade terakhir, dipimpin oleh inisiatif Automatic Exchange of Information (AEOI) atau Pertukaran Informasi Otomatis.

Dulu, jika petugas pajak Indonesia curiga ada warga negara kita yang menyembunyikan uang di Singapura atau Hong Kong, mereka harus mengirim surat permintaan resmi (by request). Prosesnya lama, berbelit, dan seringkali ditolak jika buktinya kurang kuat. Itu ibarat mencari jarum di tumpukan jerami dengan mata tertutup.

Sekarang? Data itu datang sendiri ke meja Direktur Jenderal Pajak.

Setiap tahun, lembaga keuangan di lebih dari 100 negara yurisdiksi mitra—termasuk negara-negara yang dulunya dikenal sebagai surga pajak—secara otomatis mengirimkan data rekening milik warga negara asing ke otoritas pajak negara asalnya.

Artinya, jika seorang pengusaha Jakarta membuka rekening di bank Singapura pada hari Senin, data saldo dan penghasilan bunganya akan "terbaca" oleh sistem pajak Indonesia pada siklus pertukaran data berikutnya. Tidak perlu surat permintaan, tidak perlu investigasi detektif. Semua serba digital dan otomatis.

Dampaknya luar biasa. Permainan "petak umpet" global telah berakhir.

Bagi negara, ini adalah senjata ampuh untuk memulihkan keadilan. Tidak adil rasanya jika karyawan bergaji UMR dipotong pajak langsung dari gajinya, sementara miliarder bisa menyembunyikan aset di luar negeri tanpa terdeteksi. Transparansi mengembalikan rasa keadilan itu.

Namun, transparansi ini juga membawa pesan keras bagi wajib pajak: Kepatuhan Sukarela adalah satu-satunya jalan.

Mencoba menyembunyikan aset di era ini bukan lagi strategi cerdas, melainkan tindakan bunuh diri finansial. Risiko ketahuannya bukan lagi "jika", melainkan "kapan". Dan ketika ketahuan lewat data AEOI, sanksi dendanya bisa sangat mencekik, belum lagi risiko pidana yang mengintai.

Dunia semakin sempit bagi mereka yang tidak jujur. Tidak ada lagi pulau terpencil yang aman untuk menyembunyikan uang haram atau uang hasil penggelapan pajak.

Era transparansi ini harus kita sambut bukan dengan ketakutan, melainkan dengan kesadaran baru. Bahwa menjadi warga negara global berarti harus transparan. Bahwa membayar pajak bukan lagi sesuatu yang bisa dinegosiasikan lewat pintu belakang. Di bawah sorotan lampu transparansi global, integritas adalah mata uang yang paling berharga.

Bayangkan Anda mencoba memperbaiki mesin mobil listrik Tesla terbaru, tetapi Anda hanya berbekal buku manual mesin uap dari abad ke-19. Terdengar konyol dan mustahil, bukan? Namun, ironisnya, itulah gambaran situasi perpajakan global saat ini.

Kita hidup di era di mana Artificial Intelligence bisa menulis puisi, aset kripto diperdagangkan 24 jam non-stop, dan seorang remaja bisa menjadi miliarder hanya dari kamar tidurnya dengan menjadi YouTuber. Ekonomi bergerak dengan kecepatan cahaya, didorong oleh data dan algoritma.

Sementara itu, aturan pajak kita seringkali terasa seperti artefak museum.

Banyak konsep dasar perpajakan internasional yang kita gunakan hari ini berakar dari prinsip yang disepakati pada tahun 1920-an oleh Liga Bangsa-Bangsa (pendahulu PBB). Saat itu, ekonomi didefinisikan oleh "batu bata dan semen". Pabrik fisik, kantor cabang, dan pengiriman barang lewat kapal laut adalah ukuran mutlak aktivitas ekonomi.

Akibatnya, hukum pajak kita menjadi gagap.

Contoh paling nyata adalah definisi "Bentuk Usaha Tetap" (BUT). Dalam aturan lama (yang masih berlaku di banyak tempat), sebuah perusahaan asing baru wajib bayar pajak di Indonesia jika mereka punya kehadiran fisik—seperti gedung atau kantor—selama lebih dari 183 hari.

