Harga kopi di Lampung melonjak seiring kurangnya pasokan dari sentra produksi. Petani berharap kondisi ini tidak dimanfaatkan oleh importir untuk membanjiri pasar domestik dengan kopi impor. Saat ini, harga biji beras kopi atau green bean jenis robusta di tingkat petani Rp 50.000-Rp 52.000 per kg. Adapun harga biji kopi yang telah disangrai (roasted) Rp 75.000-Rp 85.000 per kg. Sementara harga kopi bubuk Rp 120.000-Rp 200.000 per kg menyesuaikan kualitas. Kenaikan harga itu bertahap dari semula Rp 35.000 per kg (green bean). Bahkan, pada musim panen raya yang lalu, harganya hanya Rp 20.000 per kg.

Abdul Charis (58) petani kopi Kecamatan Sekincau, Lampung Barat, Sabtu (30/3) menuturkan, menipisnya pasokan biji kopi petani disebabkan fenomena El Nino sehingga hasil panen petani anjlok 90 %. Dari 1 hektar lahan, hasil kopi yang didapat tak sampai 1 kuintal. Jumlah itu jauh dibandingkan dengan produksi saat normal yang bisa mencapai 1 ton per hektar. ”Saat ini, kami hanya mampu memasok ke tiga kedai kopi dari sebelumnya puluhan kedai. Stok kopi sudah susah didapat,” kata Abdul Charis. (Yoga)

Penerapan aturan pembatasan barang bawaan penumpang dari luar negeri berdasarkan Permendag No 36 Tahun 2023 telah menuai protes dari berbagai pihak, mulai dari pelaku jasa titipan hingga pekerja migran Indonesia. Imbas dari ketentuan baru tersebut, kuantitas barang yang bisa dibeli lewat jastip kini menjadi terbatas. Maria Margaretha Ratih Utami (36), karyawati swasta berpendapat, “ini merugikan karena saya membeli barang dari luar negeri akibat produk itu tidak tersedia di dalam negeri ataupun harga di dalam negeri jauh lebih mahal karena pajak yang sangat tinggi. Pembatasan barang bawaan dari luar negeri seharusnya terukur. Aturan pembatasan itu perlu dikaji ulang. Di sisi lain, jastip sekarang makin menjamur karena dibutuhkan”.

Safira Salza (22), penyedia jasa titip asal Surabaya mengatakan, “Peraturan pembatasan barang berdampak kepada kami. Kami harus menambah biaya jasa kepada customer. Hal tersebut sangat merugikan, karena sejatinya customer mengharapkan biaya jasa rendah dengan pengiriman barang yang cepat. Akibat peraturan tersebut, proses pengiriman barang customer terhambat sehingga estimasi kedatangan jadi lebih lama dari sebelumnya. Karena itu, kami berharap pemerintah dapat memikirkan hal ini. Wijayanti Mangala (27) pekerja migran Indonesia di Taiwan berkata, “Kami keberatan kalau disamaratakan antara penumpang dengan visa wisata dan visa pekerja migran, kami di sini kerja. Apalagi, kami di sini tahunan. Kami pasti beli barang yang kami ingin. Kalaupun dibawa pulang atau dikirim via ekspedisi, barang kami itu barang bekas kami sendiri, bukan barang baru. Jadi, seharusnya ada toleransi untuk kami yang pekerja migran”. (Yoga)

Presiden dan wapres peraih suara terbanyak Pemilu 2024, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, ingin memisahkan otoritas penerimaan negara dari Kemenkeu, namun sejumlah kalangan mengingatkan, pembentukan Badan Penerimaan Negara bukan ”panasea” atau obat mujarab satu-satunya untuk mengatasi masalah pajak. Alasan yang melatar belakangi rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) di era Prabowo-Gibran adalah rendahnya tingkat rasio perpajakan Indonesia yang dalam satu dekade terakhir cenderung stagnan di kisaran 10 % dari PDB nasional. Idealnya, negara berkembang memiliki rasio perpajakan 15 %. Rasio perpajakan adalah persentase penerimaan perpajakan (pajak dan bea cukai) terhadap PDB nasional.

