Kisruh program kerja kontrak bagi mahasiswa di Jerman berbalut magang atau Ferienjob masih terus berlanjut. Meskipun Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri telah menyatakan bahwa ada dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO), ada pula ahli yang menyatakan program tersebut belum masuk kategori kejahatan ini. Direktur Tipidum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro mengungkapkan sejumlah indikasi adanya TPPO dalam kasus ini. Misalnya mahasiswa mendapat iming-iming magang saat mendapatkan sosialisasi program ini, sementara di negara asalnya, Ferienjob ini merupakan program kerja murni. “Program ini sebetulnya resmi di Jerman, di mana setiap Oktober sampai Desember itu adalah program merekrut mahasiswa untuk bekerja mencari tambahan uang saku dan lain sebagainya," kata Djuhandhani, Rabu, 27 Maret 2024.

Djuhandhani menyatakan lima tersangka yang telah ditetapkan oleh penyidik menghubung-hubungkan Ferienjob ini dengan program pendidikan di Indonesia agar dapat dikategorikan sebagai magang. Selain itu, para tersangka disebut mengubah data untuk bisa meloloskan mahasiswa yang mengikuti program tersebut, misalnya data visa menggunakan visa liburan, bukan visa kerja. Dalam kasus ini, Bareskrim Polri telah menetapkan lima orang sebagai tersangka. Mereka adalah guru besar Universitas Jambi, Profesor Sihol Situngkir; Direktur PT Sinar Harapan Bangsa, Enik Rutita alias Enik Waldkonig; bos CV GEN, Amsulistiani alias Ami Ensch; serta dua dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ), berinisial AJ dan MZ. (Yetede)

Kebakaran gudang amunisi daerah (Gudmurah) Kodam Jaya di Bogor salah satunya diduga karena amunisi kedaluwarsa sensitif sehingga mudah terjadi ledakan. TNI berencana akan mempercepat prosedur dan tahapan pembuangan amunisi. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menyatakan amunisi kedaluwarsa bersifat sensitif dan labil sehingga bila terkena gesekan maupun panas bisa dengan mudah meledak. “Bisa dari situ [amunisi kedaluwarsa]. Sementara bisa dari itu salah satunya [penyebabnya], ya,” katanya di Bogor, Jawa Barat Minggu (31/3). Sebanyak 15 gudang di Kompleks Gudang Munisi Daerah (Gudmurah) Kodam Jaya, Ciangsana, meledak dan terbakar pada Sabtu (30/3) sekitar pukul 18.30 WIB. Dari belasan gudang itu, salah satu gudang, yaitu gudang nomor 6 menyimpan kurang lebih 160.000 munisi dan bahan peledak kedaluwarsa yang merupakan hasil pengembalian dari berbagai satuan di bawah Kodam Jaya. Agus Subiyanto menyebut sebanyak 65 ton amunisi yang telah kedaluwarsa terdampak kebakaran Gudmurah Kodam Jaya terdiri dari Munisi Kaliber Kecil (MKK) serta Munisi Kaliber Besar (MKB). Panglima TNI menegaskan kebakaran itu tidak menimbulkan korban jiwa baik masyarakat di sekitar gudang maupun dari personel TNI yang sedang bertugas. Menurutnya, tidak terdapat kesalahan manusia dalam kebakaran Gudmurah itu.

“Tidak ada. Tidak ada korban karena memang jauh dari permukiman masyarakat,” kata Agus. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak meminta maaf kepada masyarakat atas peristiwa ledakan tersebut. Komisi I DPR mendesak TNI AD mengevaluasi sekaligus menyiapkan standar pengamanan untuk pemeliharaan dan perawatan alutsista. Ketua Komisi I DPR Meutya Hafi dz menyayangkan ada peristiwa ledakan dan kebakaran yang terjadi di gudang amunisi yang menyebabkan gangguan bagi keamanan dan keselamatan penduduk sekitar. Meutya juga meminta TNI AD proaktif untuk mendata kerugian masyarakat terkait kerusakan rumah warga yang terdampak akibat kebakaran di gudang amunisi Yonarmed milik Kodam Jaya. “TNI AD juga harus bertanggung jawab mengganti kerugian jika ada kerugian di masyarakat akibat kejadian kebakaran itu,” katanya. Politisi Partai Golkar itu juga mengharapkan TNI AD dapat memperbaiki hal tersebut di masa mendatang, sekaligus melaksanakan petunjuk teknis mengenai pemeliharaan dan perawatan amunisi di lingkungan TNI secara lebih ketat. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto akan mengevaluasi SOP penyimpanan amunisi di Gudang Munisi Daerah (Gudmurah).