Di era digital, definisi ini menjadi lelucon. Perusahaan fintech asing bisa menyalurkan pinjaman miliaran rupiah ke nasabah di pelosok Jawa tanpa perlu menyewa satu meter persegi pun tanah di Indonesia. Mereka hadir secara digital, mereka meraup untung secara nyata, tetapi menurut aturan "jadul" tersebut, mereka seolah tidak ada.

Ketertinggalan regulasi ini menciptakan apa yang disebut "Gerebekan Digital" tak kasat mata. Nilai ekonomi tersedot keluar, tetapi jaring pajak kita terlalu lebar dan usang untuk menangkapnya.

Lantas, kapan kita berbenah?

Jawabannya: Sekarang atau kita akan tertinggal selamanya. Berbenah di sini bukan sekadar menambal aturan lama dengan aturan tambahan (patchwork). Kita butuh reformasi paradigma.

Pertama, kita harus beralih dari konsep "kehadiran fisik" ke "kehadiran ekonomi signifikan". Ukurannya bukan lagi luas kantor, tapi jumlah pengguna aktif, volume data yang dipanen, dan nilai kontrak digital.

Kedua, administrasi pajak kita harus berevolusi. Fiskus (aparat pajak) tidak bisa lagi bekerja dengan cara manual. Ketika wajib pajak menggunakan bot untuk trading saham, fiskus harus menggunakan big data analytic untuk mengawasi. Rencana peluncuran Core Tax System di Indonesia adalah langkah vital ke arah ini. Ini adalah upaya mengganti "mesin uap" birokrasi dengan "mesin digital" yang canggih.

Ketiga, hukum harus lebih responsif. Di dunia teknologi, satu tahun setara dengan satu dekade di dunia birokrasi. Jika penyusunan undang-undang memakan waktu bertahun-tahun, saat undang-undang itu disahkan, model bisnisnya mungkin sudah punah digantikan yang baru. Kita butuh regulasi yang bersifat prinsipil dan fleksibel, bukan yang kaku dan teknis.

Mempertahankan aturan pajak jadul di era digital sama saja dengan membiarkan negara bertarung menggunakan bambu runcing melawan tank. Kita butuh senjata baru. Kita butuh aturan main yang adil, modern, dan relevan dengan zaman. Karena jika tidak, teknologi akan terus berlari meninggalkan keadilan sosial jauh di belakang.

Angka-angkanya membuat pusing saking besarnya. Ekonomi digital Indonesia diproyeksikan menembus ratusan miliar dolar dalam beberapa tahun ke depan. E-commerce, teknologi finansial (fintech), transportasi daring, hingga media digital tumbuh dengan kecepatan yang melawan gravitasi.

Namun, saat roket ekonomi digital melesat ke bulan, sistem perpajakan kita masih sibuk merakit tangga. Ada ketimpangan yang nyata: ekonomi digital booming, tapi penerimaan pajak dari sektor ini belum sebanding dengan ledakannya. Jaring yang kita gunakan untuk menangkap ikan ternyata memiliki lubang besar.

Inilah tantangan memajaki "hal-hal yang tak kasat mata" (intangibles).

Di zaman dulu, petugas pajak menilai bisnis dari aset fisiknya: seberapa luas pabriknya, seberapa banyak mesinnya. Hari ini, aset paling berharga adalah sesuatu yang tidak bisa disentuh: algoritma, perangkat lunak, merek, dan data pengguna. Sebuah perusahaan digital bisa menciptakan nilai ekonomi triliunan rupiah di Indonesia tanpa memiliki satu pun toko fisik.

Ketika jaring pajak gagal menangkap raksasa digital ini, yang muncul adalah ketidakadilan yang menyakitkan.

Bayangkan seorang pedagang ritel konvensional yang menyewa ruko di Tanah Abang. Ia harus membayar sewa, listrik, gaji karyawan, dan setumpuk pajak daerah serta pusat. Di sebelahnya (atau lebih tepatnya, di layar ponsel pelanggannya), raksasa e-commerce asing menjual barang yang sama tanpa beban operasional fisik dan seringkali dengan beban pajak yang lebih ringan karena berlindung di balik celah lintas negara.