Kenaikan rasio perpajakan sangat krusial dalam pembangunan, semakin tinggi pendapatan negara, semakin mampu pemerintah mengeksekusi program dan kebijakan pembangunan secara mandiri tanpa bergantung pada utang. Pendiri dan konsultan pajak dari PT Botax Consulting Indonesia, Raden Agus Suparman, mengatakan, berdasarkan kajian yang pernah dilakukan Ditjen Pajak (DJP) Kemenkeu, otoritas pajak yang independen atau semi-independen (tidak di bawah Kemenkeu) memang berdampak pada kenaikan penerimaan negara. Namun, kenaikannya tidak signifikan. ”Angka kenaikannya hanya 3 %. Kalau mau menaikkan tax ratio kita menjadi 23 %, tidak mungkin tercapai dengan membentuk otoritas pajak baru. Harus ada upaya terobosan lain,” tutur Raden, saat dihubungi, Sabtu (30/3).

Peneliti pajak di Center for Indonesia Taxation Analysis, Fajry Akbar, menyebutkan pembentukan Semi-Autonomous Revenue Authority (SARA) yang terpisah dari Kemenkeu bukan sebuah ”panasea” atau obat mujarab terhadap masalah pajak. Ia mencontohkan kasus yang terjadi di Peru saat kinerja Sunat (National Tax Administration Super Intendency) menurun akibat presiden saat itu mengubah kebijakan fiskalnya menjadi lebih populis demi kepentingan politik. Jadi, pembentukan SARA bukan sebuah ’panacea’. Ada syarat dan hal-hal lain yang perlu dipenuhi,” paparnya. Hal itu, antara lain, menjaga komitmen untuk tetap mempertahankan kebijakan fiskal yang disiplin, melakukan modernisasi administrasi, menjamin dukungan dan komitmen politik, serta mencegah praktik korupsi. (Yoga)

Proses integrasi sistem layanan Tiktok Shop Indonesia ke Tokopedia segera rampung. Kedua perusahaan berkomitmen guna melindungi dan membuka pasar yang lebih luas untuk UMKM. ”Migrasi sistem layanan Tiktok Shop Indonesia ke Tokopedia hampir selesai,” ujar Head of Corporate Communications Tokopedia Aditia Grasio Nelwan, Minggu (31/3) di Jakarta. Dalam paparan publik, beberapa waktu lalu, CEO PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GoTo) Patrick Walujo mengatakan, proses integrasi sistem layanan Tiktok Shop Indonesia ke Tokopedia akan rampung pertengahan April 2024. Untuk proses integrasi ini, GoTo terus menjalin komunikasi erat dengan pemerintah.

”Proses migrasi sistem layanan Tiktok Shop Indonesia ke Tokopedia mengalami kemajuan yang baik,” ujarnya. Menurut Patrick, mengikuti ketentuan yang ada, promosi barang-barang dilakukan lewat Tiktok Shop Indonesia. Sementara pembayaran belanjaan akan diproses oleh sistem Tokopedia. Seperti diberitakan, proses transaksi investasi Tiktok ke Tokopedia telah selesai dilakukan pada akhir Januari 2024. Unit bisnis e-dagang GoTo, yaitu Tokopedia, dan Tiktok Shop Indonesia juga telah bergabung di bawah PT Tokopedia, yang dimiliki bersama oleh GoTo dan Tiktok. Tiktok berinvestasi lebih dari 1,5 miliar USD atau Rp 23,38 triliun sebagai komitmen jangka panjang untuk mendukung operasionalisasi bisnis Tokopedia. (Yoga)