PT Jasa Armada Indonesia Tbk. membuka optimisme dengan menjalin kerja sama dengan PT Maritim Barito Perkasa (Adaro Group) serta PT Karya Pacific Shipping dalam penyediaan kapal tunda untuk pelayanan di area pelimpahan pada wilayah STS Ambang Luar Sungai Musi, Palembang, Sumatra Selatan. Direktur Utama Jasa Armada Indonesia Shanti Puruhita mengatakan kerja sama itu merupakan bagian dari perkuatan bisnis dengan melakukan sejumlah kerja sama pelayanan jasa pemanduan dan penundaan pada beberapa tempat dengan para mitra strategis. Pada 2024, dia menegaskan strategi bisnis IPCM yaitu melakukan penyesuaian rencana induk perusahaan yang bergerak di bidang jasa maritim, dengan terus melaksanakan ekspansi bisnis baik organik maupun anorganik. Menurutnya, IPCM juga terus melakukan penguatan armada tunda dan pandu guna meningkatkan pelayanan operasional dengan fokus kepada kepuasan pelanggan, memastikan kesiapan armada, keselamatan kerja, serta transformasi yang berkelanjutan.

Sepanjang tahun lalu, Shanti mengungkapkan IPCM mampu laba bersih sebesar Rp157,6 miliar meningkat 4,6% dari tahun sebelumnya sebesar Rp150,6 miliar. Kontributor pendapatan lainnya adalah jasa Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) sebesar Rp191 miliar yang memberikan kontribusi 16,8% dan Terminal Khusus (Tersus) sebesar Rp343 miliar yang memberikan kontribusi 30,1%, diikuti jasa pengelolaan kapal dan jasa marine lainnya yang masing-masing berkontribusi senilai Rp 31,5 miliar dan Rp 46 miliar. Dia menegaskan komitmen IPCM untuk memberikan pelayanan terbaik dari sisi keselamatan dan kesiapan armada tecermin dalam pelaksanaan maintenance serta docking kapal yang meningkat di 2023, hal ini membuat beban pokok pendapatan meningkat 17,8% dari Rp678 miliar menjadi Rp799 miliar pada tahun berjalan.

IPCM juga mencatatkan kenaikan total aset sebesar 2,3% dari Rp1,49 triliun pada 2022 menjadi Rp1,52 triliun pada akhir 2023. Sepanjang 2023, IPCM telah berhasil memperkuat armadanya dengan meluncurkan tiga unit kapal pandu dan satu unit kapal tunda baru serta melakukan beberapa penandatangan perjanjian kerja sama bisnis untuk pelayanan di wilayah BUP IPCM yaitu dengan PT Cemindo Gemilang Tbk., PT Nusantara Regas, PT Jawa Satu Power, PT Cirebon Electric Power, PT Cirebon Energi Prasarana, serta melakukan penandatanganan kerja sama mitra strategis bersama PT Lang Lang Laju Layang dan PT Pelabuhan Bukit Prima.

PT XL Axiata Tbk. (EXCL) mencatat kenaikan lalu lintas data rata-rata hingga 5% sepanjang Ramadan dibandingkan dengan traffic pada hari biasa.Direktur & Chief Teknologi Officer XL Axiata I Gede Darmayusa mengungkapkan peningkatan lalu lintas data itu merupakan konsekuensi dari peningkatan penggunaan internet pada bulan puasa.Oleh karena itu, dia memprediksi traffic data pada Lebaran bisa melonjak hingga sebesar 20% dibandingkan dengan hari biasa. Selain lonjakan lalu lintas data, dia menyebutkan tantangan lain yang dihadapi perusahaan adalah berpindahnya lokasi dengan lalu lintas tinggi ke berbagai area yang tersebar, terutama di kota-kota di Jawa dan lokasi-lokasi wisata. “Untuk itu, selain perlu menambah kapasitas, kami juga harus memiliki strategi rekayasa traffi c yang tepat di jaringan agar tidak terjadi congestion di berbagai lokasi dengan traffi c tinggi,” sambungnya. Langkah antisipasi lainnya yang diterapkan adalah optimasi jaringan dengan melihat kemungkinan pergerakan mobilitas masyarakat atau pelanggan saat masa libur Lebaran. Pada hari normal, jaringan data XL Axiata sudah cukup untuk melayani lalu lintas traffic yang ada. “Meski demikian, untuk menjamin kemampuan jaringan XL Axiata melayani lonjakan traffi c nanti, kapasitas tetap kami naikkan 2–3 kali lipat dari hari normal.” Sejumlah langkah mengkondisikan jaringan dilakukan dengan menyesuaikan tren penggunaan jenis layanan, terutama layanan data, tradisi mudik dan pergerakan pelanggan selama liburan panjang Lebaran.