Ini bukanlah persaingan yang sehat (level playing field). Jika dibiarkan, ekonomi konvensional akan mati, bukan semata karena kalah inovasi, tapi karena kalah dalam struktur biaya pajak yang tidak adil.

"Menambal jaring" ini menuntut inovasi regulasi. Pemerintah Indonesia sudah memulai langkah tepat dengan memungut PPN atas produk digital (seperti langganan Netflix atau Spotify). Ini jahitan pertama yang bagus.

Tapi kita harus melangkah lebih jauh. Kita harus mengawal konsensus global (Pilar Satu OECD) yang akan memberikan hak bagi Indonesia untuk memajaki keuntungan korporasi digital raksasa, bukan hanya konsumsinya. Kita harus memastikan bahwa nilai ekonomi yang diciptakan dari jempol dan mata pengguna Indonesia, berbuah menjadi penerimaan pajak bagi negara Indonesia.

Kita tidak bisa dan tidak boleh menghentikan gelombang digital. Ia membawa efisiensi dan peluang. Tapi tugas negara adalah memastikan gelombang ini mengangkat semua kapal, bukan hanya kapal pesiar para miliarder teknologi. Sistem pajak yang adil adalah jangkar yang memastikan kemajuan digital dinikmati oleh seluruh rakyat.

Jika Anda ingin membuat orang bosan dan meninggalkan ruangan, cobalah ajak mereka bicara tentang "Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda" (P3B) atau Tax Treaty. Terdengar sangat teknis, birokratis, dan membosankan.

Tapi jangan salah: dokumen tebal yang membosankan ini adalah instrumen yang sangat powerful. Dokumen ini menentukan nasib miliaran dolar uang negara.

Awalnya, P3B diciptakan dengan tujuan mulia: mencegah satu penghasilan dipajaki dua kali (sekali di negara sumber, sekali di negara domisili). Ini penting agar perdagangan dan investasi lintas negara bisa berjalan lancar. Tanpa P3B, bisnis global akan mati karena beban pajak ganda.

Namun, seiring waktu, para perencana pajak yang cerdik telah memelintir fungsi perjanjian ini. Alih-alih "Penghindaran Pajak Berganda", P3B seringkali dimanfaatkan untuk mencapai "Ketidak-kenaan Pajak Berganda" (Double Non-Taxation).

Praktik ini dikenal sebagai Treaty Shopping (Belanja Traktat).

Begini cara kerjanya: Seorang investor dari Negara A ingin berinvestasi di Indonesia. Negara A tidak punya perjanjian pajak dengan Indonesia, sehingga tarif pajak atas dividen (keuntungan yang dibawa pulang) adalah 20%.

Investor ini tidak mau membayar 20%. Maka, alih-alih berinvestasi langsung, ia mendirikan perusahaan cangkang di Belanda atau Mauritius, negara yang punya perjanjian pajak "murah hati" dengan Indonesia. Ia menyalurkan uangnya lewat sana.

Tiba-tiba, berkat perjanjian pajak Indonesia-Belanda (misalnya), tarif pajaknya turun drastis menjadi 10% atau bahkan 0% dalam kondisi tertentu. Mereka seolah sedang "berbelanja" perjanjian terbaik, memperlakukan hukum internasional seperti kupon diskon di supermarket.

Pertanyaannya: Apakah perjanjian-perjanjian ini melindungi investasi, atau justru menggelar "karpet merah" bagi penghindaran pajak?

Indonesia memiliki jaringan P3B yang sangat luas dengan puluhan negara. Sudah saatnya kita meninjau ulang. P3B seharusnya menjadi jembatan bagi pertukaran ekonomi yang riil, bukan terowongan untuk pelarian modal.

Kita perlu menyuntikkan "Aturan Anti-Penyalahgunaan" ke dalam setiap perjanjian yang kita tandatangani. Kita harus menerapkan prinsip Principal Purpose Test: jika tujuan utama pendirian struktur bisnis hanyalah untuk mendapatkan fasilitas penurunan pajak, maka fasilitas itu harus ditolak.

Kita menyambut investasi asing dengan tangan terbuka. Tapi kita harus memastikan para tamu menghormati aturan rumah tangga kita. Perjanjian pajak adalah jabat tangan persahabatan antar bangsa, bukan lisensi untuk merampok kas negara secara legal.

