Lepasnya embargo yang diberikan Amerika Serikat kepada Venezuela tidak langsung membuat minyak bumi dari aset PT Pertamina (Persero) di negara tersebut bisa diangkut ke Tanah Air. Kesiapan fasilitas pengolahan minyak di dalam negeri jadi pekerjaan rumah baru yang mesti segera selesai. PT Pertamina Hulu Energi sebagai sub holding upstream Pertamina mengaku masih berdiskusi mengenai rencana teknis pengangkutan minyak dari lapangan minyak dan gas bumi (migas) di Venezuela. Alasannya, minyak yang diproduksi dari wilayah tersebut merupakan minyak berat dengan kadar sulfur tinggi. Hal itu menjadi tantangan tersendiri bagi kilang milik PT Kilang Pertamina Indonesia untuk mengolahnya, karena ada perbedaan antara spesifikasi fasilitas pengolahan dan jenis minyak yang bakal dibawa. “Ada yang menjadi pertimbangan, karena minyak di sana itu minyak berat, API degree sekitar 13, yang kedua yang jadi pembatasan adalah sulfur content,” kata Direktur Utama Pertamina Hulu Energi Chalid Said Salim saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR, pekan lalu. Chalid menjelaskan, terdapat pembatasan sulfur content yang bisa diolah di kilang-kilang milik Kilang Pertamina Internasional, yakni maksimal 0,2%. Sementara itu, sulfur content minyak berat aset perseroan di Venezuela itu lebih dari 1%. Pertamina Hulu Energi (PHE) tercatat memiliki aset di Blok Urdaneta Westfield, Venezuela, lewat pengendalian bersama operasi (PBO) dengan Petroregional del Lago Mixed Company. PHE mengimpit hak partisipasi sebanyak 32%, bekerja sama dengan mitra lokal Petroleos de Venezuela S.A., PDVSA Social. Dari aset tersebut, PHE juga baru saja menarik dividen senilai US$300 juta yang sempat tertahan selama 4 tahun terakhir, karena embargo AS terhadap negara tersebut. 

Meski pengolahan minyak dari Venezuela masih jadi persoalan, Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto meminta PHE untuk menambah investasi pengembangan, eksplorasi, dan akuisisi lapangan minyak di Venezuela. Hal tersebut untuk mengompensasi realisasi lifting nasional terus susut beberapa tahun terakhir. Adapun, realisasi lifting minyak hingga akhir 2023 berada di level 605.500 barel minyak per hari (bopd) atau 92% dari target APBN yang saat itu ditetapkan 660.000 bopd. Sementara itu, realisasi salur gas hingga akhir 2023 berada di level 5.378 juta standar kaki kubik per hari (MMscfd) atau 87% dari target tahun lalu 6.160 MMscfd. Hanya saja, investasi yang dikeluarkan untuk menahan laju penurunan produksi relatif mahal. “Di Rokan ini terlalu mahal, bayangkan produksinya 160.000 barel, tetapi fluida yang dikeluarkan itu 10.000 barel, itu yang jadi mahal, karena itu perlu listrik buat flooding uapnya,” tuturnya. Di sisi lain, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Menteri Perminyakan Venezuela Pedo Rafael Tellechea terkait dengan peluang kerja sama bidang migas di Venezuela. Dengan payung perjanjian tersebut, Pertamina, sebagai BUMN milik Indonesia di sektor energi, melalui Pertamina International EP (PIEP) diharapkan bisa menjajaki peluang dalam mengakuisisi blok-blok migas baru Venezuela. Hal itu juga untuk menguatkan eksistensi PIEP yang telah berinvestasi di Venezuela melalui perusahaan Maurel et Prom (M&P). Menteri Perminyakan Venezuela Pedo Rafael Tellechea, yang juga menjabat sebagai Presiden Petroleos de Venezuela (PDVSA), menggarisbawahi bahwa perjanjian strategis itu akan meningkatkan prospek negara Amerika Selatan tersebut di pasar Asia. Duta Besar Indonesia untuk Venezuela Imam Edy Mulyono menekankan bahwa Venezuela merupakan mitra penting Indonesia.