Lepasnya embargo yang diberikan Amerika Serikat kepada Venezuela tidak langsung membuat minyak bumi dari aset PT Pertamina (Persero) di negara tersebut bisa diangkut ke Tanah Air. Kesiapan fasilitas pengolahan minyak di dalam negeri jadi pekerjaan rumah baru yang mesti segera selesai. PT Pertamina Hulu Energi sebagai sub holding upstream Pertamina mengaku masih berdiskusi mengenai rencana teknis pengangkutan minyak dari lapangan minyak dan gas bumi (migas) di Venezuela. Alasannya, minyak yang diproduksi dari wilayah tersebut merupakan minyak berat dengan kadar sulfur tinggi. Hal itu menjadi tantangan tersendiri bagi kilang milik PT Kilang Pertamina Indonesia untuk mengolahnya, karena ada perbedaan antara spesifikasi fasilitas pengolahan dan jenis minyak yang bakal dibawa. “Ada yang menjadi pertimbangan, karena minyak di sana itu minyak berat, API degree sekitar 13, yang kedua yang jadi pembatasan adalah sulfur content,” kata Direktur Utama Pertamina Hulu Energi Chalid Said Salim saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR, pekan lalu. Chalid menjelaskan, terdapat pembatasan sulfur content yang bisa diolah di kilang-kilang milik Kilang Pertamina Internasional, yakni maksimal 0,2%. Sementara itu, sulfur content minyak berat aset perseroan di Venezuela itu lebih dari 1%. Pertamina Hulu Energi (PHE) tercatat memiliki aset di Blok Urdaneta Westfield, Venezuela, lewat pengendalian bersama operasi (PBO) dengan Petroregional del Lago Mixed Company. PHE mengimpit hak partisipasi sebanyak 32%, bekerja sama dengan mitra lokal Petroleos de Venezuela S.A., PDVSA Social. Dari aset tersebut, PHE juga baru saja menarik dividen senilai US$300 juta yang sempat tertahan selama 4 tahun terakhir, karena embargo AS terhadap negara tersebut. 

Meski pengolahan minyak dari Venezuela masih jadi persoalan, Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto meminta PHE untuk menambah investasi pengembangan, eksplorasi, dan akuisisi lapangan minyak di Venezuela. Hal tersebut untuk mengompensasi realisasi lifting nasional terus susut beberapa tahun terakhir. Adapun, realisasi lifting minyak hingga akhir 2023 berada di level 605.500 barel minyak per hari (bopd) atau 92% dari target APBN yang saat itu ditetapkan 660.000 bopd. Sementara itu, realisasi salur gas hingga akhir 2023 berada di level 5.378 juta standar kaki kubik per hari (MMscfd) atau 87% dari target tahun lalu 6.160 MMscfd. Hanya saja, investasi yang dikeluarkan untuk menahan laju penurunan produksi relatif mahal. “Di Rokan ini terlalu mahal, bayangkan produksinya 160.000 barel, tetapi fluida yang dikeluarkan itu 10.000 barel, itu yang jadi mahal, karena itu perlu listrik buat flooding uapnya,” tuturnya. Di sisi lain, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Menteri Perminyakan Venezuela Pedo Rafael Tellechea terkait dengan peluang kerja sama bidang migas di Venezuela. Dengan payung perjanjian tersebut, Pertamina, sebagai BUMN milik Indonesia di sektor energi, melalui Pertamina International EP (PIEP) diharapkan bisa menjajaki peluang dalam mengakuisisi blok-blok migas baru Venezuela. Hal itu juga untuk menguatkan eksistensi PIEP yang telah berinvestasi di Venezuela melalui perusahaan Maurel et Prom (M&P). Menteri Perminyakan Venezuela Pedo Rafael Tellechea, yang juga menjabat sebagai Presiden Petroleos de Venezuela (PDVSA), menggarisbawahi bahwa perjanjian strategis itu akan meningkatkan prospek negara Amerika Selatan tersebut di pasar Asia. Duta Besar Indonesia untuk Venezuela Imam Edy Mulyono menekankan bahwa Venezuela merupakan mitra penting Indonesia.

