Para pelaku UMKM menilai, penerapan kebijakan restrukturisasi kredit selama pandemic Covid-19 belum optimal. Oleh sebab itu, kebijakan terhadap UMKM ke depan diharapkan dapat lebih berdampak menyeluruh bagi pelaku. Kebijakan restrukturisasi kredit ditujukan untuk membantu debitor yang terdampak pandemi Covid-19, terutama sektor UMKM. Hal ini diatur dalam Peraturan OJK (POJK) No 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

Pelonggaran kredit yang diberikan kepada pelaku UMKM tersebut, antara lain, penurunan suku bunga, perpanjangan tenggat, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, penambahan fasilitas kredit, serta pengubahan pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara. Ketentuan yang berlaku sejak Maret 2020 ini menyasar pelaku UMKM dengan batas atas kredit Rp 10 miliar. Kebijakan restrukturisasi tersebut diperpanjang hingga 31 Maret 2024 atas pertimbangan hasil analisis dampak berkepanjangan pandemi Covid-19 (scarring effect). Ketua Umum Asosiasi Industri UMKM Indonesia (Akumandiri) Hermawati Setyorinny menilai, program restrukturisasi kredit sebenarnya belum optimal, lantaran masih banyak pelaku UMKM yang belum merasakan program tersebut.

”Malah, banyak UMKM yang tidak mengetahui (kebijakan restrukturisasi) sehingga akhirnya banyak yang tidak mampu membayar lagi kreditnya,” kata Hermawati saat dihubungi dari Jakarta, Rabu (27/3/2024).  ”Padahal, apabila program tersebut benar terimplementasi dengan baik, pastinya akan memberikan manfaat sangat baik bagi usaha mereka. Seharusnya, perbankan dan OJK bisa langsung sosialisasi kepada para debitor,” lanjutnya. Permasalahan utama dalam menerapkan kebijakan restrukturisasi kredit tersebut ada pada minimnya sosialisasi terhadap pelaku UMKM. Akibatnya, banyak debitor pelaku UMKM yang kini masuk daftar hitam perbankan lantaran tidak mampu membayar cicilannya. (Yoga)

Pajak Pertambahan Nilai atau PPN rencananya naik dari 11 % menjadi 12 % tahun depan. Dari sekarang, publik sudah harap-harap cemas, memikirkan kenaikan harga barang dan jasa karena tarif pajak yang lebih tinggi sambil penuh harap agar presiden terpilih Prabowo Subianto mau membatalkan kebijakan itu saat nanti menjabat. ”Pajak enggak naik aja udah ngos-ngosan,” ucap Stef (31) karyawan swasta di Jakarta, Selasa (26/3) sambil tertawa getir membayangkan kenaikan tarif PPN mulai tahun depan. Sekilas, bagi sebagian orang, kenaikan tarif PPN atau pajak barang konsumsi sebesar 1 % mulai 1 Januari 2025 mungkin terkesan bukan apa-apa. Namun, bagi warga kelas menengah-bawah yang ruang kasnya sempit, kenaikan harga barang dan jasa sesedikit apapun akan menguras isi dompet.

Apalagi, di tengah kenaikan harga barang yang sudah mulai terjadi, upah yang stagnan, dan tanpa bantuan apa pun dari negara. Stef, misalnya, sudah berhemat semaksimal mungkin. Setahun terakhir ia hampir tidak pernah lagi nongkrong. Ia juga pindah ke tempat indekos yang jauh lebih murah. ”Itu pun masih ngajak teman tinggal bareng supaya bisa patungan uang kos,” ujar warga Jakarta itu. Dengan penghematan itu, konsumsi Stef dalam sebulan (di luar membayar sewa kos) tetap memakan 70 % gajinya. Manakala ia sesekali mau mentraktir dan menyenangkan diri sendiri, gajinya bisa ludes, bahkan minus. Stef berharap pemerintah ke depan bisa membatalkan rencana menaikkan PPN. (Yoga)