Beroperasinya pabrik baterai kendaraan listrik milik Hyundai dan LG Energy Solution Ltd. pada bulan depan diyakini bisa menekan harga mobil listrik di Tanah Air. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, produksi baterai kendaraan listrik di dalam negeri bisa memangkas harga jual produk tersebut hingga 30%. Terlebih, hingga kini komponen baterai menjadi porsi terbesar dalam ongkos produksi mobil listrik. “Kalau sudah diproduksi di dalam negeri, saya kira akan ada penurunan 20%—30% dari harga mobil listrik itu semua,” katanya, dikutip Minggu (31/3). Dari segi komponen, Agus menuturkan, harga baterai mobil listrik berkisar 40%—50% dari total harga jual mobil listrik. Pasalnya, komponen tersebut selama ini masih diimpor dan dikenakan pajak, sehingga mengerek harga di pasar dalam negeri. “Kalau baterai sudah kita produksi, industri dalam negeri nya sudah memproduksi baterai, nanti yang pertama dinilai TKDN kita akan makin tinggi, insaallah akan menarik investasi-investasi,” tuturnya. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal mencatat, realisasi investasi untuk baterai kendaraan listrik tersebut mencapai Rp21,7 triliun. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan, kongsi Hyundai LGES akan meresmikan pabrik baterai berkapasitas terpasang 10 gigawatt hour (GWh) pada bulan depan.

Belum genap 1 bulan diberlakukan, Peraturan Menteri Perdagangan No. 3 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor menuai kritik. Pemerintah pun memberi sinyal segera melakukan perbaikan dan penyesuaian atas ketentuan anyar tersebut. Rabu (27/3) siang di salah satu gerai tas kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Seorang pedagang membuka penawaran tas brandpapan atas Louis Vuitton di kisaran Rp2,5 juta. “Di sini enggak ada oriorian[orisinal], adanya impor kualitas premium,” kata seorang pedagang yang ditemui Bisnis. Bagi kalangan jetset, tas Louis Vuitton adalah cerminan kemewahan. Harga produk orisinal tas maupun produk fesyen milik brand kenamaan yang bermarkas di Paris, Prancis itu bisa sampai puluhan juta hingga ratusan juta.Pun demikian di gerai-gerai resmi yang tersebar di sejumlah pusat belanja Ibu Kota yang tentu tak jauh beda dengan harga produk orisinalnya. Tak hanya tas, Tanah Abang juga menjadi ‘surga’ produk brand papan atas dengan harga miring seperti jam tangan, sepatu, dan lain sebagainya. Hal itu yang membuat Himpunan Peritel & Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) berang. Bagaimana tidak, kalangan pengusaha ritel yang selama ini melakukan impor barang secara legal dan harus membayar pajak yang besarannya bisa mencapai 40%—50%, mesti bersaing dengan produk ilegal yang beredar di pasaran. Biaya yang mesti dibayarkan oleh pengusaha ritel mulai dari bea masuk, pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penghasilan (PPh), hingga biaya sewa tempat usaha di mal. Menurut Ketua Umum Hippindo Budihardjo Iduansjah, barang impor yang masuk melalui jalur ilegal tidak membayar pajak kepada negara. Perbedaan tersebut menjadi tidak adil antara pengusaha yang mengimpor secara legal dengan oknum penyelundup barang impor secara ilegal.

Selain Hippindo, konferensi pers tersebut juga diikuti oleh Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo), Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI), Asosiasi Pemasok Garment dan Asesoris Indonesia (APGAI), Asosiasi Motor Listrik Indonesia (AISMOLI), Asosiasi Ponsel Seluruh Indonesia (APSI), Asosiasi Pengusaha Ritel Merek Global Indonesia (APREGINDO), Asosiasi Mainan Indonesia (AMI), Persatuan Perusahaan Kosmetika Indonesia (PERKOSMI), dan Asosiasi Matahari Supplier’s Club (AMSC). Mereka sepakat untuk mendukung upaya pemerintah dalam memberantas produk-produk ilegal yang beredar di pasaran guna menyelamatkan industri dalam negeri, termasuk meningkatkan kontribusi bagi perekonomian. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, pendapatan bea masuk dari berbagai aktivitas, termasuk impor senilai Rp53,09 triliun pada 2023. Nilai itu hampir 73% dari total pendapatan negara dari perdagangan internasional yang diperkirakan mencapai Rp72,9 triliun. Kalangan pengusaha berharap pemerintah memberi relaksasi atas regulasi impor. Relaksasi diharapkan dapat memberi kesempatan bagi pelaku usaha menyesuaikan ketentuan anyar dan pemerintah bersikap tegas atas berbagai celah impor produk ilegal. 