Beroperasinya pabrik baterai kendaraan listrik milik Hyundai dan LG Energy Solution Ltd. pada bulan depan diyakini bisa menekan harga mobil listrik di Tanah Air. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, produksi baterai kendaraan listrik di dalam negeri bisa memangkas harga jual produk tersebut hingga 30%. Terlebih, hingga kini komponen baterai menjadi porsi terbesar dalam ongkos produksi mobil listrik. “Kalau sudah diproduksi di dalam negeri, saya kira akan ada penurunan 20%—30% dari harga mobil listrik itu semua,” katanya, dikutip Minggu (31/3). Dari segi komponen, Agus menuturkan, harga baterai mobil listrik berkisar 40%—50% dari total harga jual mobil listrik. Pasalnya, komponen tersebut selama ini masih diimpor dan dikenakan pajak, sehingga mengerek harga di pasar dalam negeri. “Kalau baterai sudah kita produksi, industri dalam negeri nya sudah memproduksi baterai, nanti yang pertama dinilai TKDN kita akan makin tinggi, insaallah akan menarik investasi-investasi,” tuturnya. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal mencatat, realisasi investasi untuk baterai kendaraan listrik tersebut mencapai Rp21,7 triliun. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan, kongsi Hyundai LGES akan meresmikan pabrik baterai berkapasitas terpasang 10 gigawatt hour (GWh) pada bulan depan.

Belum genap 1 bulan diberlakukan, Peraturan Menteri Perdagangan No. 3 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor menuai kritik. Pemerintah pun memberi sinyal segera melakukan perbaikan dan penyesuaian atas ketentuan anyar tersebut. Rabu (27/3) siang di salah satu gerai tas kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Seorang pedagang membuka penawaran tas brandpapan atas Louis Vuitton di kisaran Rp2,5 juta. “Di sini enggak ada oriorian[orisinal], adanya impor kualitas premium,” kata seorang pedagang yang ditemui Bisnis. Bagi kalangan jetset, tas Louis Vuitton adalah cerminan kemewahan. Harga produk orisinal tas maupun produk fesyen milik brand kenamaan yang bermarkas di Paris, Prancis itu bisa sampai puluhan juta hingga ratusan juta.Pun demikian di gerai-gerai resmi yang tersebar di sejumlah pusat belanja Ibu Kota yang tentu tak jauh beda dengan harga produk orisinalnya. Tak hanya tas, Tanah Abang juga menjadi ‘surga’ produk brand papan atas dengan harga miring seperti jam tangan, sepatu, dan lain sebagainya. Hal itu yang membuat Himpunan Peritel & Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) berang. Bagaimana tidak, kalangan pengusaha ritel yang selama ini melakukan impor barang secara legal dan harus membayar pajak yang besarannya bisa mencapai 40%—50%, mesti bersaing dengan produk ilegal yang beredar di pasaran. Biaya yang mesti dibayarkan oleh pengusaha ritel mulai dari bea masuk, pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penghasilan (PPh), hingga biaya sewa tempat usaha di mal. Menurut Ketua Umum Hippindo Budihardjo Iduansjah, barang impor yang masuk melalui jalur ilegal tidak membayar pajak kepada negara. Perbedaan tersebut menjadi tidak adil antara pengusaha yang mengimpor secara legal dengan oknum penyelundup barang impor secara ilegal.

Selain Hippindo, konferensi pers tersebut juga diikuti oleh Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo), Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI), Asosiasi Pemasok Garment dan Asesoris Indonesia (APGAI), Asosiasi Motor Listrik Indonesia (AISMOLI), Asosiasi Ponsel Seluruh Indonesia (APSI), Asosiasi Pengusaha Ritel Merek Global Indonesia (APREGINDO), Asosiasi Mainan Indonesia (AMI), Persatuan Perusahaan Kosmetika Indonesia (PERKOSMI), dan Asosiasi Matahari Supplier’s Club (AMSC). Mereka sepakat untuk mendukung upaya pemerintah dalam memberantas produk-produk ilegal yang beredar di pasaran guna menyelamatkan industri dalam negeri, termasuk meningkatkan kontribusi bagi perekonomian. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, pendapatan bea masuk dari berbagai aktivitas, termasuk impor senilai Rp53,09 triliun pada 2023. Nilai itu hampir 73% dari total pendapatan negara dari perdagangan internasional yang diperkirakan mencapai Rp72,9 triliun. Kalangan pengusaha berharap pemerintah memberi relaksasi atas regulasi impor. Relaksasi diharapkan dapat memberi kesempatan bagi pelaku usaha menyesuaikan ketentuan anyar dan pemerintah bersikap tegas atas berbagai celah impor produk ilegal. 