Perbankan diproyeksi akan lebih selektif dalam menyerap surat utang yang diterbitkan BUMN di sektor infrastruktur atau BUMN Karya. Sejumlah kasus gagal bayar BUMN Karya menjadi penyebabnya. Dihubungi pada Minggu (31/3/2024), Analis Divisi Pemeringkat Jasa Keuangan Pefindo Danan Dito menilai, maraknya kasus gagal bayar BUMN Karya membuat perbankan trauma untuk menyerap surat utang yang diterbitkan BUMN Karya dalam jangka menengah. ”Perbankan, terutama swasta, memberi catatan khusus untuk sektor ini. Artinya, perlu ada pertimbangan yang ketat jika ingin membeli surat utang dari sektor tersebut,” ujar Danan.

BUMN Karya yang kini tengah terbelit beban utang antara lain PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Kompas mencatat, posisi utang Waskita Karya yang tengah direstrukturisasi per Desember 2023 mencapai Rp 41,2 triliun. Sementara Wijaya Karya telah merampungkan perjanjian restrukturisasi induk (master restructuring agreement/MRA), menyusul kesepakatan yang telah terjalin sebelumnya bersama 11 lembaga keuangan. Nilai saldo utang setara dengan 100 % dari total utang yang direstrukturisasi sebesar Rp 20,79 triliun.

Danan menambahkan, untuk menyerap surat utang yang diterbitkan sektor BUMN Karya, perbankan akan lebih jeli dalam mengalkulasi prospek bisnis dan penugasan negara yang akan dilimpahkan ke setiap entitas BUMN Karya. Untuk saat ini, perbankan masih menunggu upaya restrukturisasi dari beberapa surat utang. ”Proses penyelesaian masalah (restrukturisasi utang) akan menjadi tolok ukur bagi perbankan untuk membeli surat utang dari sektor tersebut atau tidak. Artinya, jika penyelesaiannya jelas, maka bukan tidak mungkin perbankan kembali tertarik,” kata Danan. (Yoga)

Kasus dugaan megakorupsi PT Timah yang merugikan negara hingga Rp 217 triliun hanya puncak dari gunung es kusutnya tata kelola kekayaan masif tambang Indonesia. Korupsi yang melibatkan BUMN tambang bukan baru kali ini terjadi. Sebelumnya, PT Pertamina, PT Antam, PT BA, hingga PT PLN juga menjadi langganan kasus korupsi, melibatkan pelaku mulai dari korporasi swasta hingga perorangan, serta menyeret pejabat teras kementerian hingga pimpinan tertinggi BUMN tambang, politisi, dan kepala daerah. Modusnya sangat luas dan beragam, mulai dari kongkalikong dalam pemberian izin usaha pertambangan, penambangan tanpa izin, penyalahgunaan dana reklamasi, hingga manipulasi data ekspor dan penghindaran pajak. Kejaksaan Agung pernah menyebut, setidaknya ada 14 modus operandi.

Dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk 2015-2022, sejauh ini sudah diperiksa belasan tersangka dan ratusan saksi. Jumlah ini diperkirakan bertambah karena Kejagung masih terus mendalami kasusnya dan memeriksa para saksi. Sudah semestinya PPATK dilibatkan untuk menelusuri kemungkinan tindak pidana pencucian uang hasil korupsi dalam kasus ini. Megakorupsi PT Timah mendapat sorotan luas karena nilai kerugian negara yang masif, seper sepuluh nilai APBN dan menyeret nama crazy rich Pantai Indah Kapuk, Helena Lim, serta suami artis terkenal Sandra Dewi, Harvey Moeis. Dugaan kerugian Rp 271 triliun itu baru kerugian ekologis, belum kerugian dari sisi pendapatan negara dan lainnya.

