Bisnis furnitur di Indonesia menunjukkan prospek yang menjanjikan, didorong oleh meningkatnya jumlah pasangan muda pemilik rumah yang berburu furnitur untuk menciptakan hunian nan estetis dan nyaman. Tren positif bisnis furnitur terjadi sejak pandemi Covid-19 dan terus berlangsung sampai saat ini. Sejak pagebluk melanda, banyak orang memberikan perhatian lebih untuk menciptakan hunian yang nyaman, agar betah berlama-lama di rumah. Data Statista Market Insights menunjukkan pada 2024 pendapatan di pasar furnitur di Indonesia diprediksi mencapai US$3,29 miliar dengan tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 6,55% (CAGR 2024-2028). Pada 2028 pasar furnitur di Tanah Air diproyeksi mencapai US$4,24 miliar.Segmen terbesar di pasar ini adalah segmen furnitur ruang tamu, yang diproyeksi memiliki volume pasar sebesar US$1,06 miliar pada 2024, disusul home decor US$0,98 miliar dan mebel kamar tidur US$0,52 miliar.

Pertumbuhan pasar furnitur ini dibenarkan oleh National Head of Marketing, Merchandising and Support Atria Oktavianus Kusuma. “Kenaikan bisnis [furnitur] di Atria rata-rata 10% per tahunnya selama lima tahun terakhir ini. Tapi fluktuasi bisa kadang-kadang 18% atau 20%, yang jelas di atas 10%,” kata pria yang akrab disapa Oki itu kepada Bisnis. Sementara itu, National Head of Sales, Distribution and System Atria Dick Chandra menambahkan saat ini penjualan furnitur baik secara daring maupun toko fi sik sama-sama masih mengalami pertumbuhan yang positif. Bahkan, lanjutnya, konsumen kini justru lebih gencar untuk datang ke toko secara langsung untuk melihat dan menjajal produk. Hal serupa juga diungkapkan oleh Co-founder & CEO of Dekoruma Dimas Harry Priawan. Dia menyebut pasar konsumen furnitur terus mengalami peningkatan sejalan dengan angka pernikahan yang bertumbuh setiap tahun.“Untuk produk furnitur yang paling banyak dicari oleh konsumen untuk saat ini cukup bervariasi. Namun untuk kategori yang paling banyak dicari adalah furnitur ruang tamu atau keluarga yaitu sofa, dan ruang makan yaitu meja dan kursi makan,” kata Dimas. Oki mengatakan pihaknya terus berupaya menarik minat konsumen dengan pelayanan yang ideal plus memberikan berbagai kemudahan, di samping menawarkan kualitas produk yang baik. Mulai dari jaminan kualitas produk, fasilitas gratis jasa desain interior untuk transaksi minimal Rp10 juta, gratis penitipan barang, dan gratis kirim dan pasang.Dia mengatakan berbagai fasilitas dibuat untuk tetap menjaga kemudahan konsumen dalam memenuhi kebutuhan furnitur di tengah daya beli masyarakat yang kini relatif mulai menurun.

DPR RI telah mengetok palu pengesahan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) menjadi Undang-undang. Selain mengatur proses penunjukkan kepala daerah, aturan ini juga menegaskan status Jakarta sebagai pusat ekonomi dan bisnis nasional. DPR RI resmi mengesahkan RUU tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi Undang-undang dalam rapat paripurna ke-14 masa persidangan IV tahun sidang 2023-2024 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis (28/3). “Apakah Rancangan Undang-undang tentang tentang Daerah Khusus Jakarta dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-undang? Setuju,” ujar Ketua DPR RI Puan Maharani diikuti persetujuan anggota dewan lainnya dan ketukan palu. Dari 9 fraksi DPR RI, hanya satu fraksi yang menolak pengesahan RUU DKJ ini yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Sebelumnya, anggota DPR RI Fraksi PKS Anshory Siregar menilai pembahasan RUU DKJ itu terlalu terburu-buru dibahas tanpa ada keterlibatan masyarakat yang berarti. “Rendahnya partisipasi dari masyarakat sudah membuat lemah RUU DKJ. Proses pembahasannya sama seperti Ciptaker dan RUU IKN, semua prosesnya terburu-buru,” tuturnya di Gedung DPR Jakarta, Senin (18/3).Anshory juga mengatakan bahwa RUU DKJ masih cacat prosedural karena waktu untuk membahasnya sangat terbatas. Selain itu, RUU DKJ dirasa akan bertabrakan dengan aturan hukum yang berlaku. Status kekhususan ini nantinya akan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Jakarta yang disiapkan sebagai pusat ekonomi dan bisnis nasional. 