Bayangkan Anda sedang memikul ember berisi air untuk memadamkan api. Tapi, ember itu bocor. Sebanyak apa pun air yang Anda tuang, sebagian besar air itu merembes keluar sebelum Anda sampai di tujuan.

Itulah gambaran kondisi keuangan banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Ember itu adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Airnya adalah penerimaan pajak domestik. Dan lubang-lubang bocor itu adalah apa yang disebut ekonom sebagai Illicit Financial Flows (Aliran Keuangan Gelap) dan penghindaran pajak agresif.

Selama ini, kita terlalu fokus pada cara mengisi air—mengejar wajib pajak dalam negeri, menaikkan tarif PPN, menggalakkan kepatuhan UMKM. Namun, kita sering lupa menambal lubang besar di dasar ember tempat terjadinya kebocoran pajak lintas batas.

Salah satu modus kebocoran terbesar adalah manipulasi Transfer Pricing.

Indonesia kaya akan sumber daya alam (SDA). Bayangkan sebuah perusahaan tambang batubara atau perkebunan sawit di Kalimantan. Alih-alih mengekspor langsung ke pembeli di Tiongkok atau India, mereka menjual produknya terlebih dahulu ke anak perusahaan mereka sendiri di negara dengan pajak rendah (misalnya Singapura) dengan harga yang sangat murah, seringkali di bawah harga pasar.

Akibatnya, keuntungan perusahaan di Indonesia menjadi kecil, sehingga pajak yang dibayar ke kas negara pun minim. Kemudian, anak perusahaan di Singapura menjual barang tersebut ke pembeli akhir dengan harga pasar yang normal. Selisih keuntungan besar itu menumpuk di Singapura, dinikmati oleh pemilik modal, sementara alam Indonesia dieksploitasi.

Kita harus berteriak: Stop Kebocoran Ini!

Menyelamatkan uang negara bukan hanya soal memotong anggaran perjalanan dinas atau menghemat alat tulis kantor. Uang besarnya ada pada upaya menambal kebocoran lintas batas ini.

Kita membutuhkan transparansi Beneficial Ownership (Pemilik Manfaat) yang lebih ketat. Kita harus tahu siapa sebenarnya pemilik di balik perusahaan-perusahaan cangkang yang bertransaksi dengan entitas di Indonesia. Apakah pemasok di Hong Kong itu bisnis riil, atau hanya akal-akalan pemilik yang sama yang duduk di Jakarta?

Kita juga harus lebih berani dalam sengketa pajak. Terlalu lama negara berkembang bersikap "malu-malu" dalam menantang skema harga perusahaan raksasa karena takut investasi kabur. Padahal, investasi yang sehat tidak menuntut kita menyerahkan kedaulatan pajak.

Setiap rupiah yang bocor ke luar negeri adalah rupiah yang hilang untuk BPJS kesehatan kita, untuk perbaikan gedung sekolah yang rusak, dan untuk jalan raya di pelosok negeri. Menambal kebocoran ini bukan sekadar tugas administratif kantor pajak; ini adalah tindakan bela negara yang sesungguhnya.

Bayangkan sebuah gedung berlantai lima yang tampak biasa saja di kepulauan Karibia, misalnya di Cayman Islands. Namanya Ugland House. Yang mengejutkan, gedung sederhana ini menjadi alamat terdaftar bagi lebih dari 18.000 perusahaan.

Bagaimana mungkin 18.000 perusahaan beroperasi dalam satu gedung? Jawabannya sederhana: mereka tidak benar-benar ada di sana. Tidak ada pabrik, tidak ada karyawan yang sibuk, tidak ada aktivitas produksi. Yang ada hanyalah ribuan kotak pos.

Selamat datang di dunia "Surga Pajak" (Tax Havens).

Bagi sebagian besar rakyat Indonesia yang bekerja keras membanting tulang, dunia ini terdengar seperti fiksi. Namun, bagi segelintir elite global dan korporasi raksasa, ini adalah taman bermain yang sangat nyata dan menguntungkan. Ini adalah lubang hitam tempat triliunan rupiah potensi penerimaan negara menghilang setiap tahunnya.