Pada tahun ini, friendshoring diperkirakan semakin menguat. Perdagangan antarnegara berdasarkan kesamaan pandangan geopolitik itu bakal mewarnai transisi pemerintahan di Indonesia. Friend-shoring akan bersanding dengan politik tetangga baik. Dalam Global Trade Update yang dirilis lembaga Konferensi Perdagangan dan Pembangunan PBB (UNCTAD) pada 21 Maret 2024, nilai perdagangan dunia pada 2023 turun 3 % secara tahunan. Nilainya sebesar 31 triliun USD. Perdagangan barang dunia turun 1,3 triliun USD atau 5 % secara tahunan. Adapun perdagangan jasa dunia justru naik 500 miliar USD atau tumbuh 8 % secara tahunan. Lembaga tersebut memperkirakan perdagangan dunia tahun ini mulai membaik.

Pada triwulan I-2024, nilai perdagangan barang dunia tumbuh 3 % dan perdagangan jasa 2,9 %, dipengaruhi perkiraan inflasi global yang lebih moderat, membaiknya proyeksi pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan permintaan barang-barang ramah lingkungan. Perdagangan dunia juga semakin terkotak-kotak dalam sejumlah kubu kesamaan pandangan politik dan ekonomi global. Kondisi itu membentuk tren utama perdagangan bilateral dalam dua tahun terakhir ini. ”Tentu saja tidak hanya berdampak pada perdagangan antarnegara besar, tetapi juga negara-negara mitra  dagang,” sebut laporan itu. Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Burhanuddin Abdullah, mengatakan, aspek geopolitik dan geoekonomi tentu berdampak pada arah pergerakan ekonomi dan politik dunia.

Konflik geopolitik Rusia-Ukraina dan Israel-Hamas, serta perlambatan ekonomi China, menyebabkan ketidakpastian ekonomi dan perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia. ”Bersama dengan ketatnya suku bunga yang memperlambat pertumbuhan likuiditas dan krisis pangan akibat perubahan iklim, sejumlah konflik tersebut menjadi tantangan bagi Indonesia,” ujarnya dalam Kompas Collaboration Forum (KCF) bertema ”Arah dan Mesin Kebijakan Ekonomi Pembangunan 2025-2029” yang digelar harian Kompas di Jakarta, Jumat (22/3). ”Politik luar negeri kita secara tradisi sejak awal merdeka adalah bebas aktif, nonblok, tidak memihak. Hubungan baik dengan semua (negara) bisa mengamankan kepentingan nasional kita. Kita akan menjalankan politik tetangga baik,” tutur Prabowo dalam debat ketiga Pilpres 2024, Minggu (7/1) malam (Kompas, 8/1/2024). (Yoga)

Kemenko Bidang Perekonomian tengah mengkaji usul pengembangan kawasan terpadu di Bumi Serpong Damai (BSD) sebagai kawasan ekonomi khusus (KEK). Pemerintah menyebut proposal yang diajukan pengembang sudah bagus dan diyakini bisa memenuhi syarat dan kriteria menjadi KEK. Guna memperjelas konsep pengembangan KEK BSD dan mengecek berbagai kelengkapan syarat dan dokumen, Kemenko Perekonomian mengundang perwakilan PT Surya Inter Wisesa ke kantor Kemenko Perekonomian di Jakarta, Rabu (27/3).

Surya Inter Wisesa adalah salah satu anak usaha PT Bumi Serpong Damai (Tbk), perusahaan properti yang berlokasi di Tangerang, Banten. Perusahaan itu memiliki saham dan hak suara mayoritas di BSD Tbk sebesar 99,9 %. Dalam pertemuan tertutup yang digelar sekitar satu jam, perwakilan Surya Inter Wisesa diminta memaparkan konsep pengembangan kawasan terpadu BSD yang hendak diusulkan sebagai KEK. ”Proposal mereka baru kami bahas. Kami ingin pastikan dulu sebenarnya kegiatan mereka apa, kesiapannya bagaimana, sudah sesuai persyaratan atau belum,” kata Wakil Ketua I Bidang Regulasi dan Kelembagaan Tim Pelaksana Dewan Nasional KEK di Kemenko Perekonomian Elen Setiadi seusai pertemuan.