 “Pembahasan RUU tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta merupakan wujud komitmen bersama antara pemerintah, DPR RI, dan DPD RI untuk mengupayakan Jakarta menjadi kota berkelas dunia dengan tetap memper-tahankan perputaran ekonomi yang besar,” ujar Tito dalam rapat paripurna. Sementara itu, Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas menjelaskan RUU DKK yang disahkan menjadi Undang-undang ini terdiri dari 12 bab dan 73 pasal. Sebagai informasi, status Ibu Kota DKI Jakarta akan resmi dipindahkan ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) terkait perpindahan IKN ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Sebelumnya, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mengatakan rencananya Jokowi akan mengeluarkan Keppres tersebut pada awal 2024, seiring dengan persiapan pelayanan publik yang akan dilakukan bertahap. Meski demikian, hingga kini Keppres tersebut belum dikeluarkan. Sejak berlakunya Undang-undang (UU) No.3/2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN), Jakarta telah kehilangan status sebagai ibu kota negara Republik Indonesia terhitung 15 Februari 2024. Ketika keputusan presiden telah ditetapkan, sebagaimana Pasal 41 ayat (1) UU IKN, maka UU No. 29/2007 akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, kecuali terkait fungsinya sebagai daerah otonom.

Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita 687 juta saham milik PT Jasa Penunjang Tambang dalam perkara PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asabri. Kapuspenkum Kejagung, Ketut Sumedana menyampaikan sita eksekusi itu dilakukan pada Rabu (27/3) oleh Jaksa Eksekutor Kejari Jaktim dan tim pengendalian eksekusi UHLBEE. “Berupa satu paket saham sebanyak 687 juta lembar saham milik PT Jasa Penunjang Tambang dalam perkara PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asabri,” ujarnya dalam keterangan, Jumat (29/3). Ketut menambahkan, paket saham ini merupakan hasil pengembalian barang bukti dalam kasus korupsi PT Asabri atas nama terpidana Heru Hidayat. Aset yang disita merupakan hasil pelacakan Tim Pengendalian Eksekusi Direktorat UHLBE pada 20 Februari 24 Februari 2024 di Kabupaten Luwu Timur. Eksekusi aset ini dilakukan untuk pemulihan kerugian keuangan negara atas nama terpidana Heru Hidayat sebesar Rp12,64 triliun dalam tindak pidana PT Asabri (Persero). Adapun, aset itu teregister dalam akta notaris pada pernyataan pemegang saham PT Tiga Samudra Perkasa Nomor: 163 tanggal 26 Desember 2019, yang dibuat di Kantor Notaris Benediktus Andy Widyanto di Tangerang Selatan dan IUP atas nama PT Tiga Samudra Perkasa, PT Mahkota Nikel Indonesia dan PT Tiga Samudera Nikel di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan.