Pertanyaan mendasarnya: Ke mana sebenarnya uang itu pergi dan bagaimana caranya?

Uang tersebut tidak diangkut menggunakan koper di tengah malam. Uang itu berpindah melalui kabel serat optik, menembus batas negara dalam hitungan detik melalui struktur perusahaan yang rumit.

Modusnya seringkali melibatkan apa yang disebut Shell Company atau perusahaan cangkang. Seorang pengusaha kaya atau perusahaan multinasional di Indonesia mendirikan entitas di negara surga pajak—negara yang menawarkan tarif pajak 0% dan kerahasiaan tingkat tinggi.

Lalu, dimulailah permainan geser-menggeser laba. Misalnya, perusahaan di Indonesia tiba-tiba memiliki "utang" besar kepada perusahaan cangkang tersebut. Perusahaan Indonesia harus membayar bunga yang tinggi. Bunga ini menjadi biaya yang mengurangi laba kena pajak di Indonesia. Sementara itu, pendapatan bunga yang diterima oleh perusahaan cangkang di sana tidak dikenai pajak sama sekali.

Atau bisa juga melalui skema Hak Kekayaan Intelektual. Merek dagang produk yang dijual di Indonesia ternyata "dimiliki" oleh perusahaan cangkang di Bermuda. Akibatnya, perusahaan Indonesia harus membayar royalti mahal ke Bermuda. Laba di Indonesia tergerus, pajak yang dibayar ke kas negara jadi minim, sementara keuntungan menumpuk di surga pajak.

Siapa yang dirugikan? Kita semua.

Uang pajak yang "menguap" itu seharusnya bisa menjadi jembatan di desa terpencil, menjadi vaksin gratis di puskesmas, atau menjadi subsidi pendidikan bagi anak-anak kurang mampu. Ketika elite ekonomi menghindari kewajiban mereka, beban pembangunan jatuh ke pundak rakyat biasa melalui pajak konsumsi dan inflasi.

Kita sering menganggap korupsi sebagai musuh utama uang negara. Itu benar. Namun, penghindaran pajak melalui surga pajak adalah "saudara kembar" korupsi yang seringkali lebih mematikan karena skalanya yang masif dan seringkali berlindung di area abu-abu hukum (grey area).

Kabar baiknya, kabut tebal yang menyelimuti surga pajak mulai menipis. Era kerahasiaan bank (bank secrecy) perlahan runtuh. Melalui pertukaran informasi otomatis antar negara, Direktorat Jenderal Pajak kini bisa "mengintip" data keuangan warga negara Indonesia di luar negeri. Kita mulai bisa melihat ke mana uang itu pergi.

Tantangannya sekarang bukan lagi sekadar melihat, melainkan menariknya kembali. Pemerintah harus berani mengejar, bukan hanya untuk mengisi kas negara, tapi untuk menegakkan prinsip keadilan: bahwa di republik ini, tidak ada tempat bersembunyi bagi mereka yang enggan berbagi beban pembangunan.

Dunia keuangan internasional belakangan ini terasa seperti serial drama Netflix yang tak berujung. Musim pertama: Panama Papers. Musim kedua: Paradise Papers. Musim ketiga: Pandora Papers.

Setiap kali dokumen rahasia ini bocor, plot ceritanya selalu sama. Publik disuguhi daftar panjang nama-nama pesohor—mulai dari politisi, raja, presiden, hingga selebriti dan atlet—yang ketahuan menyembunyikan kekayaannya di yurisdiksi offshore. Publik marah, media heboh, pemerintah berjanji melakukan reformasi.

Namun, setelah keriuhan mereda, sistem itu kembali bekerja dalam senyap. Mengapa? Mengapa "surga pajak" seolah memiliki nyawa abadi dan tak pernah mati?

Kenyataan pahitnya adalah, surga pajak tidak berdiri sendiri. Mereka adalah bagian dari ekosistem global yang disebut "industri pertahanan kekayaan" (wealth defense industry).

Surga pajak tidak akan berfungsi tanpa bantuan legiun "enablers" atau fasilitator. Mereka berkantor di gedung pencakar langit di London, New York, Singapura, dan bahkan Jakarta. Mereka adalah pengacara elite, akuntan senior, dan bankir investasi yang merancang struktur rumit untuk memfasilitasi pelarian modal tersebut.