Sebelumnya, BSD ditetapkan sebagai satu dari 14 usulan proyek strategis nasional(PSN) baru yang disetujui pemerintah dalam rapat kabinet yang dipimpin Presiden Jokowi di Istana Negara, Senin (18/3). Namun, untuk penetapan statusnya sebagai KEK, masih ada beberapa kriteria yang perlu dipenuhi dan dikaji. BSD berencana membangun KEK yang fokus di bidang pendidikan, kesehatan, serta riset dan inovasi digital. Nilai investasi yang masuk ke kawasan itu diperkirakan Rp 18,54 triliun. (Yoga)

Selama ini marbot masjid dikenal sebagai pekerja sukarela sehingga tidak memiliki pendapatan dengan nominal yang pasti. Namun, beberapa pihak, termasuk sejumlah pemda, telah memberikan perhatian dan dukungan kepada marbot berupa pemberian insentif hingga pemberangkatan umrah ke Tanah Suci. Salah satu dukungan dan perhatian untuk meningkatkan kesejahteraan marbot masjid dilakukan Pemkab Banyumas, Jateng, dengan menganggarkan dana dari APBD untuk insentif bagi para marbot masjid sekabupaten Banyumas.

”Di Banyumas, ada anggaran Rp 250 juta satu tahun untuk 416 marbot,” kata Plt Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas Dian Budiarto, Rabu (20/3). Dian menyampaikan, secara rinci setiap marbot mendapat insentif Rp 100.000 per bulan. Insentif dicairkan per semester atau enam bulan sekali sehingga mereka mendapat Rp 600.000 per marbot. Dana insentif tersebut diberikan dengan tujuan agar marbot bisa lebih bersemangat lagi dalam memakmurkan masjid. Ke depan, dana itu diharapkan bisa lebih besar sehingga setiap marbot bisa mendap kan insentif dua kali setahun. (Yoga)

Sampai masa pelunasan biaya perjalanan ibadah haji tahun 2024, sebanyak 194.744 anggota jemaah haji reguler telah melunasi biaya tersebut. Dengan total kuota haji Indonesia 241.000, artinya masih terdapat sisa kuota yang belum terisi. Pemerintah mempertimbangkan memperpanjang masa pelunasan. Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily, Rabu (27/3) menyatakan, persiapan penyelenggaraan ibadah haji memiliki waktu cukup panjang sehingga diharapkan layanan bisa lebih optimal. Sebab, Komisi VIII DPR dan Kemenag telah memutuskan biaya perjalanan ibadah haji jauh lebih awal.

Ace Hasan menyampaikan hal itu dalam penutupan acara Bimbingan Teknis Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi, Rabu (27/3) malam, di Asrama Haji, Pondok Gede, Jaktim. Bimbingan teknis itu diikuti 1.120 peserta dan 890 orang di antaranya lulus seleksi di daerah dan pusat. Pelunasan tahap II biaya perjalanan ibadah haji bagi jemaah reguler 1445 Hijriah/2024 Masehi ditutup pada Selasa (26/3). Kemenag mencatat ada 194.744 anggota jemaah reguler yang telah melunasi biaya perjalanan haji. ”Masa pelunasan tahap II biaya haji jemaah reguler ditutup. Total ada 194.744 anggota jemaah reguler yang melunasi,” kata Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Kemenag Saiful Mujab dalam keterangan pers di Jakarta.