Ahmad Kamel (24) tersentak saat membaca data yang menyebutkan banyak Muslim di Indonesia terkendala membaca Al Quran. Menggunakan teknologi kecerdasan buatan, ia mencoba membantu warga mandiri belajar membaca Al Quran lewat aplikasi Qara’a. Ahmad Kamel menunjukkan bagaimana mengoperasikan aplikasi Qara’a di sebuah kedai kopi di Kecamatan Pontianak Timur, Kalbar, Kamis (21/3). Qara’a artinya kegiatan membaca sekaligus memahaminya. Pada salah satu fitur aplikasi Qara’a, muncul huruf alif beserta cara melafalkannya. Setelah itu, fitur meminta pengguna mengucapkannya. Kamel lantas mendekatkan telepon pintar ke mulutnya dan melafalkan huruf alif untuk mengetahui apakah pelafalannya sudah benar. ”Kalau bacaan kita benar, akan muncul bintang lima,” ujarnya. Setelah itu, Kamel menuliskan huruf alif dengan jari di layar ponselnya. Aplikasi tersebut memberi tahu apakah huruf yang ditulis sudah benar atau tidak. Tahapan-tahapan itu bisa diulang berkali-kali.

”Aplikasi Qara’a diharapkan berkontribusi mengatasi buta aksara Al Quran. Ke depan, kami ingin bekerja sama dengan sekolah dan kampus terkait pembelajaran Al Quran,” kata Kamel. ”Pertengahan 2020, saya menemukan data mengejutkan. Institut Ilmu Al Quran menyebutkan, 65 % umat Muslim di Indonesia belum bisa membaca Al Quran,” katanya. Berangkat dari fakta itu, ia ingin berkontribusi. Kamel dan timnya membuat riset sederhana. Kesimpulannya, banyak orang malu belajar karena usia sudah tua. Selain itu, tidak ada waktu karena kesibukan bekerja. ”Dari pemetaan itu, kami memilih kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) untuk menjadi solusinya,” katanya. Lewat AI, Kamel menyebut, penggunanya tidak perlu bertemu langsung dengan ustaz atau orang lain. Hal in menumbuhkan rasa percaya diri terlebih dahulu.

Tidak hanya panduan membaca, aplikasi ini juga dilengkapi dengan video pembelajaran, misalnya pengenalan huruf dalam Al Quran.Tujuannya, orang yang belum pernah membaca Al Quran sama sekali bisa belajar dari nol. Kini, ada 22 fitur dalam aplikasi Qara’a. Selain belajar membaca Al Quran, misalnya, ada fitur setor ayat. Orang bisa belajar dengan AI juga bisa dengan ustaz. Pengguna menyetor ayat yang telah dibaca, ustaz akan memberi masukan di dalam aplikasi itu. ”Dari 22 fitur, hanya satu yang sengaja dibuat berlangganan, yaitu belajar Quran. Biayanya Rp 50.000 per bulan yang digunakan untuk membiayai operasional aplikasi,” katanya. Berkat aplikasi yang dirancangnya, Kamel mendapat berbagai penghargaan sepanjang tahun 2022. Salah satunya, Peringkat 1 Pemuda Pelopor Kota Pontianak bidang Inovasi Teknologi. (Yoga)

Perum Bulog per 25 Maret 2024 telah menyalurkan stok cadangan beras pemerintah (public service obligation/PSO) sebanyaj 1.077.206 ton atau 57,91 % dari target sepanjang tahun 1.860.122 ton. Tingginya harga beras awal tahun ini menharuskan Bulog mendistribusikan beras CPP (cadangan pangan pemerintah) hingga dua kali lipat melalui instrument Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Menurut Direktur Transformasi dan Hubungan Kelembagaan Perum Bulog Sonya Mamoriska, penyaluran PSO untuk SPHP guna meredam kenaikan harga beras yang sudah 42,63 % dari target yang ditentukan. “Target penyaluran PSO tahun ini 1,8 juta ton, baru tiga bulan sudah 1 juta ton atau lebih dari 50 %,” ujar Sonya saat webinar Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi (Pataka) 80 dengan tema Outlook 2024. Menjaga Stabilitas Harga dan Ketersediaan Stok Beras Pemerintah, Amankah?, Kamis (28/03). (Yetede)