Mereka menjual kerahasiaan sebagai produk. Mereka memasarkan penghindaran pajak sebagai "perencanaan keuangan yang cerdas". Selama profesi-profesi ini masih bisa mengeruk keuntungan besar dari jasa memfasilitasi penghindaran pajak tanpa risiko hukum yang berarti, surga pajak akan terus hidup.

Selain itu, surga pajak bertahan karena adanya "kompetisi menuju dasar" (race to the bottom). Dalam ekonomi global, modal sangat cair. Negara-negara kecil yang minim sumber daya alam menemukan bahwa "menjual kedaulatan"—dengan menawarkan pajak rendah dan regulasi longgar—adalah model bisnis yang sangat menguntungkan. Jika satu negara ditekan untuk tutup, modal akan lari ke negara lain yang lebih "ramah".

Faktor lainnya adalah kompleksitas. Sistem keuangan global sudah menjadi sedemikian rumitnya sehingga regulator seringkali tertinggal dua langkah. Saat satu celah hukum ditutup oleh aturan baru, industri ini sudah menciptakan tiga celah baru yang lebih canggih.

Apakah ini berarti perjuangan melawan surga pajak adalah sia-sia? Tentu tidak.

Bocoran data seperti Pandora Papers adalah bukti bahwa "kerahasiaan mutlak" sudah menjadi mitos. Risiko reputasi bagi mereka yang menggunakan jasa surga pajak kini lebih tinggi dari sebelumnya.

Namun, untuk benar-benar mematikan model bisnis surga pajak, kita tidak bisa hanya menyalahkan negara-negara kecil di kepulauan Pasifik. Kita harus menindak para fasilitatornya. Kita butuh aturan hukum yang tegas yang bisa menjerat profesi penunjang yang terbukti merancang skema penghindaran pajak agresif.

Kita membutuhkan konsensus global yang tegas: bahwa jika Anda ingin menjadi bagian dari sistem perbankan global yang sah, Anda tidak boleh beroperasi di kegelapan. Skandal demi skandal ini seharusnya bukan sekadar berita sensasional, melainkan paku terakhir untuk peti mati kerahasiaan finansial.

Dalam film Mission: Impossible, Tom Cruise biasanya harus menembus sistem keamanan laser canggih atau melompat dari gedung tinggi. Dalam dunia perpajakan internasional, "Misi Mustahil" kita terdengar jauh lebih membosankan namun jauh lebih rumit: membuat 140 negara sepakat pada satu aturan main untuk menghentikan kecurangan pajak.

Selama berpuluh-puluh tahun, perusahaan multinasional memainkan strategi yang disebut BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) atau Penggerusan Basis Pajak dan Penggeseran Laba. Terdengar teknis, tapi intinya adalah sulap akuntansi: membuat laba kena pajak "menghilang" dari negara tempat bisnis beroperasi (seperti Indonesia) dan "muncul" kembali di negara tanpa pajak.

Kita tahu caranya. Kita tahu modus transfer pricing-nya. Kita tahu celah hukumnya. Pertanyaannya, mengapa kita belum menutup semua celah itu? Apakah ini mustahil secara teknis?

Jawabannya: Tidak. Ini bukan masalah teknis, ini masalah politik.

Menutup celah pajak membutuhkan "political will" atau kemauan politik. Masalahnya, setiap negara punya kepentingan nasional yang berbeda. Negara maju ingin melindungi perusahaan raksasa mereka agar tetap berkantor pusat di sana. Negara berkembang ingin memajaki aktivitas produksi dan penjualan di tanah mereka. Negara surga pajak ingin mempertahankan bisnis kerahasiaan mereka.

Mencapai kesepakatan global ibarat mencoba memesan makan malam untuk 140 orang yang masing-masing punya alergi dan pantangan makanan berbeda. Sangat rumit.

Namun, angin perubahan sedang berhembus. Inclusive Framework OECD/G20 telah menghasilkan solusi "Dua Pilar" yang bersejarah. Salah satunya adalah Pajak Minimum Global (Pilar Dua). Aturan ini memastikan bahwa perusahaan multinasional harus membayar pajak minimal 15% di mana pun mereka beroperasi.