Dari pemeriksaan Kejagung terungkap peran sentral Harvey dalam jalinan rumit kasus pemufakatan jahat lewat modus pengakomodasian tambang ilegal di lahan PT Timah. Dari total 170.363 hektar luas lahan PT Timah, yang memiliki IUP 88.900 hektar. Sisanya tambang ilegal. Besarnya angka kerugian negara tak mengherankan jika dilihat dari skala perputaran uang di sektor ekstraktif yang menjadikan lahan BUMN tambang sebagai bancakan perorangan dan swasta, termasuk melalui perusahaan boneka itu. Bukan rahasia lagi, sektor tambang melahirkan banyak crazy rich dengan kekayaan tak masuk akal. Sejak lama, sejumlah lembaga menyinyalir sangat maraknya tambang ilegal yang menjamur akibat lemahnya penegakan hukum, kuatnya bekingan aparat, dan kongkalikong dengan pejabat. Akibatnya, negara dirugikan hingga ratusan triliun. (Yoga)

Harga beras dan bahan pokok lainnya melambung menjelang Idul Fitri. Harga beras medium masih bertengger di Rp 14.070 per kg, tidak mengalami penurunan berarti sejak awal Ramadhan. Harga komoditas lainnya, seperti cabai merah, bawang merah, daging ayam, daging sapi, dan telur, juga masih mahal. ”Sudah sebulan harga beras naik dan tidak turun-turun. Meskipun sudah ada operasi pasar, harga beras belum turun-turun,” kata Rahmat, pedagang beras di Pasar Modern Bintaro, Tangsel, Banten, Minggu (31/3). Harga beras medium, jenis beras yang paling banyak dikonsumsi masyarakat, masih di atas Rp 14.000 per kg. Beras premium dengan kualitas lebih baik harganya mulai Rp 17.000 hingga Rp 20.000 per kg.

”Pembeli protes beras mahal, tetapi tetap dibeli karena kebutuhan menjelang Lebaran,” ucapnya. Selain beras, harga bahan pokok lainnya juga meningkat pesat. Harga telur di pasar Rp 32.000 per kg, cabai merah Rp 52.000 per kg, serta harga bawang putih dan merah Rp 52.000 per kg. Sementara, pasar swalayan juga mulai dipenuhi pembeli untuk berbelanja kebutuhan Lebaran terutama beras premium yang harganya sedikit lebih murah dibandingkan di pasar tradisional, akibatnya banyak pembeli yang memenuhi pasar swalayan modern seperti yang terjadi di Kota Tangsel. Pembeli berbelanja sambil berdesakan , mengakibatkan antrean panjang di kasir swalayan.

Harga kebutuhan pokok di pasar swalayan juga masih cukup tinggi. Untuk beras premium, harganya Rp 75.000 hingga Rp 90.000 per 5 kg, telur ayam ras Rp 33.000 per kg, ayam broiler Rp 40.000 per ekor, dan daging sapi Rp 14.000 per 100 gram. ”Kami baru dapat THR dari kantor dan langsung belanja ke sini. Harga sejumlah bahan pokok lagi naik, tetapi mau bagaimana lagi. Kami butuh lebih banyak karena saat Lebaran banyak yang mau datang silaturahmi ke rumah untuk kumpul keluarga,” kata Ira Tumiarty, pembeli di swalayan. (Yoga)

Masyarakat di sejumlah daerah akan mulai mudik awal pekan ini. Berbagai moda transportasi bersiap mengangkut 193,6 juta orang ke kampung halaman. Tiket kereta api, bus, kapal laut, hingga pesawat sudah hampir ludes terjual. Badan usaha jalan tol hingga kapal penyeberangan juga bersiap memberikan layanan untuk pemudik. Menhub Budi Karya Sumadi saat meninjau kesiapan mudik Lebaran di Bandung, Jabar, Minggu (31/3) mengatakan, ”Tol Cipali menjadi concern pada arus mudik tahun ini. Di situ ada bottle neck. Rest area juga menjadi pekerjaan rumah. Akan ada pembatasan berhenti di rest area, yakni setengah jam,” kata Budi.