Ketentuan impor yang dimaksud itu yaitu Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Permendag No. 3/2024 mulai berlaku pada 10 Maret 2024. Hanya saja, regulasi itu menimbulkan polemik. Bagi sebagian kalangan, aturan anyar tersebut memberi kepastian dan perlindungan bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Namun, kalangan lain berpendapat regulasi itu membatasi aktivitas impor, khususnya bagi perusahaan yang masih harus mendatangkan bahan baku dari luar negeri. Head of Center of Industry, Trade and Investment Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho, menyatakan wacana perubahan regulasi Permendag yang belum genap dijalankan 1 bulan mencerminkan bahwa regulasi tidak dirancang dengan baik dan tidak terbuka kepada para pelaku usaha. Aturan baru tersebut, lanjutnya, juga menunjukkan adanya ketidaksinkronan antarkementerian teknis lainnya yang mengampu para pelaku usaha. Sementara itu, Executive Director Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menyatakan ketidaksinkronan pemerintah dalam mengatur tata kelola impor mesti dibenahi supaya tidak menimbulkan kekhawatiran kalangan pelaku industri yang memiliki peran dalam menggerakkan ekonomi. Pembatasan impor, katanya, dapat membahayakan supply chain hingga merugikan industri dalam negeri. Untuk itu, dia menekankan harmonisasi kebijakan yang mesti dibenahi lantaran memengaruhi kinerja industri. Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti mengatakan larangan terbatas impor perlu diterapkan untuk barang konsumtif. Namun, dia mengakui untuk impor bahan baku, Indonesia masih perlu impor kecuali jika sudah ada subtitusinya di dalam negeri.

Nilai tukar rupiah terus melemah terhadap dolar AS, seiring masih tingginya ketidapastian global dan merosotnya surplus neraca perdagangan nasional. Pemerintah dan BI diminta segera bertindak untuk meredam gejolak rupiah. Berdasarkan kurs Jisdor BI, Kamis pekan lalu, rupiah melemah 0,12 % ke level Rp 15.873 per dolar AS, dibandingkan hari sebelumnya. Sepanjang 2024, rupiah melemah 2,3 %.

Karena itu, untuk meredam gejolak rupiah, BI perlu menggencarkan intervensi di pasar keuangan, seperti triple intervention serta mengoptimalkan beberapa instrument yang sudah rilis,, antara lain penguatan pengelolaan devisa hasil ekspor (DHE) melalui implementasi term deposit (TD) DHE valas BI dan penerbitan Sertifikat Rupiah BI (SRBI) serta Sekuritas Valas BI (BEI).

Pemerintah juga harus tegas ke eksportir sumber daya alam yang belum menempatkan DHE di dalam negeri, yang bisa menambah pasokan valas dan menjaga stabilisasi rupiah. Iklim investasi juga harus diperbaiki agar pemodal asing tertarik menanam modal di Indonesia, sehingga bisa mengurangi impor. (Yetede)

OJK resmi mengakhiri kebijakan stimulus restrutukrisasi kredit perbankan untuk dampak Covid-19 pada 31 Maret 2024. Berakhirnya kebijakan tersebut konsisten dengan pencabutan status pandemi Covid 19 pada Juni 2023, serta mempertimbangkan perekonomian Indonesia yang telah pulih dari pandemi, termasuk kondisi sektor riil. Restrukturisasi kredit yang diterbitkan sejak awal 2020 telah banyak dimanfaatkan oleh debitur terutama pelaku UMKM. Stimulus restrukturisasi kredit merupakan bagian dari kebijakan countercyclical dan merupakan kebijakan yang  sangat penting dalam menopang kinerja debitur, perbankan, dan perekonomian secara umum untuk melewati periode pandemi. Selama empat tahun implementasi, pemanfaatan restrukturisasi kredit ini telah mencapai  Rp830,2 triliun, yang diberikan kepada 6,68 juta debitur pada Oktober 2020, yang merupakan angka tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Sebanyak 75% dari total debitur  penerima stimulus adalah segmen UMKM, atau sebanyak 4,96 juta debitur dengan total outstanding Rp348,8 triliun.(Yetede)

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menilai kebutuhan perbankan untuk meningkatkan penyaluran kredit diperkirakan mendorongpendanaan non dana pihak ketiga (non-DPK) semakin meningkat. Meski demikian, likuiditas perbankan yang masih memadai saat ini dan selisih biaya menyebabkan pertumbuhan dana non-DPK belum signifikan.