Anggaran pupuk bersubsidi tahun ini resmi naik menjadi Rp 54 triliun, naik Rp 28 triliun dari sebelmunya Ro 26 triliun. Dengan anggaran Rp 54 triliun, kuota pupuk bersubsidi 2024 meningkat menjadi 9,55 juta ton dari sebelumnya 4,72 juta ton. Keputusan tersebut tertuang dalam  Surat Menteri Keuangan No. S-297/MK.02.2024 yang telah diterima Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman akhir pekan ini. Dengan tambahan tersebut kini total angaran pupuk subsidi 2024 mencapai Rp 54 triliun, terbesar sehingga merupakan catatan sejarah penting bagi pertanian Indonesia. "Kabar baik ini yang dtunggu-tunggu petani Indonesia karena ini bagian dari tomggal sejarah kembalinya kebutuhan petani yaitu pupuk. Alhamdulillah saya sudah tanda tangan pada 28 Maret 2024," ujar Mentan. (Yetede)

Bulan Ramadhan menjadi kesempatan merefleksikan produk dan layanan keuangan yang kita gunakan. Selain produk dan layanan keuangan konvensional, industri jasa keuangan sudah banyak mengeluarkan produk dan layanan keuangan syariah. Produk dan layanan keuangan ini menerapkan prinsip-prinsip syariah, termasuk mengatur pelaku usaha jasa keuangan untuk menempatkan investasinya di sektor yang halal. Produk dan layanan keuangan syariah sangat beragam, misalnya produk dan layanan perbankan syariah, sukuk, reksa dana syariah, dan saham syariah.

Masyarakat dapat memanfaatkan produk dan layanan keuangan syariah untuk memenuhi kebutuhan berinvestasi dan ibadah serta mendapatkan permodalan untuk mengembangkan usaha. Produk dan layanan jasa keuangan syariah yang dapat digunakan masyarakat: 1. Menabung dana haji dengan Tabungan Haji Syariah. Dengan Tabungan Haji Syariah, nasabah yang juga calon jemaah haji akan mampu mengumpulkan dana untuk beribadah secara disiplin dan terukur. 2. Membayar sedekah dan zakat. Dengan menggunakan layanan keuangan digital, pembayaran sedekah dan zakat dilakukan dengan lebih mudah melalui m-banking, ATM, atau QRIS.

3. Memanfaatkan pendanaan syariah untuk usaha/bisnis. 4. Investasi di instrument keuangan syariah. Instrumen investasi di pasar modal berbasis syariah adalah sukuk, saham syariah, dan reksa dana syariah. Sukuk adalah efek berbentuk sekuritisasi aset yang memenuhi prinsip syariah di pasar modal. Pada umumnya, bentuknya berupa surat berharga atau obligasi yang dikeluarkan pemerintah atau korporat. Saham syariah merupakan efek berupa saham yang ditawarkan di pasar modal dan sesuai dengan prinsip syariah. Pengecekan dapat dilakukan pada Daftar Efek Syariah yang telah dirilis oleh OJK. Reksa dana syariah merupakan wadah investasi kolektif yang dikelola manajer investasi menurut prinsip syariah. (Yoga)

Generasi milenial yang saat ini berada pada kondisi prime atau masa terpenting karier dan kehidupannya merupakan penentu bagi masa depan bangsa ini. Mereka adalah orang yang kreatif dan berada di tampuk kepemimpin sejumlah bisnis, budaya, ekonomi, dan politik. Meski memimpin berbagai sektor kehidupan, termasuk politik nasional dan daerah, generasi milenial ini adalah kelompok yang paling sering tak dipahami atau disalahpahami, terutama oleh generasi yang lebih tua. Inilah yang sering disebut sebagai ”intergenerational gap” atau perbedaan pemahaman antargenerasi.