Puncak arus mudik diperkirakan terjadi pada Sabtu (6/4) hingga Senin (8/4), sebagaimana Survei Angkutan Lebaran 2024 yang dilakukan Kemenhub, dimana kereta api menjadi moda yang paling banyak digunakan,

yakni 39,32 juta orang. Namun, tiga moda transportasi yang akan menggunakan jalan tol secara keseluruhan jauh lebih besar. Angkutan bus diperkirakan mengangkut 37,51 juta orang, mobil pribadi 35,42 juta orang, dan mobil sewa 11,64 juta orang. Total 84,57 juta orang atau 43,67 % menggunakan tiga moda ini. (Yoga)

Dari bingkisan konvensional berupa makanan dan kini berevolusi menjadi hadiah digital, parsel mengisi fungsi sosial untuk menjalin keakraban sesama. Pada saat yang sama, parsel menjual seni dan keterampilan.

Satu per satu ojek daring dan kurir berdatangan mengambil pesanan di rumah Dijah (46) di Cikini, Jakpus, Selasa (26/3) siang. Pesanan itu siap diantar menuju berbagai tempat di Jabodetabek. Produknya berupa parsel tanda kasih hari raya Idul Fitri. Dijah merupakan satu dari banyak pedagang parsel musiman yang mencari berkah Ramadhan di Cikini yang melayani pemesan parsel, baik perorangan maupun partai besar. Harga parselnya beragam, Rp 100.000 dipatok untuk parsel berukuran kecil berisi makanan ringan.

Dijah mengatakan, Ia juga menerima pesanan khusus dari para pelanggan. Parsel jenis ini unik-unik karena isinya bermacam-macam. Harganya juga jauh di atas parsel makanan, bisa mencapai Rp 10 juta. Paket termahal biasanya berisi barang-barang premium non-makanan, seperti barang pecah belah dan elektronik. Bahkan, Dijah pernah membuat parsel berisi televisi. Setiap hari mereka mampu memproduksi 100 parsel ukuran kecil hingga sedang. Untuk parsel pesanan khusus, biasanya memakan waktu dua sampai tiga hari tergantung kerumitannya agar enak dipandang. Dijah menjalani bisnis ini sejak tahun 1980-an, ia merintis dari berjualan langsung di pinggir jalan. Sekarang ia bisa menyuplai para pedagang di Pasar Cikini.

Pelanggan setianya mulai dari perorangan, instansi pemerintah, hingga perusahaan ternama. Bahkan, ada pelanggan yang sejak tahun 1980-an hingga saat ini masih memesan kepadanya setiap menjelang Lebaran.

Tradisi berbagi juga mengalami pergeseran seiring perkembangan zaman. Selain parsel konvensional yang berbentuk fisik, mulai muncul parsel-parsel dalam bentuk lain. Salah satunya berupa parsel digital, yang dilakukan PT Astra Honda Motor (AHM). Mereka mengubah parselnya dari bingkisan fisik menjadi voucer belanja digital kepada ratusan karyawannya melalui program Bingkisan Puasa dan Lebaran.

“Ini bagian dari kebijakan kami untuk mengapresiasi karyawan yang merayakan hari raya Idul Fitri. Sekarang, kami sudah beralih ke saldo digital,” ujar Manajer Umum Bidang Komunikasi Perusahaan PT AHM Ahmad Muhibbudin. Parsel memang menjadi salah satu tradisi menjelang hari raya. Secara rata-rata, masyarakat mengalokasikan dana Rp 302.321 untuk membeli parsel lebaran. Hal ini seperti yang dilakukan Rini (67), warga Ciledug, Tangerang, Banten, yang jauh-jauh ke Cikini untuk berburu parsel untuk saudaranya di Sukabumi, Jabar, yang tidak bisa ia kunjungi saat Lebaran. (Yoga)