“Pemanfaatan pendanaan non-DPK potensial lebih banyak digunakan bank skala menengah dan atas untuk memperbaiki struktur pendanaan jangka panjang dan mendapatkan selisih biaya dana yang lebih murah,” Jelas Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa.

Sumber dana non-DPK meningkat 3,28 % (yoy) pada Januari 2024 yang mencapai Rp 585,82 triliun atau terkoreksi 0,59 % secara bulanan (month to month/mtm). Kenaikan pendanan non-DPK secara tahunan terutama dikontribusi oleh meningkatnya kewajiban bank lain sebesar Rp 17,78 triliun dan pinjaman pembiayaan diterima sebesar Rp 27,46 triliun. (Yetede)

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) berpotensi bergerak bervariatif dengan kecenderungan menguat (mixed to higher) pada pekan terakhir perdagangan sebelum memasuki libur Lebaran 2024. Peluang rebound IHSG cukup terbuka setelah melemah -0,83 % pada pekan lalu ke posisi 7.288.

“IHSG semestinya bisa mixed to higher dengan support 7.238-7.179 dan resistance 7.321-7.346,” kata Senior Investment Information-Retail Business Mirae Asset Sekuritas Muhammad Nafan Aji Gusta Utama, Minggu (31/3). Nafan menyebut, banyak data ekonomi domestic dan global yang rilis pekan ini, akan memengaruhi pergerakan IHSG, diantaranya PMI Manufakturing, data inflasi dan lainnya. “Juga perkembangan sentimen terkait dinamika the Fed ke depan dan kita juga menantikan US Nonfarm Payroll,” tutur dia. (Yetede)

Penerapan kebijakan pajak terkait Tarif Efektif Rata-Rata (TER) kembali menimbulkan kegaduhan di masyarakat, khususnya menjelang penyaluran Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan pada tahun ini. Pasalnya skema tariff yang sudah berlaku sejak 1 Januari 2024 tersebut mengurangi pendapatan bersi yang diterima masyarakat.

Konsultan Pajak di PT Botax Consulting Indonesia Raden Agus Suparman menjelaskan, TER dibuat dengan metode rata-rata berdasarkan jumlah penghasilan waji pajak. Dengan berlakunya tariff secara progresif, maka tarif TER akan meningkat seiring peningkatan penghasilan diterima pegawai. Pegawai yang menerima THR menerima tarif TER lebih tinggi dari bulan lainnya.

Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analyst (CITA) Fajry Akbar mengatakan, bagi wajib pajak pasti akan ada kenaikan pajak yang dipotong oleh pemberi kerja. Dampak langsungnya, gaji yang diperoleh berkurang karena besaran pajak. “Dampak tidak langsungnya ada penurunan daya beli, apalagi menjelang Hari Raya Idul Fitri dimana pengeluaran rumah tangga meningkat,” kata dia, Minggu (31/3). (Yetede)

Kehadiran Proyek Strategis Nasional (PSN) termasuk pengembangan Pantai Indah Kapuk (PIK 2) dan pengembangan Bumi Serpong Damai (BSD) dinilai ikut mendorong perekonomian nasional. Pengembangan PIK 2 dan BSD akan menyerap investasi Rp 58,54 triliun yang mencakup PIK 2 Rp 40 triliun dan BSD sebesar Rp 18,54 triliun.