Ketentuan impor yang dimaksud itu yaitu Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Permendag No. 3/2024 mulai berlaku pada 10 Maret 2024. Hanya saja, regulasi itu menimbulkan polemik. Bagi sebagian kalangan, aturan anyar tersebut memberi kepastian dan perlindungan bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Namun, kalangan lain berpendapat regulasi itu membatasi aktivitas impor, khususnya bagi perusahaan yang masih harus mendatangkan bahan baku dari luar negeri. Head of Center of Industry, Trade and Investment Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho, menyatakan wacana perubahan regulasi Permendag yang belum genap dijalankan 1 bulan mencerminkan bahwa regulasi tidak dirancang dengan baik dan tidak terbuka kepada para pelaku usaha. Aturan baru tersebut, lanjutnya, juga menunjukkan adanya ketidaksinkronan antarkementerian teknis lainnya yang mengampu para pelaku usaha. Sementara itu, Executive Director Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menyatakan ketidaksinkronan pemerintah dalam mengatur tata kelola impor mesti dibenahi supaya tidak menimbulkan kekhawatiran kalangan pelaku industri yang memiliki peran dalam menggerakkan ekonomi. Pembatasan impor, katanya, dapat membahayakan supply chain hingga merugikan industri dalam negeri. Untuk itu, dia menekankan harmonisasi kebijakan yang mesti dibenahi lantaran memengaruhi kinerja industri. Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti mengatakan larangan terbatas impor perlu diterapkan untuk barang konsumtif. Namun, dia mengakui untuk impor bahan baku, Indonesia masih perlu impor kecuali jika sudah ada subtitusinya di dalam negeri.

Nilai tukar rupiah terus melemah terhadap dolar AS, seiring masih tingginya ketidapastian global dan merosotnya surplus neraca perdagangan nasional. Pemerintah dan BI diminta segera bertindak untuk meredam gejolak rupiah. Berdasarkan kurs Jisdor BI, Kamis pekan lalu, rupiah melemah 0,12 % ke level Rp 15.873 per dolar AS, dibandingkan hari sebelumnya. Sepanjang 2024, rupiah melemah 2,3 %.

Karena itu, untuk meredam gejolak rupiah, BI perlu menggencarkan intervensi di pasar keuangan, seperti triple intervention serta mengoptimalkan beberapa instrument yang sudah rilis,, antara lain penguatan pengelolaan devisa hasil ekspor (DHE) melalui implementasi term deposit (TD) DHE valas BI dan penerbitan Sertifikat Rupiah BI (SRBI) serta Sekuritas Valas BI (BEI).

Pemerintah juga harus tegas ke eksportir sumber daya alam yang belum menempatkan DHE di dalam negeri, yang bisa menambah pasokan valas dan menjaga stabilisasi rupiah. Iklim investasi juga harus diperbaiki agar pemodal asing tertarik menanam modal di Indonesia, sehingga bisa mengurangi impor. (Yetede)

OJK resmi mengakhiri kebijakan stimulus restrutukrisasi kredit perbankan untuk dampak Covid-19 pada 31 Maret 2024. Berakhirnya kebijakan tersebut konsisten dengan pencabutan status pandemi Covid 19 pada Juni 2023, serta mempertimbangkan perekonomian Indonesia yang telah pulih dari pandemi, termasuk kondisi sektor riil. Restrukturisasi kredit yang diterbitkan sejak awal 2020 telah banyak dimanfaatkan oleh debitur terutama pelaku UMKM. Stimulus restrukturisasi kredit merupakan bagian dari kebijakan countercyclical dan merupakan kebijakan yang  sangat penting dalam menopang kinerja debitur, perbankan, dan perekonomian secara umum untuk melewati periode pandemi. Selama empat tahun implementasi, pemanfaatan restrukturisasi kredit ini telah mencapai  Rp830,2 triliun, yang diberikan kepada 6,68 juta debitur pada Oktober 2020, yang merupakan angka tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Sebanyak 75% dari total debitur  penerima stimulus adalah segmen UMKM, atau sebanyak 4,96 juta debitur dengan total outstanding Rp348,8 triliun.(Yetede)