Perbedaan antargenerasi bisa dilihat dari sikap generasi milenial ini terhadap cryptocurrency dan non-fungible tokens (NFT). Mereka adalah pelaku utama bisnis ini dengan logika keagamaan yang berbeda dengan fatwa MUI, NU, dan Muhammadiyah. Meski ketiga lembaga pemegang otoritas keagamaan di Indonesia itu mengharamkan cryptocurrency, anak-anak muda lebih memilih logika margin keuntungan dari bisnis ini dan kalaupun ada dosanya, itu bisa dibersihkan dengan melakukan donasi dari keuntungan yang didapatkan (Garadian dan Arrasyid 2024). Selain soal bisnis dan politik, generasi milenial ini juga tak menjadikan pernikahan sebagai prioritas. Hebatnya, terdapat 20 generasi milenial yang terpilih sebagai kepala daerah pada Pilkada 2020. Sayangnya, 13 dari jumlah tersebut adalah bagian dari politik dinasti. (Yoga)

Dengan keputusan DPR mengesahkan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai undang-undang, di Jakarta, Kamis (28/3/2024), maka masa jabatan kepala desa (kades) dari sebelumnya enam tahun menjadi delapan tahun. Alih-alih mengatasi permasalahan desa, perpanjangan masa jabatan ini malah akan membuat para kades merasa memiliki kewenangan yang besar, apalagi jika kontrol masyarakat tidak kuat. Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Herman N Suparman, Jumat (29/3), mengatakan, masa jabatan kades yang diperpanjang menjadi delapan tahun tidak serta-merta akan mengatasi persoalan di desa. Sebaliknya, perpanjangan masa jabatan itu akan menjadikan kades merasa memiliki kewenangan yang besar. Hal ini mengingat ada banyak kades yang terlibat dalam korupsi dana desa.

”Kasus-kasus penyelewengan dana desa, yang menurut Indonesia Corruption Watch atau ICW melibatkan banyak kepala desa, memberikan gambaran bahwa tak semua kepala desa memiliki integritas,” kata Herman. Mengutip data ICW, kasus korupsi dana desa meningkat sembilan kali lipat selama periode 2015-2021. Korupsi dana desa pada 2015 sebanyak 21 kasus dan meningkat jadi 154 kasus pada 2021. ICW mencatat, dana desa yang digelontorkan pemerintah selama 2015-2021 mencapai Rp 400,1 triliun. Selama periode itu, terjadi 592 kasus korupsi di tingkat desa dengan 729 tersangka. Akibat praktik korupsi itu, kerugian negara mencapai Rp 433,8 miliar. Menurut Herman, yang dibutuhkan adalah tata kelola desa yang baik, baik itu penguatan perencanaan, penganggaran, hingga penerapan pembangunan. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk pengawasan kinerja kades harus dioptimalkan dan kontrol masyarakat juga harus kuat. (Yoga)

Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menyatakan tak semua aset keluarga Rafael Alun Trisambodo merupakan hasil korupsi dan gratifikasi selama menjadi pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu. Dalam putusan pada 7 Maret 2024, hakim banding menyatakan rumah di Simprug Golf, Jaksel, seharga Rp 5,75 miliar milik Ernie Meike, istri Rafael. Atas putusan hakim banding itu, KPK menyatakan banding. KPK yakin semua aset Rafael Alun Trisambodo yang telah disita dan dijadikan barang bukti di pengadilan merupakan hasil korupsi. Karena itu, semua aset tersebut harus dikembalikan kepada negara melalui asset recovery.

“Tim jaksa tetap yakin beberapa aset dalam putusan sebelumnya adalah hasil korupsi yang dilakukan terdakwa,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri pada Kamis lalu, 28 Maret 2024. Ali Fikri merujuk pada pertimbangan putusan majelis hakim tingkat pertama yang menegaskan bahwa seluruh aset yang dimiliki Rafael Alun terbukti hasil korupsi. “Namun, dalam pertimbangan status barang bukti, hakim banding menilai dikembalikan kepada terdakwa,” kata Ali. “Sehingga terjadi inkonsistensi dalam poin amar putusan.” Rafael Alun Trisambodo menjadi tersangka dugaan gratifikasi pada 30 Maret 2023.  Adapun dugaan korupsi itu terjadi selama 12 tahun terakhir masa kerjanya di Kemenkeu. (Yetede)