“Pembangunan ini (2 PSN itu) akan membantuperekonomian masyarakat yang akan memberikan efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Staf Khusus Menko Bidang Perekonomian Ahmed Zaki Iskandar, baru-baru ini. Gubernur BI Perry Wajiyo mengatakan, kehadiran PSN ikut mendorong investasi bangunan, yang pada gilirannya mendorong ekonomi nasional. (Yetede)

Pemerintah memastikan segera menyetujui perpanjangan kontrak Freeport selama 20 tahun hingga 2061 dengan persyaratan bahwa pemerintah akan mendapatkan penambahan 10% saham Freeport tanpa mengeluarkan investasi baru. Selain tambahan 10% saham, Freeport juga diminta membangun smelter baru di Fakfak, Papua Barat, guna memastikan penghiliran mineral tembaga berjalan lancar agar memberi nilai tambah bagi ekonomi nasional. Poin-poin strategis tersebut dicapai sebagai tindak lanjut dari pertemuan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Chairman & CEO Freeport McMoran Inc Richard C. Adkerson di Amerika Serikat, pada November tahun lalu. Demi perpanjangan izin tambang itu, Adkerson kembali menemui Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Kamis (28/3). Turut menyertai Adkerson yakni President Freeport McMoran Kathleen Quirk dan Direktur Utama PT Freeport Indonesia Tony Wenas. “Disinggung sedikit [perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus/IUPK] tapi enggak detail, [karena] itu sudah dibahas sebelumnya," kata Tony. Dalam pertemuan selama 40 menit dengan Kepala Negara, turut dibahas soal penghiliran dan progres pembangunan smelter di Gresik, Jawa Timur. Manajemen Freeport juga melobi pemerintah ihwal perpanjangan relaksasi izin ekspor konsentrat tembaga hingga pabrik smelter di Gresik tersebut beroperasi penuh pada Desember 2024. Pembangunan smelter di Gresik saat ini diklaim sudah mencapai 92%. Namun, Presiden justru lebih memilih fokus membahas penyelesaian negosiasi perpanjangan kontrak tambang Freeport Indonesia terlebih dahulu. Berdasarkan Pasal 109 beleid tersebut, permohonan perpanjangan jangka waktu operasi produksi untuk pertambangan mineral logam atau batu bara diajukan kepada menteri paling cepat 5 tahun atau paling lambat 1 tahun sebelum berakhirnya jangka waktu kegiatan operasi produksi. Dengan merujuk pada aturan tersebut, IUPK Freeport yang berakhir pada 2041, seharusnya baru dapat diproses paling cepat pada 2036.

Revisi PP No. 96/2021 bisa memungkinkan Freeport mengajukan perpanjangan IUPK lebih cepat tanpa harus menunggu sampai 2036. Kontrak pertambangan Freeport rencananya diperpanjang hingga 20 tahun. Sebagai kompensasinya, pemerintah meminta penambahan kepemilikan saham di Freeport menjadi 61% dari sebelumnya cuma 51%. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifi n Tasrif memastikan hingga batas waktu yang diberikan oleh Presiden tadi, pemerintah terus berupaya mengejar penyelesaian revisi PP 96/2021. Menurutnya, revisi aturan tersebut akan menuangkan sejumlah kebijakan salah satunya perpanjangan IUPK untuk PT Freeport Indonesia. Setelah rampung, aturan itu akan mewajibkan divestasi atau pelepasan tambahan 10% saham PTFI dari Freeport-McMoran kepada pemerintah sekaligus mewajibkan PTFI membangun smelter tembaga baru di Fakfak, Papua Barat. “Nantinya, pemerintah enggak keluar duit [investasi tambahan] lagi. Mudah-mudahan di Juni [selesai],” katanya. Presiden Jokowi mengungkapkan optimismenya bahwa Indonesia bisa segera menguasai 61% saham PT Freeport Indonesia. “Artinya Freeport bukan milik Amerika lagi, sudah milik Indonesia, milik negara kita,” kata Jokowi. Dengan posisi mayoritas kepemilikan RI di perusahaan tambang tembaga ini membuat pendapatan negara dari Freeport pun bertambah. Oleh karena itu, rencana penambahan saham RI di Freeport menjadi 61% akan semakin menguntungkan negara. Rizal Kasli, Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhepi), menilai bertambahnya saham Indonesia di Freeport Indonesia akan berdampak positif bagi pemerintah, termasuk program penghiliran tambang mineral. “Penambahan jumlah saham tentu akan mendapatkan penambahan dividen. Juga pemerintah bisa menempatkan lebih banyak direksi dan komisaris,” katanya