Ini membuktikan bahwa misi ini tidak mustahil.

Ketika negara-negara besar dunia mulai merasakan kas negaranya kosong—terutama setelah belanja besar-besaran untuk penanganan pandemi COVID-19—tiba-tiba "kemauan politik" itu muncul. Rasa sakit akibat kehilangan pendapatan menyatukan kepentingan negara maju dan berkembang.

Bagi Indonesia, ini adalah momen krusial. Kita tidak bisa bertarung sendirian. Jika Indonesia memperketat aturan secara sepihak, investor mungkin kabur ke negara tetangga. Tapi jika seluruh dunia memperketat aturan secara serentak, tidak ada lagi tempat untuk lari.

Menutup celah tax haven bukan tentang menghukum bisnis atau anti-asing. Ini tentang menyelamatkan integritas negara berdaulat. Ini tentang memastikan beban menjalankan negara tidak hanya jatuh ke pundak buruh pabrik dan pedagang pasar. Ini adalah misi yang harus kita tuntaskan, bukan karena mudah, tapi karena itu adil.

Kabar terbaru dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menjadi perhatian utama bagi industri tembakau dan publik. Menteri Keuangan Purbaya secara resmi menegaskan bahwa tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) tidak akan dinaikkan pada tahun 2026. Penegasan ini disampaikan Purbaya usai bertemu dengan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) pada Jumat (26/9).

Keputusan ini menandai pergeseran signifikan dari tren kenaikan CHT yang rutin diterapkan pemerintah dalam beberapa tahun terakhir. Purbaya bahkan menyebut bahwa tarif cukai rokok saat ini dinilai terlalu mahal, dan ia sempat mempertimbangkan untuk menurunkannya—meski langkah tersebut belum diambil. Kebijakan menahan kenaikan cukai ini menunjukkan bahwa pemerintah, dalam hal ini Kemenkeu, sedang menempuh jalan keseimbangan yang kompleks: antara perlindungan industri tembakau dan kebutuhan fiskal negara yang juga menanggung beban kesehatan masyarakat.

Keputusan untuk tidak menaikkan CHT pada 2026 dapat dipandang sebagai respons pro-industri. Kenaikan cukai yang agresif sering kali dituding menjadi penyebab tertekannya industri rokok legal, yang berdampak langsung pada kestabilan industri dan ketenagakerjaan. Industri tembakau merupakan salah satu sektor padat karya di Indonesia, menyerap jutaan tenaga kerja mulai dari petani tembakau, buruh pabrik, hingga rantai distribusi. Dengan menahan kenaikan tarif, pemerintah berupaya menjaga daya saing industri, mencegah gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK), dan memastikan kelangsungan operasional pabrik, terutama yang berskala kecil dan menengah.

Kebijakan Menteri Purbaya ini juga berefek pada jual beli rokok illegal. Argumentasi utama di balik penahanan cukai adalah memerangi peredaran rokok ilegal. Menteri Purbaya secara eksplisit menyatakan komitmennya untuk menindak tegas peredaran rokok illegal baik secara luring maupun daring yang selama ini merugikan perusahaan legal dan mengurangi penerimaan negara. Harga rokok ilegal yang jauh lebih murah menjadi substitusi bagi konsumen ketika harga rokok legal melambung tinggi akibat kenaikan CHT. Dengan menahan kenaikan, pemerintah berharap dapat mempersempit jurang harga dan menekan insentif bagi pelaku rokok ilegal.

Keberhasilan kebijakan 'cukai ditahan' ini sangat bergantung pada keberhasilan pemerintah menekan rokok ilegal. Janji Menteri Purbaya untuk menindak peredaran rokok ilegal adalah kunci. Penindakan rokok ilegal memerlukan kolaborasi yang kuat antara Ditjen Bea dan Cukai, Kepolisian, hingga aparat pemerintah daerah. Tantangannya adalah kompleksitas jaringan peredaran yang bergerak cepat dan memanfaatkan jalur-jalur tikus, baik di darat, laut, maupun melalui platform digital. Jika penindakan rokok ilegal tidak efektif, yang terjadi justru potensi kerugian ganda: penerimaan negara tidak maksimal (karena tarif tidak naik), sementara industri rokok legal tetap tertekan karena harus bersaing dengan produk ilegal yang murah.