”Jumlah jemaah yang melunasi terdiri dari 192.874 anggota jemaah reguler, 1.484 petugas haji daerah, dan 386 kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah,” tuturnya. Sisa Kuota jemaah haji Indonesia tahun ini 221.000. Selain itu, Indonesia mendapat 20.000 kuota tambahan. Jadi, total ada 241.000 kuota, terdiri dari 213.320 anggota jemaah haji reguler dan 27.680 anggota jemaah haji khusus. Karena itu, pihaknya sedang mempertimbangkan rencana pembukaan perpanjangan masa pelunasan. (Yoga)

Hasil survei BPS menunjukkan angka kemiskinan Indonesia sudah turun di bawah dua digit meskipun masih belum bisa mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (DGs). Bahkan, Presiden Jokowi menetapkan target kemiskinan ekstrem menjadi nol % pada 2024. Berarti enam tahun lebih awal dari target SDGs dunia, yaitu 2030. Saat ini Indonesia menggunakan ukuran absolut garis kemiskinan (GK) untuk mengidentifikasi kemiskinan. GK adalah nilai rupiah minimal untuk mencukupi kebutuhan dasar, baik makanan maupun nonmakanan, yang dihitung BPS dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).

Penduduk yang pengeluarannya di bawah GK Rp 550.458/kapita/bulan dikelompokkan sebagai penduduk miskin. Sementara penduduk yang pengeluarannya di bawah GK ekstrem Rp 351.957/kapita/bulan atau 1,9 USD (Rp 30.000)/kapita/hari paritas daya beli (purchasing power parity/PPP) dikelompokkan sebagai penduduk miskin ekstrem. Untuk mengatasi kemiskinan ekstrem, diterbitkan Inpres No 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Inpres ini menetapkan tiga strategi untuk dilaksanakan oleh 22 kementerian serta enam lembaga dan semua pemda.

Strategi pertama, pengurangan beban pengeluaran warga miskin ekstrem. Strategi kedua, peningkatan pendapatan. Ditujukan untuk warga miskin ekstrem yang masih produktif. Mereka dibukakan akses pada pekerjaan dan peningkatan kapasitas SDM akses dan kapasitas sebagai pelaku UMKM, termasuk akses pembiayaannya. Melalui strategi ini diharapkan rumah tangga (RT) miskin ekstrem dapat naik kelas untuk mendapatkan program lanjutan, seperti pendampingan, pelatihan, dan permodalan. Strategi ketiga, pengurangan kantong-kantong kemiskinan ekstrem. (Yoga)

Dua pasangan calon presiden dan wakilnya, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md., menghadiri langsung sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU). Sidang perdana gugatan di MK digelar pada Rabu, 27 Maret 2024. Didampingi tim kuasa hukum, pasangan calon nomor urut 01 dan 03 ini memaparkan proses pemilihan presiden (pilpres) yang dinilai tidak berjalan bebas, jujur, adil, serta transparan. Dalam gugatan yang diajukan, kedua kubu menolak keputusan KPU yang menetapkan pasangan calon Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang pilpres. Mereka meminta KPU menggelar pemungutan suara ulang dan sekaligus mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 02 itu. Kubu Anies-Muhaimin mencontohkan sejumlah pasangan calon yang didiskualifikasi dalam proses pemilihan kepala daerah.

Charles Simabura, pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas, menilai adanya cacat prosedur dalam proses pemilihan bisa berdampak pada diskualifikasi peserta. "Cacat prosedur itu kan cacat formal," ujar Charles saat dihubungi pada Rabu, 27 Maret 2024. Menurut dia, alasan kubu 01 meminta MK mendiskualifikasi pasangan nomor urut 02 itu berawal dari putusan MK No 90/PUU-XXI/2023. Putusan itu sendiri disebut memberi peluang bagi Gibran untuk melenggang mendampingi Prabowo. "Putusan No 90/PUU-XXI2023 itu termasuk putusan yang dinyatakan cacat etik oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, sehingga bisa dinyatakan sebagai cacat formal pendaftaran," ujarnya. (Yetede)