Menjelang periode libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru), Pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan Kementerian Perhubungan mengumumkan paket stimulus yang ditujukan untuk menggenjot sektor transportasi dan pariwisata. Program ini berbentuk obral diskon harga tiket pesawat melalui serangkaian insentif fiskal dan non-fiskal. Pemerintah memperkirakan bahwa keseluruhan fasilitas ini dapat menghasilkan penurunan harga tiket pesawat hingga 13 sampai 14 persen bagi konsumen. Diskon ini berlaku untuk pembelian dan periode penerbangan antara 22 Oktober 2025 hingga 10 Januari 2026.

Langkah ini menegaskan upaya pemerintah untuk memastikan mobilitas masyarakat tetap terjangkau selama masa liburan puncak, sekaligus memberikan dorongan vital bagi maskapai penerbangan yang masih berjuang pulih pasca-pandemi. Stimulus sektor transportasi ini dirancang sebagai paket komprehensif yang melibatkan intervensi pada berbagai komponen biaya tiket pesawat.

Pertama, Pemerintah memberlakukan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah sebesar 6 persen. Dengan tarif PPN normal 11 persen, kebijakan ini membuat penumpang hanya menanggung sisa PPN 5 persen dari total harga tiket. Kebijakan ini secara langsung mengurangi beban pajak yang ditransfer ke konsumen. Selain diskon PPN, maskapai juga mendapatkan keringanan biaya tambahan bahan bakar (fuel surcharge). Untuk pesawat jenis jet mendapatkan diskon fuel surcharge sebesar 2 persen. Untuk pesawat jenis propeller (baling-baling), yang umumnya melayani rute perintis atau jarak pendek, mendapatkan diskon lebih besar, yakni 20 persen.

Selain itu, pemerintah juga memangkas biaya-biaya operasional di bandara, yang sebagian besar dibebankan kepada maskapai dan penumpang. Pemerintah memangkas biaya pelayanan jasa penumpang pesawat udara (PJP2U) atau airport tax sebesar 50 persen. Serta, memotong biaya yang dibebankan ke maskapai berupa biaya pelayanan jasa pendaratan, penempatan, dan penyimpanan pesawat udara, yang dipotong sebesar 50 persen. Untuk melengkapi kebijakan stimulus ini, pemerintah berupaya menekan biaya operasional maskapai secara langsung, harga Avtur (bahan bakar pesawat) diturunkan sebesar 10 persen di 37 bandara strategis di Indonesia. Bahan bakar merupakan komponen biaya terbesar bagi maskapai, sehingga penurunan ini diharapkan langsung terefleksi dalam struktur biaya tiket.

Kebijakan obral diskon tiket ini memiliki dua target utama. Target pertama adalah mengendalikan inflasi dan memastikan masyarakat dapat bepergian tanpa terbebani biaya transportasi yang terlalu tinggi selama periode Nataru. Kenaikan harga tiket pesawat dapat memicu kenaikan inflasi pada sektor jasa dan transportasi. Target kedua adalah akselerasi pemulihan sektor pariwisata domestik. Dengan tiket yang lebih terjangkau, masyarakat diharapkan lebih termotivasi untuk melakukan perjalanan domestik, yang secara langsung menggerakkan roda ekonomi daerah-daerah tujuan wisata.

Meskipun paket stimulus ini terlihat menarik, tantangan implementasinya terletak pada pengawasan. Pemerintah perlu memastikan bahwa seluruh komponen diskon yang diberikan (PPN DTP, fuel surcharge, PJP2U, dan harga avtur) benar-benar diturunkan kepada konsumen dalam bentuk harga tiket yang lebih murah, sesuai dengan target 13-14 persen.

Maskapai dan pengelola bandara harus transparan dalam menghitung dan mencantumkan komponen harga tiket agar publik dapat melihat manfaat diskon tersebut secara jelas. Jika pengawasan lemah, insentif fiskal yang dikeluarkan negara berisiko hanya terserap sebagai margin keuntungan maskapai atau bandara, tanpa manfaat maksimal bagi masyarakat dan pemulihan ekonomi nasional.